KOPERASI SEBAGAI MATA KULIAH DI UNIVERSITAS: Dapatkah Koperasi Menjadi Pilar Orde Ekonomi Indonesia?*]

Oleh: Prof. Dr. Sri-Edi Swasono -- Guru Besar di UNJ Jakarta, Penasehat Menteri PPN/Bappenas

 

 

Pendahuluan

Koperasi Indonesia muncul dalam Pasal 33 UUD 1945. Khususnya dalam Penjelasan-nya. Meskipun Pasal 33 telah diamandemen dan Penjelasan tidak lagi ada namun secara ideologis dan historis-normatif koperasi tidak bisa dilepaskan dari Pasal 33. Bukan Pasal 33 yang melahirkan koperasi, tetapi gerakan koperasilah (yang menyadari makna demokrasi ekonomi di zaman prakemerdekaan) yang melahirkan Pasal 33 UUD 1945.

Hingga sekarang UUD 1945 yang telah diamandemen masih merupakan persoalan yang belum berakhir, merupakan pertentangan nasional serius dan masih harus dianggap belum final. Gerakan koperasi harus tetap bertekad memperjuangkan cita-cita dasarnya agar amandemen tersebut diamandemen ulang. Perkataan serta ide dasar koperasi harus tetap diperjuangkan oleh gerakan koperasi agar dapat tercantum kembali di dalam UUD. Tekad ini berdasarkan alasan yang sangat mendasar, yaitu: sesuai dengan kesepakatan 11 Fraksi di MPR maka hal-hal yang bersifat normatif dalam Penjelasan UUD 1945 harus dapat diangkat di dalam pasal-pasal hasil amandemen. “Koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai”, jelas merupakan hal yang normatif. Hal ini telah diingkari oleh MPR/PAH I dan Komisi Amandemen. Dengan demikian koperasi yang berkedudukan sangat sentral di dalam Pasal UUD 1945 (asli) telah disingkirkan, dengan kata lain Pasal 33 UUD 1945 tidak diamandemenkan tetapi telah secara normatif-substantif diubah.

Dari kedudukan Koperasi yang ada di dalam UUD 1945, maka koperasi tidak saja berada pada tataran mikro tetapi juga pada tataran makro.

Dengan demikian di dalam pengajaran mata kuliah Koperasi, maka silabus mata kuliah Koperasi harus dengan tegas meliputi tataran makro dan tataran mikro.

*] Makalah untuk Seminar Bulanan ke-10 Pustep-UGM, dengan tema ”Ilmu Koperasi bagi Indonesia”, Yogyakarta, 4 November 2003

Pengajaran Mata Kuliah Koperasi

Telah dirasakan secara luas bahwa mata kuliah Koperasi merupakan (1) mata kuliah yang berada di “pinggiran”, bahkan terkadangdianggap sebagai mata kuliah inferior, tidak prestigious atau mediocre. (2) Lebih dari itu, sebagaimana dirasakan oleh banyak kalangan, Koperasi tidak mampu memberikan daya tarik pada mahasiswa dan anak didik pada umumnya. (3) Mata kuliah Koperasi acapkali kering akan contoh-contoh dan miskin akan case-studies dan comparative studies yang inspiratif. (4) Mata kuliah Koperasi tidak mampu memberikan ideological bearing yang diperlukan untuk menggugah semangat belajar dan komitmen ilmiah, (5) sehingga tidak dapat menumbuhkan tantangan yang menarik dalam pemikiran ekonomi sesuai dengan tanggungjawab moral bagi tercapainya cita-cita pembangunan nasional.

Di samping itu (6) pada umumnya silabi yang disusun oleh para pengajar dan dosen mata kuliah Koperasi tidak mampu menandingi pemikiran ekonomi mainstream yang didominasi oleh sistem ekonomi pasar (liberalisme-kapitalisme), tidak pula mampu menyejajarkan peran ekonomi berwacana “kerjasama” (co-operativism) dengan peran ekonomi yang berwacana “persaingan” (competitionism). Dengan miskinnya contoh-contoh, case-studies dan comperative-studies tentang keberhasilan koperasi, kurang mampunya menetapkan posisi dan prestasi ekonomi dalam struktur perekonomian negara, maka mata kuliah Koperasi tetap berada di pinggir, bahkan sering malahan terkontaminasi oleh nilai-nilai dan pemikiran mainstream (terutama pemikiran neoklasik).

Kegagalan “mengangkat” mata kulaih Koperasi itu a.l. karena (7) para pengajar dan dosen mata kuliah tersebut tidak memadukan silabi mereka dengan mata-kuliah kuliah lain seperti Ekonomi Pembangunan,Ekonomi Perencanaan dan Sistem Ekonomi, Sejarah Pemikiran Ekonomi serta perkembangan-perkembangannya. Lebih dari itu terkadang juga terbetik bahwa mereka agak pasif secar akritikal dalam menunjukkan kelemahan-kelemahan inherent (parsialisme) dalam mata kuliah-mata kuliah lain yang didominasi oleh pemikiran mainstream ini, antara lain dari segi ideologi, baik moralitas, maupun motif ekonomi.

Terkadang terasa pula bahwa (8) pengajaran mata kuliah Koperasi memiliki nasib yang sama dengan Sejarah Pemikiran Ekonomi, yang lebih menekankan pada rentetan peristiwa daripada merupakan sederetan pemikiran dan perjuangan kepentingan ekonomi di dalam kehidupan keekonomian, dengan segala dimensi historis, sosial, kultural dan ideologi. Demikian pula, mata kuliah Koperasi lebih sekedar merupakan peristiwa-peristiwa perkembangan badan usaha dan gerakan-gerakan koperasi, terlepas dari elternatif dan dinamika pemikiran ekonomi dalam mencapai tujuan ekonomi holistik yang bermakna bagi kehidupan umat manusia.

Sementara itu Ilmu Ekonomi mainstream sendiri telah mereduksi diri, tidak lagi sebagai ilmu moral tetapi menjadi ilmu untuk mencapai kepuasan maksimal dan keuntungan maksimal (efisiensi dalam meraih nilai-tambah ekonomi secara maksimal). Sementara mata kuliah Koperasi tidak mampu menambal dan melengkapinya dengan tuntutan-tuntutan moral-kultural dan motif-motif etikal dalam kehidupan keekonomian (di samping meraih nilai-tambah ekonomi juga nilai-tambah sosial-kultural).

Itulah sebabnya mata kuliah Koperasi akhirnya tersudut dan sering sekedar menjadi mata kuliah pilihan, sekedar sebagai pelengkap-penggenap, terlepas dari konteks ilmu dan pengetahuan ekonomi secara integral dan utuh.

 

Tataran Makro

Dalam tataran makro maka mata kuliah Koperasi harus menegaskan dirinya sebagai sistem ekonomi, yang tidak saja sekedar merupakan koreksi ataupun counter-vailing mechanism terhadap parsialisme pemikiran ekonomi mainstream, tetapi lebih merupakan suatu integrated economic system yang sesuai dengan peradaban modern, yang menolak insting dan sistem predatori, anti eksploitasi dan sub-ordinansi serta konta demokrasi. Dengan demikian mata kuliah Koperasi akan lebih mampu menegaskan dirinya sebagai mata kuliah yang mendorong demokratisasi ekonomi secara mikro dan makro1] .

 1] Masih segar dalam ingatan saya bahwa seorang ahli ekonomi menyandang gelar doktor di bidangnya, yang tentunya telah terbenam dalam parsialisme ilmu ekonomi, tanpa ragu-ragu dan malu, menyatakan bahwa demokrasi ekonomi hanyalah istilah Indonesia, yang tidak ada di dalam buku ajar Barat, ilmuwan ini tertambat oleh kedangkalan pemikiran dan keterbatasan wawasan bahwa di Barat pun hidup kuat “Demokrasi Ekonomi” meskipun tidak menggunakan istilah ini. Istilah “demokrasi ekonomi” memang agak jarang ditemui di dalam buku ajar, namun akhlak demokrasi hidup kuat dalam pemikiran ekonomi di Barat yang memiliki konteks “public needs”, “public interest” dan “economic justice”. Mungkin ilmuwan ini, yang diperkirakan mudah terbawa arus Barat, akan berubah pemikirannya apabila membaca buku yang mengawali millenium baru yang berjudul Economic Democracy: The Political Struggle of the Twenty-First Century (lihat J.W. Smith, New York: M.E. Sarpe, 2000) yang pemikiran-pemikiran dasarnya telah diawali oleh Mohammad Hatta, (Ke Arah Indonesia Merdeka, 1932) dan tulisan-tulisannya yang lain di dalam Daulat Ra’jat, 1931-1934.

Pengajar dan dosen-dosen mata kuliah Koperasi tidak saja dituntut untuk selalu menjadi up to date dalam mengikuti perkembangan perkoperasian di berbagai mancanegara, mengikuti fora perkoperasian di dunia termasuk kongres-kongres ICA yang penuh dengan perkembangan pemikiran, baik dalam tataran negara demi negara secara individual, maupun kelompok-kelompok regionalnya, tetapi juga secara kreatif dan entreprenuerial mengembangkan pemikiran-pemikiran demokrasi ekonomi dalam perekonomian nasional Indonesia.

Para pengajar dan doden mata kuliah Koperasi harus pula kreatif dan entrepreneurial dalam menanggapi kecenderungan-kecenderungan ekonomi yang makin tidak adil (terbentuknya konsentrasi-konsentrasi kekuatan dan kekuasaan ekonomi), yang eksploitatif (hubungan ekonomi perhambaan2)), tidak partisipatif-emansipatif (seperti hubungan “inti-plasma” dalam PIR yang sangat mirip cultuurstelsel), proses swastanisasi yang bukan go-public (makin jauh dari “triple-co3)) dst. Tak terkecuali adanya semacam pemahaman terbatas dari para pengajar dan dosen tentang ideologi kerakyatan Indonesia yang berlandaskan kepada sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, sehingga tidak mampu membentukkan suatu titik tolak yang tepat bagi penyusunan silabus. Dari sinilah sebenarnya daya tarik bagi para murid dan mahasiswa dapat ditumbuhkan untukmemajukan ekonomi nasional, sehingga jelas bagi anak didik perbedaan antara “pembangunan Indonesia” dengan sekedar “pembangunan di Indonesia”. Mata kuliah Koperasi mempunyai kaitan dengan hal ini, dalam pengertian bahwa sebagai ilmu yang ber-paradigma kebersamaan dan asas kekeluargaan, maka faham kebersamaan “dari rakyat oleh rakayat dan untuk rakyat” akhirnya akan berujung pada cita-cita mulia, yaitu menempatkan rakyat Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri (menolak proses sub-ordinasi untuk secara pasif menjadi kuli di negeri sendiri). Idealisme ini tidak terlepas dari ciri dasar khas koperasi, yaitu bahwa di dalam koperasi (baik secara makro maupun mikro) pemilik adalah pelanggan, sehingga pembangunan Indonesia adalah benar-benar oleh, dari, dan untuk rakyat Indonesia seluruhnya4).

2] Hubungan “tuan-hamba”, “taoke-koelie”, “majikan-buruh”.

3] Co-ownership, co-determination dan co-responsibility.

4] Ada dua hal pemikiran dasar yang menyertai idealisme ini: (1), tentang hakikat dari ilmu ekonomi sebagai ditegaskan oleh Joan Robinson bahwa “the very nature of economica is ruted in nationalism”, (2), ahawa terjadinya sekedar “pembangunan di indonesia” (bukan pembangunan Indonesia) dalam kaitan makin maraknya privatisasi perusahaan-perusahaan nasional, tidak terkecuali BUMN, sama sekali mengabaikan cita-cita “go-public” (dan juga proses Indonesianisasi dan PMA) adalah proses makin jauhnya ciri dasar sistem koperasi dimana “pemilik adalah pelanggan”. Sebenarnya BCA tidak harus diprivatisasi ke asing, demikian pula TELKOM dan lain-lain, karena akan lebih sesuai dengan sistem koperasi apabila BCA dimiliki oleh nasabah dan TELKOM oleh seluruh pelanggan. Sistem koperasi dan mekanisme kooperatif memungkinkan pemilikan bersama oleh masyarakat luas bahkan membentuk model pengelolaan berdasar “triple-co”.

Meskipun tidak menggunakan istilah koperasi, namun tulisan-tulisan dan buku-buku yang akhir-akhir ini terbit mengecam globalisasi dan mekanisme pasar bebas yang menjunjung tinggi nilai-nilai global, seperti membela keadilan, dan pemerataan, menganjurkan mutualitas, solidaritas dan kerukunan sosial, serta anti penindasan (eksploitasi), anti keserakahan dst. Hal ini pada hakekatnya memberi peluang bagi mata kuliah Koperasi untuk secara integral masuk ke dalam pengajaran ilmu ekonomi. Dengan demikian diharapkan bahwa mata kuliah Koperasi tidak terpisahkan secara keseluruhan dari pengajaran ilmu ekonomi.

 

Tataran Mikro dan Entrepreneurship

Tataran makro seperti dikemukakan dalam paragraf fi atas merupakan panduan bagi pengembangan tataran mikro, dengan kata lain Pasal 33 UUD 1945 merupakan panduan bagi pengembangan koperasi sebagai badan usaha.

Dalam menghadapi globalisasi, kemampuan ekonomi nasional, tidak bisa tidak, secara reformatif harus ditingkatkan, baik dalam pengertian saling meningkatkan daya saing (bukan bersaing atau compete secara free fight, tetapi berlomba (concours) untuk saling meningkatkan kemampuan).

Untuk itu perlu dilakukan, baik reformasi makro, maupun reformasi mikro. Tanpa reformasi makro maka tidak akan ada reposisi struktural dan terarah, dan tanpa reformasi mikro maka badan usaha koperasi akan tetap kocar-kacir.

Pertama-tama yang paling penting dalam melaksanakan reformasi mikro adalah badan usaha koperasi kembali ke kithahnya, yaitu membangun koperasi berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar koperasi. Sudah banyak mengenai prinsip dan nilai koperasi itu dibicarakan, bahkan telah dimantapkan oleh kongres ICA Tahun 1995 di Manchester. Berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi ini, maka koperasi Indonesia dapat dilahirkan kembali dan diperkukuh (reborn and revitalized) secara benar5.

5] Penulis merasakan kebangkita koperasi Indonesia, koperasi di Indonesia tidak mati. Sekaligus dalam kaitannya dengan tataran makro kita harus berani menegaskan, dan memang demikian sejak semula dipikirkan oleh para pendiri Republik, bahwa koperasi tidak harus merupakan badan usaha kecil-kecilan, bisa pula besar seperti GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia), GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia), Bumi Putera 1912, Bank Bukopin (sebelum didominasi modal dari luar). Sedang koperasi-koperasi madya,(non-KUD) a.l. adalah KOSPIN Jasa (omzetnya Rp. 50 milyar per hari), Koperasi Setia Bakti Wanita (omzetnya Rp. 5 milyar per hari), Kosudgama (koperasi dosen-dosen UGM, omzetnya Rp. 30 milyar per tahun), PUSKOPWAN, koperasi-koperasi fungsional di lingkungan TNI/POLRI, dan pernah ada KOPTI (Koperasi Tahu Tempe) yang berjaya dst. Tentu perlu dicatat tidak semua KUD gagal, ada beberapa yang benar-benar mandiri di lingkungan PUSKUD dan INKUD yang patut dibanggakan.

Koperasi-koperasi bisa bergabung menjadi usaha-usaha besar, baik secara vertikal (primer, sekunder, induk/apex) maupun secara horizontal (kerja sama antar koperasi dengan membentuk “jaringan usaha koperasi”). Koperasi adalah wadah utama bagi ekonomi rakyat untuk bersinergi.

Dalam tingkatan mikro banyak kita temukan usaha-usaha bersama, yang tidak berbadan hukukm koperasi, bahkan tidak berbadan hukum apapun. Namun usaha-usaha bersama ini bermekanisme dan berwatak kooperatif, (yang dapat kita sebut sebagai “pra-koperasi”) yang hidup bergotong royongdan keberadaannya cukup masif.

Pasal 33 UUD 1945 sama sekali tidak anti usaha besar. Jadi tidak menjadi relevan lagi memepertanyakan keberadaan koperasi dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi memang memerlukan usaha-usaha besar yang efisien, tanpa mengabaikan bahwa yang kecil-kecil dan efisien pun bisa strongly survived.

Sekali lagi koperasi tidak anti besar, bahkan perlu membangun diri menjadi besar. Pasal 33 hanya menegaskan bahwa yang besar itu perlu dimiliki oleh orang banyak, mereka yang terkait dalam suatu common bond, yaitu dalam keterkaitan produksi, konsumsi, dan teritori.

 

Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi “untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Upaya ini dapat tumbuh dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran pemberdayaan diri (self-empowering), namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai upaya pemberdayaan agents of development, baik oleh pemerintah, elit masyarakat, maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM, dll yang berpendekatan grassroots dan bottom-up.

Dengan kata lain, “menolong diri sendiri secara bersama-sama” sebagai kecenderungan Gemeinschaft itulah, yang apabila diformalkan (diberi wajah) ke arah Gesellschaft,  akan menjadi badan usaha bersama, yang kita sebut Koperasi itu.

Unsur utam terbentuknya koperasi (dimensi mikro) adalah (1) diawali dengan adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama memiliki “kepentingan bersama”, dan (2) sekelompok mereka ini sering bertemu secara rutin berdasarkan alasan serukun tempat tinggal, selokasi kerja, seprofesi, sejenis mata pencaharian, lalu (3) sekelompok mereka ini bersepakat untuk bersama-sama memenuhikepentingan bersama itu (dalam semangat kolektivita dengan tetap mempertahankan  individualita). Hanya kepentingan bersama saja yang diurus oleh koperasi, sedang kepentingan orang-seorang anggota diurus sendiri-sendiri di luar koperasi. Jika suatu jenis kebutuhan diperlukan oleh, katakanlah, sekitar sepertiga jumlah anggota, maka jenis kebutuhan ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan bersama. Dari sini lahir pengertian bahwa koperasi “berwatak sosial”, artinya berwatak mengutamakan kepentingan keseluruhan, kepentingan bersama, yang sama sekali tidak berarti berwatak caritas.

Berbeda dari wadah usaha lain, misalnya PT, Firma dan CV ataupun macam-macam Perusahaan Negara, mak Koperasi sebagai wadah usaha “dimiliki bersama” oleh seluruh anggotanya berdasar kesamaan harkat martabat sebagai sesama manusia, dalam ujudnya “satu orang sama-sama memiliki satu suara” (one man one vote).

Koperasi sering disebut sebagai “kumpulan orang”. Namun tidak berarti di dalam koperasi uang tidak penting, di dalam koperasi manusialah yang diutamakan, setiap orang (anggota) dihormati harkat martabatnya secara sama (individualita), artinya sepenuhnya partisipatif-emansipatif, dalam prinsip “satu orang satu suara”. Sedang PT yang disebut sebagai “kumpulan uang”, karena di dalam PT modal uanglah yang penting dan diutamakan, dalam ujudnya “satu saham satu suara” (one share one vote).

Lebih dari itu , tidak seperti di dalam PT, di dalam koperasi berlaku pedoman usaha bahwa anggota koperasi adalah pelanggan dan  pemilik sekaligus. Di dalam PT, pemillik adalah para pemegang saham yang bukan (tidak berperansebagai) pelanggan. Jadi koperasi bukanlah PT yang bisa diberi nama (didaftarkan sebagai) koperasi. Dengan demikian pula Koperasi pembentukannya melalui suatu proses “bottom-up”, dari bawah ke atas, bukan “top down” atau dari atas ke bawah, jadi “atasan” (boss) dari koperasi adalah dan hanyalah para anggota koperasi, bukan pengurus koperasinya, atau pemerintah sebagai pembina (kankop, kanwil, Depkop, Lurah, Camat, bupati, gubernur).

Koperasi tidak bertujuan mencari keuntungan atau laba (profit) karena koperasi memang milik dari para anggota sendiri, karenanya tidak relevan kalau koperasi mencari laba dari para anggotanya yang adalah “dirinya” sendiri. Koperasi sebagai wadah (fasilitator) usaha milik bersama bertujuan utama mencari manfaat (benefit) bagi para anggotanya. Namun para anggotalah yang mencari laba dari kegiatan usaha mereka masing-masing (terutama koperasi produksi). Oleh karena itu yang diperoleh koperasi adalah “sisa hasil usaha” (SHU) kemudian dibagikan kepada para anggotanyasesuai dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota (RAT).

Sebagaimana kita kenal dalam UU Koperasi No. 12/1967, seperti tersurat dengan perkataan “kesadaran pribadi”(individualita menurut istilah Bung Hatta) dan “kesetiakawanan” (kolektivita menurut istilah Bung Hatta) merupakan landasan mental bagi para koperasiwan, yang satu memperkuat yang lain (Ibnoe Soedjono, 1967; Sri-Edi Swasono, 1992;J.K. lumanon, 1992; Herman Soewardi, 2002). Namun, landasan mental ini justru dicabut oleh UU Koperasi No. 25 Tahun 1992. Maka rusaklah koperasi, jadilah koperasi berwatak “homo economicus” (sebagai lawan dari “berwatak sosial” seperti dikemukakan di atas).

Koperasi menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar, sehingga terbentuk kekuatan berganda-ganda (sinergis) yang lebih tangguh. Dari sinilah semangat menolong diri sendiri secara bersama-sama memperoleh awal momentumnya untuk mandiri. Mandiri adalah hasil dari kegiatan self-empowerment.

Oleh karena itu, apabila upaya membina masyarakat melalui koperasi tidak bertitik tolak, berproses dan bertujuan akhir secara tegas, yaitu untuk menjadikannya mandiri (baik dalam meraih “nilai-tambah ekonomi” ataupun “nilai-tambah sosial-kultural”), maka kesalahan fatal akan terjadi.

Setiap bantuan (kredit, bantuan teknis, dan semacamnya) sejak awal harus dijauhkan dari unsur ketergantungan (dependensi) dan kemandirian harus merupakan target nyata.

Mengenai entrepreneurship dalam membangun badan usaha koperasi tentu tidak bisa diingkari perlunya. Koperasi harus dikelola secara inovatif6.

6] Gambaran mengenai wiraswata pada umumnya mendapat kesepakatan dalam hal dimilikinya kualitas pribadi, sikap, dan tingkah laku unggul. Seorang wiraswastawan memiliki “tenaga dalam”, seperti kreatif, inovatif, dimilikinya originalitas, berani mengambil resiko, berorientasi ke depan dan mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun, tidaka gampang patah semangat (tidak cengeng), bersemangat tinggi, berdisiplin baja, dan teguh dalam pendirian. Ia mempunyai cita-cita dan dedikasi yang jelas serta etos kerja produktif yang kuat, kalau perlu dengan cerdik menerobos pakem-pakem yang berlaku. Dengan ciri-ciri semacam ini, dengan sendirinya seorang wiraswasta tidak saja berkepribadian dan mempunyai karakter kuat, tetapi juga dengan sendirinya adalah orang pintar bermental unggul (ber-IQ dan ber-EQ tinggi) dan sehat jasmaninya.

Dari kualifikasi semacam ini,jelaslah kewirasawastaan atau entrepreneurship adalah suatu mind-set, bukan sosok fisikal manusianya sendiri. Seperti telah disinggung di atas, secara tradisional kita mengenak land, labor, capital, dan skill sebagai empat faktor produksi. Kewiraswastaan adalah faktor produksi khusus, yang mengkombinasikan keempat faktor produksi ini. Hasil pengkombinasian tersebut menentukan kuantitas dan kualitas hasil akhir produknya, sebagai suatu prestasi. Jadi prestasi ini merupakan hasil pengkombiasian inovatif atau pengkombinasian baru yang memadu empat faktor produksi dengan cara lebih kreatif dan inovatif

Dengan kata lain, pendidikan kewiraswastaan untuk membentuk mind-set atau suatu karakter sebagai wiraswasta, adalah upaya nasional yang tidak saja logis, tetapi juga strategis. Manusia berbakat kewiraswastaan memang ada (berkat pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan) sebagai titik-tolak untuk talent scouting. Namun harus pula ada substansi dan kajian kurikulum efektif yang baru disajikan dalam pendidikan kewiraswastaan.

Sebagai penutup saya juga ingin mengingatkan tentang perlunya kita memegang teguh platform nasional kita, yaitu bahwa “yang kita bangun ini adalah rakyat bangsa dan negara”. Jadi pembangunan ekonomi dan bisnis harus selalu mangacu dan mendukung pembangunan rakyat bangsa dan negara. Pembangunan ekonomi dan bisnis merupakan derivat daripada itu. Di sini kita memerlukan kewiraswastaan dengan state of mind yang berbeda dengan kewiraswastaan parsial yang menutup diri dari kepentingan nasional, yang lebih luas daripada sekedar kepentingan orang-seorang.

Platform nasional lain adalah yang menyangkut keterpurukan bangsa kita, yang terjebak hutang luar negeri dan hilangnya prinsip kemandirian atau keberdikarian. Maka kita perlu mengambil sikap bahwa pinjaman luar negeri haruslah bersifat “pelengkap dan sementara”. Maka dimensi tantangan kewiraswastaan Indonesia, lagi-lagi tidak bisa hanya mengacu kepada sikap individualisme, tetap haruslah pula mengacu kepada kebersamaan (yang mengacu pada partisipasi) dan asas kekeluargaan (yang mengacu pada emansipasi) untuk bisa membentuk konsolidasi ekonomi nasional dengan kukuh dan efektif menghadapi globalisasi (Sri-Edi swasono, “Orasi Ilmiah”, Jakarta, 2002).

 

Di Indonesia, pendidikan kewiraswastaan perlu diarahkan agar benar-benar sesuai dengan falsafah Pancasila, di mana asas kekeluargaan (brotherhood atau ukhuwah, bukan kinship atau kekerabatan) dan kebersamaan dalam usaha (mutuality) harus tetap menjadi pedoman. Ciri-ciri keunggulan dari wiraswasta tidak perlu menjadi suatu sikap mandiri yang egosentris dan disfungsional terhadap lingkungan masyarakatnya. Mandiri tidak berarti menjadi penganut paham individualisme dan eklusivisme, meskipun harus tetap memiliki individualita dan personalita, yaitu memiliki harga-diri, dignity, dan harkat-martabat diri bukan egoisme. Oleh karena itu etos kerja Pancasila demi mencapai cita-cita pribadinya orang- per orang dalam konteks kemasyarakatan, harus dapat dibentukkan dan dioperasionalkan secepatnya bagi para wiraswasta perkoperasian nasional kita.

Seperti dikemukakan di atas, kebersamaan dan asas kekeluargaan juga memerlukan entrepreneurship dan di situ kita perlu mengungkapkan kedudukan intra preneurship7.

7] Lihat Saleh Syafradji di dalm Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat (editor: Sri-Edi Swasono), Bab 24 (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002).

 

Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional

Koperasi juga merupakan “soko guru” perekonomian nasional, artinya kegiatan ekonomi rakyat di bawah mendukung perekonomian besar di atasnya (hubungan vertikal). Sebagai contoh koperasi cengkeh dan koperasi tembakau adalah soko guru industri rokok kretek. Koperasi kopra adalah soko guru industri minyak goreng, dst. Para pedagang sektor informal (termasuk K-5) telah menyediakan kehidupan murah bagi buruh-buruh miskin dari perusahaan-perusahaan besar kaya yang formal-modern. Proses merembes ke ataslah (“trickle-up”) yang terjadi di lapangan, yang kecil “mensubsidi” yang besar, bukan sebaliknya. Pola pikir berdasar mekanisme merembes ke bawah (“trickle-down” mechanism) pada dasarnya merupakan suatu moral crime karena menganggap rakyat di bawah hanya berhak akan rembesan. Jelaslah bahwa sektor informal menjadi soko guru dari perusahaan-perusahaan besar itu. Maka petani tembakau dan petani cengkeh sebenarnya telah menjadi soko guru dari perusahaan-perusahaan rokok. Bagi mereka ini termasuk para penjual rokok dan para pecandu rokok perlu diatur agar dapat memiliki saham pabrik-pabrik rokok. Para pelanggan kebutuhan konsumsi sehari-hari patut ikut memiliki saham supermarkets. Demikian pula pelanggan telpon, harus dapat diatur dan difasilitasi agar mereka diutamakan bisa memiliki saham PT. Telkom, PT. Indosat, dst. “Pemilik adalah juga pelanggan” inilah salah satu ujud nyata ekonomi berdasarkan cooperativism. Di sinilah awal dari koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat (mikro) dan keterkaitan vertikal serta horizontal dalam konsepsi “triple-co” (makro) akan menjadi rintisan bagi koperasi dan sistem koperasi sebagai pilar orde ekonomi Indonesia. Oleh karena itu perencanaan ekonomi harus sekaligus merupakan perencanaan sistem ekonomi.

Para pengajar dan dosen Koperasi harus peka (dan bersikap menentang) terhadap “perampokan” aset negara ini8.

8] Mereka bilang BUMN dijuali saja karena tidak efisien, tidak mampu mengelola dan korup. Penulis bantah melalui komunikasi jarak jauh dalam acara TVRI termaksud (sebagai komentar pemirsa), bahwa swasta bisa lebih merugikan negara. Penulis katakan bahwa apabila presiden-presiden kita pun korup, tidak mampu mengelola negara, apakah kepresidenan dan pemerintahan negara harus pula ‘diswastanisasi’, atau dijual atau disewakan saja kepada kepemimpinan asing?

Dapatkah kita mempercayai pemimpin-pemimpin kita? Perkembangan terakhir mengenai independensi Indoensia dalam emnyelenggarakan kedaulatan negara lebih mencemaskan lagi. Berikut ini hanya beberapa contoh dari banyak contoh yang lain, betapa jajaran pemimpin Indonesia memilki gambaran yang mengerikan tentang bakal hancurnya negara ini tanpa bantuan IMF dan betapa takutnya mereka terhadap IMF. Saat ini kita menjadi korban dari pemerintah yang lemah dan tidak sadar makna kemandirian suatu bangsa. Menteri Keuangan mengaku bahwa hati kecilnya mendukung desakan rakyat untuk meminta pemotongan uang. Namun sebagai pejabat pemerintah ia mengatakan tidak mungkin melakukan hal itu. Pengakuannya, bila ia berbicara mengenai pemotongan hutang, saat inu pula ia akan ditendang oleh IMF. Demikian pula pengakuan Gubernur Deputi Bank Indonesia, ia menyadari bahwa suku bunga SBI yang terlalu tinggi akan merupakan beban bunga obligasi yang terlalu berat untuk pemerintah, ia ingin sekali suku bunga dapat turun namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena dicegah IMF. Demikian antara lain diungkapkan oleh Revrisond Baswir (Republika, 11 Maret 2002).

Tidak kalah absurdnya ucapan Menko Perekonommian sebagaimana diungkapkan oleh majalah Swa Sembada edisi 17-20 Maret 2002 (wawancara), penjualan BCA ke investor asing dikatakan oleh sang Menko “... supaya ada kepercayaan dari asing, supaya mereka mau membeli aset-aset lain...” Mereka membentuk rezin yang merampok negara (Republika, 4 April 2002).

Bagi pejabat-pejabat negara di atas, kiranya mereka lebih menganggap ‘atasan’ mereka adalah asing atau IMF, atasan mereka bukan lagi rakyat, bahkan bukan pula Kepala Negara sendiri. Pemerintah kita sudah jadi “pemerintah boneka” (Republika, ibid) dan para menteri ekonomi menjadi komprador kekuatan asing.

 

Penutup

Itulah sebabnya justru PBB (dengan Konvensi PBB 1999 dan 2001 menegaskan harapannya akan peran pentingnya Koperasi (di dunia) dalam tiga hal, yaitu: penanggulangan kemiskinan, percepatan lapangan kerja, dan memperkukuh integrasi sosial.9 Ada baiknya para ekonom, teknikrat dan anak buahnya mau membuka mata terhadap kenyataan di dunia dan tidak melakukan disempowerment terhadap nurani dan kemampuan berpikir mereka sendiri. Koperasi di seluruh dunia semakin maju. Hanya di Indonesia koperasi terpuruk karena mengingkari jati dirinya, mengadopsi pendekatan top-down yang seharusnya adalah bottom-up.

9] Lihat Ibnoe Soedjono dalam Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat (editor: Sri-Edi Swasono), Bab 22 (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002).

Ekonomi koperasi dengan co-operativism-nya adalah ekonomi masa depan. Sebagai ilustrasi, makhluk primitif hidup berdasar insting bersaing, competitively free fight and predator, yang kuat menyingkirkan, bahkan memangsa yang lemah. Demikian pula manusia ‘primitif’ praberadab akan cenderung berakhlak homo homini lupus. Makin ‘baradab’dalam proses evolusi sejenis makhluk, makin cenderung melepaskan diri dari pertarungan antar sesama, menuju ‘kerja sama’. Demikian pula manusia, makin maju dalam peradaban makin cenderung memupuk kerja sama menuju perilaku sebagai makhluk sosial (homo-socius), melepaskan diri dari keprimitifan selaku homo-economicus.

Kapitalisme kuno telah berubah menjadi kapitalisme baru yang modern, atas ciri makin berkurangnya kadar predacious instinct-nya dalam kehidupan ekonomi. Religi menambah kadar kesosialan manusia, membentuk hidup bersama saling tolong-menolong menjadi homo-socius dan sekaligus homo-religious.

Mutuality dan brotherhood dalam berekonomi menjadi sistem ekonomi yang makin dikemukanan sebagai paradigma baru ekonomi. Selanjutnya kompetisi (competition)dan kerjasama (co-operation) adalah dua kekuatan kembar yang tak terpisahkan (inseparable twin forces) dalam proses menuju modernisasi. Ilmu ekonomi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus kita yang saat ini masih mengacu dan terjebak di dalam pasialisme ekonomi. Reformasi kurikulum perlu dilakukan sehingga pengajaran ilmu ekonomi dapat mencapai bentuk utuhnya yang bersifat holistik.

Keterjebakan kita pada pola pikir kapitalistik dan sistem ekonmi subordinasi (yang predatory) nampaak dalam penggantian pasal 27 ayat 2 UUD 1845 (asli) yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” menjadi Pasal 28A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28B “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perilaku yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (garis bawah oleh penulis). Perubahan tadi jelas merupakan senjata tersebunyi bagi mempertahankan hubungan ekonomi yang tidak emansipatif dan hubungan subordinasi, kelompok “tuan” berhak mempertahankan “ketuanan-nya” dan keadilan bagi si “hamba” akan tetap tergantung pada bargaining position dari si kuat. Demokrasi ekonomi akan kehilangan unsur emansipasi ekonomi sebagai moralitas dasarnya. Sayangnya Pasal 28 ini (yang menggantikan Pasal 27 ayat 2 UUD asli ditempatkan di bawah Bab Hak Asasi, sehingga berperangai individualisme.

Para pengajar dan dosen perlu mulai memperluas dimensi pengajaran mata kuliah koperasi dengan mempertimbangkan: ilmu ekonomi adalah ilmu moral; the very nature of economics is rooted in nationalism (Joan Robinson); homo economicus berdasar prinsip homo homini lupus sebagai predatory primitive civilization; ekonomi yang berwatak homo imago Dei/homo khalifatullah/homo tatwam asi (diterimanya religious values dalam ekonomi); mutuality and brotherhood economy vs competitive free makret economy; growth oriented economy vs employment orientated economy; macro efficiency vs micro efficiency; techno-economic efficiency vs socio-economic efficiency; the limit of privacy, prive wants vs public needs; economi subordination vs participatory-emancipatory economy (demokrasi ekonomi vs sistem PRI/cultuurstelsel); economic development and sicuo-cultural added-value (beyond economic added-value); mewaspadai pasar bebas; globalisasi adalah nama lain untuk dominasi Amerika Serikat (Henry Kissinger, Trinit Collaege, 1998); invisible hand vs the dirty hand; the zero-sum society; the winner-takes-all society, dst, dst. Kelas mata kuliah koperasi harus lebih mampu mendekatkan kepada realita, ‘turba’ menjadi wajib bagi mahasiswa, atau dosen mengundang dosen tamu, koperasiwan yang berhasil, dst, dst.

Ini merupakan tugas baru yang berat untuk membongkat pasialisme ilmu ekonomi yang telah memarginalisasikan mata kuliah koperasi.

 

4 Nopember 2003

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...

 

Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id