PEMBANGUNAN MENGGUSUR ORANG MISKIN BUKAN MENGGUSUR KEMISKINAN [1]

Oleh: Prof. Dr. Sri-Edi Swasono -- Guru Besar FE-UI Jakarta, Penasehat Menteri PPN/Bappenas, Anggota Komisi Khusus Kajian Ekonomi Pancasila

 

  1. Penanggulangan kemiskinan bukanlah upaya residual (tambah-sulam), tetapi adalah substansial. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya pembangunan perekonomian makro menyeluruh (bukan parsial), selanjutnya dimensi makro ini membentuk jejaring upaya-upaya mikro sebagai penjabaran integral.
  2. Secara makro pemberantasan kemisikinan mengemban tugas sistemik konstitusional (normatif-imperatif) berdasar Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945.
  3. Pasal 33 UUD 1945 menugaskan “Perekonomian DISUSUN sebagai USAHA BERSAMA berdasar atas ASAS KEKELUARGAAN". Secara normatif-imperatif Pasal 33 UUD 1945 menghendaki dilaksanakannya (1) Transformasi Ekonomi, dan (2) Transformasi Sosial.
  1. Transformasi Ekonomi berdimensi: (1) melaksanakan “demokratisasi ekonomi”; (2) mewujudkan sistem “usaha bersama” (mutualism); (3) mewujudkan “asas kekeluargaan” (brotherhood atau ukhuwah-syariah); (4) menolak “asas perorangan” (individualisme dan liberalisme); (5) mem-Pasal 33-kan KUHD (Wetbook van Koophandel) kolonial.
  2. Transformasi Sosial berdimensi: (1) menghapuskan hubungan ekonomi subordinatif (Feodalisme ekonomi, patronisasi bisnis, hubungan ekonomi predatory-exploitatory); (2) melaksanakan hubungan ekonomi participatory-emancipatory; (3) menyelenggarakan sistem ekonomi kemitraan; (4) menghapuskan sistem perhambaan dalam kehidupan sosial-ekonomi.
  3. Transformasi Ekonomi dan Transformasi Sosial menuntut perubahan pola-pikir (mindset), perilaku, aplikasi teknologi, sistem kerja dan disiplin kerja baru, dan seterusnya, sehingga membentukkan tuntutan Transformasi Budaya.
  4. “Hak Sosial Rakyat” (melalui demokratisasi ekonomi) memperoleh landasan konstitusional: (1) Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945 menegaskan “Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; (2) Pasal 34 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Yang kita bangun (platform ideologi) adalah rakyat, manusianya, bukan sekedar membangun GDP dan pertumbuhannya. Manusia merupakan subject-matter pembangunan nasional.
  5. Dengan demikian Target Nasional Utama sesuai pesan konstitusi (Pasal 27 ayat 2, Pasal 33, Pasal 34 UUD 1945): (1) menciptakan lapangan kerja; (2) memberantas kemiskinan; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa: (a) melaksanakan empowerment terhadap rakyat menuju self-empowerment; (b) menghindarkan impoverishment dan disempowerment terhadap rakyat; (4) mengkaji ulang pakem trickle-down mechanism, menolak paham tentang terjadinya “trade-off” antara growth dan (re)distribution; (5) mengajukan paham “let us take care of employment and employment will take care of growth”.

Telah terbukti bahwa yang terjadi adalah: (1) trickle-up mechanism; (2) ekonomi rakyat yang low cost mendukung (mensubsidi) ekonomi besar di atasnya yang high-cost.

  1. Kantong-kantong kemiskinan Indonesia telah diungkap oleh Bappenas melalui pemetaan yang cukup ekspresif. Restrukturisasi ekonomi dalam artian reformasi makro menjadi tuntutan riil.[2]
  2. Dalam restrukturisasi ini maka alokasi dan realokasi dana-dana pembangunan menjadi sangat strategis. Empowerment, impoverishment dan disempowerment banyak berkaitan dengan alokasi dan relokasi dana pembangunan yang tidak berdasar keadilan (demokrasi ekonomi), yang menimbulkan penggusuran dan marginalisasi kelompok yang miskin, merupakan “the greater empowerment of the rich, big business and the rentiers at the cost of the underclass...” (kasus-kisah Benhil, Tanah Abang dan seterusnya, hampir di seluruh tanah air).
  3. Mengapa pembangunan menggusur orang miskin, tidak menggusur kemiskinan?

Mengapa tidak ada kesulitan lahan usaha buat mall, plaza, supermarket, hypermarket, dan semacamnya, tetapi selalu ada kesulitan lahan usaha buat K-5, sektor informal dan pasar tradisional (masih berlakunya budaya machtsstaat plus budaya predatori). Sistem ekonomi pasar-bebasnya kaum neoliberalis membenarkan persaingan bebas dengan pertarungan (firkoh) dan mengabaikan kebersamaan (ukhuwah).

  1. Mengapa Daulat Pasar menggusur Daulat Rakyat (penyelewengan dan penghambatan ideologis) secara makin poten?[3] Mengapa empowerment sering berubah menjadi disempowerment, yang mengakibatkan transfer pemilikan dan kesempatan usaha dari yang miskin dan lemah ke yang kaya dan kuat secara laten bahkan poten?
  2. Kemiskinan berdimensi sosial kultural: Sikap mental progresif dan positif bagi masyarakat miskin harus menjadi substansi pendidikan dasar dan menengah. Strategi budaya perlu lebih tandas di desain untuk mewujudkan budaya entrepreneurial, hemat (tidak konsumtif),[4] beretos kerja produktif, melepaskan dependensi, mandiri, mengemban harga diri dan percaya diri, yang seterusnya mampu membentukkan modal-sosial sebagai pelipat-ganda efektivitas modal-ekonomi.
  3. Media masa lebih banyak menyiarkan pesan-pesan ke arah pembentukan perilaku konsumtif (demonstration effect) tanpa mendahuluinya dengan pesan-pesan perilaku produktif, dengan berbagai dampak negatifnya terhadap produktivitas rakyat dan the lost of opportunity terhadap ekonomi rakyat, daya beli rakyat dan pasaran dalam negeri.
  4. Kesenjangan ekonomi menimbulkan “polarisasi ekonomi”, yang kemudian membentukkan “polarisasi sosial”, yang kaya memisahkan diri (secara sosial-kultural dan teritorial) dari yang miskin, selanjutnya terbukti memicu disintegrasi sosial.
  5. Membangun ekonomi rakyat sebagai upaya mengatasi pengangguran dan pengentasan rakyat dari kemiskinan bukan sekedar masalah pemihakan, tetapi merupakan tuntutan strategi pembangunan (people-centerad, grassroots-based, dan resources-based strategies) yang riil dan efektif langsung memberi manfaat kepada kelompok miskin.

Banyak kegiatan yang dapat dikerjakan oleh rakyat, banyak produk-produk impor yang bisa dibuat oleh rakyat, suatu “business-map” untuk rakyat miskin dan menganggur dapat didesain secara riil dan nyata (kita per tahun mengimpor beras 3,7 juta ton, gula 1,6 juta ton, kedelai 1,3 juta ton, gandum 4,5 juta ton, jagung 1,2 juta ton, sapi 560.000 ekor, kambing1,2 juta ekor, tepung telor 30.000 ton, susu bubuk 140.000 ton, garam 1,5 juta ton, singkong 850.000 ton, kacang tanah 100.000 ton, makanan olahan US$ 1,5 milyar, tidak terhitung buah-buahan dan lain-lain yang semuanya bisa ditangani oleh para penanggur terutama di sektor ekonomi rakyat). Restrukturisasi (antara lain alokasi dana pembangunan) menjadi syarat utamanya, pasar bebasnya para market-fundamentalists dan lemahnya nasionalisme ekonomi[5] adalah halangannya.

  1. Orang-orang lapangan yang berpengalaman dalam memahami berbagai bentuk kemiskinan dan penanggulangan-penanggulangannya perlu dikumpulkan di sini. Saya melihat beberapa tokoh telah diundang tetapi belum semuanya (termasuk yang mendapat pengakuan dan penghargaan internasional).

Kita perlu bertanya kepada mereka, mengapa terjadi kasus-kasus kepapaan pada musim-musim tertentu secara rutin, laten, dan berkesinambungan. Tetapi mengapa pula sekali-kali bisa muncul kasus self-empowerment mengejutkan membedah helplessness dan tradisi apatis? Ini perlu menjadi objek penelitian strategis (saya telah ajukan ke Bappenas). Program nasional listrik masuk desa telah berhasil menggerakkan stagnasi kultural, perlu diikuti oleh program-program nasional lain semacamnya.

  1. Sering Pemerintah/Pemda menganggap dirinya sepenuhnya mewakili “kepentingan publik”. Kepentingan publik dapat dianggap identik dengan kepentingan Pemerintah/ Pemda hanya apabila ada “clean and good governance”.
  2. Perencanaan Pembangunan Nasional harus bertitik-tolak dari membangun manusianya, dalam rangka membangun rakyat, bangsa dan negara (lihat lampiran).

   

Lampiran

 

Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia:

WAWASAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU KUNCI

 

  1. Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya terencana untuk memformat wujud masa depan Indonesia, melalui penentuan strategi dan prioritas, untuk memperkukuh NKRI dan mencapai kejayaan bangsa dan negara.
  2. Perencanaan Pembangunan Nasional seharusnya tidak saja menyandarkan pada tuntutan profesionalisme teknokratis, lebih dari itu menuntut kearifan teknosofis dan budaya.
  3. Pluralisme Indonesia sebagai negara kepulauan yang penuh dengan local specifies, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Mangas sampe Rote, yang memangku cita-cita mulia Bhinneka Tunggal Ika, dalam perkembangan dinamikanya bergerak divergen (tidak konvergen). Mengapa Prencanaan Pembangunan Nasional tidak membentukkan konvergensi nasional untuk memperkukuh kohesi nasional. (Mengapa Prencanaan Pembangunan nasional hampa akan kesadaran budaya dan strategi budaya nasional?).
  4. Mengapa ketimpangan-ketimpangan struktural Indonesia, yaitu antara lain, IBT vs IBB, Jawa vs luar Jawa, Perdesaan vs Perkotaan, Industri vs Pertanian, Sektor formal/modern vs Sektor informal/tradisional, Alokasi kredit usaha besar vs Alokasi kredit usaha kecil, Kelompok kaya vs Kelompok miskin, Terdidik vs Tak terdidik, Konsentrasi Aset (by the strong and privilaged) vs Distribusi aset (for the weak and unprevileged), dan seterusnya, tidak diatasi oleh Perencanaan Nasional secara tegas dan efektif? Mengapa ketimpangan-ketimpangan struktural banyak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas yang tidak omniscient dan omnipotent?
  5. Mengapa pembangunan selama ini menggusur orang miskin, tidak menggusur kemiskinan? (Sikap budaya machtsstaat).
  6. Pemberdayaan (empowerment) rakyat berubah menjadi pelumpuhan (disempowerment). Mengapa tidak pernah ada kesulitan tanah untuk mall, plaza, supermarket, dan hypermarket, tetapi selalu ada kesulitan tempat untuk kaki lima, pasar tradisional, dan sektor informal?
  7. Transfer pemilikan dari yang miskin dan lemah ke yang kuat dan kaya berjalan secepat jalannya pembangunan. Teori trickle-down effect tidak berjalan, yang terjadi adalah tricle-up effect secara laten (budaya subordinasi).
  8. Polarisasi ekonomi membentukkan polarisasi sosial, kemudian mendorong disintegrasi sosial.
  9. Cita-cita pembangunan Indonesia berubah menjadi pembangunan di Indonesia (makin maraknya proses asingisasi barat identik dengan proses aboriginisasi secara laten, yang bisa pula menjadi poten).
  10. NKRI saja tidak cukup. NKRI kita haruslah yang Pancasilais dan berdaulat penuh, tidak NKRI yang negara dominion, bukan NKRI yang negara protektorat, juga bukan NKRI yang negara boneka, (Hampa budaya mandiri).
  11. Perencanaan Nasional harus mampu merangkai (“merantai”) Indonesia Raya menjadi utuh dan satu. Kerjasama antar (interdependensi) daerah menjadi kata-kata kunci. Mengapa muncul isu nasionalisme dan eksklusivisme kedaerahan di dalam proses pembangunan. Bukan Pemerintah Pusat yang harus ditentang, tetapi adalah sentralismenya. Bukan Pemerintah Daerah yang harus ditentang, tetapi adalah sentralismenya. Bukan Pemerintah Daerah yang otonomi yang harus dicurigai, tetapi gerak-gerik eksklusivisme divergen (separatistik) nya.
  12. Membunuh suatu bangsa ini menjadi mudah, bunuhlah kemampuan merancang masa depannya atau membunuh Badan Perencanaan Pembangunan (suatu strategi budaya membunuh futurisme Indonesia oleh Washington Consensus/kaum neoliberalis melalui IMF).
  13. IMF tidak membunuh kita, tetapi berhasil menyuruh kita melakukan bunuh-diri (budaya servil).
  14. Seharusnya kita mengharamkan Daulat Pasar yang menggusuri Daulat Rakyat. Mengapa Pasar kita nobatkan sebagai berhala baru? (Budaya kagum pada gebyar-gebyar materialisme dan kapitalisme).
  15. Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, bukan sekedar pembangunan GNP. Seharusnya yang kita bangun adalah rakyat, bangsa, dan negara. Pembangunan ekonomi adalah derivatinya. Let us take care of employment, employment will take care of growth (ingat Pasal 27 ayat 2 UUD 1945).

 



[1] Makalah untuk Seminar Bulanan ke-20 PUSTEP-UGM, Yogyakarta, 7 September 2004

[2] (1) Restrukturisasi pemilikan dan penguasaan aset ekonomi: Pemilikan dan penguasaan aset oleh rakyat harus makin merata dan dapat mengurangi secara struktural konsentrasi-konsentrasi pemilikan dan penguasaan aset pada sekelompok kecil aktor-aktor ekonomi. Setiap usaha ekonomi harus dapat meningkatkan pemilikan bukan sekedar meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Restrukturisasi ini diarahkan untuk membentuk “Triple Co”, (2) Restruturisasi alokatif menyangkut alokasi dana-dana pembangunan, baik dana anggaran nasional ataupun daerah, baik yang berasal dari perbankan ataupun dari lembaga-lembaga non-bank. Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan non-bank harus tetap memelihara perannya sebagai agen pembangunan, agen reformasi dan agen restrukturisasi ke arah tercapainya keseimbangan struktural yang lebih baik. (3) Restrukturisasi spasial (spatial): Restrukturisasi ini diperlukan antara lain untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan pembangunan serta pertumbuhan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, antara Jawa dan luar Jawa, antara perkotaan dan perdesaan, dan seterusnya. (4) Restrukturisasi sektoral: Hal ini diperlukan terutama untuk mencapai keseimbangan terutama untuk mencapai keseimbangan dinamis antara sektor industri dan sektor pertanian, antara sektor formal-modern dan sektor informal-tradisional, antara sektor-sektor yang grassroots-based dan yang non-grassroots-based, menuju kukuhnya perekonomian rakyat. (5) Restrukturisasi perpajakan: Selama berperan sebagai sumber penerimaan negara, pajak adalah sarana redistribusi. Pada dasarnya pajak harus progresif untuk mempersempit kesenjangan. (6) Restrukturisasi strategis: Restrukturisasi ini untuk memperkukuh kemandirian ekonomi, mengurangi dependensi dan meningkatkan interdependensi resiprokal yang seimbang dan diperlukan untuk memperkukuh fundamental ekonomi. Dengan restrukturisasi strategis ini perekonomian nasional diarahkan untuk berakar di dalam negeri dan menjadi people-centered dan resources-based. (7) Restrukturisasi pola-pikir atau reorientasi budaya: GBHN telah mendorong reorientasi semacam ini, yakni antara lain reorientasi ke arah lebih banyak membuka akses akan hak-hak rakyat dan mengembangkan perekonomian rakyat melalui sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi. (8) Restrukturisasi sosial-politik dan sosial-budaya: Restrukturisasi sosial-politik menyangkut domokratisasi politik dan peran masyarakat madani. Restrukturisasi sosial-budaya menyangkut upaya mengubah mindset, melakukan unlearning terhadap pakem-pakem usang, khususnya restrukturisasi dan demokratisasi pendidikan rakyat.

[3] Dikutipkan: “... But market fundamentalism has become so powerful that any political forces that dare to resist it are branded as sentimental, illogical, and naive. ... Yet the truth is that market fundamentalism is itself naive and illogical even if we put aside the bigger moral and ethical questions and concentrate solely on the economic arena, the ideology of market fundamentalism is profoundly and irredeemably flawed. To put the matter simply, market forces, if they are given complete authority even in the purely economic and financial arenas, produce chaos and could ultimarely lead to the downfall of the global capitalist system. This is the most important practical implication of my argument in this book ...”. (Lihat George Soros, The Crisis of global Capitalism, New York: Public Affairs, 1998, hal. xxii).

Demikian pula dikutipkan: “... the market is an insufficient instrument for pro-visioning society, even rich societies... the market is assiduous servant of the wealthy, but indifferent servant of the poor... market system promote amorality, it is not just an econmic failure, but it is a moral failure...”. (Lihat Robert Heilbroner dan Lester C. Thurow, Economics Explained, New York: Simon Schuster, edisi baru, 1994, hal. 255-256. Kegagalan pasar (the invisible hand) juga sudah sejak lama dikemukakan oleh Francis M. Bator dalam kaitannya dengan public needs, lihat Francis M. Bator, “Government and Sovereign Consumer” dalam Edmund S. Phelps (ed), Private Wants and Public Needs, New York: W.W.Norton, 1962, hal. 103-117.

[4] Dikutipkan: “... simplicity of life-style constitutes the very purpose of individual and social development... the other imperative is the need for solidarity...” (lihat Jan Tinbergen, “Foreword” dalam Albert Tevoedjre, Poverty, Wealth and Mandkind, Oxford: Pergamon Press, 1978, hal. ix, Tevoedjre sendiri menulis tentang “Dethroning Money”: The lion that kills is the lion that does not roar. He is like money, which strangles us without noise (Tswana proverb) hal. 1.

[5] Dikutipkan: “...Today, it is claimed, we live in the period of late capitalism, and possibly in the postindustrial society, yet nasionalism... is not gone, nor does it show any signs of being gone soon.... Nationalism first appeared in England, becoming the preponderant vision of society there... the sustained by nationalism...” (lihat Leah Greenfeld, The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth , Cambridge. Mass.: Harvard University Press, 2001, hal. 4 dan 22-23).

 

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id