MENCABUT SUBSIDI ATAS NAMA RAKYAT [1]

Oleh: Drs. Hudiyanto -- Dosen FE-UMY Yogyakarta, Staf Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

 

 

Pendahuluan

Pemerintah mempunyai keyakinan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai konsekuensi dari penghapusan atau pengurangan subsidi BBM mempunyai alasan yang kuat. Karena subsidi atas faktor produksi (BBM, listrik, dll) cenderung dinikmati oleh konsumen, dan konsumen terbesar adalah golongan menengah keatas, maka subsidi atas BBM, secara moral, tidak bisa dibenarkan, sehingga harus dihapus. Sebagai gantinya, akan “lebih bertanggung jawab” untuk memberikan subsidi langsung kepada kaum miskin lewat pemberian kompensasi untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan cara berfikir itu gerakan menentang kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa menjadi tidak tepat. Seorang pejabat tinggi bahkan menyatakan bahwa gerakan itu muncul karena para mahasiswa terkena dampak orang-orang tua mereka yang merupakan konsumen berat BBM.

 [1] Makalah untuk Seminar Bulanan ke-24, PUSTEP-UGM, 4 Januari 2005

Dampak Bagi Keluarga Miskin

Dengan jalan berfikir seperti itu diyakini bahwa kenaikan harga BBM tidak akan berdampak negatif bagi ekonomi rakyat, dan sebaliknya akan mendapatkan dukungan di tingkat bawah. Benarkah demikian? Dengan menggunakan data pengeluaran rumah tangga Indonesia (tabel 1) kita berkesimpulan bahwa logika pemerintah sebenarnya tidak realistis. Pengeluaran rumah tangga masih didominasi oleh pengeluaran untuk makanan (64,1%), sedangkan untuk pendidikan dan kesehatan amat kecil masing masing sebesar 2,40% dan 2,07%.  Bagian besar yang lain (31,52%) tentu saja diperuntukkan bagi kebutuhan pokok lain-lain seperti transportasi, sandang dan papan. Angka di atas tentu bukan sekedar potret biasa melainkan menunjukkan sebuah pola pengeluaran keluarga Indonesia. Makin makmur suatu daerah, makin kecil pengeluaran untuk pangan seperti keluarga di DKI yang hanya sebesar 40%, dan semakin rendah pendapatan makin besar persentase pengeluaran untuk membeli bahan pangan.

Pada keluarga miskin, yang menjadi tekanan bukan sekedar persentase yang tinggi (bahkan bisa lebih tinggi lagi) melainkan belanja untuk kebutuhan pokok tersebut mutlak harus tersedia. Karena mereka dalam taraf pendapatan pas-pasan (subsisten) jumlah itu tidak mungkin dikurangi. Pola pengeluaran itu tidak bisa diubah dengan “kompensasi” lain apapun diluar pemenuhan kebutuhan dasar. Tahun 2002 di Indonesia terdapat 38,3 juta orang yang berpendapatan dibawah garis kemiskinan (Rp.108.889,- per bulan). Dari jumlah itu secara rata rata sebesar 64% (Rp.69.886) dibelanjakan untuk kebutuhan pangan dan sebesar 31% (Rp22.886) untuk transportasi, sandang, papan, dan kewajiban sosial, yang  merupakan pengeluaran yang mutlak harus dilakukan.

Bagaimana bila pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi kemudian memberikan “kompensasi” kepada kelompok miskin  berupa fasilitas kesehatan dan pendidikan? Pemberian kompensasi berupa peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan akan memindahkan (sebagian) subsidi dari orang kaya kepada orang miskin. Tetapi pelayanan pendidikan dan kesehatan semacam itu sebenarnya tidak ada korelasinya dengan penurunan beban penduduk miskin.  Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dan kesehatan orang Indonesia sebagaimana sudah disebut di atas masing-masing hanya 2.20% (Rp. 2.388) dan 2,07% (Rp.2.180) dari total pengeluaran rumah tangga. Nilai kompensasi yang diterima boleh jadi jauh diatas pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan selama ini, dan lebih tinggi dari kerugian yang mereka derita akibat kenaikan harga harga.

Kesempatan rumah tangga memperoleh pendidikan dan kesehatan terbuka lebar. Namun bukan berarti beban penduduk miskin berkurang. Dampak kenaikan berbagai harga (inflasi) akan dirasakan oleh mereka karena harus membayar pangan (64%) dan kebutuhan pokok lain (31%) yang harganya akan naik mengikuti kenaikan harga BBM. Bagi mereka pengeluaran sebesar Rp.92.975,- (96%) untuk pangan, sandang dan papan mutlak harus dilakukan, dan tidak dapat dikompensasi dengan pemberian jaminan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dampak kenaikan harga BBM yang terberat bagi keluarga miskin harus dilihat dalam konteks  96% (kebutuhan hidup) yang berpotensi besar naik,  bukan dari komponen sebesar 4 % (pendidikan dan kesehatan) yang dinaikkan karena antara keduanya tidak bisa saling menggantikan.  Pemberian kompensasi berupa kemudahan dan kemurahan berobat dan bersekolah (yang nilainya mungkin relatif besar) tidak bisa diartikan sebagai berkurangnya beban keluarga akibat kenaikan harga-harga. Kompensasi pendidikan dan kesehatan hanya akan bermakna bila diawali dengan kompensasi yang memadai atas dampak langsung yang timbul dari kenaikan harga barang-barang kebutuhan rakyat.

 

Karena APBN  “Cekak”, Bukan Karena Rakyat

Rencana pencabutan subsidi BBM juga dikatakan merupakan “upaya pengalihan” subsidi yang selama ini lebih banyak diterima oleh “mereka yang berpunya” kepada kaum miskin lewat kompensasi pendidikan dan kesehatan. Dengan pencabutan subsidi, pemerintah akan bisa “menghemat” uang negara sebesar Rp. 70 triliun, dan sebagian dari uang itu  akan digunakan untuk program-program pendidikan dan kesehatan. Dengan kemasan semacam itu tentu diharapkan pegiat pembela ekonomi rakyat akan memberikan dukungan penuh.  Apakah wacana dan kebijakan pencabutan subsidi BBM mendorong APBN menjadi lebih pro rakyat? Tidak. Wacana dan kebijakan pencabutan subsidi BBM cenderung lebih disebabkan “cekak”nya APBN, bukan karena dorongan menaikkan anggaran yang pro rakyat.  Dari pernyataan berbagai pejabat pemerintah tentang penggunaan dana hasil pencabutan subsidi justru ada kesan bahwa pemerintah cenderung menggunakan jargon pro rakyat kecil semata-mata sebagai sebuah kemasan. Seorang Menteri menjelaskan bahwa dengan penghematan Rp.70.triliun maka sebagian (Rp.10 trilyun) cukup untuk program sekolah gratis, sedangkan sisanya bisa digunakan berbagai program pemerintah lain. Karena tidak ada program spesifik pro rakyat macam apa yang akan diluncurkan dengan dana segar Rp.70. trilyun, kiranya sulit mendukung kebijakan pencabutan subsidi BBM dalam kerangka penguatan ekonomi rakyat. Mencabut subsidi dari orang kaya (kalaulah benar) tidaklah sama artinya dengan telah berpindahnya oritentasi pemerintah menjadi pro ekonomi rakyat. Wacana dan kebijakan pencabutan subsidi BBM bisa disebut demi ekonomi rakyat jika dan hanya jika dana penghematan itu (Rp.70 triliun) sepenuhnya diterjemahkan dalam program-program penguatan ekonomi rakyat. Selama hanya sebagian kecil dari dana itu yang diperuntukkan bagi ekonomi rakyat, sementara sebagian besar justru diperuntukkan untuk mengatasi defisit anggaran umum, kita hanya bisa mengatakan bahwa pemerintah sedang mengembangkan wacana dan kebijakan yang diharapkan bisa mengatasi defisit anggaran.  Ekonomi rakyat hanya akan menjadi kemasan yang menarik, tidak lebih.

 

4 Januari 2005

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id