PEMERINTAHAN SBY-KALLA DAN EKONOMI PANCASILA 

Oleh: Prof. Dr. Mubyarto -- Guru Besar FE-UGM Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

 

 

Pendahuluan

Mereka yang “kurang bersimpati” pada SBY-Kalla, lebih-lebih yang terang-terangan ada di pihak saingannya dalam pilpres yang lalu, banyak yang “menakut-nakuti” bahwa SBY-Kalla tidak mungkin akan mampu mengadakan perubahan-perubahan yang dijanjikan ketika berkampanye. Sebabnya jelas, menurut mereka, kondisi ekonomi Indonesia sudah demikian parah, terutama karena telah masuk dalam “perangkap utang” dalam dan luar negeri luar biasa, dan utang-utang ini sebagian besar akan jatuh tempo dalam periode 2004-2009, persis periode pemerintahan SBY-Kalla. Selain itu “perangkap” lain yang sudah memerosokkan Indonesia adalah, kata mereka, “perangkap pertumbuhan ekonomi rendah”, yang belum dapat diatasi sejak krismon 1997/1998. Untuk dapat terbebas dari perangkap pertumbuhan ekonomi rendah ini diperlukan modal asing dalam jumlah besar, padahal justru “daya saing” Indonesia menarik investor sekarang ada pada titik paling rendah karena saingan RRC, Vietnam, Thailand, atau Malaysia. Akhirnya faktor ketiga adalah faktor politik yaitu dukungan yang lemah dari DPR karena suara yang dikuasai Partai Demokrat dan pendukungnya kecil dibanding partai-partai oposisi yang akan selalu berusaha “menggoyangnya”. Maka diingatkan bahwa pemerintahan SBY-Kalla tidak akan stabil. Tentu saja masih banyak argumentasi ekonomi dan politik menarik yang dapat diajukan untuk menguji “nyali” SBY-Kalla. Namun dalam tulisan ini hanya akan diajukan 3 butir “ancaman” yang telah disebutkan di atas yaitu 2 perangkap ekonomi dan satu ancaman politik. Ketiganya akan dibahas dengan pisau analisis ekonomi Pancasila yaitu ajaran ekonomi baru yang kami anggap merupakan paham ekonomi terbaik yang paling tepat bagi Indonesia. Ekonomi Pancasila adalah paham, paradigma, teori, dan sistem ekonomi pasar yang diturunkan dari sistem nilai, budaya dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

 

Perangkap Utang

Perangkap utang luar negeri telah menjebak pemerintah sekarang karena di masa lalu telah terlalu gampang membuat utang yang memang “ditawar-tawarkan” secara menarik dengan bunga relatif rendah dibanding tingkat bunga bank dalam negeri. Namun beban bunga dan cicilan utang luar negeri Indonesia ini menjadi sangat berat jika kemudian terbukti hasil dari utang-utang tersebut tidak cukup tinggi, dan lebih parah lagi, jika ditaksir sekitar 30% dikorupsi. Meskipun pemerintahan SBY-Kalla memang tidak dapat berbuat banyak terhadap jumlah utang luar negeri sekarang, tetapi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang meyakinkan tentang korupsi dan kekeliruan-kekeliruan pengelolaan utang-utang luar negeri tersebut di masa lalu, pemerintah akan mampu meminta keringanan-keringanan yang cukup masuk akal. Argumentasi pemerintah akan didengar dengan sungguh-sungguh oleh IMF, CGI, dan Bank Dunia, jika pemerintah berani bertindak keras terhadap koruptor dari pemerintah-pemerintah masa lalu dan sekaligus benar-benar mampu menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa. Barangkali untuk menata kembali utang-utang luar negeri ini pemerintah perlu menunjuk pejabat setingkat Menteri untuk menanganinya dengan dukungan penuh Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.

Mengenai utang dalam negeri yang kini mulai menumpuk, dimulai dari dana rekapitalisasi perbankan senilai Rp.650 trilyun, Menteri Keuangan yang baru harus mampu membuat jadwal baru pelunasan utang untuk 5-10 tahun mendatang. Karena utang ini telah dipakai untuk “menyelamatkan” sistem perbankan yang dianggap merupakan sektor paling strategis bagi perekonomian nasional termasuk diantaranya perbankan swasta yang dikuasai konglomerat “serakah” yang rendah rasa kebangsaannya, maka pemerintah harus memiliki semangat dan program-program baru. Kebijakan dan program baru di bidang keuangan dan perbankan harus tidak lagi bersifat liberal-kapitalistik, yang memihak pemilik modal, tetapi harus berpihak pada ekonomi rakyat yang selama ini diabaikan. Bahwa ekonomi rakyat benar-benar telah berkembang dapat dilihat dari contoh data perbankan di satu kabupaten baru yaitu Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur. Selama tahun 2002-2004, 2 bank yang beroperasi di sana (BPD dan BRI) mampu menarik dana relatif besar dari masyarakat.

 

Dari tabel sederhana ini dapat dilihat peningkatan kegiatan ekonomi rakyat Melak yang relatif cepat. Dana pihak ketiga (giro, simpanan, dan deposito) tahun 2003 meningkat 64% diikuti kenaikan pemberian kredit 35%. Akibatnya LDR meningkat dari 10,8% menjadi 13,7% dan  sampai Agustus 2004 meningkat lagi menjadi 32,1%. Meskipun angka LDR sampai Agustus 2004 sudah 3 kali lipat dibanding angka 10,8% tahun 2002, tetap perlu dipertanyakan ke mana larinya dana masyarakat Melak/Kutai Barat sebesar Rp. 122,6 milyar itu. Jawabannya adalah ke Samarinda, Balikpapan, dan Jakarta.  

Jika ekonomi rakyat di Melak/Kutai Barat berteriak membutuhkan modal untuk perluasan usahanya tetapi tidak ditanggapi perbankan dengan baik, sebagian kecil terpenuhi sebagian besar tidak, tentu patut dipertanyakan untuk siapa sebenarnya perbankan dikembangkan. Ada kesan kuat perbankan di Indonesia sejauh ini lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sektor modern ketimbang sektor ekonomi rakyat.

Di Propinsi DIY selama 1997-2003 ada peningkatan jumlah penabung BRI 13,7% per tahun (dari 457.000 menjadi 1 juta orang lebih), dan nilai tabungannya meningkat 32,7% pertahun (dari Rp. 263 milyar menjadi Rp. 1,3 trilyun). Rata-rata nilai tabungan rakyat meningkat dari Rp. 575.000 menjadi Rp. 1,3 juta). Di DIY LDR rata-rata tahun 2003 adalah 0,35 yang berarti dana perbankan yang diserap dari masyarakat hanya 35% yang dikembalikan sebagai kredit, selebihnya (65%) “diputarkan” di Jakarta terutama dalam bentuk SBI yang bunganya telah turun tajam dari 17% menjadi 7% sekarang (Oktober 2004).

Kiranya jelas bahwa sistem perbankan kita perlu “direvolusi” agar bisa benar-benar bersifat kerakyatan  dan Pancasilais, yaitu lebih demokratis, atau lebih luas lagi, yaitu lebih bermoral, adil, dan nasionalistik, sehingga mampu membantu proses pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan

Berkali-kali masalah kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia telah dijadikan sasaran program pemerintah yang selalu prihatin dan bertekad “memberantasnya”. Namun selalu saja berbagai program itu laksana sekedar “pelipur lara”. Selama Orde Baru (1966-1998) program-program penanggulangan kemiskinan cukup serius dilaksanakan tetapi hasilnya masih kurang berarti karena pertumbuhan ekonomi tinggi juga mengakibatkan meningkatnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga kemiskinan relatif meningkat.

Tim pakar ekonomi para Capres/Cawapres yang lalu berdebat sengit tentang sasaran pertumbuhan ekonomi minimal agar ekonomi Indonesia dapat “pulih seperti sebelum krisis”, dan “memiliki kemampuan mengatasi pengangguran dan kemiskinan”. Salah satu kesalahan mendasar dari skenario yang demikian adalah anggapan (asumsi) bahwa masalah pengangguran dan kemiskinan hanya dapat diatasi jika ekonomi tumbuh dan pertumbuhan itu “harus minimal 6,5% pertahun”. Asumsi yang demikian tidak benar karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak dengan sendirinya menjamin kemampuan mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pertama, yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat langsung melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang miskin. Kedua, pengangguran dan kemiskinan adalah 2 hal yang dalam kenyataannya di Indonesia amat berbeda. Orang yang menganggur banyak yang tidak miskin. Jika pertumbuhan ekonomi 1% misalnya dianggap mampu menampung 200.000 sampai 400.000 tenaga kerja yang menganggur, maka pertumbuhan ekonomi 6,5% per tahun hanya mampu mempekerjakan antara 1,3 juta sampai 2,6 juta tenaga kerja, dan tidak ada jaminan penduduk miskin yang jumlahnya masih 37 juta orang dapat dibebaskan dari kemiskinan.

Pakar-pakar ekonomi konvensional kita telah keliru menggunakan konsep-konsep ekonomi (Neoklasik) Barat dalam menganalisis masalah pengangguran (dan kemiskinan). Dalam kenyataan konsep-konsep tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Most important step to end poverty is to create employment and income opportunity for the poor. But orthodox economics recognized only wage-employment. It has no room for self-employment. But self-employment is the quickest and easiest way to create employment for the poor (Yunus, 2003: 8).

 

It will be an uphill task to end poverty in the world unless we create new economic thinking and get rid of the biases in our concept, institutions, policies, and above all, our mindset created by the existing orthodoxy. Unless we change our mindset, we cannot change our world (Yunus, 2003: 11).

Dalam merumuskan strategi “pemulihan ekonomi” Indonesia, pemerintah SBY-Kalla perlu merombak total pikiran-pikiran ekonomi atau paradigma ekonomi lama untuk disesuaikan dengan kenyataan dan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Mindset kita harus mindset ekonomi Pancasila.

 

Ekonomi Politik Pemerintah SBY-Kalla

Masalah politik menarik dari pemerintah SBY-Kalla adalah adanya “ancaman” ketidakstabilan politik karena kecilnya jumlah kursi (suara) yang dikuasai Partai Demokrat dengan para pendukungnya padahal di pihak lain “partai oposisi”nya (PDI-P - PGK) dengan suara gabungan 307 dapat dikatakan “menguasai” DPR, lebih-lebih sekarang ketuanya dari PGK. Dengan perkataan lain pemerintahan SBY-Kalla agar stabil atau dapat memerintah dengan lancar harus terus-menerus “menyenangkan” atau paling sedikit “memperhatikan” kepentingan-kepentingan ekonomi partai “oposisi”. Ancaman yang demikian akan menjadi semacam “mimpi buruk” yang akan mengganggu setiap pengambilan keputusan penting di bidang ekonomi (dan bidang-bidang lain). Misalnya, jika pemerintah SBY-Kalla bertekad memenuhi janjinya mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan subsidi besar-besaran kepada petani miskin yang selama ini terpukul harga beras dan gula yang rendah karena impor (legal dan illegal), maka kebijakan ini, yang diberi label (yang salah) sebagai kebijakan populis, pasti ditentang kalangan pengusaha, dan dianggap “diskriminatif”. Juga jika pemerintah SBY-Kalla kelak bertekad menaikkan kesejahteraan buruh dengan menaikkan upah minimum atau melalui kebijakan-kebijakan perlindungan lain, kalangan pengusaha yang akan dibela partai oposisi, yang didukung pemikiran-pemikiran ekonomi kapitalis-liberal, akan menentangnya karena kenaikan upah minimum menurut (teori) mereka justru akan meningkatkan pengangguran. Contoh lain adalah kebijakan tingkat bunga. Jika ekonomi rakyat kini sangat membutuhkan kredit dengan bunga rendah yang dapat diperoleh secara mudah dan murah, maka akan ada kepentingan dari orang-orang kaya yang bermodal untuk menentangnya karena akan berarti bunga modal dari deposito mereka menurun. Perbankan selalu membela kepentingan para pemodal agar mau menyimpan uangnya di Bank, dan menjaminnya agar selalu aman. Kepentingan ekonomi para pemodal inilah yang menghambat laju penurunan bunga SBI. Jika dewasa ini bunga SBI sudah turun menjadi 7% mengapa bunga kredit Bank masih bertengger pada tingkat 15% sehingga ekonomi rakyat tetap tidak mampu untuk meminjam?

Demikian pemerintah SBY-Kalla akan terus-menerus menemukan “lawan” yang menentang kebijakan perubahan yang dijanjikannya, yaitu kebijakan mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Adalah menarik membaca salah satu butir penemuan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang baru dinyatakan lulus Doktor di IPB, yang menyatakan  antara lain “semakin tinggi upah di pertanian semakin berkurang kemiskinan di perdesaan”, dan “pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur ternyata manfaatnya relatif kurang dinikmati oleh sektor pertanian dan perdesaan jika dibandingkan dengan sektor lain dan perkotaan” (Kompas, 3 Oktober 2004).

Penemuan ini berarti ada keharusan pemerintah untuk menaikkan tingkat upah di pertanian dan membangun prasarana pertanian seperti jalan-jalan dan jembatan desa, bendungan-bendungan, dan saluran irigasi. Dewasa ini pemerintah memang lebih memprioritaskan pembangunan prasarana-prasarana perkotaan ketimbang perdesaan dengan akibat jurang perbedaan kemakmuran dan kesejahteraan kota-desa makin melebar. Maka kebijakan (dan strategi) pembangunan ekonomi benar-benar harus berubah ke arah pembangunan pertanian dan perdesaan. Inilah judul disertasi Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, “Pembangunan Pertanian dan Perdesaan sebagai upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal”.

Karena ini merupakan hasil penelitian disertasi Doktor, pemerintah SBY-Kalla  tentu tidak khawatir kebijakan ini akan “dilawan” oleh oposisi. Rakyat akan dapat ikut menilai secara langsung apakah kebijakan perubahan  pemerintah SBY-Kalla benar atau salah, dan memihak rakyat atau tidak. Partai-partai oposisi di DPR tidak mungkin lagi bersikeras untuk membela kepentingan ekonomi kelompoknya yang bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak.

 

Kesimpulan

Meskipun kebijakan-kebijakan perubahan yang akan diambil pemerintah SBY-Kalla ada kemungkinan akan “diganjal” oposisi di DPR atau secara umum pemerintah SBY-Kalla akan sering ‘digoyang”, tokh rakyat yang akan menagih janji terjadinya perubahan juga akan mengikuti setiap langkah kebijakan pemerintah dan pengawasannya oleh DPR secara cerdas. Rakyat yang telah memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tidak akan mentoleransi sikap DPR yang demi kepentingan kelompok-kelompok ekonomi dan bisnis tertentu dapat saja “melawan” kekatan yang tidak menghendaki kebijakan-kebijakan perubahan itu. Inilah ciri pemerintahan SBY-Kalla mendatang, yang harus bertekad mengubah kebijakan-kebijakan ekonomi menjadi lebih adil. Slogan kampanye SBY-Kalla adalah aman, adil, dan sejahtera. Tujuan setiap kebijakan ekonominya adalah makin mengurangi kebijakan yang menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial sehingga dapat benar-benar terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah misi Ekonomi Pancasila. Pemerintah  SBY-Kalla harus tidak gentar menghadapi oposisi atau tentangan yang menghalangi diterapkannya sistem ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pasar dengan 5 ciri sebagai berikut:

(1)     Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;

(2)     Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;

(3)     Semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri;

(4)     Demokrasi Ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat;

(5)     Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

  

5 Oktober 2004

 

Lampiran

 

Dari Tabel 2. dapat disimpulkan bahwa penurunan kemiskinan paling besar terjadi melalui  kebijakan peningkatan upah diikuti pengeluaran-pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian dan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

 

 

Daftar Pustaka

Yunus, Muhammad, 2003, Some Suggestions on Legal Framework for Creating Microcredit Banks, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.

_________, 2003, Expanding Microcredit Outreach to Reach the Millennium Development Goal –Some Issues for Attention, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id