TIDAK ADA KRISIS EKONOMI DI KABUPATEN NGANJUK*

Oleh: Prof. Dr. Mubyarto -- Guru Besar FE-UGM Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

*Makalah untuk Seminar Bulanan ke-17 PUSTEP-UGM, tanggal 1 Juni 2004

 

Pendahuluan

Hampir tanpa kecuali, setiap orang, termasuk Capres dan Cawapres, berbicara tentang Indonesia yang terpuruk berkepanjangan karena krisis ekonomi sejak 1997/1998. Pernyataan yang demikian tanpa menyebut sama sekali telah terjadinya krisis menyeluruh di segala bidang khususnya hukum, politik, budaya, dan moral jelas salah.

Kalau di antara orang-orang Indonesia tidak ada lagi rasa saling percaya, bahkan berkembang rasa curiga-mencurigai, pastilah suasana kehidupan masyarakat sangat tidak kenguntungkan. Mereka yang selalu menunjuk krisis ekonomi sebagai biang keladi segala krisis jelas keliru karena mengabaikan kenyataan atau data-data lapangan bahwa kesejahteraan masyarakat khususnya di perdesaan tidak menurun bahkan meningkat terus-menerus (tabel 1).

Tabel 1. Penabung dan Nilai Tabungan di BRI-DIY, 1997 – 2003

                 

Krisis Moneter Bukan Malapetaka

Kita paham bahwa kontraksi ekonomi nasional 13,4% tahun 1998 akibat krismon 1997/98 telah dianggap sebagai “angka kiamat” oleh pakar-pakar ekonomi makro Indonesia. Mereka yang gemar melakukan analisis makro-deduktif ini tidak “turun ke bawah” untuk mengkaji dan memetakan akibat krisis pada hubungan-hubungan ekonomi antardaerah, antarpelaku ekonomi, maupun antargolongan dalam masyarakat. Mereka enggan melihat sisi lain krismon, di mana kontraksi ekonomi di propinsi-propinsi luar Jawa berada jauh dibawah “angka kiamat” itu yaitu rata-rata hanya 3,9% (sepertiga kontraksi ekonomi nasional), atau di kabupaten-kabupaten yang berbasis ekonomi rakyat (pertanian rakyat) seperti Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, hanya mengalami kontraksi 0,76%, bahkan beberapa kabupaten lain di luar Jawa tetap tumbuh positif (0,1%-2%) disaat krisis seperti Bengkalis, Inhil, Sambas, Kapuas Hulu, Sanggau, Kabupaten Kota Baru di Kalsel tumbuh 7,6%, atau Kabupaten Tabalong tumbuh sebesar (positif) 28%. Pakar-pakar ekonomi kita cenderung enggan belajar dari kekuatan ekonomi rakyat untuk merekomendasikan kebijakan “anti-krisis” yang tepat.

Terjadinya hiper-inflasi sebesar 78% pada tahun 1998 memang telah menurunkan daya beli masyarakat Indonesia secara nasional yang oleh BPS diukur dengan Indek Daya Beli (IDB), sebagai salah satu komponen dalam perhitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 1996 IDB penduduk Indonesia adalah sebesar 65,2 yang turun 45,7% menjadi sebesar 35,4 pada tahun 1999. Namun, IDB masyarakat di wilayah berbasis ekonomi rakyat seperti Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan yang lebih kecil, yaitu dari sebesar 66,7 (1996) menjadi sebesar 44,7 (1999) atau turun sebesar 32%, dengan nilai IDB yang jauh lebih tinggi daripada IDB nasional tahun 1999 (35,4).

Menarik untuk dikaji bahwa IDB Nganjuk merupakan IDB no 3 tertinggi se-Jawa Timur setelah IDB Surabaya (46,0) dan Blitar (46,0). Dibanding IDB propinsi-propinsi lain di Indonesia, IDB Nganjuk pun berada di posisi ke-2 setelah IDB tertinggi di DIY sebesar 45,1. IDB Nganjuk justru lebih tinggi dibanding IDB di pusat pertumbuhan ekonomi (kota besar) seperti DKI Jakarta yang sebesar 43,6. Perlu dicatat bahwa data penurunan IDB adalah hanya sampai tahun 1999 yang untuk tahun-tahun 2001-2003 pasti berbeda ketika ekonomi mulai tumbuh positif. Juga harus dicatat asumsi yang dipakai dalam perhitungan IDB oleh BPS, yaitu terjadinya kenaikan harga karena inflasi dengan pendapatan tetap, dan asumsi tidak adanya tabungan masa lalu (t-n) yang dapat dipakai untuk menutup belanja keluarga masa sekarang (t). Ke-2 asumsi ini sangat lemah karena, kecuali pegawai negeri, pendapatan orang (seperti buruh, petani, dan pedagang) juga naik mengikuti kenaikan harga-harga umum, dan masyarakat sudah mempunyai tabungan untuk menutupi belanja tahun 1998-2000 yang meningkat. Ini berarti belanja rumah tangga tidak merosot meskipun harga barang-barang telah meningkat.

It may be wondered why should it be so disastrous to have, say, a  5 or 10 percent fall in gross national product in one year when the country in question has been growing at 5 or 10 percent per year for decades. Indeed, at the aggregate level this is not quintessentially a disastrous situation. (Amartya Sen, 2000 : 187)

Dramatisasi kehancuran ekonomi pasca krismon sebenarnya terbantah oleh data kenaikan Indek Harapan Hidup (IHH) dan Indek Pendidikan (IP) pada semua propinsi yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. IHH masyarakat Indonesia naik 4% dari 65,9 (1996) menjadi sebesar 68,6 (1999), sementara IP-nya naik 3,9% dari 72,0 (1996) menjadi sebesar 74,6 (1999). Fakta lokal di Nganjuk menunjukkan adanya kenaikan IHH sebesar 3,9% dari 67,2 (1996) menjadi 69,8 (1999), lebih tinggi dari rata-rata nasional (68,6) dan rata-rata Jawa Timur tahun 1999 (67,5). Bahkan IP Nganjuk naik 5,6% dari 66,5 (1996) menjadi sebesar 70,3 (1999), lebih tinggi dari rata-rata IP Jawa Timur sebesar 67,4 (1999), walaupun masih dibawah rata-rata nasional yang sebesar 74,8 (1999). Bagaimana ekonomi bisa disimpulkan sebagai telah hancur tetapi taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat justru mengalami peningkatan? Kajian di Kabupaten Nganjuk sekali lagi memberikan pelajaran bahwa ekonomi rakyat memiliki daya tahan “luar biasa” menghadapi krisis. Ekonomi rakyat ternyata lebih kuat, lebih efisien, lebih produktif, dan lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal dibanding usaha besar. Sangat disayangkan bahwa pemerintah dan banyak pakar ekonomi masih  berpandangan “keblinger” bahwa ekonomi Indonesia hanya dapat ditumbuhkan melalui investasi pemodal besar (asing), dan tidak mungkin melalui pengembangan investasi oleh ekonomi rakyat ini.

 

Struktur Ekonomi Nganjuk

Kabupaten Nganjuk memiliki luas wilayah 1224,33 km2 yang terdiri dari 20 kecamatan dan 264 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2002 sebanyak 1.019.329 jiwa (253.110 rumah tangga). Ekonomi Nganjuk merupakan ekonomi agraris yang ditunjukkan dengan penggunaan lahan sebesar 35,12% untuk areal persawahan, 11,79% tegal, 0,21% perkebunan, 38,39 hutan, dan hanya 12,53% yang digunakan sebagai wilayah pemukiman. Peranan sektor pertanian yang dominan dapat dilihat dari struktur PDRB Nganjuk. Pada tahun 2002, 34,94% PDRB disumbang sektor pertanian terutama tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Sektor lain yang sumbangannya cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 31,00%, industri 10,67%, dan jasa-jasa sebesar 11,57%.  PDRB Nganjuk tahun 2002 adalah Rp 1,2 trilyun, yang pasca krismon 1997/98 selalu meningkat masing-masing dengan laju pertumbuhan tahun 1999 : 0,57%, tahun 2000 : 2,31%, tahun 2001 : 2,68%, dan tahun 2002 sebesar 3,53%. Sifat agraris perekonomian Nganjuk ternyata berarti memiliki daya tahan kuat sehingga kontraksi ekonomi tahun 1998 hanya -0,76% padahal kontraksi ekonomi Propinsi Jawa Timur mencapai  -9,55%.

 

Nilai produksi sektor pertanian selalu mengalami peningkatan sejak tahun 1993. Ketika itu PDRB pertanian baru senilai Rp 341,34 milyar yang meningkat pada tahun 2002 menjadi Rp 422,01 milyar (harga konstan). Penurunan peran (sumbangan) PDRB sektor ini pada tahun 2001 dan 2002 dimungkinkan karena terjadinya proses transformasi struktur ekonomi yang ditunjukkan dengan peningkatan peran sektor industri (makanan dan kayu bambu) dan sektor perdagangan, angkutan-komunikasi, dan jasa-jasa pada 2001-2002.  Menarik untuk dikaji bahwa pada tahun-tahun sesudah krismon 1997/98 telah terjadi transformasi struktur jasa keuangan dari yang sebelumnya didominasi sektor perbankan (83% pada tahun 1993), bergeser ke peran Lembaga Keuangan Non Bank sebesar 52% pada tahun 2002., Peran Bank ini merosot menjadi 48% pada tahun yang sama. Pada masa krisis moneter bank-bank mengalami kesulitan likuiditas atau ada yang bahkan tutup sehingga gagal menjalankan perannya sebagai perantara keuangan (financial intermediatory). Peranan ini berhasil dilakukan oleh Lembaga Keuangan Non Bank, baik pegadaian, koperasi, asuransi, maupun lembaga keuangan mikro lainnya.

Landasan ekonomi Kabupaten Nganjuk adalah perekonomian rakyat yaitu sektor–sektor pertanian rakyat dan industri rakyat. Di sektor industri, pelaku ekonominya didominasi oleh industri kecil dengan jumlah unit usaha sebanyak 13.840 buah (99,5%) dengan tenaga kerja sebanyak 40.805 orang (91,8%). Sementara industri sedang/besar hanya terdiri dari 62 unit usaha (0,5%) dan 3.659 tenaga kerja (8,2%). Fakta ini lebih dikuatkan dengan struktur pelaku industri kecil yang didominasi industri kecil informal sebanyak 13.352 unit usaha (96,5%) dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 35.005 orang (85,48%), sedangkan pelaku industri kecil formal hanya 487 unit usaha (3,52%) dengan tenaga kerja sebanyak 5.800 orang (14,52%). Lebih penting lagi untuk dicatat bahwa dengan nilai investasi Rp 13,8 milyar industri kecil formal hanya mampu menghasilkan nilai produksi sebanyak Rp 67,8 milyar, sementara dengan investasi hanya Rp 3,1 milyar industri kecil informal mampu menghasilkan nilai produksi sebanyak Rp 276,9 milyar. Data ini merupakan bukti kekuatan ekonomi rakyat yang dalam skala usaha dan investasi kecil-kecil ternyata bekerja lebih produktif, lebih efisien, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Nilai produksi yang dihasilkan industri kecil formal sebesar 4,9 kali nilai investasinya, sedangkan nilai produksi industri kecil informal mampu menghasilkan 89,3 kali nilai investasinya (Tabel 2).

 Di sisi lain, dalam periode 1997-2000 jumlah industri sedang/besar mengalami penurunan dari sebanyak 297 unit usaha (4.749 tenaga kerja), menjadi hanya 62 unit usaha (turun 79%) dengan 3.659 tenaga kerja (turun 23%). Sejak tahun 2000 beberapa industri rokok, oven tembakau, dan industri lain menghentikan aktivitasnya di Nganjuk. Data-data lokal ini jelas menggugat pakar-pakar ekonomi arus utama yang menasehati agar pemerintah pusat dan daerah menumbuhkan ekonomi melalui investasi (oleh pemodal besar), dan bukannya melalui pengembangan investasi oleh ekonomi rakyat yang di Nganjuk terbukti memiliki daya tahan lebih kuat dalam menghadapi krisis.

Hasil-hasil produksi dari kegiatan ekonomi masyarakat Nganjuk terwujud dalam struktur keuangan yang dituangkan dalam APBD yang terdiri atas struktur penerimaan dan struktur alokasi hasil-hasil ekonomi selama tahun tertentu. Perkembangan nilai kegiatan ekonomi Nganjuk ditunjukkan dengan peningkatan nilai penerimaan daerah Nganjuk masing-masing pada tahun 2000 sebesar Rp 110,4 milyar, tahun 2001 sebesar Rp 280,7 milyar, tahun 2002 sebesar Rp 317,3 milyar, dan tahun 2003 sebesar Rp 384,5 milyar.  Yang perlu dicermati adalah struktur alokasi pengeluaran (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) yang perlu diupayakan agar dapat seimbang dan proporsional. Meskipun ada upaya untuk menyeimbangkan pola pengeluarannya, namun struktur pengeluaran Kabupaten Nganjuk masih didominasi pengeluaran rutin (7 : 3).

Jika tren proporsi pengeluaran ini konsisten dengan rata-rata perubahan 5% per tahun (porsi rutin turun 5% per tahun dan porsi pembangunan naik 5% per tahun), dapat diperkirakan bahwa struktur pengeluaran akan berimbang pada tahun 2007. Hal ini perlu dilakukan mengingat alokasi (distribusi) anggaran tahun 2003 untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan (3%), pertanian rakyat (1,2%), kesejahteraan sosial dan kesehatan (1,7%) masih sangat kecil, walaupun selalu mengalami peningkatan secara nominal. Nampak kurang adil jika porsi pengeluaran untuk pembangunan aparatur pemerintah justru  lebih besar (3,4%) padahal alokasinya sudah cukup besar dalam anggaran rutin. Struktur pengeluaran dalam APBD Nganjuk seharusnya mencerminkan prioritas penanganan masalah ekonomi daerah seperti masalah permodalan pertanian dan permodalan industri rakyat, kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan mutu/pemerataan pendidikan

 

Pertanian Rakyat

Petani Nganjuk yang menghasilkan tanaman padi, aneka palawija, buah-buahan (melon), dan sayur-sayuran (bawang merah), pada umumnya adalah petani kecil yang pemilikan lahannya sempit. Dengan lahan potensial seluas 43.052,50 ha dan penduduk sebanyak 1.019.329 jiwa (tahun 2002), yang sekitar 50%-nya adalah petani, diperkirakan pemilikan lahan rata-rata penduduk Nganjuk hanyalah 0,08 ha/jiwa. Namun, tradisi bekerjasama dalam kelompok tani, kelompok ternak, dan kelompok usaha kecil lain seperti koperasi, terbukti mampu menunjang kelangsungan usaha mereka. Produktivitas pertanian Nganjuk relatif tinggi terutama dari hasil tanaman pangan (padi gogo dan jagung), hasil ternak, dan hasil perikanan.

Efisiensi yang ditunjukkan luas panen yang semakin besar dengan luas tanam yang sempit justru menghasilkan rata-rata produksi padi sawah tahun 2002 yang lebih rendah dibanding tahun 1998 (turun 6%). Ini merupakan tantangan bagi pertanian rakyat Nganjuk yang memerlukan kajian serius tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Luas panen padi gogo yang meningkat hampir 2 kali lipat hanya sedikit mempengaruhi pertambahan rata-rata produksinya (hanya naik 0,2%). Bahkan penurunan rata-rata produksi yang cukup drastis terjadi pada komoditi ketela pohon dari 195,7 kw/ha menjadi hanya 159,6 kw/ha (turun 18,4%). Peningkatan rata-rata produksi jterjadi pada komoditi jagung dari tahun 1998 sebesar 48,4 kw/ha menjadi sebesar 52,1 kw/ha (naik 7,6%), ketela rambat naik 9% dari 98,5 kw/ha menjadi 107,3 kw/ha, kacang tanah naik 213% dari 9,83 kw/ha menjadi 30,7 kw/ha, dan kacang hijau naik 15% dari sebesar 8,1 kw/ha menjadi sebesar 9,36 kw/ha. Data ini menunjukkan semakin perlunya diversifikasi komoditi pertanian rakyat karena penurunan produktivitas pada komoditi pokok akan menurunkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil di Nganjuk.

Diversifikasi pertanian rakyat dapat dilakukan melalui optimalisasi hasil-hasil ternak, perikanan, dan hasil hutan secara produktif dan lestari. Jumlah ternak sapi di Nganjuk yang turun dari 131.329 ekor tahun 1998 menjadi hanya 101.384 ekor pada tahun 2002 (turun 22,8%)  berakibat pada penurunan produksi susu dari 387.812 kg tahun 1998 menjadi hanya sebesar 244.380 kg pada tahun 2002 (turun 27%).  Sektor produksi ternak yang berkembang adalah produksi telur ayam dari 2,04 juta kg pada tahun 1998 sudah mencapai 2,22 juta kg pada tahun 2002 (naik 8,8%). Demikian pula halnya dengan produksi pembenihan ikan yang dilakukan KPI Rakyat dan BBI Warujayeng yang mengalami kenaikan tiap tahun. Pada tahun 1997 produksi benih ikan di dua unit pembenihan tersebut masing-masing 25,6 juta ekor dan 2,17 juta ekor meningkat menjadi masing-masing sebanyak 42,7 juta ekor (naik 66,8%) dan 7,67 juta ekor (naik 353%). Nilai produksi ikan juga meningkat pesat dari hanya sebesar Rp 7,4 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp 12,35 milyar pada tahun 2002 (naik 67%). Sumbangan terbesar berasal dari budidaya ikan di kolam senilai Rp 8,3 milyar, terutama dari hasil lele dumbo sebesar Rp 6,39 milyar.

Hutan yang diharapkan mampu mempertahankan kesejahteraan petani ternyata belum dikelola secara optimal, bahkan cenderung rusak karena praktek illegal logging. Hutan produksi Nganjuk seluas 44.396,1 ha 30% diantaranya (15.292 ha) rusak karena praktek tersebut. Hal ini dikuatkan data produksi hutan jati yang mengalami penurunan secara drastis. Pada tahun 1997 dengan luas tebangan 1.222,40 ha mampu menghasilkan jati sebanyak 12.958,00 m3, sementara pada tahun 2002 dengan luas tebangan yang bertambah menjadi seluas 2.157.70 ha hanya mampu menghasilkan produksi jati sebanyak 9.343,00 m3 (turun 28%). Kemungkinan sangat besar praktek pencurian kayu jati cukup serius di Nganjuk.

Pertanian rakyat ditopang juga oleh berkembangnya industri kecil pertanian dan kehutanan yang merupakan pelaku industri kecil mayoritas di Nganjuk. Eksistensi pertanian dan industri rakyat tidak perlu diragukan mengingat sebagian besar pelaku industri kecil pertanian dan kehutanan tersebut bergerak dalam sektor  informal. Pada tahun 2002 jumlah unit usaha industri kecil pertanian dan kehutanan adalah sejumlah 7.622, yang 94,2% diantaranya (7.179) merupakan pelaku ekonomi informal (ekonomi rakyat), sementara yang usaha formal hanya sebanyak 443 unit usaha (5,8%).

Industri kecil informal hasil pertanian dan kehutanan menyerap tenaga kerja sebanyak 17.897 orang (71%). Dengan nilai investasi relatif kecil (Rp 1,5 milyar) industri rakyat mampu menghasilkan produksi senilai Rp 119,6 milyar (80 kali). Sementara industri kecil formal hanya mampu menyerap 5.351 tenaga kerja (23%), dan dengan nilai investasi sebesar Rp 13 milyar hanya menghasilkan produksi senilai Rp 66,0 milyar (5 kali).  Data lain yang menguatkan predikat Nganjuk sebagai laboratorium pertanian rakyat adalah adanya sejumlah unit industri rumah tangga berbasis pertanian rakyat di antaranya anyaman 4,009 usaha, tahu 1.550 usaha, tempe 1.480 usaha, mebel 517 usaha, anggur jamu jawa 137 usaha, dan oven tembakau 56 usaha.

Data-data ini kembali membuktikan bahwa investasi secara kecil-kecilan oleh ekonomi rakyat justru lebih efisien, lebih produktif, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding investasi pemodal besar. Data ini juga menguatkan argumentasi bahwa pembangunan ekonomi Nganjuk, dan Indonesia pada umumnya, harus berbasis pada pertanian rakyat. Maka jelas bahwa industrialisasi seharusnya berbasis pada pertanian rakyat.

 

Kemiskinan

Seperempat penduduk Nganjuk, yang umumnya adalah pelaku ekonomi rakyat, masih berada dalam kondisi kemiskinan. Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru 2001 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2002 adalah 257.354 jiwa (25,25%) dan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 75.030 (28,8% dari total  253.110 rumah tangga). Disparitas tingkat kemiskinan terjadi antara kecamatan yang dekat dan yang jauh dari pusat kabupaten. Kecamatan Nganjuk menjadi basis pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan paling rendah, dengan jumlah rumah tangga dan penduduk miskin masing-masing hanya 13,13% dan 11,49%, jauh di bawah tingkat kemiskinan penduduk nasional sekitar 18-19%.  Di sisi lain, Kecamatan Ngluyu yang wilayahnya cukup luas berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, penduduknya sedikit, dan letaknya relatif jauh dari pusat pertumbuhan, dengan persentase rumah tangga dan penduduk miskin masing-masing 47,15% dan 44,30%. 

Persentase kemiskinan tertinggi memang terdapat di di kecamatan Ngluyu yang terdiri atas 6 desa. Ini menarik untuk dikaji karena tipologi geo-ekonomi dan social forestry-nya sebenarnya menyimpan banyak potensi. Mengapa jumlah desa dan penduduk yang kecil, yang secara teori memudahkan pengelolaan dan pemberdayaannya justru tidak mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat di Kecamatan Ngluyu? Di sisi lain, keberadaan hutan seluas 6.649,3 ha (1786,0 ha diantaranya adalah hutan produksi) ternyata juga belum memberikan sumbangan bagi pengurangan kemiskinan di Ngluyu. Padahal, 8 kecamatan lain tidak memiliki hutan dan 12 kecamatan lainnya di Nganjuk tidak memiliki hutan produksi, namun tingkat kemiskinannya justru lebih rendah dibanding Ngluyu. Lalu apa peran kekayaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan?. Lahan kritis di Ngluyu seluas 1784 ha, masih lebih kecil dibanding Kecamatan Ngetos misalnya yang memiliki lahan kritis seluas 2426 ha dengan luas wilayah lebih kecil (6021 ha), namun tingkat kemiskinan penduduknya relatif rendah yaitu hanya sebesar 24,19%. Sarana transportasi di Ngluyu pun tersedia mudah berupa jeep 2 buah, truk 8 buah, sedan 2 buah, colt 43 buah, dan sepeda motor 721 buah

Keberadaan industri kecil dan rumah tangga di Ngluyu berupa 5 unit industri tahu, 30 unit,tempe,10 unit industri krupuk, 5 unit industri oven tembakau, 154 unit industri anyaman, 75 unit batu industri merah, dan 19 unit usaha lainnya yang menyerap total 723 tenaga, kerja toh belum berdampak signifikan bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Ngluyu. Indikasi kemiskinan dapat ditunjukkan dengan tidak adanya penduduk Ngluyu yang menjadi penabung Tabanas di kantor pos yang ada di salah satu desa, sementara penduduk 18 kecamatan lainnya dapat menabung dengan jumlah penabung terendah sebanyak 96 orang di Kecamatan Ngronggot dengan nilai tabungan sebanyak Rp 127,6 juta.  Analisis data sekunder kemiskinan di Ngluyu memerlukan kajian lapangan yang lebih serius perihal sebab-sebab kemiskinan dan upaya pemecahannya. Kemiskinan di Ngluyu, dan Nganjuk pada umumnya, dapat timbul bukan semata-mata karena masalah usaha (alam, modal, teknologi, dan pemasaran), melainkan disebabkan kebijakan pemerintah masa lalu yang keliru dan sistem (struktur) ekonomi lokal yang kurang memberi kesempatan pada ekonomi rakyat untuk berkembang, bahkan cenderung mematikan potensi lokal (kemiskinan struktural).

 

Keuangan Mikro

Sesudah krismon 97/98 peran lembaga keuangan nonbank, termasuk lembaga keuangan mikro (LKM), telah menggeser peran perbankan dalam pembentukan PDRB Nganjuk. Sejak itu perbankan Nganjuk berupaya memperbaiki fungsinya sebagai perantara keuangan bagi masyarakat Nganjuk. Hal yang menggembirakan adalah tingginya nilai rasio kredit dan tabungan (loan-deposit ratio/LDR) perbankan Nganjuk pada tahun 2002. Dari dana pihak ketiga di perbankan Nganjuk pada triwulan keempat tahun 2002 mencapai Rp 285,1 milyar, yang disalurkan berupa kredit sebanyak Rp 203,8 milyar. Ini berartiLDR perbankan Nganjuk mencapai 71,2%, jauh lebih tinggi dari LDR Propinsi yang hanya  54,3 % (2002). Namun belum diketahui bagaimana struktur penerima kredit perbankan tersebut, apakah lebih didominasi usaha sedang/besar, ataukah memang memberi kesempatan luas bagi pelaku ekonomi rakyat di perdesaan yang menghadapi kesulitan modal dan tidak mempunyai agunan.

Keuangan mikro lebih akrab bagi penduduk miskin di perdesaan karena prosedurnya mudah, biaya murah, dan sasarannya lebih dekat pada pelaku ekonomi rakyat. LKM dikembangkan di banyak tempat untuk memenuhi kebutuhan kredit mikro bagi pelaku ekonomi rakyat (penduduk miskin). Keberadaan 257.354 penduduk miskin di Nganjuk merupakan tantangan dan kebutuhan bagi pengembangan keuangan mikro secara lebih merata dan intensif. Unit usaha industri kecil formal dan informal sebanyak 13.840 buah, usaha kecil menengah sebanyak 3.691 unit usaha, dan keberadaan 515 unit koperasi dengan anggota sebanyak 160.492 orang juga merupakan potensi pengembangan keuangan mikro di Kabupaten Nganjuk. 

Keuangan mikro di Nganjuk dikembangkan melalui kegiatan simpan pinjam koperasi dan bantuan modal bergulir pemerintah yang nilai dananya masih terbatas. Pada tahun 1999 jumlah dana yang dihimpun koperasi mencapai Rp 2,5 milyar, meningkat menjadi Rp 2,8 milyar  pada tahun 2002 (naik 12%). Nilai ini belum memadai karena jumlah anggota koperasi yang dilayani sebanyak 80.032 orang dan masyarakat umum sebanyak 111.440 orang. Fenomena menarik adalah bahwa anggota laki-laki yang dilayani koperasi sebanyak 76.877 orang dan hanya sebagian kecil perempuan yaitu sebanyak 3.161 orang, padahal sex-ratio di Nganjuk adalah 97,57 yaitu 503.265 jiwa adalah laki-laki dan 516.064 jiwa adalah perempuan. Di banyak negara seperti Bangladesh, keuangan mikro lebih berhasil dikembangkan oleh perempuan, sehingga pengembangan keuangan mikro di Nganjuk adalah bagian dari upaya pemberdayaan  sosial-ekonomi kaum perempuan. Kredit mikro melalui koperasi dapat dikembangkan di kecamatan Ngluyu, yang pada tahun 2002 baru menghimpun dana sebanyak Rp 45 juta padahal anggota penuhnya 7.420 orang dan masyarakat yang dilayani sebanyak 2.800 orang.

Sejak tahun 1993, erbagai program dengan modal bergulir telah dikembangkan BUMN, Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten pada 114 koperasi, 183 UKM, 10 Lembaga Ekonomi masyarakat produktif, dan 5 LKM dengan total dana sebanyak Rp 6,1 milyar. Dibanding jumlah pelaku ekonomi rakyat yang membutuhkan kredit mikro di Nganjuk, nilai dan jumlah usaha yang sudah diberdayakan tersebut belum memadai. Keuangan mikro perlu dikembangkan untuk memberdayakan ekonomi rakyat (penduduk miskin) di wilayah-wilayah kecamatan yang belum terlayani kredit mikro secara mudah, murah, dan terarah.  Keberadaan bank, program penanggulangan kemiskinan, dan badan-badan kredit lain belum menjamin akses yang luas bagi pelaku ekonomi rakyat Nganjuk karena berbagai prosedur dan biaya biasanya masih memberatkan mereka. Pengembangan keuangan mikro untuk menanggulangi kemiskinan penduduk kabupaten Nganjuk masih memerlukan kajian mendalam.

 

Penutup

Tantangan perekonomian rakyat Kabupaten Nganjuk masih cukup berat terutama dalam upaya keluar dari kondisi kemiskinan yang menekan. Dalam pada itu, paradigma kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Nganjuk yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat dan pembangunan berbasis pertanian rakyat harus makin dikembangkan. Transformasi struktur ekonomi Nganjuk ke arah industrialisasi perlu dikelola dengan bijaksana sehingga berkembang ke arah industrialisasi berbasis pertanian rakyat, yang mampu mengoptimalkan potensi lokal (local potential resources). Demikian pula halnya, transformasi struktur keuangan menuju sistem keuangan yang lebih membuka akses penduduk miskin (pelaku ekonomi rakyat) Nganjuk perlu diarahkan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.

Perekonomian rakyat Kabupaten Nganjuk perlu dikembangkan melalui pemihakan penuh Pemerintah Daerah melalui pengembangan sistem yang memberdayakan ekonomi rakyat. Aturan main ini meliputi aturan pengelolaan sumber daya alam terutama hutan sehingga kesejahteraan masyarakat lokal benar-benar meningkat. Aturan main tersebut dibakukan dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) atau Surat Keputusan (SK) Bupati Nganjuk sehingga menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk  dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan bertanggunjawab. Keberadaan aturan-aturan main yang jelas dan berpihak pada ekonomi rakyat akan lebih memudahkan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan stakeholder pembangunan lain Kabupaten Nganjuk dalam mengembangkan dan merealisasikan program-program yang telah dituangkan dalam Propeda dan Renstrada Nganjuk.

Pengembangan perekonomian rakyat Nganjuk membutuhkan daya dukung pendanaan yang perlu dialokasikan melalui kebijakan anggaran berbasis pemberdayaan ekonomi rakyat. Alokasi anggaran daerah hendaknya mencerminkan prioritas kebijakan pembangunan untuk memberdayakan pertanian rakyat, pengembangan keuangan mikro, dan peningkatan mutu/pemerataan pendidikan masyarakat. Kebijakan anggaran yang berbasiskan ketiga elemen tersebut merupakan kunci program-program penanggulangan kemiskinan penduduk. Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan lebih banyak anggarannya untuk mengembangkan keuangan mikro melalui pemberdayaan LKM (termasuk koperasi) dan penambahan modal bagi LKM (termasuk koperasi) yang sudah ada. Demikian pula halnya, anggaran untuk sektor pendidikan hendaknya lebih dioptimalkan hingga mendekati angka ideal 10-20% dari total APBD. Berbagai upaya pengembangan perekonomian rakyat diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan sebagai landasan ekonomi daerah untuk menyejahterakan rakyat.

 Yogyakarta, 1 Juni 2004  

 

Daftar Pustaka

Bappeda Kabupaten Nganjuk, Profil Kabupaten Nganjuk Tahun 2003

BPS Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2002

BPS Kabupaten Nganjuk, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk Tahun 2002

Mubyarto (ed), 2001, Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, Yogyakarta, BPFE

________ ,2003, Ekonomi Pancasila : Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM, Yogyakarta, Aditya Media

________ ,2004, Kutai Barat Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta, Aditya Media

________ ,2004, Keuangan Mikro Kulon Progo, Yogyakarta, Aditya Media

________ ,2004, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pancasila, Yogyakarta, Pustep-UGM

Rencana Strategi Daerah (Renstrada) Kabupaten Nganjuk Tahun 2003-2008

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id