PEMERINTAHAN SBY-KALLA, EKONOMI PANCASILA, DAN PEMBERDAYAAN  EKONOMI RAKYAT: Program, Harapan, dan Catatan

Oleh: Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec -- Dosen FE UII Yogyakarta, Staf Peneliti Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

 

 

1.        Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. M. Jusuf  Kalla (selanjutnya disingkat SBY-JK) akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia  untuk periode 2004-2009 pada tanggal 20 Oktober 2004 yang akan datang. Keduanya bukan saja menjadi Presiden dan Wapres pertama yang dipilih melalui proses pemilihan yang sangat  demokratis, dipilih langsung oleh rakyat, melainkan juga Presiden/Wapres pertama yang sebelum dipilih sudah menyampaikan kepada publik visi, misi, strategi, serta agenda dan program  yang akan dilaksanakannya selama kepemimpinannya. Sebelum pemilihan presiden/wapres putaran pertama, SBY-JK sudah menyampaikan dan mensosialisasikan dokumen berjudul “Membangun INDONESIA yang aman, adil, dan sejahtera”.  Ini memang sesuatu yang disyaratkan oleh KPU dalam proses pendaftaran Capres/Cawapres.   Walaupun bisa saja nantinya detail yang ada dalam dokumen tersebut berubah atau mengalami modifikasi, namun  secara substantif apa yang termuat dalam dokumen ini merupakan komitmen keduanya pada bangsa tentang apa yang akan dilakukan lima tahun ke depan. Dapat dikatakan apa yang disampaikan tersebut merupakan suatu “kontrak sosial” kepada publik Indonesia. Oleh karena itu menarik untuk mengkaji pandangan dan program yang akan dilakukan oleh SBY-JK dalam periode pemerintahannya, khususnya program ekonominya. Kajian dilihat dari perspektif Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), atau lebih sempit lagi dalam konteks permberdayaan ekonomi rakyat.

 2.       Secara normatif, dengan beberapa catatan, SBY-JK menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan dan menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila. Hal ini tercermin dari berbagai ungkapan yang eksplisit maupun implisit yang menyalahkan sistem ekonomi yang berjalan di tanah air, dan selalu mengedepankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dari visi dan pijakan program kerjanya. Misalnya disebutkan adanya “persoalan sistemik yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya” (3), atau “ekonomi nasional ... ternyata ditopang oleh suatu sistem yang sangat rentan oleh goncangan perubahan” (5). Bahkan dalam misinya lebih eksplisit lagi dikemukakan nilai-nilai dan karakteristik SEP. Misalnya dalam salah satu misinya dikemukakan untuk “Mewujudkan Indonesia yang adil dan demoktratis”.  Adil dan demokratis (kerakyatan) ini merupakan dua dari lima karakteristik SEP, di samping moralistik (ethics), manusiawi, dan nasionalistik. Dari berbagai ungkapan yang muncul sejak dari visi, misi, strategi, maupun agenda dan program kerjanya, maka ada harapan SBY-JK tidak larut dalam sistem ekonomi yang berlaku saat ini, yang banyak dikritisinya. Secara tersurat dikemukakannya: “Strategi pembangunan yang diajukan dilandaskan pada nilai-nilai dan norma kesepakatan bersama seperti tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pembangunan dengan demikian menjadi proses yang membebaskan warga negara untuk mencapai pemenuhan aspirasi”.

3.         Walaupun tidak “seabstrak” dan “seideal”  kalimat-kalimat dalam GBHN di masa lalu, program-program kerja dan tujuan pembangunan yang digariskan oleh SBY-JK akan tetap berada di awang-wang kalau tidak dijabarkan secara kongkret tentang bagaimana melakukan dan mencapainya. Memang sangat menarik Presiden dan Wapres ini telah berani menunjukkan indikator-indikator yang jelas tentang target-target makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, pendapatan per kapita, hingga ke target peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).  Berbagai target tersebut harus didukung dengan program yang jelas, dan juga proses bagaimana mewujudkan target kuantitatif tersebut. Proses pencapaian target menjadi penting karena dalam perekonomian sering terjadi trade off  antara tujuan satu dengan tujuan lainnya. Misalnya saja contoh “klasik” yang sering dikemukakan berkaitan dengan trade off yang bisa muncul antara pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan. Proses untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan unit-unit skala usaha besar/kongkomerat tentu sulit berjalan bersama-sama dengan pewujudan pemerataan dan keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan program kerja kongkret yang jelas, “membumi”, sesuai dengan realitas yang dihadapi saat ini dan sejalan dengan landasan filosofis yang dipegangnya.

 4.       Salah satu target kuantitatif yang dikemukakan misalnya adalah pertumbuhan ekonomi meningkat 7,6% pada tahun 2009 (2003 dan 2004 masing-masing 4,1% dan 4,8%), dan pengangguran terbuka pada tahun yang sama turun menjadi 5,1% dari total angkatan kerja ( tahun 2003  mencapai 10,1% ). Strategi dan program apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan target tersebut? Hal ini jelas bukan pekerjaan gampang. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, mungkin saja diwujudkan jika kepastian hukum dan hambatan-hambatan investasi yang dijanjikan betul-betul diterapkan, karena ini akan mendorong peningkatan investasi masyarakat, baik domestik maupun asing. Jika setiap tahun terjadi tambahan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi ini sebesar 0,5% saja,  maka angka 7,6% pada tahun 2009 itu bukan mustahil terjadi. 

 5.        Namun apakah itu juga akan terjadi dengan program pengurangan pengangguran?  Hal ini jelas sulit terjadi jika pola pembangunan ekonomi terus seperti kecenderungan selama ini yang menimbulkan akumulasi pengangguran tersebut. Tahun 2004 jumlah angkatan  kerja mencapai 102 juta (yang 10,3 juta di antaranya “menganggur”), dan diperkirakan meningkat menjadi  112 juta tahun 2009. Dengan target pengangguran terbuka tinggal 5,1% berarti “hanya” ada penganggur 5,7 juta pada tahun 2009. Ini berarti untuk mengejar terget tersebut selama lima tahun ke depan harus diciptakan sekitar 15 juta kesempatan kerja baru atau rata-rata 3 juta per tahun. Dengan pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan investasi yang sekarang, di mana perkiraan optimis menyatakan bahwa dengan 1% pertumbuhan  ekonomi bisa menciptakan 400 ribu kesempatan kerja (perkiraan terakhir  menunjukkan hanya 230 ribu, Kompas 9/11/2004), maka target tersebut sulit terwujud. Hal ini hanya bisa tercapai jika elastisitas penyerapan tenaga kerja atas pertumbuhan ekonomi ini bisa diperbesar, misalnya menjadi 500  ribu orang.  Hal ini tidak akan terjadi jika yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut terkonsentrasi pada unit-unit usaha besar seperti yang terjadi saat ini.  Diperkirakan kontribusi unit usaha besar pada pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 83,6%, dan hanya 16,4% dari unit usaha kecil dan menengah. 

 6.       Karakteristik unit usaha besar tersebut adalah padat modal, dan sebaliknya untuk usaha kecil lebih bersifat padat karya. Tabel berikut menunjukkan bagaimana dengan modal yang sedikit, unit usaha kecil bisa mendirikan satu “perusahaan” baru yang berarti juga menciptakan kesempatan kerja baru. 

                       

7.        Tabel di atas menyiratkan bahwa dengan investasi relatif sedikit usaha-usaha kecil, yang merupakan usaha sebagian besar rakyat Indonesia, dapat membantu mengatasi masalah pengangguran. Sebagaimana ditunjukkan Tabel di atas, unit usaha kecil rata-rata hanya membutuhkan Rp 1,5 juta per unit usaha per tahun, dan  untuk usaha menengah adalah Rp 1,3 milyar per usaha per tahun. Jadi, jika unit usaha besar dengan investasi Rp 91,4 milyar hanya bisa menciptakan satu unit usaha, maka dengan investasi yang sama bisa diciptakan 61 ribu unit usaha baru pada di usaha kecil. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dari sisi pelakunya sebagian besar pelaku ekonomi Indonesia tergolong usaha menengah dan kecil, temasuk usaha mikro.

 8.       Banyaknya unit usaha yang bisa diciptakan dengan investasi terbatas pada usaha kecil, juga mencerminkan banyaknya kesempatan kerja baru yang dapat diciptakan jika unit usaha tersebut didorong untuk tumbuh dan berkembang.  Dengan data di atas  dapat dikemukakan bahwa unit usaha kecil dan menengah dapat lebih diharapkan untuk mengatasi salah satu masalah utama di negara kita, yakni masalah kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu pengurangan pengangguran membutuhkan perubahan paradigma pembangunan yang tidak bias pada skala usaha besar (padat modal), melainkan sebaliknya untuk memberi kesempatan lebih banyak pada unit usaha ekonomi rakyat, yakni unit usaha kecil, termasuk usaha mikro, dan menengah. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa skala besar dihambat pertumbuhannya. Unit usaha besar tetap penting untuk menambah output nasional. Namun usaha kecil perlu lebih diperhatikan dibandingkan yang sudah-sudah. Dorongan ini antara lain dalam bentuk memberi peluang usaha lebih besar, bantuan permodalan, pemasaran, pembinaan, dan sebagainya.

 9.       Apakah langkah yang demikian bisa diharapkan dari pemerintahan SBY-JK? Menyimak dokumen pembangunan yang diberikan, maka ada harapan perhatian besar pada unit usaha kecil-mikro tersebut. Secara eksplisit dalam agenda kerjanya dikemukakan program mendorong UMKM (Usaha mikro, Kecil, menengah), meningkatkan ekonomi perdesaan, serta meningkatkan askes UMKM terhadap permodalan dari lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya (56-57).

 10.     Masalah permodalan memang merupakan salah satu masalah berat yang dihadapi oleh UMKM. Sumber dana yang digunakan umumnya adalah dari modal sendiri, atau modal keluarga. Sumber dana dari pihak luar umumnya berasal dari lembaga keuangan informal, yang biasanya mengenakan bunga yang tinggi. Hal ini dilakukan karena para pelaku UMKM sulit memenuhi persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal. Di samping persyaratan dan prosedur yang dipandang rumit, mayoritas usaha ekonomi rakyat ini dianggap tidak bankable, walaupun dilihat dari kelayakan usaha unit usaha tersebut banyak yang feasible. Oleh karena itu, dalam konteks dukungan pada ekonomi rakyat ini perlu kebijakan yang tegas untuk membuka akses seluas-luasnya pada unit-unit usaha ekonomi rakyat kecil dan mikro. Sebagaimana dikemukakan di atas, hambatan utama bagi unit usaha ini adalah ketiadaan jaminan (collateral). Di sisi lain, perbankan secara ketat selalu menerapkan prinsip prudential banking yang mengharuskan adanya jaminan. Akibatnya mereka hanya mengandalkan modal sendiri atau dengan meminjam dari pelepas uang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi sehingga menyulitkan perkembangan usaha lebih lanjut. Kebijakan yang membuka akses pada lembaga-lembaga keuangan formal tersebut seharusnya dilakukan secara menyeluruh di tanah air dengan cara (a) menyediakan lembaga keuangan nonbank yang memberi peluang usaha ekonomi rakyat untuk meminjam tanpa jaminan; (b) pemerintah (Pusat/Daerah) membeli premi risiko lembaga keuangan bank; dan dalam jangka panjang kemungkinan mengkaji untuk mengamandemen UU Perbankan yang membuka peluang memberikan pinjaman tanpa jaminan. Agenda seperti ini diharapkan secara serius mulai digarap sejak awal Pemerintahan SBY-JK tersebut.

11.      Penyediaan kredit tanpa agunan dengan premi risiko yang ditanggung Pemerintah,  atau Pemda menyediakan dana kredit untuk UKM tanpa agunan, sudah mulai disadari dan dilakukan oleh beberapa pemerintahan di daerah. Sejak tahun 2004, misalnya, Pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat yang hampir separo penduduknya (2002) miskin, telah mengalokasikan  dana kredit tanpa agunan sebanyak Rp 5 milyar untuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Ini dapat dikatakan sebagai suatu perubahan paradigma dalam  perkreditan UKM di Kutai Barat. Pemerintah daerah ini menyadari bahwa sebagian unit usaha kecil-menengah ini memiliki keterbatasan modal, tidak mempunyai harta-benda untuk jaminan, atau tidak memiliki surat-surat formal yang berkaitan dengan kepemilikan harta atau izin usahanya. Pinjaman tertinggi yang  diberikan untuk UKM tersebut  mencapai Rp 50 juta. Sedangkan pola pembayaran pinjaman ini juga disesuaikan dengan pola pendapatan/penerimaan  masyarakatnya. (Hamid, 2004). Kebijakan yang dilakukan Pemkab Kutai Barat ini merupakan contoh riil perubahan paradigma dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

 12.     Rekomendasi untuk membuka akses luas ekonomi rakyat pada lembaga keuangan formal ini terkait juga dengan agenda ekonomi SBY-JK yang ingin “menghapuskan ketimpangan dalam berbagai bentuknya” (33). Realitas saat ini menunjukkan dominasi usaha besar dalam perekonomian  sangat tinggi.   Unit usaha besar yang jumlahnya hanya 0,2% “menguasai” lebih dari 60% PDB. Pangsa pasarnya lebih besar lagi, yakni mencapai 80%, yang berarti hanya menyisakan 20% untuk 99,8% pelaku ekonomi di tanah air. Ketimpangan lain, sebagaimana dikemukakan di atas, ditunjukkan dalam kontribusinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Segelintir unit usaha besar tersebut merupakan “mesin” pertumbuhan yang memberi andil lebih dari 80% atas laju perekonomian Indonesia.

 13.     Ketimpangan yang demikian tinggi berpotensi memunculkan kecemburuan sosial, yang bukan saja mengancam semua pelaku ekonomi, melainkan juga stabilitas dalam masyarakat.  Unit usaha besar juga tidak bisa bertahan lama apabila potensi pasar UKMK tidak berkembang. Apalagi jika dilihat karakteristik usaha besar yang sangat tinggi konsentrasinya, tetapi orientasi ekspornya sangat rendah, atau dikenal dengan istilah “jago kandang”. Padahal, dapat dikatakan bahwa fondasi ekonomi Indonesia sejak lama sebenarnya adalah berbasiskan perekonomian rakyat.  Dilihat secara absolut, dari 39,72 juta unit usaha (1972), sebanyak 39,71 juta merupakan sektor ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat ini mampu bertahan pada saat krisis ekonomi terjadi. Angka yang ada menunjukkan pada saat krisis jumlah UKMK ini justru bertambah dari 99,8% menjadi 99,9%, dan kontribusinya terhadap PBD juga naik dari 39,8% menjadi 59,36%. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau ekonomi rakyat sering diberi predikat sebagai “katup pengaman perkonomian nasional”.  Namun demikian dalam realitas kebijakan publik, ekonomi rakyat ini pula yang seolah selalu “disia-siakan”, kurang mendapat perhatian/perlindungan, dan juga tidak dipercaya.

 14.     Dari perspektif ekonomi secara keseluruhan, SBY-JK melihat permasalahan utama yang dihadapi bangsa ini berkaitan dengan pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, bebas utang dan ketergantungan, inefisiensi, rendahnya daya saing, instabilitas, serta kerentanan ekonomi makro (9). Namun demikian tidak semua masalah itu bisa “dibaca” secara jelas bagaimana pemerintahannya menyikapi hal tersebut, dan langkah kongkret apa yang akan ditempuh.  Misalnya, sikap terhadap utang luar negeri dan  ketergantungan. Memang dalam salah satu program kerjanya disebutkan untuk “mengelola kebijakan fiskal, termasuk utang publik, secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab” (58).   Selain utang publik tersebut tidak hanya utang luar negeri, karena saat ini utang dalam negeri juga sangat besar, agenda tersebut masih sangat lentur dan bisa tetap bersifat “status quo” mengikuti kecenderungan sejak Orde Baru dan setelahnya yang sangat menggantungkan pada utang tersebut. Jika SBY-JK betul-betul berpegang pada dokumen kerjanya yang ingin  membangun Indonesia yang “bermartabat di tengah-tengah bangsa lain” dan “menumbuhkan kepercayaan akan kemampuan bangsa sendiri”, maka perlu ditunjukkan sikap dan pandangan tegas atas utang luar negeri yang bear saat ini.

 15.     Dalam pespektif SEP, secara komperhensif  pada awal 2003 PUSTEP telah mengemukakan pandangan atas utang luar negeri ini. Utang luar negeri dimungknkan jika betul-betul dibutuhkan dan kemampuan membayar kembali tidak memberatkan rakyat. Mengingat yang terjadi saat ini utang luar negeri sudah telalu banyak (over-borrowing), maka pemerintah perlu segera menghentikan ketergantungan dari dana utang tersebut, dengan membuat jadwal yang tegas kapan Indonesia terbebas dari utang. Dalam forum diskusi di PUSTEP 17 Januari 2003 Mubyarto (3) mengemukakan:

         “..... Ekonomi Pancasila tidak anti utang luar negeri, tetapi jika Krismon 1997 merupakan peringatan dan petunjuk Tuhan atas keterlanjuran kita dalam berutang luar negeri, yang berarti kita tidak atau kurang percaya pada kekuatan pemupukan modal rakyat kita sendiri, maka jelas kita perlu mawas diri. Kesalahan besar pakar-pakar ekonomi makro kita adalah menganggap bahwa investasi tidak mungkin dilakukan dalam jumlah nilai kecil-kecilan, tetapi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar melalui persetujuan BKPM dan harus berupa kredit bank ....”.

 16.     Demikianlah, sejalan dengan karakteristik dan semangat nasionalisme ekonomi, pemerintah mendatang perlu memiliki pandangan dan sikap tegas atas utang luar negeri ini, yakni secara “revolusioner” berusaha melepaskan diri dari beban utang luar negeri. Apabila jalan sulit ditemukan dari potensi pajak dan sumber penerimaan nonutang lainnya, maka pemerintah dapat mencari utang dalam negeri lewat penjualan obligasi negara yang tahun-tahun  terakhir ini  digalakkan, dan ternyata potensi dana tersebut ada. Dengan obligasi rupiah dari dana domestik dapat dikurangi tekanan pada neraca pembayaran internasional kita, di samping juga tanpa persyaratan memberatkan yang dapat memberikan tekanan-tekanan politis seperti pinjaman melalui lembaga/negara donor, yang sangat mendikte dan mengurangi kemandirian kita sebagai bangsa merdeka. Memang obligasi negara ini sebagian diserap pasar luar negeri, khususnya yang masuk kategori obligasi internasional, namun sebaiknya lebih fokus pada pasar lokal, yang pembelinya adalah perorangan dan kelembagaan seperti dana pensiun, asuransi,  perbankan, dan sebagainya.

 17.     Sebagai catatan akhir perlu kiranya dikaji makna kata “adil” dalam dokumen visi-misi dan program SBY yan seakan tidak sejalan dengan penjabaran pada bagian lainnya. Dikemukakan, “adil mengandung makna tidak berat sebelah atau tidak memihak”. (16). Tafsir yang demikian akan membenarkan kebijakan pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) pada semua pelaku ekonomi. Makna seperti ini akan membawa situasi pada persaingan bebas (free fight) yang akan menyingkirkan atau menghambat perkembangan pelaku-pelaku ekonomi kecil, yang justru jumlahnya dominan. Pemerintah dapat memberikan perlakuan sama pada semua pelaku ekonomi apabila kekuatannya relatif sama atau seimbang.  Dalam kondisi ketimpangan kekuatan ekonomi yang tinggi, yang dibutuhkan adalah keberpihakan untuk memberdayakan yang kecil-kecil tersebut, sehingga dimungkinkan perlakuan yang tidak sama, yang lebih berpihak kepada UMKM. Ini dimaksudkan agar peluang bagi semua pelaku ekonomi untuk berkembang adalah sama. Dengan kata lain, adil haruslah diartikan sebagai  usaha untuk memberi “peluang yang sama” (equal opprtunity) dan bukan perlakuan sama (equal treatment) kepada unit-unit ekonomi untuk tumbuh bersama-sama

 18.     Penutup: Demikian sepintas catatan dan harapan yang dapat disampaikan menyongsong dilantiknya SBY-JK sebagai pimpinan negeri ini. Sebagai penutup disampaikan bahwa sosok pasangan SBY-Kalla dipilih rakyat karena keduanya dikaitkan dengan perubahan dan pembaruan. Rakyat sudah jenuh dengan kondisi yang penuh ketidakpastian dan kelambanan dalam memecahkan masalah bangsa. Rakyat “tidak sabar” untuk segera keluar dari masalah-masalah keamanan dan ancaman disintegrasi, kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan ekonomi,  ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan praktik-praktik KKN dalam pemerintahan. Masyarakat membutuhkan akselerasi dalam menjawab berbagai persoalan tersebut, bukan “jalan di tempat”, atau berjalan tetapi sangat lamban. Percepatan ini diharapkan muncul dari program-program yang diusung SBY-Kalla, yang memang menjanjikan hal itu dalam kampanyenya. Oleh karena itu sangat aneh kalau nantinya pemerintahan baru hanya sekedar “melanjutkan”  saja yang sudah ada. Karena hal ini berarti tidak ada pembaruan dan perubahan yang berarti. Hal ini perlu dikemukakan karena dalam satu pernyataannya, Cawapres menyatakan akan melanjutkan program-program ekonomi dari pemerintahan yang sekarang. Mudah-mudahan ini hanya pernyataan “basa-basi” politik, dan bukan substantif  untuk tetap berada pada kondisi “status quo”. Memang, dengan pembaruan dan perubahan tidak berarti semua yang sudah diprogramkan harus diubah. Jika program-program sudah baik dan berjalan cepat, maka memang tidak harus diubah. Masalahnya adalah: ketika rakyat memilih untuk mengganti pimpinannya, itu berarti mereka ingin banyak perubahan dan tidak puas atas kinerja pemerintahan yang sekarang! Lepas dari semua itu, ada harapan pada pemerintahan SBY-JK sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai yang hidup dan berkembang akan dilaksanakan.  Sebagaimana dijanjikan dalam arah kebijakannya kita akan dibawa pada situasi: “... transisi dari sistem ekonomi yang rentan terhadap praktik kolusi, nepotisme, dan kroni kapitalisme, ke sistem ekonomi yang didasarkan atas demokrasi ekonomi....”.

 

Yogyakarta, 5 Oktober 2004

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id