KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN EKONOM INDONESIA

Oleh: Prof. Dr. Mubyarto -- Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

   

Excessive admiration of the theories of social sciences, particularly those developed by Western Scholars, can poison the scholars and intellectuals in our own country and impede the growth of original scientific creativity. (Ashari Zahri dalam Brian May, The Indonesian Tragedy, 1978:399)

Pendahuluan

Kongres ISEI ke XV bulan Juli 2003 sampai pada kesimpulan yang “mengecewakan” para peserta termasuk para penyelenggaranya sendiri. Salah satu indikator kekecewaan adalah kegagalan untuk melihat dan menganalisis masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia “secara menyeluruh” (holistik – komprehensif) ditinjau dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial. Sebaliknya, hampir seluruh peserta seolah-olah melihat masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia adalah “bagaimana Indonesia dapat mengakhiri kerjasama dengan IMF secara aman”. Hanya dalam hal sangat sederhana dan sempit ini saja para ekonom anggota ISEI sudah berdebat sengit masing-masing dengan menggunakan “teori”nya, sedangkan teori-teori yang dipakai semuanya bersumber pada satu teori arus utama yaitu teori ekonomi Neoklasik Barat yang sudah ketinggalan jaman dan terbukti tidak relevan (sekaligus tidak realistis) bagi ekonomi Indonesia.

Jika saja ekonom Indonesia khususnya yang tergabung dalam ISEI tidak “miskin teori”, kiranya dua masalah lain yang sangat mendesak untuk dibahas dan dipecahkan adalah masalah kembar kemiskinan dan pengangguran (kesempatan kerja). Sejauh ini anggota-anggota ISEI tidak pernah tertarik membahas masalah kemiskinan dengan alasan sederhana bahwa masalah ini akan “terpecahkan dengan sendirinya” jika ekonomi tumbuh dengan laju tinggi. Meskipun hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak lurus dan konsisten, tokh ekonom Indonesia cenderung dengan mudah menunjuk pengalaman 30 tahun Orde Baru yang “ekonominya tumbuh 7% per tahun yang diikuti penurunan angka kemiskinan secara konsisten”.

Masalah kedua, kesempatan kerja, juga tidak dianggap urgen karena ia lebih dilihat sebagai masalah “pengangguran” yang dilaporkan menjadi makin parah setelah krisis, dan pertumbuhan ekonomi rendah, sehingga sama dengan masalah kemiskinan, ekonom menganggap masalah ini akan “terpecahkan juga dengan sendirinya” jika pertumbuhan ekonomi pulih seperti sebelum krisis yaitu “pertumbuhan ekonomi 7% per tahun”.

 

Kemiskinan

Prof. Sajogyo, sosiolog dari IPB, benar-benar mengeluh ketika ekonom Indonesia umumnya tidak tertarik menanggapi buku “Population and Poverty in Rural Java: An Economic Arithmatic from Sriharjo” hasil penelitian DH Penny dan Masri Singarimbun di Imogiri Yogyakarta tahun 1971 – 1972. Mengapa ekonom tidak tertarik? Alasannya banyak, tetapi dari segi teori, ekonom tidak percaya pada studi satu kasus betapapun dipelajari mendalam kasus itu. Ekonom secara tradisional hanya percaya pada sampel besar (banyak) sehingga angka-angka yang dipercaya adalah angka-angka rata-rata (mean). Ketidakpercayaan ekonom terhadap studi kasus ini sebenarnya karena ilmu ekonomi  (Neoklasik) memang telah memilih metode deduktif sebagai metode analisis utamanya, meskipun Bapak Ilmu Ekonomi Neoklasik sendiri (Alfred Marshall) menegaskan kedua metode (induktif dan deduktif) seharusnya dipakai bersama-sama karena keduanya “laksana dua kaki untuk berjalan”. Metode kerja Ekonom-antropolog yang menekankan pada metode induktif/empirik sangat bertolak belakang dengan sikap ekonom (deduktif), dan kedua “mazab” ekonomi ini benar-benar tidak mudah dipertemukan pandangan-pandangannya.

Sebenarnya kini sudah makin banyak ekonom Indonesia yang mulai “terbuka”, bersimpati, dan berminat pada penelitian tentang kemiskinan. Sayangnya seperti layaknya metode berpikir ekonom “arus utama”, mereka tetap lebih suka menggunakan data-data sekunder yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Akibatnya analisis-analisis mereka ditekankan pada upaya menghasilkan taksiran-taksiran kuantitatif tanpa ada keinginan mengamati langsung kondisi orang-orang miskin di lapangan untuk menemukan jawaban atau obat mujarab bagi pengobatan penyakit kemiskinan.

Setelah krisis moneter (krismon) tahun 1997–1998 yang berkepanjangan sampai sekarang dalam bentuk krisis perbankan, masalah kemiskinan menjadi topik menarik karena jumlah penduduk yang jatuh di bawah garis kemiskinan meningkat sekali, pernah dihitung (secara keliru oleh BPS) menjadi 79,5 juta orang. Perhitungan keliru dilakukan karena diasumsikan pendapatan rumah tangga tetap (tidak naik), ketika tahun 1998 terjadi inflasi 78%. Dalam kenyataan pendapatan “semua orang” termasuk penduduk miskin seperti buruh tani bahkan tukang becak juga naik, kadang-kadang bisa lebih dari 100% sehingga kemiskinan tahun 1998 akhirnya “disepakati” hanya 49,5 juta atau 24,2 % (Tabel 1).  

 

Masalah angka kemiskinan ini menjadi lebih banyak diperdebatkan oleh ekonom dan non-ekonom ketika BKKBN mengumumkan angka kemiskinan dari data-data keluarga sejahtera yang dikumpulkannya. Menurut BKKBN yang diklasifikasikan keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera 1 harus dianggap keluarga miskin dalam kaitan peluncuran program JPS (Jaring Pengaman Sosial – Social Safety Net). Angka penduduk miskin versi BKKBN diperoleh dengan mengalikan angka keluarga miskin dengan angka rata-rata jumlah keluarga 4,5. Karena dianggap terlalu tinggi, angka kemiskinan versi BKKBN ini kemudian diturunkan dengan membagi kemiskinan menjadi miskin karena alasan ekonomi (alek) dan miskin bukan karena alasan ekonomi (bukan alek).

Perbedaan yang cukup besar dari angka kemiskinan BPS (makro) dan BKKBN (mikro) ini berkepanjangan, dan pemerintah-pemerintah daerah berbeda-beda sikapnya terhadap perbedaan ini. Pemda propinsi Kalimantan Selatan misalnya, menolak angka kemiskinan BKKBN dan mengadakan survey sendiri untuk menetapkan keluarga-keluarga yang berhak menerima pembagian sembako ketika terjadi krismon (2000). Namun secara umum ternyata Pemda lebih banyak yang memilih menggunakan angka BKKBN, dengan alasan yang “masuk akal” karena berarti hak (jatah) daerah yang lebih besar atas program-program JPS seperti beras miskin (raskin). Dan, pada Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia di Jakarta (Juli, 2003), para gubernur merasa perlu membuat “pernyataan bersama” mendukung dilanjutkannya pelaksanaan program raskin, meskipun laporan berbagai penelitian merekomendasikan penghapusannya, karena banyak program JPS raskin ini yang “salah sasaran” sehingga merupakan pemborosan nasional.

Dalam kunjungan kami ke Kabupaten Kutai Barat (20-22 Juli 2003) Bupati dengan mantap mempercayai angka kemiskinan versi BKKBN yang tinggi (48%), antara lain dengan pertimbangan untuk lebih meyakinkan betapa urgen dilaksanakannya program penanggulangan kemiskinan yang serius di daerahnya.

 

Pengangguran

Satu kekeliruan serius yang lain dari para ekonom terutama yang belajar dari model-model ekonomi Neoklasik adalah melihat masalah kesempatan kerja sebagai masalah pengangguran seperti halnya fenomena pengangguran di negara yang sudah maju di dunia Barat. Pengangguran di negara-negara industri maju selalu dianggap masalah serius karena penganggur adalah “korban” perekonomian yang lesu, yang tidak tumbuh, atau tumbuh pada tingkatan rendah. Dengan bahasa teori ekonomi adalah karena kurangnya “effective demand”. Karena semua orang yang bekerja harus bersedia dipotong upah/penghasilannya (social security insurance), maka ketika menganggur mereka dibayar cukup memadai oleh pemerintah untuk hidup (employment dole), agar tidak kelaparan.

Dilihat dari kacamata pemerintah pengangguran adalah “beban ekonomi”, dan suatu perekonomian yang mempunyai banyak penganggur tentu harus menyediakan dana amat besar untuk menghidupi mereka.

Di Indonesia dan banyak negara berkembang lain, kesempatan kerja yang lebih besar adalah kesempatan kerja mandiri (self-employment) bukan kesempatan kerja dengan upah (wage-employment). Jika masalah kesempatan kerja ini dilihat sebagai masalah pengangguran seperti di negara-negara industri (dan teori yang sudah tersedia memang hanya itu), maka pemecahannya adalah dengan pemberian iklim yang baik bagi pengembangan usaha, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja, atau dengan bahasa teori ekonomi Neoklasik “menyerap tenaga kerja” (labor absorption). Maka suatu perekonomian harus tumbuh untuk mengatasi pengangguran.

Satu survey literatur yang sangat bagus diterbitkan oleh sejumlah ekonom dari Universitas Sussex di Inggris (Richard Jolly dkk) berjudul Third World Emplyment: Problems and Strategy (1973), berisi 32 artikel tentang masalah kesempatan kerja di negara-negara berkembang dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tulisan tentang Indonesia diwakili sari buku Clifford Geertz (Agricultural Involution, University of California Press, 1963), hasil penelitian tahun 1955 tentang usahatani dan industri gula di Jawa Timur (Pare).

The danger of judging the employment situation in the Third World by concepts and measures of unemployment derived from the rich countries is increasingly recognized.

 

Employment growth is related to output either by assuming constant labour – output coefficients or by incorporating productivity assumptions in which the output – labour coefficients increases often steadily and usually exogeneously over time.

 

In terms of relevance for analyzing developing country problems, a major weakness of the Harrod – Domar approach is its failure to distinguish between the different sectors of a fragmented economy or to be concerned with the transfer of labour between them.

 

Closely related to unemployment is the whole question of income distribution particularly the levels of income of the poorest sections of the population. The provision of jobs for the unemployed is a necessary but by no means sufficient condition for achieving a more satisfactory distribution of income in a country.

 

One major practical problem of measuring employment is that an important section of the unemployed labour force is unenumerated. This is generally true of employment in the “informal sector” the mass of small scale, tailoring, shoe repair, house building, beer brewing, food preparation, and trade. (Jolly et.al. 1973:9, 14, 25, 27).

Demikian kutipan-kutipan tersebut cukup untuk mengingatkan para ilmuwan, khususnya ekonom, yang ilmunya bersumber dari teori ekonomi Neoklasik Barat, bahwa masalah pengangguran di Indonesia yang setelah krismon kini dilaporkan mencapai “40 juta orang” tidak seharusnya dibesar-besarkan. Kita tidak mengatakan bahwa masalah pengangguran tidak penting. Ia jelas amat penting dan urgen sekali ditangani. Tetapi yang lebih penting disadari adalah justru agar kita menahan diri menggunakan konsep-konsep pengangguran dari negara-negara industri maju dengan asumsi konsep-konsep tersebut relevan dan realistis untuk menganalisis masalah pengangguran di negeri kita. Mungkin masih perlu diingatkan lagi bahwa yang lebih penting dan kasat mata di Indonesia adalah bagaimana mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan dalam pembagian pendapatan masyarakat, bukan masalah pengangguran. Adalah berbahaya membesar-besarkan masalah pengangguran dan tanpa sadar melupakan masalah kemiskinan. Memang aneh tetapi nyata bahwa mereka yang menganggur dan mendaftarkan diri sebagai tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan ternyata banyak yang tidak miskin (saat mendaftar bisa berkendaraan mobil), banyak diantaranya sarjana (yang orang tuanya kaya), sedangkan mereka yang bekerja penuh (lebih dari 35 jam per minggu) yaitu buruh, petani, nelayan, “pengusaha” mikro, dan kecil, semuanya justru hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka itulah yang dalam literatur dikenal sebagai the working poor, bekerja (penuh) tetapi miskin, bukan penganggur.

Demikian kiranya jelas betapa fatal jalan pemikiran ekonom yang tidak pernah berusaha mengembangkan teori-teori ekonomi hasil penelitian induktif-empirik di Indonesia sendiri. Tanpa penelitian-penelitian lapangan mereka tidak akan menemukan masalah-masalah riil yang dihadapi, dan juga tidak akan menemukan obat-obat pemecahan masalah kongkrit yang dihadapi ekonomi Indonesia.

 

Ekonomi Pancasila dalam Perspektif Sejarah

Dalam sejarah perekonomian Indonesia sejak kemer­dekaan telah berkali-kali terbukti bahwa efisiensi ekonomi bisa turun menjadi amat rendah untuk waktu yang lama tanpa menimbulkan keresahan sosial, tetapi adanya ketidakadilan ekonomi segera diprotes masyarakat, dan dituntut agar segera diambil langkah-langkah untuk menia­dakannya. Dengan perkataan lain, masyarakat tidak sulit mentoleransi inefisiensi atau ekonomi biaya tinggi, tetapi tidak akan membiarkan ketidakadilan berlangsung untuk waktu lama.

Reformasi ekonomi mempunyai tujuan kembar yaitu mening­katkan efisiensi ekonomi nasional dan sekaligus mang­hapus berbagai ketidakadilan ekonomi dengan tujuan akhir terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di samping inefisiensi dan ketidakadilan, pem­bangunan nasional harus berkelanjutan, yaitu tidak boros atau “kebablasan” dalam penggunaan sumber daya alam, yang mem­berikan nikmat berlebihan pada generasi sekarang tetapi menjadi beban dan justru menyusahkan generasi mendatang.

Reformasi ekonomi Indonesia adalah pembaruan berbagai aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. Atu­ran-aturan main ini secara keseluruhan dibakukan dalam sistem ekonomi Pancasila. Tersusunnya aturan main sistem ekonomi Pancasila secara baku dan mantap masih mencari bentuk dan proses.  Namun bahwa sistem ini sudah masuk dalam GBHN 1998 (yang hanya berumur 72 hari) harus dianggap suatu kemajuan. Bahwa kemajuan ini belum cukup ditanggapi positif oleh masyarakat adalah karena badai krisis moneter yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun kita tidak perlu menunggu badai krisis berlalu untuk secara sungguh-sungguh mengoperasio­nalkan sistem ekonomi dengan paradigma baru ini dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam bidang-bidang ekonomi, keuangan, dan industri. Inilah perjuangan moral untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Reformasi ekonomi berarti meninjau kembali kebijakan keliru yang telah mengakibatkan berbagai masalah ekonomi dan sosial yang dirasakan berat oleh masyarakat. Krisis moneter bersumber dari kekeliruan kebijakan dalam negeri. Meskipun ada faktor luar yang ikut memperparah keadaan, tetapi yang segera harus direformasi adalah kebijakan keliru yang berasal dari kita sendiri. Terjadinya berbagai kekeliruan kebijakan tersebut adalah karena kita telah terlena oleh berbagai pujian dari luar yang didasarkan atas data  yang kurang akurat. Memasukkan Indonesia sebagai 1 dari 8 negara yang menga­lami “keajaiban Asia Timur”, merupakan salah satu sumber utama dari berbagai ketelanjuran tersebut.

Reformasi atau pembaruan harus dilakukan tidak saja untuk mengatasi krisis, tetapi yang lebih penting adalah untuk “banting stir” menerapkan sistem ekonomi yang menjamin pembagian hasil pembangunan yang lebih adil dan merata yaitu Sistem Ekonomi Pancasila. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila yang akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia.

Meskipun Indonesia sudah dikenal sebagai bangsa yang “berbu­daya tinggi”, namun dalam kenyataannya pertarungan antara budaya asli dan budaya modern dari Eropa dan Amerika, selalu dimenangkan oleh budaya yang datang dari luar. Budaya Indonesia yang merupakan persenyawaan budaya asli, budaya Hindu, dan Islam, ternyata tidak cukup tangguh menghadapi budaya modern, lebih-lebih pada tahap globalisasi akhir abad 20 dan awal abad 21. Krisis multidimensi yang dipicu krisis moneter 1997 tidak semata-mata karena faktor dari luar, tetapi karena ketahanan budaya Indonesia belum cukup handal. Ideologi Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan (Mukadimah) UUD 1945, merupakan pegangan dan landasan strategi pembangunan nasional. Namun demikian strategi pembangu­nan nasional yang dilandasi ideologi nasional Pancasila belum pernah benar-benar diterima dan dilaksanakan secara ikhlas oleh seluruh warga bangsa. Reformasi yang dipicu krisis multidi­mensi terancam gagal karena setiap kom­ponen masya­rakat tidak saja tidak dirangsang untuk meneguhkan kerja­sama tetapi cenderung saling menyalahkan dan bersaing mem­perebutkan sesuatu bagi diri atau kelompoknya sendiri.

Visi masa depan yang jernih hanya dapat diproyeksikan dengan menggunakan ideologi Pancasila yang setiap pelakunya berusaha mewujudkannya dalam tindakan konkrit kehidupan sehari-hari teru­tama dengan menunjuk pada ajaran-ajaran moral agama. Gejala ketidakberdayaan bangsa mengatasi krisis yang menyerang dewasa ini membuktikan ketidakpercayaan (atau keraguan) sementara warga bangsa terhadap ideologi Pancasila. Jika Prof. Widjodjo Nitisastro dan Dr. Emil Salim pada awal 1966 begitu percaya pada ideologi Pancasila (true believers), para mahasiswanya sekarang (37 tahun kemudian) nampak ragu-ragu dan cenderung mencari alternatif lain dari ajaran/paham dari luar dengan alasan telah terjadinya globalisasi dan “keme­nangan” sistem kapitalisme. Inilah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam merumuskan visi masa depannya. Di satu pihak ada keinginan menjaga dan mengembangkan semangat kebangsaan dan kepribadian bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, tetapi di pihak lain banyak orang merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan kapitalisme global yang garang dan sudah me”raksasa”.

Namun perbedaan paham tentang bagaimana melaksana­kan reformasi untuk mewujudkan kesatuan Indonesia (inte­grasi nasional) harus diatasi. Berbagai perbedaan tersebut harus diatasi melalui musyawarah-musyawarah dengan semangat kebangsaan dan kekeluargaan. Asas gotong-royong dan kerakyatan yang memancar dari Pancasila harus diterapkan menuju Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika.

 

Penutup

Ekonom Indonesia dihimbau untuk menyadari betapa rakyat dan bangsanya memang sangat berterima kasih atas jasa-jasa mereka melalui pemikiran-pemikiran pembangunan ekonomi selama Orde baru. Tetapi kini, setelah terjadinya krisis keuangan dan perbankan (1997 – 1998) yang dahsyat, kiranya mereka sadar betapa sumbangan pemikiran-pemikiran mereka juga melahirkan “ekses-ekses negatif” berupa meluasnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dan sosial. Tidak hanya sekedar ekses, kini dapat dibuktikan bahwa teori-teori ekonomi Neoklasik Barat tidak saja tidak tepat bagi Indonesia, tetapi malah telah “menjerumuskan” ekonomi bangsa. Pemikiran-pemikiran liberal yang “materialistik”, “egois”, dan “serakah”, kini sangat dominan mengalahkan pemikiran-pemikiran moralistik dan “kekeluargaan”. Reformasi harus dimaknai sebagai kesadaran atas kekeliruan-kekeliruan tersebut dan kesediaan untuk mengoreksinya.

Pikiran-pikiran ideologis yang bersumber pada Pancasila dasar negara, tidak seharusnya kita anggap tidak relevan hanya karena selama Orde Baru penguasa telah “menyalahgunakannya”. Meskipun istilah ekonomi kerakyatan dewasa ini menjadi istilah yang sudah diterima masyarakat luas, lebih-lebih setelah dijadikan salah satu ketetapan MPR, dan menjadi salah satu ciri UU Propenas (No. 25/2000), tokh sejumlah ekonom masih tetap merasa alergi dan tidak mau menerima dan menggunakannya. Ekonom yang demikian merasa istilah kerakyatan bahkan juga Pancasila dapat “membebani” atau “menjerat” konsep-konsep ilmiah. Ilmu menurut mereka harus bebas nilai (value-free). Lebih-lebih dalam era globalisasi, semakin sedikit ilmuwan ekonomi yang berani berkata tentang ekonomi kebangsaan karena mereka merasa Indonesia tidak akan mampu menahan hegemoni sistem ekonomi kapitalis liberal pimpinan Amerika. Meskipun di Amerika sendiri suara-suara menentang globalisasi ala Amerika ini juga makin keras, ingat tulisan-tulisan Joseph Stiglitz, dan makin banyak pendukungnya, tokh kebanyakan ekonom Indonesia, termasuk mereka yang kebetulan sedang menjadi penentu kebijakan (policy makers), tidak merasa mampu berpikir kritis menghadapinya.

Inilah tragedi bangsa Indonesia dan tragedi ekonom Indonesia. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak 1997 telah tidak kita anggap sebagai “peringatan Tuhan”, agar bangsa Indonesia sadar akan kekeliruannya dan dosa-dosanya, tetapi malahan kita anggap sebagai “ancaman Tuhan” agar kita tidak usah “neko-neko”. “If you can not beat them, join them”, kata mereka. Benarkah kita harus bertekuk lutut menghadapi arus globalisasi yang jelas-jelas akan merugikan kepentingan ekonomi bangsa Indonesia?

5 Agustus 2004

 

 

Bacaan

1.       Jolly, Richard et. al., 1973, Third World Employment, Penguin, London

2.       Masri Singarimbun & D.H. Penny, 1976, Penduduk dan Kemiskinan di Pedesaan Java, Bhratara, Jakarta

3.       May, Brian, 1978, The Indonesian Tragedy, Graham Brash, Singapore.

4.       Mubyarto, 1999, Reformasi Sistem Ekonomi, Aditya Media, Yogyakarta

5.       Mubyarto, 2000, Membangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta

6.       Pilger, John, 2002, The New Rulers of the World, Verso, London

7.       Mubyarto and Daniel W. Bromley, 2002, A Development Alternative for Indonesia, Gadjah Mada Pres, Yogyakarta

 

 

LAMPIRAN

 


 

 

 

  

 

(*) Makalah untuk Dikusi Terbatas Penyadaran akan kesalahan mindset berbangsa & bernegara, Jakarta, 4 Agustus 2003.

(*) Makalah untuk Seminar Bulanan ke – 7 PUSTEP-UGM, Pengangguran dalam Perekonomian Pancasila, Yogyakarta, 5 Agustus 2003.

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...

 


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id