REFORMASI DAN AMANDEMEN KONSTITUSI[1]

Oleh: Prof. Dr. Mubyarto -- Guru Besar FE-UGM Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

 

 

Pendahuluan

Komisi Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2004 menyerahkan dokumen politik kepada MPR RI hasil Pemilu 1999 bertajuk “Pengkajian Komprehensif Tentang Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Naskah keseluruhan terdiri atas (1) Naskah Kajian Akademik tentang Perubahan UUD RI 1945 dan (2) Naskah Perubahan. Dalam Pengantar penyerahan Pengkajian Komprehensif terdapat catatan-catatan dan pendapat-pendapat yang berbeda dari anggota-anggota komisi Konstitusi yang dianggap sebagai “kekayaan pergulatan pemikiran” persidangan konstitusi.

 [1] Makalah untuk Seminar Bulanan ke- 25 Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM, 1 Februari 2005.

Karena MPR-RI hasil Pemilu 1999 tidak sempat lagi membahas hasil pengkajian komprehensif Komisi Konstitusi ini, maka secara formal kelembagaan merupakan tanggung jawab MPR-RI hasil Pemilu 2004 yang terdiri atas DPR dan DPD. Selama dua lembaga tinggi negara ini belum mempunyai waktu yang memadai untuk menanggapi Naskah Pengkajian Komprehensif, maka Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali mengadakan sidang-sidang “mengadili” perkara-perkara yang menyangkut pelaksanaan konstitusi. Putusan MK yang paling menarik tentu saja adalah pembatalan UU No. 20/2002 tentang Kelistrikan dan perintah untuk mengamandemen UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas, yaitu Pasal 28 ayat (2) & (3) (dibatalkan), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (1) (direvisi), ketiganya dianggap melanggar Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang/rakyat banyak.

 

Amandemen Pasal 33

Adalah menarik membandingkan proses amandemen dari Tim Ahli PAH I MPR-RI tahun 2001 dan perubahan oleh Komisi Konstitusi tahun 2004. Pada tahun 2001 terjadi perdebatan sengit antara kubu yang sejak awal sudah bertekad menggusur asas kekeluargaan dari ayat (1) Pasal 33, dan kubu yang ingin mengembalikan kembali asas kekeluargaan ini secara utuh. 

Membandingkan dengan saksama lima versi rumusan Pasal 33 UUD 1945 dapat kita simpulkan betapa besar keinginan para “pembaharu” (reformis) untuk menunjukkan “ketertinggalan” pemikiran para pendiri bangsa, dan betapa Bapak-bapak kita pendiri bangsa dianggap tidak mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi  dunia lima puluh tahun ke depan. Bahkan seorang pakar anggota Tim Ahli Ekonomi dengan sangat yakin mengatakan keseluruhan Pasal 33 harus direvisi “karena kesan yang ditimbulkan adalah keniscayaan sistem sosialisme”. “Idealisme Hatta dalam pasal-pasal ekonomi terbukti tidak bisa dilakukan sehingga kita harus memilih Hatta atau globalisme kapitalis” (Sjahrir, Kompas, 3 Agustus 2000).

 

Penutup

Reformasi pemikiran ekonomi selama 1998-2004 sungguh luar biasa. Sejak “bangkrutnya” sistem sosialisme Uni Soviet tahun 1991 memang sebagian besar pakar ekonomi Indonesia menganggap Indonesia harus mengadopsi penuh sistem ekonomi kapitalis. Jika di antara pakar ekonomi konvensional ini ada yang masih percaya pada ideologi Pancasila maka mereka mengusulkan diterapkannya sistem ekonomi kapitalis Pancasila  yang jelas-jelas bertolak belakang dengan sistem ekonomi sosialisme Pancasila yang dianjurkan Prof. Widjojo Nitisastro pada awal 1966.

Namun yang paling memprihatinkan adalah anggapan keliru yang menolak ekonomi Pancasila, karena Orde Baru dianggap telah menerapkan ekonomi Pancasila tetapi gagal. Kesimpulannya, kita harus membuang jauh-jauh ekonomi Pancasila yang “sudah usang dan menghasilkan keterpurukan ekonomi seperti yang kita alami sejak 1997 sampai sekarang”.

Kami masih berharap mayoritas bangsa Indonesia tetap percaya pada Pancasila dasar negara sebagaimana tercantum pada bagian akhir Pembukaan UUD 1945, yang seluruh rakyat bertekad mempertahankannya. Apabila Pancasila akan kita pertahankan sampai ke akhir zaman, maka sistem ekonomi Indonesia harus berdasar ideologi Pancasila itu.

Camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila pemerintah dan masyarakat belum sanggup mentaati UUD 1945, terutama belum dapat melaksanakan Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34. (Moh. Hatta, Pengertian Pancasila, 1 Juni 1977).

 

1 Pebruari 2005

 

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id