PERAN INVESTOR DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI  

Oleh: Prof. Dr. Mubyarto -- Guru Besar FE-UGM, Kepala Pusat Studi Ekonomi PancasilaUGM

 

People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which either could be executed, or would be consistent with liberty and justice. But though the law can not hinder people of the same trade from sometimes assembling together, it ought to do nothing to facilitate such assemblies; much less to render them necessary.” (Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776)

 

I.    Dalam buku Ilmu Ekonomi untuk SLTP, suplemen GBPP Kurikulum 1994, Perusahaan Swasta mempunyai 7 peran sebagai berikut:

(1)     Menambah produksi nasional

(2)     Menciptakan kesempatan kerja

(3)     Membantu pemerintah mengurangi pengangguran

(4)     Membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan

(5)     Menambah sumber devisa bagi pemerintah

(6)     Mmenambah pendapatan negara dengan membayar pajak

(7)     Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.

 

Bahwa dalam peran usaha swasta ini tidka disebutkan tujuan mencari keuntungan jelas menunjukkan kekeliruan sebab usaha swasta (perorangan, CV, atau Perseroan Terbatas) didirikan semata-mata untuk memperoleh keuntungan meskipun memang tidak ada ketentunan penggunaan dana/kredit dari pemerintah. Rupanya peran usaha swasta yang hanya bersifat positif inilah, terutama mengurangi pengangguran dan menciptakan kesempatan kerja, (yang sebenarnya sama), yang mendorong setiap pemerintah untuk “mengejar-ngejar” investor. Investor dianggap selalu berperan positif membantu mengurangi pengangguran sehingga jika suatu PEMDA/PEMKOT atau PEMKAB dilapori banyak pengangguran di daerahnya, maka yang pertama-tama dapat dilakukan adalah “mengundang investor” atau “menjual” daerahnya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri.

 

II.   Dalam buku yang sama juga ditegaskan pemilahan yang keliru dari peranan orang/Rumah Tangga perusahaan dan pemerintah sebagai berikut:

(1). Setiap orang/rumah tangga adalah konsumen seumur hidup;

(2). Semua perusahaan adalah produsen;

(3). Pemerintah bertugas “mengatur” kehidupan ekonomi agar kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan.

 

III.   Usaha informal yang mestinya disebut ekonomi rakyat, adalah usaha yang:

(1). Tidak memerlukan ijin usaha;

(2). Peralatan yang digunakan sederhana;

(3). Jumlah modal dan perputarannya kecil;

(4).Kemampuan berusaha (hanya) dari pengalaman;

(5).Tidak memerlukan pendidikan khusus.

(Sumber: Mubyarto, 2002, Ekonomi Pancasila, BPFE, hal. 69-72)

 

*) Disampaikan pada Seminar Bulanan ke-3 PUSTEP-UGM, Yogyakarta 1 April 2003.

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...

 


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id