STUDIUM GENERALE EKONOMI PANCASILA[1]

Oleh: Prof. Dr. Mubyarto -- Guru Besar FE-UGM Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

 

 

Pendahuluan

Sejak berdirinya PUSTEP-UGM terkandung cita-cita untuk dalam waktu tidak lama di Fakultas Ekonomi UGM dapat diberikan mata kuliah baru Ekonomi Pancasila kepada semua mahasiswa di 3 jurusan yaitu Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Jurusan Manajemen, dan Jurusan Akuntansi. Dewasa ini ketika UGM memutuskan untuk kembali memberikan kuliah Studium Generale Pancasila, Fakultas Ekonomi perlu pula mempersiapkan diberikannya kuliah Studium Generale Ekonomi Pancasila. Jika cita-cita ini menjadi kenyataan PUSTEP-UGM akan siap menyediakan tenaga-tenaga dosen yang diperlukan.

[1] Bahan Seminar Bulanan ke-16 PUSTEP-UGM, 4 Mei 2004.

 

Studium Generale Pancasila

Prof. Sardjito, Rektor pertama UGM, 45 tahun lalu (Mei 1959) mencanangkan dimulainya kuliah Studium Generale Pancasila. Kini PUSTEP-UGM bertekad memperjuangkan pemberian Studium Generale Ekonomi Pancasila bagi semua mahasiswa ekonomi di perguruan tinggi dan bahkan di sekolah-sekolah lanjutan kita. Di sebuah SMA Negeri Yogyakarta seluruh murid yang ditanya pendapatnya tentang Sistem Ekonomi Pancasila menyatakan persetujuannya, dan meminta sekolah segera mengajarkannya dan masyarakat bangsa Indonesia melaksanakannya dalam praktek.

Jika di sekolah-sekolah lanjutan murid dan guru-guru ilmu ekonomi menyambut baik diberikannya mata pelajaran Ekonomi Pancasila yaitu ilmu ekonomi tentang kehidupan nyata masyarakat-bangsa Indonesia (real-life economics), orang bertanya mengapa di perguruan tinggi pada umumnya dosen-dosen ekonominya menganggap tidak perlu ada pembelajaran khusus Ekonomi Pancasila. Jawaban atas pertanyaan ini jelas karena pada tingkat perguruan tinggi, ilmu ekonomi sudah menjadi makin terspesialisasi dan makin teknis, sehingga makin tidak ada alasan untuk mengaitkan ilmu ekonomi dengan sistem nilai dan budaya atau dengan ideologi bangsa.

In your country as well as in mine, it is being realized that too strong a trend toward specialization may be a dangerous thing for society. It is to be noted that an educational program devoted almost exclusively to specialization is likely to have the effect of separating people from people, not of bringing them together (Thayer, 1959 dalam Sardjito, 2004:12).

Seharusnya dipahami bahwa spesialisasi bertujuan untuk makin mendalami suatu ilmu atau cabang ilmu agar satu masalah keilmuan dapat dipecahkan secara lebih tuntas dan lebih akurat. Namun yang terjadi dalam ilmu ekonomi adalah karena “di Amerika spesialisasinya memang demikian”. Maka Prof. Eduardus Tandelilin, Guru Besar Ilmu Manajemen di FE UGM mengeluh “tidak lagi dapat berbicara” dengan rekan-rekannya sendiri di jurusan Manajemen yang spesialisasinya berbeda. Jika di antara dosen-dosen jurusan Manajemen saja tidak dapat lagi “saling berbicara”, maka di antara dosen jurusan Manajemen dan jurusan lain-lain yaitu Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) dan jurusan Akuntansi, komunikasi akan lebih sulit lagi terjadi. Inilah yang dikhawatirkan oleh Prof. Thayer sebagaimana disampaikan kepada Prof. Sardjito tahun 1959, padahal spesialisasi ilmu-ilmu pada waktu itu belum sejauh sekarang.

Pertimbangan lain dari pemberian  kuliah Studium Generale bagi mahasiswa UGM adalah “pembentukan pribadi yang baik untuk dapat menghadapi hidup dengan baik”, seperti yang tercantum dalam Statuta UGM dan Peraturan Senat. Apabila UGM berhasil memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, yang sekaligus dapat membentuk alumni yang “berpribadi baik”, maka dapat lahir calon-calon pemimpin masyarakat dan pemimpin Negara (Negarawan) yang dapat diandalkan.

 

Studium Generale Ekonomi Pancasila

Jika Studium Generale yang diberikan kepada semua mahasiswa Fakultas Ekonomi (pada ke-3 jurusan yang ada) adalah Ekonomi Pancasila, kiranya dapat diharapkan terbentuknya alumni ekonomi yang berpribadi, berjiwa, dan bersemangat kebangsaan Indonesia, yang berarti bahwa pandangan-pandangan dan pikiran-pikirannya berkepribadian Indonesia yang mengacu pada ideologi dan filsafat Pancasila yang sila-silanya tidak terpisah satu dari yang lain tetapi berkait erat satu sama lain. Maka Pancasila adalah: (Notonagoro, 1959 dalam Notonagoro, 2004: 52)

(1)   Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (kebangsaan), yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial.

(2)   Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia (kebangsaan), yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial.

(3)   Persatuan Indonesia (kebangsaan), yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial.

(4)   Kerakyatan, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (kebangsaan), dan berkeadilan sosial.

(5)   Keadilan sosial, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (kebangsaan), dan berkerakyatan.

Demikian para penguasa negara, warga negara, penduduk, bahkan juga orang-orang asing yang berada di Indonesia, harus menyesuaikan diri dengan Pancasila dan melaksanakan Pancasila dalam lapangan usaha dan perbuatan apapun yang termasuk lingkungan kenegaraan dan hukum, dan perundang-undangan sosial, ekonomi, pendidikan, penerangan, persuratkabaran, dan lain-lain.           

Di samping spesialisasi ilmu ekonomi yang dewasa ini telah “kebablasan” sehingga hampir hilang sifatnya sebagai ilmu sosial, ilmu ekonomi yang makin banyak memanfaatkan matematika (ekonomika matematik) juga menjadi makin abstrak atau makin menjauhi realita. Jika seorang mahasiswa ekonomi Indonesia belajar ilmu ekonomi abstrak seperti ini, yang menganggap manusia di mana-mana bersifat sama sebagai “homo ekonomikus”, tentulah ia akan kecewa ketika orang/manusia Indonesia tidak memberikan respon sama kepada “sinyal ekonomi” tertentu seperti kenaikan atau penurunan harga-harga. Maka terbitlah buku Real-life Economics (Ekins dan Max-Neef, 1992) yang lebih penting dipelajari mahasiswa Indonesia ketimbang buku-buku teks Ekonomi konvensional. Akan lebih baik lagi jika dosen-dosen ekonomi Indonesia mengembangkan buku-buku teks ekonomi Indonesia yang didasarkan pada data-data induktif-empirik hasil penelitian dosen-dosen sendiri. Inilah yang juga dimaksudkan oleh Prof. Sardjito ketika menunjuk bahwa setiap ilmu harus mengacu pada kenyataan dan kebenaran Indonesia (Bab V).

 

Koperasi dan Mahasiswa Indonesia

Ketika kami diundang memberikan ceramah Studium Generale di Kopma UGM dengan Tema Koperasi dan Ekonomi Rakyat tanggal 27 Desember 2003, tidak ada seorangpun dari 6 anggota pengurus Kopma yang berasal dari Fakultas Ekonomi hadir. Peristiwa ini menggambarkan bahwa masalah koperasi dianggap “tidak relevan” oleh mahasiswa ekonomi meskipun yang bersangkutan adalah anggota pengurus Koperasi Mahasiswa. Atau sebaliknya ilmu ekonomi yang diajarkan di Fakultas Ekonomi dianggap “tidak relevan” dalam perekonomian Indonesia, sehingga mahasiswa Fakultas Ekonomipun sama sekali tidak melihat adanya kaitan Studium Generale Koperasi dan Ekonomi Rakyat dengan studinya.

Robert Frank, Thomas Gilovich dan Dennis Regan, menulis artikel berjudul  Does Studying Economics Inhibit Cooperation? (Journal of Economic Perspectives, Spring 1993). Studi ini dimulai dengan mengutip studi sebelumnya oleh Gerald Marwell dan Ruth Ames (1981) yang menemukan bahwa mahasiswa pasca sarjana ekonomi tahun I di sejumlah fakultas ekonomi terkemuka di Amerika lebih besar kemungkinan dibanding yang lain untuk “menumpang gratis” (free ride). Mahasiswa ekonomi rata-rata menyumbang hanya 20 % dari dana abadi (endowment fund) mereka pada rekening publik dibanding 49 % yang disumbang mahasiswa fakultas-fakultas lain. Ini berarti mahasiswa ekonomi di Amerika berperilaku lebih egois atau lebih mementingkan diri sendiri (self interest) ketimbang mahasiswa bidang-bidang ilmu lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan (ilmu) ekonomi Neoklasik memang disayangkan telah menanamkan bibit-bibit pandangan yang “tidak cocok” dengan jiwa dan asas ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila.

Demikian kiranya jelas bahwa jika perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang berarti bangun usaha koperasi merupakan sakaguru perekonomian nasional, pendidikan ekonomi di Fakultas-fakultas Ekonomi kita justru tidak diarahkan untuk membantu mewujudkannya. Pendidikan ekonomi di Indonesia seperti halnya di Amerika dan negara-negara maju lain diarahkan tidak pada kehidupan ekonomi riil (real-life economics) tetapi pada ekonomi abstrak (homo-economicus economics), dan ilmu ekonomi ini diajarkan dengan metode banking education bukan problem-posing education. Dengan metode pendidikan yang demikian kita sulit berharap dapat menghasilkan sarjana-sarjana ekonomi Indonesia yang benar-benar memahami masalah-masalah ekonomi bangsanya, tetapi lebih besar kemungkinan menghasilkan “sarjana-sarjana buku-teks”.

In the training of economics, therefore, it is most desirable that there should be fieldwork in concrete economic situations –in factories, in financial institutions, in labor unions, in governments, .... Our graduate schools may easily be producing a good deal of the “trained incapacity” … a negative commodity unfortunately with a very high price (Boulding 1970: 115, 156).

PUSTEP-UGM dengan dukungan anggaran dan dukungan moral Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, mempunyai “misi perjuangan” untuk menumbuhkembangkan ilmu ekonomi riil Indonesia (ekonomi Pancasila atau ekonomi Kerakyatan) yang tentu saja mencakup kasus-kasus ekonomi rakyat dari barbagai daerah. Studi-studi lapangan (fieldwork) dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyusun buku-buku ajar (text-book) bagi sekolah-sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

 

Orientasi Ilmu Ekonomi ala Amerika

Amerika Serikat sebagai negara paling maju di dunia, dan kini juga adikuasa, tidak dapat dipungkiri telah menjadi “kiblat” perkembangan ilmu ekonomi di seluruh dunia. Amerika menghasilkan pemenang Nobel Ekonomi paling banyak di dunia sejak pertama kali diberikan tahun 1969. Sebagian besar dosen Ilmu Ekonomi kita yang belajar di Amerika mulai awal tahun enampuluhan, baik di UC-Berkeley, UW-Madison, maupun di universitas-universitas lain di Eropa Barat, hampir semuanya memperoleh beasiswa dari yayasan-yayasan atau dari pemerintah Amerika. Akibatnya jelas kebanyakan dari mereka menjadi silau terhadap kehebatan ilmu yang mereka peroleh termasuk sistem nilai Amerika yang dianggap lebih baik dan lebih modern ketimbang sistem nilai Indonesia. Pakar-pakar ekonomi yang ber-mahzab Amerika ini membawa pulang ke Indonesia peralatan teori ekonomi abstrak dan serta merta menyusun rekomendasi, dan yang sempat duduk di pemerintahan, menerapkan kebijakan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang menurut mereka juga akan membawa kesejahteraan, dan memberikan kebahagiaan pada rakyat Indonesia. Kepercayaan mereka yang berlebihan terhadap sistem pasar bebas ala Amerika ini (kini menjadi sistem ekonomi kapitalis-Neoliberal), tak tergoyahkan meskipun krismon 1997-1998 seharusnya dijadikan peringatan tentang kelemahan dan kekeliruannya. Mereka kini menginginkan Indonesia “harus kembali ke era pertumbuhan ekonomi minimal 7% per tahun”, tanpa bicara sedikitpun tentang pemerataan dan keadilannya, padahal pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan dan keadilan inilah yang telah menghasilkan ketimpangan ekonomi nasional yang tajam yang pada gilirannya menyulut ledakan krisis moneter 1997.

“Krisis ekonomi” berkelanjutan yang melanda Indonesia sejak 1997 menurut pendapat pakar-pakar ekonomi konvensional dianggap tidak ada kaitannya dengan “kesalahan” teori ekonomi Neoklasik, yang menjadi landasan kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru selama lebih dari 3 dekade. Bahkan terhadap peringatan telah terlalu jauhnya liberalisasi dan deregulasi ekonomi, mereka yakin yang sebaliknya, yaitu kebijakan ekonomi Indonesia justru dianggap masih kurang liberal.

Indonesia’s successes in recent years are largely attributable to liberalization and its recent troubles to some extent reflect failure to carry through the principles of liberalization to certain key areas. The key to recovery and future success, therefore, is to pursue further liberalization, not to wind back which has already been achieved.[2]

[2] Mc Leod, Ross, Indonesia’s Crisis and Future Prospect dalam Karl & Jackson, Asian Contagion: The Causes and Concequences of a Financial Crisis, Westview Press, 1999, hal. 233.

Ketidaksediaan para teknokrat mengakui kekeliruan srategi pembangunan ekonomi Orde Baru, terbukti antara lain dari tidak diterimanya pengertian reformasi ekonomi lebih-lebih revolusi pemikiran ekonomi. Mereka pada umumnya berpendapat tidak ada yang salah dalam teori maupun kebijakan ekonomi Orde Baru. Yang salah hanyalah pelaksanaannya, dan yang jelas salah adalah membiarkan berkembangnya virus korupsi, atau “KKN”, tanpa menyadari bahwa “perkawinan” antara sistem ekonomi kapitalis liberal dan feodalismelah yang telah menciptakan iklim yang merangsang KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) itu.

Implikasi penting dari kesimpulan di atas adalah bahwa krisis multidimensi yang sekarang kita hadapi tidak akan dapat diatasi tanpa ada revolusi cara berpikir yang keliru tersebut, atau dengan bahasa yang lebih santun, tanpa perubahan paradigma pembangunan bangsa, mencakup perubahan paradigma moral pembangunan.

Dosen-dosen ilmu ekonomi di perguruan tinggi kita, dan guru-guru ekonomi dan koperasi di sekolah-sekolah menengah, perlu mengubah metode mengajarnya dari metode deduktif-logis menjadi metode induktif-empirik. Universitas/fakultas perlu mengharuskan setiap dosen untuk menerapkan metode mengajar induktif-empirik dengan mengadakan pelatihan-pelatihan penelitian dan dengan menyediakan dana-dana penelitian untuk semua mata kuliah termasuk kuliah-kuliah teori ekonomi mikro dan makro, yang harus menggunakan contoh-contoh ekonomi Indonesia dari kehidupan nyata (real-life economics).

Economics science has produced mostly “universalintellectuals. I think it is time for economists to start transforming themselves –and to do it fast– into more “specific”, humble intellectuals (Alejandro Sanz de Santamaria dalam Ekins and Max-Neef, Real-life Economics, 1992: 20).

 

Penutup

Kuliah Studium Generale Ekonomi Pancasila, sejalan dengan kuliah Studium Generale Pancasila, akan membantu untuk membentuk sarjana-sarjana ekonomi yang dihasilkan FE-UGM (dan universitas-universitas lain, yang setuju untuk memberikannya) menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa kebangsaan dan bersemangat untuk mengabdi bangsanya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Jika langkah pemberian kuliah Studium Generale Ekonomi Pancasila ini dibarengi langkah konkrit mengharuskan setiap dosen melaksanakan penelitian dalam rangka menjadikan UGM sebagai universitas penelitian (research university), maka satu tahap penting telah tercapai yaitu Fakultas Ekonomi tidak sekedar melaksanakan dharma ke-1 Perguruan Tinggi yaitu pengajaran tetapi juga Dharma ke-2, penelitian, dan Dharma ke-3, pengabdian/pelayanan (pada) masyarakat.

Kami menganjurkan sarjana-sarjana ekonomi Indonesia khususnya yang terbagung dalam IsEi 9ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) untk mawas diri dan bertanya sungguh-sungguh apa yang salah dalam pembelajaran ilmu ekonomi di indonesia terutama sejak Fakultas Ekonomi berorientasi pada sistem pendidikan Amerika dan meninggalkan sama sekali sistem pendidikan Belanda. Jika fakultas Ekonomi ketika berdiri tahun 1955 membuka 4 jurusan yaitu jurusan-jurusan Agraria, Sosiologi, Kenegaraan, dan Perusahaan, kita pattu mempertanyakan mengapa 3 jurusan yang kini dibuka menjadi terlalu tenis (manajemen, Akuntansi, dan Ilmu ekonomi dan studi pembangunan) yang sama sekali mengabaikan sifat ekonomi Indonesia yang masih agraris. Jika kita dapat bertanya mengapa hipotesis yang kami ajukan 25 tahun lalu pada pidato pengukuan guru besar justru makin sulit dibantah.

1.       Teori ekonomi neoklasik yang terbentuk di dunia Barat satu abad yang lalu hanya relevan untuk menganalisis sebagian kecil perekonomian kita dan tidak relevan bagi sebagian besar yang lain;

2.       Teori ekonomi neoklasik (Barat) ini telah tidak begitu berkembang sebagai ilmu di negara kita, tetapi lebih kelihatan berkembang sebagai seni.

 

04 Mei 2004

 

DAFTAR PUSTAKA

Boulding, Kenneth E., 1970, Economic As A Science, New Delhi, Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd., Bombay.

Ekins, Paul, and Manfreed Max-Neef, 1992, Real-life Economics: Understanding Wealth Creation, London, Routledge.

Mc Leod, Ross, Indonesia’s Crisis and Future Prospect dalam Karl & Jackson, 1999, Asian Contagion: The Causes and Concequences of a Financial Crisis, Westview Press, p. 33.

Notonagoro, 1959, “Pancasila Pelita Penerang Kesulitan Bangsa”, Seminar Pancasila, UGM, 17-19 Februari.

Sardjito, 2004, “Pelajaran Studium Generale di Universitas Gadjah Mada”, Bahan Seminar Bulanan ke-16 PUSTEP-UGM, 4 Mei.

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id