VISI INDONESIA 2028 [1]

Oleh: Prof. Dr. Mubyarto -- Guru Besar FE-UGM Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

 

 

Economists, seeking mathematical convenience, turn us away from the consideration of the most important social phenomena (Allan Bloom, 1987)

One of the difficulties of Economics is, that it is too easy to explain after a particular event have happened, why it should have happened; and too easy to explain before it happen, why it should not happen (Kendall, 19 December 1960).

 

Pendahuluan

Ketika memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 di Jakarta 7 tanggal  Pebruari 2005, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) memesankan “Sembilan Jangan” yang berikut:

(1)     Jangan abaikan amanat Pembukaan UUD 1945;

(2)     Jangan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi;

(3)     Jangan membuat kekeliruan dua kali dalam kebijakan dan strategi pembangunan;

(4)     Jangan membuat rencana-rencana pembangunan yang kaku;

(5)     Jangan pernah menyerah dalam berusaha menuju perbaikan;

(6)     Jangan bersikap pesimis;

(7)     Jangan meninggalkan (kepentingan) daerah-daerah;

(8)     Jangan pernah melupakan sejarah tapi harus ikut mengukir sejarah;

(9)     Jangan tinggalkan Pancasila.

1] Makalah untuk Seminar Bulanan ke-26 PUSTEP-UGM, 1 Maret 2005, dengan Tema Visi Indonesia 2028

Permintaan Presiden di depan Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia dan para Perencana di Pusat dan daerah-daerah ini sungguh sangat perlu diperhatikan ketika mereka sedang memikirkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Keseluruhan “9 Jangan” ini dapat diringkas menjadi satu pesan kuat bahwa para perencana harus tidak merasa terkekang oleh hambatan apapun dalam mewujudkan cita-cita Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika pesan ini diperkuat kata kemerdekaan yang disebut 7 kali dalam Pembukaan UUD 1945, maka jelas bahwa bangsa Indonesia harus memiliki rasa percaya diri dan kebanggaan nasional atas jati diri bangsa yaitu Pancasila. Lebih-lebih dalam suasana dunia yang makin mengglobal karena kemajuan teknologi informasi, bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan semangat optimisme dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat yang telah mengalami pahit getir penjajahan 350 tahun.

Rencana pembangunan jangka Panjang 20 tahun ke depan harus tidak melupakan sejarah ketika seluruh bangsa dapat diadu-domba dan bermusuhan satu sama lain. Hanya jika kini bangsa Indonesia mampu menyingkirkan perbedaan-perbedaannya maka kekuatan nasional akan terwujud, dan dengan kekuatan nasional yang besar kita akan mampu melawan musuh-musuh besar baik dari luar maupun dari dalam negeri. Musuh besar kita tetap sama yaitu kemiskinan, kedunguan, dan ketidakadilan. Hanya dengan persatuan kita dapat merdeka, dan dengan kemerdekaan itulah kita menyusun rencana pembangunan nasional yang dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Visi Indonesia 2028

Jika banyak di antara kita dalam beberapa tahun terakhir merasa gusar tentang telah terjadinya perpecahan dan saling curiga antarorang dan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, mengapa tidak banyak yang “melayangkan” pikiran ke kondisi “bangsa” tahun 1928.

Ketika pemuda-pemudi kita menyatakan sumpah “bersatu” karena merasa bertanah air, berbangsa dan berbahasa yang sama yaitu Indonesia, tentulah ketika itu ada perasaan amat kuat untuk menyingkirkan perbedaan-perbedaan, dan bertekad kuat menemukan persamaan-persamaan. Pemuda-pemudi kita waktu itu menyepakati satu musuh bersama yaitu penjajah Belanda, dan mereka bersumpah untuk bersatu mengusir musuh itu. Indonesia Medeka adalah tujuan semua gerakan pemuda. Pada tahun itu juga, bulan Maret 1928, pemuda Moh. Hatta yang baru berusia 26 tahun membuat pembelaan luar biasa di pengadilan Den Haag, dengan hasil ia dibebaskan dari tuduhan “menghasut terhadap kekuasaan umum”.

Dua tahun kemudian di pengadilan (landraad) Bandung, seorang pemuda lain Ir. Soekarno, yang berusia 29 tahun, juga diadili karena dituduh melalui partai yang dipimpinnya, Partai Nasional Indonesia, akan memberontak terhadap pemerintah yang sah, pemerintah Hindia-Belanda. Ir. Soekarno akhirnya dihukum 4 tahun penjara.

Apa yang seharusnya menyentak kita semua sekarang yang membiarkan berkembangnya rasa saling curiga dan saling bermusuhan? Mengapa kita tidak lagi merasa perlu bersatu menghadapi “musuh bersama” yang menghadang seluruh rakyat dan bangsa kita yaitu kemiskinan, kedunguan, dan keserakahan. Mengapa gugatan Soekarno terhadap keserakahan kapitalisme-liberalisme-imperialisme kini, 75 tahun kemudian kita anggap gugatan kuno yang tidak cocok lagi dengan kondisi sekarang? Mengapa ada pakar ekonomi kita yang lebih suka memilih globalisme kapitalis ketimbang idealisme Hatta yang dianggapnya tidak lagi relevan?

Demikianlah kita menghimbau pakar-pakar penyusun Visi Masa Depan Bangsa untuk tidak meninggalkan sejarah. Justru sejarah kita harus dijadikan pangkal tolak melihat masa depan. Dan jika kita ingin melihat visi masyarakat Indonesia ke depan, titik-titik dan periode sejarah masa lalu harus menjadi pegangan kita karena akan lebih jelas perbandingannya. Maka pilihan Visi Indonesia 2020 atau 2025 menjadi tidak relevan. Kami dengan mantap menyarankan kita untuk menyusun:

“VISI INDONESIA 2028”

 

Sistem Ekonomi Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila

Kebanyakan pakar ekonomi Indonesia tidak menganggap penting sistem ekonomi. Mengapa? Kalau Indonesia sudah memutuskan menerapkan sistem ekonomi pasar, maka mekanisme pasar dianggap akan mampu “mengatur” jalannya perekonomian. Mereka menyatakan makin sedikit ekonomi “diatur” makin besar kemungkinan perekonomian berjalan “wajar” dan “efisien”. Ini berarti aturan ekonomi apapun yang dibuat negara dianggap lebih “mengganggu” mekanisme pasar, dan justru merugikan semua pihak: produsen, konsumen, maupun pemerintah.

Dalam buku teks ilmu ekonomi konvensional memang hanya dikenal 2 sistem ekonomi yaitu sistem kapitalisme dan sistem sosialisme. Karena sistem ekonomi yang disebut terakhir yaitu sosialisme sudah dianggap “keok” (terkalahkan) oleh “kehebatan” sistem kapitalisme, dengan bubarnya Uni Soviet tahun 1991, maka hanya ada sistem ekonomi tunggal yang unggul di dunia yaitu kapitalisme. Paham Konsensus Washington tahun 1989 pada saat ini dianggap sebagai versi terbaru sistem kapitalisme dengan 3 pilar utamanya yaitu stabilitas makroekonomi (macrostability), liberalisasi (modal dan uang), dan privatisasi. Meskipun pejabat-pejabat tinggi pemerintah kita mungkin menolak tuduhan telah menganut paham Konsensus Washington, namun program-program privatisasi dan liberalisasi yang dilaksanakan secara agresif selama ini, khususnya sejak krismon 1997-1998, sulit untuk dibantah sebagai manifestasi penerapan Konsensus Washington.

Jika Visi Masa Depan telah kita rumuskan, kita harus menyepakati sistem ekonomi  yang akan kita pakai untuk mewujudkan visi tersebut. Sistem ekonomi ini harus mengacu pada “roh” dan semangat Pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila. Sistem ekonomi kita harus Sistem Ekonomi Pancasila.

Sangat kuatnya paham Konsensus Washington juga memakan korban lain yaitu dilupakannya ideologi Pancasila yang telah “menjadikan” Indonesia. Bukti-bukti dapat ditunjukkan bahwa Teknokrat Ekonomi Indonesia pada awal Orde Baru (1966) selalu berbicara tentang Pancasila sebagai dasar atau landasan perekonomian Indonesia. Bahkan Emil Salim pun menulis “Membina Ekonomi Pancasila’ tahun 1966.

Segala dalil-dalil ekonomis-teknis seharusnya berlandaskan Pancasila, deklarasi Ekonomi dan Amanat Berdikari.... Hanya dengan itikad jujur dari true believers Pancasilais-Manipolis ini bisa diharapkan terwujudnya strategi dasar ekonomi kita menuju ekonomi dan negara sosialis Indonesia sebagai manifestasi ajaran-ajaran Bung Karno.[2]

[2] Widjojo Nitisastro, “Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Yang Tidak Bijaksana”, Seminar Jalur Baru Runtuhnya Ekonomi Terpimpin, Sinar Harapan, 1984.

Sekarang hampir 40 tahun kemudian, sangat jarang pakar-pakar ekonomi kita menyinggung ideologi Pancasila dan kaitannya dengan kebijakan atau strategi pembangunan ekonomi kita. Kebanyakan mereka memang “enggan” dan sangat aneh menjadi “alergi” terhadap Pancasila. Sri-Edi Swasono dalam buku yang akan diterbitkan PUSTEP-UGM mengeluh bahwa KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) justru makin jelas lebih mengabdi pada pasar (Daulat Pasar) bukan pada rakyat (Daulat Rakyat). UGM pada Dies Natalis ke-55 bulan Desember 2004 mencanangkan gerakan Revitalisasi Jati Dirinya yaitu Pancasila, yang berarti juga akan terus-menerus berbicara tentang Ekonomi Pancasila dan mengembangkannya. Ideologi Pancasila harus menjadi landasan pengembangan sistem dan ilmu ekonomi Indonesia.

 

Kemerdekaan, Keadilan Sosial, dan Rasa Percaya Diri

Draft RPJP dibuka dengan baik dengan pengantar yang menyebutkan bahwa pembangunan nasional didasarkan pada amanat Pembukaan UUD 1945. Meskipun RPJP tidak melupakan amanat yang harus diperhatikan yaitu Pembukaan UUD 1945 tetapi sayang isi dan hakekat amanat itu sendiri sama sekali diabaikan. Membaca dengan sungguh-sungguh Pembukaan UUD 1945 ada 2 kata yang disebut paling sering yaitu kemerdekaan (disebut 7 kali) dan keadilan (disebut 5 kali). Apa artinya? Artinya adalah bahwa setelah 350 tahun, maka kemerdekaan harus berarti bangsa Indonesia kini tidak perlu lagi mendengar dan tidak perlu lagi tunduk pada kekuatan apapun, dan dari manapun, dalam mewujudkan tujuan akhir pembangunan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu-satunya suara dan aspirasi yang harus kita dengar adalah suara dan aspirasi rakyat Indonesia.

Kalau memang kemerdekaan dan keadilan kini menjadi pegangan dan semangat semua penyelenggara negara, maka kedua kata itu harus dijadikan pedoman seluruh isi RPJP kita. Inilah salah satu kelemahan mendasar dari draft RPJP ini. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial bangsa Indonesia dewasa ini masih belum benar-benar merdeka dan belum adil. Ini harus benar-benar diwujudkan tidak saja sebagai tujuan tetapi juga sebagai dasar dan landasan kerja.

Konsekuensi dan implikasi lain dari merdeka adalah percaya diri, artinya dalam mengisi kemerdekaan kita tidak boleh lagi menggantungkan diri pada orang atau negara asing. Tekad percaya diri inilah yang dinyatakan dengan tegas dalam Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia yang diketuai pemuda Mohammad Hatta tahun 1925, ketika masih berusia 24 tahun. Isi manifesto politik itu adalah:

(1)     Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia) sewajarnya dipegang orang-orang Indonesia sendiri yang dipilih oleh rakyat Indonesia sendiri (prinsip demokrasi)

(2)     Dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak memerlukan bantuan pihak manapun (prinsip percaya diri)

(3)     Karena bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, perjuangan kemerdekaan Indonesia mustahil tercapai tanpa persatuan unsur-unsur itu (prinsip persatuan)

Rasa percaya diri bahwa bangsa Indonesia dapat maju tanpa bantuan asing inilah yang kini 60 tahun setelah kemerdekaan hilang sama sekali. Modal dan bantuan asing tidak ditabukan, tetapi harus sekedar menjadi pelengkap. Ekonomi Rakyat kita memiliki daya tahan yang tinggi (tahan banting). Bantuan asing yang kita terima sejauh ini terbukti hanya menguntungkan kelompok (pengusaha) kuat dan hampir tidak ada manfaat langsung pada rakyat. Maka utang-utang baru harus dihindari.[3]

 [3] The hapless president was being forced, in effect, to turn over economic sovereignty of his country to the IMF in return for the aid his country needed. In the end, ironically, much of the money went not to help Indonesia but to bail out the “colonial power’s” private sector creditors (J. Stiglitz, 2002, op.cit, hlm 41).

Ekonomi Utang dan “Krisis Ekonomi”

Kata krisis ekonomi diberi tanda petik karena sesungguhnya kita pernah menyebutnya sebagai krisis moneter (krismon) atau krisis keuangan, yaitu anjlognya kurs mata uang rupiah terhadap dolar dan valuta asing lain. Tetapi setelah krismon berjalan beberapa tahun dan kurs dolar tidak pernah lagi kembali ke kurs lama ($1=Rp2500), maka semua orang rupanya setuju mengganti krisis moneter menjadi krisis ekonomi, meskipun tetap saja harus tidak semua orang Indonesia terutama rakyat menganggap krisis ini mencelakakan atau merugikan. Banyak pelaku ekonomi rakyat tidak pernah terkena dampak negatif krismon dan bahkan sangat banyak yang justru menikmatinya.

Yang menarik, RPJP 2005-2025 sejak sangat awal menggunakan istilah “krisis ekonomi yang melumpuhkan perekonomian nasional pada tahun 1997” (hlm-2), yang berarti ada asumsi kuat dalam RPJP bahwa seluruh warga bangsa dan seluruh rakyat telah benar-benar dirugikan oleh peristiwa krisis ekonomi 1997 itu. Bahkan lebih lanjut dijadikan titik tolak untuk membuktikan bahwa “krisis ekonomi juga menunjukkan pembangunan ekonomi selama ini tidak disertai dengan peningkatan efisiensi kelembagaan ekonomi”, dan “… perekonomian masih rentan, tidak saja terhadap gejolak eksternal tetapi juga terhadap gejolak di dalam negeri”.

Kesimpulan yang keliru mengakibatkan kekeliruan dalam kebijakan untuk mengatasi masalah awal. Karena krisis keuangan yang terutama hanya menyangkut manajemen perbankan (dan industri yang berbisnis dengan perbankan), maka pemerintah sudah mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menutup 16 bank tanggal 1 Nopember 1997 dan mengeluarkan kebijakan BLBI, dan kemudian menerbitkan obligasi Rekap perbankan. Kebijakan demikian tidak keliru kalau pemerintah Indonesia saat itu sangat kaya dengan cadangan devisa yang sangat kuat. Kebijakan ini menjadi keliru dan berakibat fatal karena pemerintah yang miskin devisa terpaksa menambah pinjaman luar negeri dan kemudian juga pinjaman dalam negeri untuk menyelamatkan bank-bank yang kehabisan likuiditas, sehingga berakibat fatal karena bagian besar dari APBN terpaksa untuk “menalangi” industri perbankan yang milik orang-orang kaya Indonesia. Krisis ekonomi yang berakibat pemerintah Indonesia lebih berpihak pada orang-orang kaya dengan mengorbankan orang-orang miskin inilah hakekat masalah ekonomi Indonesia yang berkepanjangan sejak krisis moneter 1997.[4] Selama sifat masalah ekonomi yang melanggar keadilan ini tidak diakui maka kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi apapun tidak akan menyelesaikan masalah yang sifatnya mendasar yaitu keberpihakan berlebihan pada “ekonomi konglomerasi”.

[4] There is money to bail out banks but not to pay for improved education and health services, let alone to bail out workers who are thrown out of their jobs as a result of the IMF’s macroeconomic mismanagement (J. Stiglitz, 2002, Globalization and Its Discontents, op.cit, hlm 81).

Pada tahun 1994, awal Repelita VI, Indonesia merasa sangat percaya diri telah memasuki tahap tinggal landas (take off) pembangunan nasional yaitu, laksana sebuah pesawat terbang, telah mampu melanjutkan pembangunan “dengan kekuatan sendiri”. Konsep tinggal landas atau lepas landas ini dipinjam dari Rostow pakar ekonomi Amerika dalam buku The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge UP, 1960). Mengapa kita telah menganggap diri siap tinggal landas? Jawabnya terlalu naif, yaitu “karena menurut Ali Murtopo setelah terjadi akselerasi pembangunan 25 tahun (1969-1994) masak Indonesia belum siap memasuki tahap II yaitu take-off”. Jadi karena “teori” Ali Murtopo itu dianggap pasti benar, maka segala alasan dan keterangan dikumpulkan untuk membenarkannya.

Ternyata satu alasan yang sangat mengganggu dengan sengaja diabaikan yaitu makin besarnya utang luar negeri yang justru meningkatkan ketergantungan kita pada negara-negara maju kreditor kita. Itulah salah satu alasan yang sulit dibantah mengapa terjadi krisis moneter (krismon) 1997, jatuhnya nilai mata uang Baht Thailand serta merta menular ke Indonesia. Maka “pesawat terbang Indonesia” yang hendak lepas landas terjerembab dan tinggal di landasan.

Kunci maknanya terletak pada naik mengangkasa dengan kekuatan sendiri....oleh karena itu sewaktu tinggal landas pesawat itu harus betul-betul sudah siap....kalau tidak, kapal terbang tersebut akan mengalami kecelakaan.[5] Jelaslah bahwa utang luar negeri yang luar biasa besar adalah penyebab utama krismon 1997/1998 yang telah “menghancurkan” ekonomi Indonesia. Apakah ekonomi seluruh bangsa kita telah hancur? Tidak. Yang hancur adalah ekonomi pemerintah. Itupun bukan benar-benar hancur karena krismon, tetapi karena eks- konglomerat telah merampok uang negara/uang rakyat dengan pengeluaran BLBI dan obligasi rekapitalisasi perbankan sekitar Rp. 750 trilyun (1998-1999), yang waktu itu berarti hampir 100% nilai PDB kita. Apakah ekonomi rakyat kita telah hancur juga? Jawabnya adalah tidak. Tabel berikut dapat menjelaskan.

[5] Hadi Supeno, Reaktualisasi Kebangkitan Nasional Menuju Tinggal Landas: Perlunya Nasionalisme Baru dalam Transformasi Ilmu dan Teknologi dalam Pet Parmono (ed) Kebangkitan Nasional, PWI Pusat, 1990:58.

Tabel 1. Penabung dan Nilai Tabungan Bank BRI DIY, Des 1997 - Des 2004

Tahun

Penabung (Orang)

Perubahan (%)

Nilai   (Milyar Rp)

Perubahan (%)

Des.1997

457.496

 

263,02

 

Des.1998

554.354

21,2

435,72

65,7

Des.1999

630.708

13,8

531,36

21,9

Des.2000

668.324

  6,0

568,87

  7,1

Des.2001

887.631

32,8

740,19

30,1

Des. 2002

950.978

  7,1

787,76

6,4

Des. 2003

   1.027.829

  8,1

   1,300,83

65,1

Des. 2004

   1.131.587

10,1

   1.590,72

22,3

Rata-rata

788.613

14,1

777,31

31,2

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Kantor Wilayah BRI, DIY

 

Apakah dari tabel ini dapat disimpulkan rakyat DIY (atau rakyat Indonesia) makin melarat sejak krismon? Tentu saja tidak. Rata-rata Rumah Tangga Yogya memiliki tabungan Rp. 986.000,- dan jumlah penabung ini naik 14% setiap tahun sejak krismon, dan nilai tabungannya naik 31% per tahun.

Dengan resiko dituduh tidak berpikir sebagai ekonom, kami akan terus menyatakan pertumbuhan ekonomi jangan dijadikan indikator kemajuan.[6] Pertumbuhan ekonomi tinggi berdasar pengalaman tidak menjamin teratasinya pengangguran dan kemiskinan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak dijadikan sasaran, maka sasaran-sasaran investasi juga perlu dikaji ulang karena selama ini dipakai asumsi hanya pengusaha besar yang dapat melakukan investasi. Yang benar ekonomi rakyat kita sudah dan selalu berinvestasi tanpa memperoleh kredit bank. Lembaga-lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dalam kenyataan sudah sangat berkembang, yang akan lebih berkembang lagi jika bank bersedia memberikan bantuan. Selama ini bank-bank kita jauh lebih bersahabat dengan orang-orang kaya dan tidak cukup akrab dengan orang-orang miskin. Bahkan sangat aneh Menko Kesra dan BI dalam program penanggulanan kemiskinan merekrut dan melatih KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) bukan KKMER (Konsultan Keuangan Mitra Ekonomi Rakyat).

[6] While it is true that sustained reductions in poverty cannot be attained without robust economic growth, the converse is not true: growth need not benefit all (J. Stiglitz, 2002, op.cit, hlm 78)

Kiranya jelas harus ada revolusi cara berpikir dalam penyusunan RPJP dari sekedar pembangunan ekonomi (dengan sasaran-sasaran pertumbuhan ekonomi tinggi) menjadi pembangunan manusia Indonesia. Karena musuh utama kita sekarang adalah kemiskinan, kedunguan, dan keserakahan, maka filsafat, strategi, program, dan kebijakan pembangunan harus difokuskan pada ke-3 sasaran ini.

Jika Pembukaan UUD 1945 kita jadikan pegangan maka kita harus merasa bebas dan merdeka untuk menyusun program-program pembangunan kita sendiri, dan semuanya harus diukur dengan keberhasilan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila ke-5 dari Pancasila, maka tidak boleh ada keengganan untuk menyebut sistem ekonomi yang hendak kita laksanakan adalah Sistem Ekonomi Pancasila.

Sumber utama krisis moneter 1997 adalah utang luar negeri yang besar dan ketimpangan serta ketidakadilan ekonomi. Hanya dengan menutup sumber-sumber masalah ekonomi inilah krisis serupa dapat dihindari di masa depan.

 

Penutup

Dalam menyusun visi masa depannya Indonesia jangan sekedar meniru Malaysia atau “Visi APEC” 2020. Karena Indonesia merdeka tahun 1945, maka tahun 2045 akan berusia satu abad. Kita patut melihat sejarah kita sendiri agar dapat membandingkan apa yang telah kita capai selama 60 tahun merdeka, dengan kondisi ekonomi sebelum merdeka.

Maka para perencana ekonomi perlu menyusun:

Visi Indonesia 2008      : Satu abad Kebangkitan Nasional

Visi Indonesia 2028      : Satu abad Sumpah Pemuda

Visi Indonesia 2045      : Satu abad kemedekaan Indonesia

Sebaiknya kita juga tidak lupa terjadinya depresi ekonomi dunia tahun tigapuluhan yang siapapun tidak dapat memastikan tidak akan terulang nanti pada tahun 2030. Kami pernah menyatakan bahwa berdasar data-data sejarah ekonomi Indonesia, ekonomi kita mengalami siklus 7 tahunan yang cukup konsisten. Maka kami menyarankan Indonesia terus-menerus menganalisis sejarah ekonomi kita sendiri sebagai bahan menyusun visi masa depan kita. Tiga tahun dari sekarang kita harus bangkit lagi dengan mengenali kembali kondisi bangsa pada kebangkitan Nasional 1908 ketika Budi Utomo berdiri. Selanjutnya tidak mungkin kita lewatkan tahun 2028 sebagai tahun peringatan satu abad Sumpah Pemuda. Dan akhirnya tahun 2045 ketika kemerdekaan kita berumur 1 abad. Sejarah merupakan sumber inspirasi sekaligus pedoman melangkah ke masa depan.

History always repeats itself, the first time as tragedy, the second as force. (Bloom, 1987:313)

 

11 Pebruari 2005

 

 

Bacaan

  1. Kendall, M.G., 19 December 1960, The Observer, The Montreal Star.
  1. Bloom. Allan, 1987, The Closing of The American Mind, Simon and Schuster Inc., New York.
  1. Mubyarto (ed), 2004, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta
  1. Mubyarto (ed), 2005, Indonesia Merdeka: Pidato Pembelaan Bung Hatta di Den Haag 1928, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta
  1. Mubyarto (ed), 2004, Pancasila Dasar Negara, UGM, dan Jati Diri Bangsa, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta
  1. Mubyarto (ed), 2005, Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional: Mengurai Benang Kusut Subsidi BBM dan Defisit APBN, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta
  1. Mubyarto, 2004, Gagasan Besar Ekonomi dan Kemajuan Kemanusiaan, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta
  1. __________, 2004, Teknokrat dan Ekonomi Pancasila, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta
  1. __________, 2004, Neoliberalisme & Krisis Ilmu Ekonomi, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta
  1. __________, 2004, Ekonomi Pasar Populis, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta
  2. __________, 2005, Menggugat Sistem Pendidikan Nasional, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id