MENGAPA RAKYAT TIDAK MENDUKUNG KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM[1] 

Oleh: Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec -- Guru besar FE-UII Yogyakarta, Staf Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

 

[1] Makalah untuk Seminar Bulanan ke-24, PUSTEP-UGM, 4 Januari 2005

1.      Dalam editorialnya pada Jurnal Ekonomi Rakyat (dalam website Ekonomi Rakyat www.ekonomirakyat.org), Prof. Mubyarto menulis, ”…rakyat pun sadar bahwa kebijakan subsidi BBM selama ini sebenarnya bukan kebijakan populis karena yang menikmati subsidi BBM justru mereka yang tidak miskin yang mampu memiliki kendaraan bermotor termasuk mobil-mobil mewah, dan bahkan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang banyak menggunakan BBM untuk mesin-mesin pabriknya...”.

2.      Pendapatan tersebut menunjukkan bahwa rakyat faham dan sadar bahwa subsidi tersebut tidak adil dan menjadi beban pemerintah. Dengan pandangan tersebut apakah berarti rakyat bisa menerima kalau saat ini pemerintah mengurangi subsidi BBM secara besar-besaran dan menaikkan harga komoditi tersebut?

3.      Jawaban yang hampir pasti adalah bahwa rakyat banyak akan menolak kebijakan tersebut. Rakyat memang “bisa memahami” kalau subsidi BBM yang demikian besar itu menjadi beban anggaran Pemerintah  (Pusat). Tetapi “memahami” bukan berarti bisa menerima dengan ikhlas manakala pencabutan tersebut ternyata memberikan beban lebih berat pada kehidupan sehari-hari rakyat banyak. Dari pada beban rakyat bertambah berat, lebih baik dibiarkan pemerintah menanggung bebannya. Karena itu, suara yang bergaung saat ini adalah menolak kenaikan harga tersebut.

4.      Ada beberapa alasan yang menyebabkan suara masyarakat menentang kenaikan harga BBM tersebut, antara lain adalah:

·     Masyarakat melihat terus ketidakadilan yang sangat “telanjang” dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah berulang kali meninjukkan bahwa anggaran pemerintah dalam keadaan sangat sulit untuk membiayai berbagai pengeluaranya. Namun dalam keseharian rakyat melihat pejabat negara tidak mencerminkan keadan negara yang sulit tersebut.  Para pejabat umumnya masih menunjukkan gaya hidup mewah, fasilitas ang berlebihan, dan penyelewengan anggaran negara masih terus berlangsung.

·     Walaupun pemerintah selalu menyatakan bahwa pengurangan subsidi BBM itu akan dialokaskan ke sektor publik dan diberikan pula berbagai subsidi ke rakyat miskin, namun kenyataan empirik yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM lebih dirasakan sebagai beban berat bagi masyarakat miskin tersebut.  Kompensasi tidak menyentuh semua masyarakat miskin, dan kalaupun ada jumlahnya tidak sebanding dengan kenaikan beban berat yang diterimanya.

·     Tidak ada akuntabilitas yang jelas terhadap subsidi langsung yang diberikan kepada masyarakat miskin tersebut. Dana yang digunakan juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai subsidi BBM yang berhasil “ditarik” dari masyarakat.

·     Masyarakat merasa heran dengan fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia penghasil minyak, namun harga BBM-nya relatif mahal jika dibandingkan dengan pendapatan dan daya beli sebagian besar masyarakatnya. Pola perhitungan subsidi yang dikemukakan pemerintah dianggap tidak pas karena mengasumsikan seolah bahan baku minyak tersebut dibeli dari luar negeri, padahal sebagian besar berasal dari dalam negeri Indonesia sendiri.

·     Sosialisasi yang dilakukan pemerintah seringkali sekedar membenarkan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan tidak menjawab dan menjelaskan berbagai keluhan masyarakat yang berkaitan dengan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat miskin. Akibatnya, sosialisasi lebih dirasakan sebagai “teror” negara kepada masyarakat untuk menerima apa adanya kebijakan yang akan diambil pemerintah tersebut.

5.   Dalam situasi yang demikian, Suatu test case dilakukan oleh Pemerintah melalui Pertamina dengan menaikkan harga gas elpiji, Petramax, dan Petramax Plus. Kenaikan dengan persentase yang besar, masing-masing 41,6%, 63,2%, dan 52,7%, telah menimbulkan reaksi yang besar – khususnya berkait dengan kenaikan harga elpiji --di berbagai kalangan masyarakat. Dengan reaksi seperti itu, maka muncul pertanyaan: apakah pemerintah akan meneruskan rencana untuk menaikkan harga BBM lainnya – konon  dirancang rata-rata sekitar 40% --- yang konsumennya jauh lebih banyak ketimbang elpiji dan petramax?

6.      Melihat ancang-ancang yang sudah diambil dan juga kondisi anggaran yang “sulit” yang selalu dikemukakan, maka kenaikan tetap akan terjadi. Pertanyaannya adalah: kapan itu akan dinaikkan? Berapa besar kenaikan harganya?

7.      Memang, melihat situasi anggaran yang ada, “ceteris paribus”, maka kenaikan harga BBM itu sulit dihindarkan. Tanpa kenaikan harga BBM, menurut berbagai perkiraan, “subsidi” akan bisa mencapai Rp 70an trilyun. Ini merupakan angka yang sangat besar untuk membiayai beberapa departemen. Sebagai gambaran, sampai minggu pertama November 2004 susbsidi BBM sudah mencapai Rp 46,01 trilyun. Dalam perubahan APBN 2004 ini, total subsidi BBM yang dianggarkan  mencapai Rp 59,17 trilyun. Suatu angka yang sangat besar. Padahal mulanya dalam APBN 2004 hanya dianggarkan Rp 14,52 trilyun.

8.      Namun berapapun subsidinya, dengan adanya reaksi keras yang muncul di masyarakat, maka kenaikan harga tersebut harus dikalkulasi ulang secermat-cermatnya. Kenaikan harga dalam jumlah besar bisa menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif. Lebih-lebih di tengah situasi masyarakat yang sedang berduka akibat bencana Tsunami di Aceh dan Nias. Pernyataan Wapres dua hari lalu yang menyatakan pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini (Februari) merupakan pernyataan yang tidak etis dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan yang dialami masyarakat.

9.      Dalam situasi seperti sekarang maka penolakan secara frontal dari berbagai elemen masyarakat diperkirakan akan muncul apabila pemerintah menaikkan harga BBM saat ini. Mengapa hal demikian terjadi? Menurut hemat saya, masyarakat sadar bahwa subsidi BBM yang berlaku sekarang itu keliru. Oleh karena itu perlu direvisi sehingga tidak salah sasaran. Masyarakat juga tentu setuju kalau subsidi yang banyak dinikmati orang kaya perlu lebih dialokasikan ke sektor publik yang dinikmati sebagian besar rakyat. Masyarakat setuju kalau alokasi dana yang dikelola pemerintah yang tidak benar perlu diperbaiki.

10.    Namun demikian seharusnya berbagai upaya menghemat anggaran itu tidak hanya dikenakan melalui pengurangan subsidi BBM saja, melainkan juga pada pemborosan anggaran yang terjadi di hampir semua lini yang terkait dengan pemerintahan, termasuk BUMN, seperti:  korupsi, manipulasi, pungli, kolusi, dan sejenisnya. Praktek penyimpangan tersebut juga perlu ditangani secara tegas dan cepat, seperti halnya pemerintah menaikkan harga BBM yang dengan cepat akan dapat “menghemat” puluhan trilyun rupiah. 

11.    Struktur biaya produksi Pertamina juga perlu dikaji lagi secara mendalam. Harga BBM internasional boleh jadi merupakan sumber utama naiknya subsidi BBM. Namun harus dikaji pula variabel-variabel lain yang terkait dalam struktur produksi BBM. Misalnya: biaya pengolahan, biaya distribusi, biaya overhead, dan sebagainya. Dalam konteks ini subsidi juga besar karena adanya penyelundupan dan penyaluran BBM bersubsidi ke industri. Biaya dan penyalahgunaan itu semua menyebabkan harga BBM dalam negeri menjadi mahal. Oleh karena itu, harus dikaji pula: apakah Pertamina sudah betul-betul efisien dalam mengolah dan menyalurkan BBM tersebut? Bagaimana menghilangkan penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri yang menyebabkan beban subsidi meningkat? Bagaimana menghindarkan pengaliran BBM bersubsidi untuk masyarakat ke industri yang seharusnya tidak menikmati subsidi? Bagamana pula menekan mark up yang disniyalir banyak tejadi terhadap proyek-proyek yang terkait dengan Pertamina.

12.     Jadi sebenarnya tingginya subsidi tersebut juga karena aspek ketidakefisienan, penyelundupan, miss-alokasi, yang semuanya dibebankan pada anggaran negara. Semua ini sebaiknya diselesaikan secara integratif agar akar masalah subsidi ini jelas, dan masyarajkat bisa menerima kenaikan  harga tersebut. Sudah bukan rahasia, Pertamina sebagai BUMN terbesar sering disorot  karena berbagai kebocoran dan ketidakberesan berkaitan dengan proyek-proyek dan anggarannya.

13.     Hal lain yang perlu dikaji juga adalah apakah pola subsidi BBM ini sudah tepat? Sekarang, subsidi diberikan ke BBM atau komoditinya. Mekanisme yang baik sebenarnya bukan subsidi yang ditujukan pada komoditi seperti BBM ini. Dengan pola ini kaya-miskin mendapatkan subsidi yang sama. Subsidi yang lebih tepat seharusnya pada orang atau individunya. Mereka yang miskin diberi subsidi untuk membeli BBM. Yang kaya justru membayar lebih. Inilah pola yang adil, sesuai dengan nilai keekonomian masyarakat Indonesia, atau sejalan dengan Sistem Ekonomi Pancasila. Masalahnya adalah subsidi yang dikenakan pada komoditi butuh data akurat, administrasi yang rapi, dan juga BUMN, pemerintah atau birokrasi yang bersih dari penyimpangan. Dalam kondisi seperti sekarang memang tidak mudah untuk memberikan subsidi pada orang tersebut. Namun hal ini harus dilakukan agar kesalahan alokasi subsidi ini tidak berlanjut. Artinya, pemerintah harus memulai untuk menyiapkan data yang akurat tersebut, dan sambil jalan membersihkan unsur-unsur terkait dari praktik yang kolusif dan sejenisnya. Pemerintah perlu membenahi aspek-aspek tersebut, jangan hanya memilihi kebijakan “pencet tombol”, jalan pintas yang gampang, dengan serta merta menaikkan harga BBM dengan porsi yang tinggi.

14.    Dengan menggunakan acuan harga pasar dunia, memang tidak bisa dihindarkan apabila harga dunia naik, maka harga dalam negeri juga perlu meningkat. Persoalannya apakah kita sepenuhnya menyerahkan penentuan harga barang yang stretagis tersebut pada mekanisme pasar bebas, atau ekonomi yang liberal? Hal ini tentu tidak seharusnya terjadi. Namun kenyataannya pemerintah, pada waktu lalu dan juga saat ini, agaknya ingin menyesuaikan sepenuhnya dengan harga di pasar dunia. Dengan kondisi masyarakat seperti sekarang pemerintah sebetulnya bisa membuat penetapan mengenai batas atas (ceiling price) pada harga BBM ini. Hal ini dimaksudkan agar gejolak harga tidak terlalu tinggi. Dengan penetapan batas atas ini, maka pemerintah memang harus mengeluarkan subsidi  yang banyak pada waktu harga dunia tinggi. Namun subsidi ini bisa ditutup oleh keuntungan ketika harga minyak dunia menurun. Penetapan batas atas harga BBM domestik ini didasari kenyataan bahwa harga minyak yang sangat tinggi sekarang ini diperkirakan bersifat sementara.  Harga BBM tahun-tahun lalu masih berkisar US$25 per barrel, dan kemudian naik terus hingga di atas US$50-an, dan kemudian menurun lagi menjadi US$ 40-an per barrel.

15.    Last but not least, pola-pola sosilaisasi untuk mengurangi subsidi BBM yang terjadi saat ini hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi kepentingan pemerintah, yang ingin “menarik” subsidi dari okrang kaya. Orang kaya memang tidak berhak memperoleh subsidi.  Dikaitkan dengan fungsi alokasi dan distribusi, hal itu juga merupakan penyimpangan. Namun menghapuskan begitu saja subsidi BBM tanpa format yang jelas untuk penggantinya, juga bisa kontraproduktif. Sebelum subsidi dihapus, format baru subsidi harus jelas lebih dulu. Fungsi distribusi dari kebijakan fiskal membenarkan adanya subsidi ke masyarakat miskin. Namun kebijakan yang secara tiba-tiba menghapuskan subsidi BBM, yang berarti menarik juga subsidi dari masyarakat miskin, menjadi tidak tepat jika format kompensasi bagi si miskin belum jelas. Sosialisasi rencana kenaikan harga BBM, seperti yang terjadi sekarang, masih sangat abstrak, dan tidak memberikan jaminan kepastian bahwa masyarakat miskin tidak akan menderita dari penarikan subsidi tersebut. Ini justru bisa menjadi semacam “teror” negara atas masyarakatnya untuk menerima kebijakan publik yang “menarik kembali subsidi pada orang kaya dan miskin, namun tak jelas kompensasinya pada si miskin yang tak lagi menikmati subsidi pada komoditi tersebut”.

4 Januari 2005

 

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id