MENGAPA MASYARAKAT (PERLU) MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM [1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, MBA -- Dosen FE-UGM Yogyakarta, Staf Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

 

[1] Makalah untuk Seminar Bulanan ke-24, PUSTEP-UGM, 4 Januari 2005

Pertama, kenaikan harga BBM yang dipicu oleh pengurangan volume subsidi BBM bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kebijakan besar liberalisasi ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia.

Secara khusus, kebijakan pengurangan subsidi BBM berkaitan dengan kebijakan uang ketat yang merupakan bagian dari pelaksanaan agenda Konsensus Washington. Sebagai unsur dari pelaksanaan agenda Konsensus Washington, maka tujuan utama kebijakan pengurangan subsidi BBM pada dasarnya adalah untuk mendorong bekerjanya mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM di Indonesia.

Pada tahap selanjutnya, sejalan dengan dilakukannya pemecahan PT. Pertamina dan privatisasi sektor migas di Indonesia, kebijakan tersebut diharapkan dapat merupakan insentif bagi masuknya infestor asing ke Indonesia.

Dengan demikian, masyarakat perlu menolak kenaikan harga BBM sebab kebijakan tersebut pada dasarnya adalah bagian dari proses sistematis untuk meminggirkan rakyat Indonesia dan merupakan jalan lurus menuju neokolonialisme.

Kedua, pergeseran sebagian manfaat subsidi BBM terhadap anggota masyarakat golongan menengah dan atas sama sekali bukan kesalahan subsidi BBM, melainkan disebabkan oleh struktur perekonomian Indonesia yang pada dasarnya memang sudah sangat timpang.

Bila dikaji lebih jauh, jangankan pergeseran manfaat subsidi BBM, subsidi pendidikan, atau subsidi kesehatan, manfaat keberadaan pemerintah itu sendiri pada dasarnya cenderung lebih banyak dinikmati oleh anggota masyarakat golongan menengah dan atas daripada oleh anggota masyarakat lapisan bawah.

Pertanyaannya, untuk mengakhiri berlanjutnya keberadaan pemerintah yang cenderung “salah sasaran” itu, apakah kita juga perlu membubarkan pemerintah?

Pendek kata, masyarakat perlu menolak kenaikan harga BBM, sebab argumentasi mengenai subsidi BBM yang cenderung salah sasaran pada dasarnya adalah sebuah argumentasi manipulatif dan sama sekali tidak memiliki landasan akademis yang kuat.

Ketiga, defisit APBN terutama tidak disebabkan oleh membengkaknya subsidi BBM, melainkan oleh membengkaknya pembayaran angsuran pokok dan bunga utang.

Sebagaimana diketahui, pembayaran angsuran pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri rata-rata mencapai Rp. 140-150 trilyun setiap tahun. Angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri menelan sekitar Rp. 30 trilyun dan Rp. 44 trilyun. Sedangkan angsuran pokok dan bunga utang luar negeri menelan sekitar Rp. 46 trilyun dan Rp. 25 trilyun per tahun. Secara keseluruhan, jumlah itu meliputi sekitar seperti APBN.

Perlu ditambahkan, pembayaran angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri pada dasarnya subsidi terselubung yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para pemilik deposito ukuran besar (di atas Rp. 5 milyar) yang meliputi sekitar 95% dari seluruh deposito yang terdapat di perbankan Indonesia.

Artinya, masyarakat perlu menolak kenaikan harga BBM, sebab subsidi perbankan dalam bentuk pembayaran angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri jauh lebih besar dan lebih salah sasaran daripada subsidi BBM.

Keempat, kebocoran dan pemborosan APBN jauh lebih besar daripada kenaikan volume subsidi. Sebagaimana diakui sendiri oleh pemerintah, dilihat dari persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), volume subsidi BBM terus mengalami penurunan sejak 2002. Pada 2002, volume subsidi BBM meliputi 1,9 persen PDB. Dua tahun berikutnya, 2003 dan 2004, masing-masing turun menjadi 1,7% dan 0,7% PDB.

Kenaikan harga migas di pasar internasional sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menaikkan harga BBM. Sebagai negara produsen migas, Indonesia sesungguhnya juga memperoleh manfaat dari kenaikan harga migas tersebut.

Tetapi karena asumsi harga BBM di APBN selalu dibuat sangat rendah, dalam APBN 2005 hanya US$ 24 per barrel, maka windfall profit itu tidak pernah terungkap secara transparan. Pemerintah sendiri tampaknya memang lebih suka merahasiakannya.

Sejalan dengan itu, ranking Indonesia sebagai negara juara korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002 Indonesia menempati urutan ke tujuh. Pada 2003 naik ke urutan ke enam, dan pada 2004 yang lalu naik lagi ke urutan ke lima.

Masyarakat perlu menolak kenaikan harga BBM sebab volume kebocoran APBN, pada sisi pendapatan dan belanja, ditengarai mencapai sepertiga APBN. Sementara itu, kesungguhan pemerintah dalam memerangi korupsi boleh dikatakan masih jauh dari harapan.

Last but not least, atau yang kelima, pengurangan subsidi BBM sudah dapat dipastikan akan memicu terjadinya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan biaya hidup. Hal itu, suka atau tidak, pasti akan semakin memberatkan beban hidup rakyat.

Sementara itu, sebagaimana tampak pada APBN 2005 dan susunan anggota kabinet yang dipenuhi oleh para ekonom neoliberal, sama sekali tidak tampak tanda-tanda bahwa pemerintah akan bersungguh-sungguh mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Intinya, tolak kenaikan harga BBM. Perangi korupsi. Hapus utang lama dan tolak utang baru. Dan tolong tunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana tsunami yang menimpa Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya.

4 Januari 2005

 

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id