PENJAJAHAN KEMBALI EKONOMI INDONESIA[1]

Oleh: Prof. Dr. Mubyarto -- Guru Besar FE-UGM Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

    

 

Intisari

Meskipun banyak orang dengan yakin menyatakan bahwa kondisi ekonomi dan politik global dewasa ini sudah jauh berbeda dengan kondisi 50 tahun lalu, tokh amat sulit membantah kebenaran pernyataan Soekarno, Presiden RI pertama dan Ko-Proklamator kemerdekaan Indonesia, bahwa “musuh” bangsa Asia-Afrika tidak pernah berubah yaitu kolonialisme. Di hadapan delegasi negara-negara Asia Afrika tahun 1955, Soekarno berkata bahwa: “colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, (and) actual physical control by a small but alien community within a nation”. Namun yang mungkin tak diduga Soekarno, “alien community” yang waktu itu yaitu kapitalis asing, kini 50 tahun kemudian, adalah warga bangsa Indonesia sendiri. Indonesia setelah 60 tahun merdeka kini terbagi dalam 2 kelompok “kepentingan ekonomi”, yang selalu berseberangan, yaitu kelompok ekonomi rakyat (civil economy) dan kelompok pengusaha-konglomerat. Sayangnya pemerintah hampir selalu berpihak pada kepentingan pengusaha yang kebanyakan sudah menyatu (bersekongkol) dengan pengusaha-pengusaha asing. Di Indonesia masalahnya kini menjadi jauh lebih berat karena pemerintah yang dipilih secara demokratis didominasi kepentingan pengusaha-pengusaha kuat, yang kepentingan ekonominya bertolak belakang dengan kepentingan ekonomi rakyat.

Merchants and manufacturers are an order of (people), whose interest is never exactly the same with that of the public, who generally have an interest to deceive and even to oppress the public. (Adam Smith, 1776)

 

Pendahuluan

 

However impressive the economic indicators, a society that is abused and plundered by a small elite with a monopoly of violence, cannot realize its potential. The resources of the Indonesian archipelago have for centuries allowed small elites, foreign and domestic, to make themselves fabulously wealthy, a process which culminated under the New Order.[2]

Tanggal 22-23 April 2005 Indonesia menjamu 105 delegasi konperensi dari Asia dan Afrika, 53 di antaranya dipimpin Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Kita ingat Presiden Soekarno pada konferensi Bandung waktu itu (1955) merupakan pemimpin kelas dunia yang mampu menggelorakan semangat 29 negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan atau berhasil merebutnya dari bekas penjajahnya. Indonesia baru 10 tahun merdeka, meskipun kemerdekaan itu sendiri baru diakui dunia internasional sejak 27 Desember 1949. Kita patut merasa bangga karena negara yang baru merdeka 10 tahun sudah mampu menyelenggarakan Konperensi besar Negara-negara berkembang yang baru saja merdeka.

Indonesia tahun 1955 berpenduduk 85 juta, yang bagian terbesar masih hidup miskin. Kita baru memiliki 2 Universitas Negeri, termasuk yang tertua UGM, yang juga baru berumur 6 tahun karena baru resmi berdiri 19 Desember 1949. Pemimpin Negara-negara Asia-Afrika yang hadir dalam Konperensi Bandung mewakili 1,8 milyar penduduk dunia yang waktu itu merupakan 65% dari penduduk dunia.

[1] Malakah untuk Seminar Bulanan ke-28 PUSTEP-UGM, 3 Mei 2005.

2] Howard Dick, et, al, 2002, The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000, Honolulu, Allen & Unwin Hawaii Press, hal 245.

 

Kemiskinan Indonesia 1905-2005

Jika sulit membandingkan kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia selama 50 tahun (1955-2005), mungkin justru lebih mudah membandingkan kondisi kemiskinan rakyat Indonesia selama 1 abad (1905-2005). Kita mengetahui dari sejarah ekonomi Indonesia bahwa tahun 1901 adalah tahun dimulainya politik etik pemerintah penjajah Belanda usulan C. Th. van Deventer. Dalam politik etik atau politik “balas budi”, pemerintah penjajah “bertekad” menanggulangi kemiskinan penduduk pribumi terutama di Jawa melalui pembangunan irigasi (pengairan rakyat), pembangunan pendidikan (edukasi), dan memindahkan sebagian penduduk miskin dari Jawa ke luar Jawa (emigrasi, kemudian transmigrasi). Politik etik ini merupakan rekomendasi hasil penelitian tentang penurunan kemakmuran atau meningkatnya kemelaratan penduduk Jawa pada akhir abad 19.

Rupanya politik etik menggambarkan keinginan pemerintah penjajah untuk “menebus dosa”, karena di satu pihak Belanda setelah menjajah Indonesia selama 300 tahun benar-benar telah berubah dari negara kecil yang relatif miskin di Eropa menjadi negara industri yang “diperhitungkan”, yang mampu menjadi pusat perdagangan Eropa Barat.

Apa hasil yang dicapai politik etik? Ternyata politik etik ini membawa kemajuan ekonomi “luar biasa” bagi pulau Jawa. Produksi beras dan hasil-hasil perkebunan meningkat, dan tentu saja juga volume dan nilai ekspor pertanian khususnya gula, kopi, dan karet. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tanah jajahan (Hindia-Belanda) meyakinkan.

Namun, seperti halnya kemajuan ekonomi selama pemerintahan Orde Baru, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti meningkatnya kesejahteraan rakyat secara merata. Ternyata ke-3 jalur politik etik semuanya lebih banyak memberikan keuntungan pada perusahaan-perusahaan perkebunan ketimbang kepada rakyat. Pembangunan irigasi di Jawa lebih banyak dinikmati perkebunan-perkebunan tebu ketimbang petani padi, dan pembangunan sekolah-sekolah rakyat juga sekedar menghasilkan anak-anak didik bagi perusahaan-perusahaan Belanda yang mulai banyak membutuhkan pegawai/karyawan rendahan. Menjelang depresi dunia 1929, Jawa menjadi pengekspor gula terbesar nomor 2 di dunia setelah Cuba, dengan ekspor 2 juta ton, tetapi kesejahteraan petani tebu tidak meningkat.

Though the value of the products exported from Western-style plantations has increased by leaps and bounds, the indigenous level of welfare on Java was in fact not higher, but lower than at the outset of the liberal period.[3]

Sekarang satu abad setelah politik etik, 38 juta atau 16% penduduk Indonesia berpendapatan kurang dari Rp 4.000/orang/hari. Banyak orang Indonesia menjadi kaya raya dan hidup dalam kemewahan, tetapi kemiskinan yang parah sangat mudah ditemukan di sekitar mereka.

3] W.F. Wertheim, et.at, 1961, Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Policy, The Hague, W. Van Hoeve Publishers, hal 5.

Amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bagaimana kita dapat memberikan pembenaran (justification) bagi kenyataan makin berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia? Apa arti kemerdekaan yang telah direbut dengan darah, keringat, dan airmata para perintis dan pejuang kemerdekaan kita?

Penderitaan dan kemelaratan rakyat Indonesia selama zaman penjajahan diuraikan panjang  lebar oleh Ir. Soekarno dalam “Indonesia Menggugat” tahun 1930, ketika Ir. Soekarno diadili di Landraad Bandung, dan kemudian dihukum 4 tahun penjara karena dituduh sebagai ketua PNI (Partai Nasional Indonesia) akan memberontak terhadap pemerintah (penjajah) Belanda “yang sah”. Bahkan 2 tahun sebelumnya di den Haag, seorang mahasiswa berusia 26 tahun, Moh. Hatta, juga ditahan dan diadili karena “menghasut” rakyat untuk merebut kemerdekaan Indonesia “dengan kekerasan”. Tetapi kalau Soekarno dihukum 4 tahun, Moh. Hatta dibebaskan dari segala tuntutan.

 

Ekonomi Indonesia Dijajah Kembali

Banyak daerah, terutama yang kaya sumber daya alam, di masa Orde Baru (1966-98) merasa “dihisap” kekayaannya oleh pemerintah pusat, atau oleh investor asing. Nilai dan tingkat “penghisapan” ini dapat ditaksir. Salah satu cara menghitung atau menaksirnya adalah dengan membandingkan nilai PDRB (per kapita) dengan nilai pengeluaran konsumsi per kapita. Dengan asumsi tabungan (saving) masyarakat tidak cukup berarti, jika nilai PDRB per kapita jauh lebih tinggi dibanding nilai pengeluaran konsumsi penduduknya, maka berarti sebagian besar PDRB tidak dinikmati oleh penduduk setempat. Dengan perkataan lain sebagian PDRB memang “dikirimkan” kembali kepada pemiliknya atau investor dari luar daerah, yang bisa beralamat di ibukota Jakarta atau di luar negeri seperti New York, Tokyo atau London.

Tabel 1 menunjukkan “derajat penghisapan” daerah propinsi tahun 1996 dan 2002. Terlihat jelas untuk tahun 1996 propinsi-propinsi yang paling kaya sumber daya alam yaitu NAD, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua (Irian Jaya), “derajat penghisapannya” sangat tinggi, masing-masing 81%, 84%, 89%, dan 82%. Artinya dari setiap 100 nilai PDRB, bagian yang dinikmati penduduk setempat hanya 19% (NAD), 16% (Riau), 11% (Kaltim), dan 18% (Papua), dan selebihnya dinikmati investor dari luar. Propinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat peredaran uang Indonesia ternyata juga “dihisap” pemodal dari luar negeri yaitu sebesar 78%, atau hanya 22% yang dinikmati penduduk DKI Jakarta sendiri.

Adalah menarik membandingkan derajat penghisapan nasional tahun 1996 dan tahun 2002. Ternyata, dapat diduga, krisis moneter 1997-98 yang mengakibatkan “hengkangnya” banyak modal asing (ditaksir USD 10 milyar per tahun sejak 1997), justru berdampak positif yaitu menurunnya “derajat penghisapan” terhadap ekonomi Indonesia. Daerah/propinsi-propinsi terbagi 2, 12 propinsi derajat penghisapannya turun (total 101%), dan 11 propinsi meningkat (25%). Ini berarti bahwa menurunnya peranan modal asing yang beroperasi di Indonesia berdampak positif pada ekonomi Indonesia, karena derajat penghisapannya terhadap ekonomi daerah menurun. Propinsi-propinsi Bali, DIY, Sulut, dan NTT, kini menjadi daerah-daerah yang perekonomiannya jauh lebih mandiri, yang ketimpangan ekonominya relatif rendah, yang PDRB nya sebagian besar dinikmati masyarakat setempat. Yang tetap memprihatinkan adalah propinsi-propinsi Kaltim dan Riau, yang derajat penghisapannya tetap tinggi masing-masing 90% dan 76%, bahkan DKI Jakarta derajat penghisapannya malah meningkat selama 1996-2002 dari 78% menjadi 81%.

Kesimpulan kita tentang perekonomian Indonesia selama periode Orde Baru adalah bahwa selama 32 tahun era pembangunan ekonomi, Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan membangun ekonominya dengan cara mengundang modal asing secara besar-besaran (UU PMA), tetapi menjadi kebablasan. Akibatnya, ekonomi Indonesia memang telah tumbuh secara ajaib (miracle) seperti 7 negara Asia Timur lainnya (East Asian Miracle), tetapi tanpa disadari telah “kembali dijajah” oleh kekuatan-kekuatan ekonomi asing. Pada tahun 1988 terjadinya penjajahan kembali ini sebenarnya sudah diperingatkan, namun diabaikan.

Perkembangan sejarah mengajarkan kepada kita bahwa hakekat penjajahan yaitu penghisapan satu bangsa oleh bangsa yang lain tidak berhenti, setelah masa kemerdekaan tiba. Hakekat penjajahan itu tetap berlangsung hingga kini dalam bentuk yang lebih halus, lebih sopan, tetapi lebih kuat daya hisapnya, dan lebih sulit melawannya. Bentuk yang paling umum dari penjajahan model baru ini adalah penjajahan ekonomi di antaranya melalui cengkeraman Multi National Corporation.[4]

 [4] M. Ridlo Eisy, 1990, “Perjuangan Nasional Perbaikan Nasib Rakyat”, Kebangkitan Nasional, PB PWI, op.cit., hal 21.

 

Globalisasi dan Indonesia

The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion (to which few members of other civilization were converted), but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact; non-Westerners never do.[5]  

[5] Samuel P. Huntington, 1997, The Clash of civilization and The Remaking of World Order, India, Penguin Books, hal 51.

Rektor UGM Prof. Sofian Effendi pada Pidato DIES ke 55 tanggal 20 Desember 2004, 23 kali menyebut kata Pancasila. Pidatonya sendiri diberi judul Revitalisasi Jati Diri UGM Menghadapi Perubahan Global. Begitu selesai pidato, Prof. Moh. Sadli salah seorang alumnus Fakultas Teknik, pernah 2 kali menjadi Menteri Pemerintah Orde Baru, dan pernah menjadi Ketua ISEI, menyindir, “Apakah memang UGM anti globalisasi?” Rektor Sofian Effendi menjawab, “UGM sangat waspada” (cautious).

Kalau saya yang harus menjawab pertanyaan Prof. Sadli, saya pasti menjawab ya! UGM harus bersikap “antiglobalisasi”, karena globalisasi dalam sifatnya yang sekarang, yang serakah dan imperialistik, sangat merugikan perekonomian negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sikap yang sama (“antiglobalisasi”) memang sudah ditunjukkan pula oleh Forum Sosial Dunia (WSF) yang menantang Forum Ekonomi Dunia (WEF) dari negara-negara kaya.

Mengapa Prof. Joseph Stiglitz (yang memberikan ceramah tanggal 14 Desember 2004 di Jakarta), tidak dituduh bersikap antiglobalisasi ketika buku-bukunya tegas-tegas menunjukkan merajalelanya keserakahan negara-negara kaya, yang melalui globalisasi ingin menguasai negara-negara miskin, kadang-kadang dengan sikap-sikap sangat kasar dan terang-terangan? Apakah ini adil?

Kita memuji keberanian Rektor Sofian Effendi untuk menyampaikan gagasan “revolusioner” tersebut sebagai pidato Dies. Di masa lalu Prof. Sardjito, Rektor UGM pertama (1949-1961) selalu menyampaikan pidato penting pada upacara Dies yang selanjutnya dijadikan pegangan semua dosen dalam kegiatan-kegiatan akademiknya, dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Misalnya pada pidato Dies berturut-turut tahun 1954 dan 1955, Prof. Sardjito berbicara tentang dasar dan tugas sosial UGM, dalam mengajar, meneliti, dan mengabdikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Setiap dosen UGM harus “ber-Pancasila”, setiap kuliah harus ber-Ketuhanan, supaya kita dapat hidup religius, ber-perikemanusiaan, berkebangsaan, demokratis, dan berkeadilan sosial. Para ahli peneliti harus mempunyai pendirian Pancasila. (Mubyarto, 2004: 130).

Dalam “Pemikiran Bulaksumur (Bulaksumur School of Thought)” setiap disiplin ilmu harus dikembangkan ke arah bidang-bidang yang menyentuh kehidupan rakyat, dan tidak sekedar mengekor atau memfotokopi pikiran pakar-pakar “bule” dari negara-negara maju. Ilmu pengetahuan tidak pernah bebas nilai (value free). Justru ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia harus berisi nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia yaitu Pancasila.

Contoh yang sangat baik diberikan oleh Prof. Sardjito, yang dokter, bagaimana setiap ilmu harus berusaha menerapkan (sistem) nilai Pancasila.

Buat saya sendiri di Fakultas Kedokteran, mahasiswa baru saya beri syariatnya untuk dapat mengisi Pancasila. Kuliah-kuliah dititikberatkan pada Ketuhanan, dan bagaimana melatih diri mempertebal perasaan persaudaraan dalam keluarga UGM dan hal-hal perikemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial (Mubyarto, 2004: 130).

Prof. Syafii Maarif yang pada Dies UGM ke-55 menerima anugerah HB IX, menyampaikan pidato “Ekonomi Moral”, mengritik tajam ajaran keserakahan sistem ekonomi kapitalis liberal yang telah merusak bangunan bangsa Indonesia

Keserakahan segelintir orang sekarang harus dihentikan, dengan melakukan penegakan hukum, dan sikap tegas pemerintah. Mereka yang serakah sering berlindung di balik Pancasila semata-mata untuk menutupi syahwat kekuasaan sebagai agenda tersembunyi.

  

Sistem Ekonomi Yang Membelenggu

John Perkins yang berperan sebagai ECONOMIC HIT MAN (EHM) dalam buku “The Confessions of An Economic Hit Man” (Berrett-Koehler Publishers Inc, San Francisco, 2004), membuat geger dengan pengakuannya bahwa paham corporatocracy yang lahir dan berkembang di Amerika berani membayar sangat tinggi kepada seorang EHM seperti dia, dengan misi “rahasia” membuat negara-negara yang kaya minyak seperti Indonesia, agar mendapat utang sebanyak-banyaknya dari Amerika, terutama melalui Bank Dunia dan IMF, sampai benar-benar tidak mampu membayarnya kembali. Kalau kondisi yang matang ini sudah tercapai, maka negara yang bersangkutan sudah masuk perangkap “the global empire” sehingga “keamanan nasional Amerika” terjamin. Kalau kondisi demikian tidak tercapai, jalan terakhir akan ditempuh yaitu seperti halnya Panama tahun 1989, dan Irak tahun 2003, negara yang bersangkutan akan diinvasi dengan kekuatan militer penuh

Demikian Indonesia yang akan merayakan 60 tahun merdeka bulan Agustus mendatang, belum mematuhi amanat Pembukaan UUD 1945 yang 7 kali menyebut kata kemerdekaan, dan menyebut 5 kali kata keadilan. Namun rupanya Indonesia tidak sendirian. Mungkin sekali lebih dari separo negara-negara yang hadir dalam peringatan 50 tahun Konperensi AA di Bandung, tidak dapat lagi disebut sebagai negara yang sudah benar-benar merdeka. Banyak yang sejak globalisasi melanda seluruh dunia, khususnya sejak Konsensus Washington (1989), secara politik negara-negara tersebut merdeka tetapi perekonomiannya sudah dikuasai corporatocracy.

Putusan pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM rata-rata 29% tanggal 1 Maret 2005, yang ditentang sebagian besar warga masyarakat karena jelas tidak adil, tetap saja dilakukan karena kepentingan modal asing menghendakinya. Indonesia kini sudah terjebak dalam perangkap “global empire”, sehingga terpaksa mengorbankan kepentingan nasionalnya. Mudah-mudahan kenyataan ini disadari pemimpin-pemimpin Indonesia yang akan menjamu tamu-tamunya di Bandung 22 April mendatang. Perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat Indonesia masih belum dapat dikatakan  berhasil, kalau tidak dapat disebut gagal.

The problems confronting us today are not the result of malecious institutions; rather they stem from fallacious concepts about economic development... we need a revolution in our approach to education, to empower ourselves and our children to think, to question, and to dare, to act.[6]

[6] John Perkins, 2004, Confessions of an Economic Hit Man, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers Inc, hal 222.

Pengakuan sangat polos Perkins dalam buku yang membuat geger ini membuka tabir mengapa pemikiran ekonomi Pancasila amat sulit berkembang dan diterima pakar-pakar ekonomi konvensional Indonesia.

How do you rise up against a system that appears to provide you with your home and car, food and clothes, electricity and health care....How do you muster the courage to step out of line and challenge concepts you and your neighbors have always accepted as gospel, even when you suspect that the system is ready to self-destruct?[7]

[7] John Perkins, ibid, hal 217. 

 

Penutup

Tidak sulit memperkirakan isi pidato sambutan Presiden RI tanggal 22 April 2005 pada pembukaan KTT peringatan 50 tahun Konperensi Asia-Afrika di Bandung. Presiden Soekarno tahun 1955 secara berapi-api menegaskan “kolonialisme belum mati”.

Colonialism has also its modern dress in the form of economic control, intellectual control, (and) actual physical control by a small but alien community within a nation.[8]

[8] www.fordham.edu/halsall/mod/1955sukarno-bandong.html

Adakah di antara kita yang merasa heran betapa ungkapan Presiden Soekarno masih sangat relevan 50 tahun kemudian? Dan jika kita sadar sekarang bahwa kolonialisme belum mati, berapa banyak di antara kita yang berani mengakui mengapa kita telah membiarkan proses “rekolonisasi” bisa terjadi? Apa sebab kaum cendekiawan kita banyak yang tidak menyadari bahaya penjajahan intelektual ini?

Harus diakui Presiden RI sekarang tidak mungkin berbicara lantang seperti Presiden RI 50 tahun lalu, karena kita sekarang sudah berada dalam suasana hegemoni global (global empire) yang berbentuk “corporatocracy”, yang menjadi sumber utang-utang luar negeri kita yang amat besar.

Meskipun demikian tetap saja kita harus berani berbicara terus-terang kepada anak-anak muda kita sekarang, yang akan menerima estafet kepemimpinan Indonesia di masa depan. Mereka harus diberi tahu bahwa masih ada cara, atau jalan keluar, menghadapi arus globalisasi yang makin menyesakkan kehidupan kita sekarang dan masa datang. Satu-satunya sikap yang harus kita kembangkan adalah meningkatkan rasa percaya diri. Kalau Fukuyama menegaskan pentingnya kepercayaan (trust) bagi berkembangnya kehidupan berbangsa yang penuh dinamika, kita harus dapat percaya satu sama lain di antara bangsa kita, bukan malah lebih percaya pada orang-orang atau bangsa-bangsa asing yang super kaya dan berkuasa.

Mudah-mudahan para pemimpin kita menyadari hal ini. Pancasila adalah ideologi nasional yang merupakan jati diri bangsa Indonesia  yang harus diperkuat dalam menghadapi hegemoni globalisasi yang makin menekan.

3 Mei 2005

 

Daftar Bacaan

Dick, Howard, et, al, 2002, The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000, Honolulu, Allen & Unwin Hawaii Press.

Eisy, M. Ridlo, 1990, “Perjuangan Nasional Perbaikan Nasib Rakyat”, Kebangkitan Nasional, PB PWI.

Fukuyama, Francis, 1995, Trust, New York, Simon & Schuster Inc., Free Press Paperbacks.

Huntington, Samuel P., 1997, The Clash of civilization and The Remaking of World Order, India, Penguin Books.

Mubyarto and Daniel W. Bromley, 2002, A Development Alternative for Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Mubyarto, 2004, Neoliberalisme dan Krisis Ilmu Ekonomi, Yogyakarta, PUSTEP & Aditya Media.

Nyerere, Julius K., 1990, The Challenge to The South: The Report of The South Commission, Oxford, Oxford University Press.

Perkins, John, 2004, Confessions of an Economic Hit Man, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers Inc.

Selosoemardjan, 1962, Social Changes in Yogyakarta, Ithaca, Cornell University Press.

Wertheim, W.F., 1961, Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Policy, The Hague, W. Van Hoeve Publishers.

 

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id