MEMBANGUN THE POWER OF LOCALITY DAN SISTEM EKONOMI PANCASILA [1]

Oleh: Poppy Ismalina, SE, M.Ec.Dev. -- Pengajar FE-UGM Yogyakarta, Pengelola MM UGM, dan Sekretaris Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM. 

 

 

The local is encompassed and constituted within the global, which is not to say that it is a mere product of external forces (P.Beyer, 1998)

 

I. Globalisasi, Kekuatan Lokal, dan Sistem Ekonomi Pancasila

Apa yang akan ditulis dalam makalah ini sesungguhnya merupakan cuplikan kecil dari serangkaian kegelisahan berpikir penulis dalam menjawab sebuah pertanyaan besar  “Apa yang harus kita lakukan untuk melawan sebuah kekuatan besar bernama “Globalisasi Kapitalisme”[2]. Kerapkali dalam setiap pembahasan tentang dampak globalisasi, kita selalu dihentakkan dengan kesangsian atas kemampuan kita menghadirkan kekuatan tandingan sebagai solusi. Apalagi oleh banyak orang, globalisasi dianggap atau bahkan diyakini sebagai sebuah keniscayaan, fenomena yang tak terelakkan. Siapapun yang mengingkari globalisasi, seolah-olah melawan takdir.  Itulah sebabnya para pencetus World Social Forum (forum tandingan World Economic Forum) merasa perlu untuk bersuara lebih lantang pada dunia dalam meneriakkan”Another World Is Possible”!!, dengan menjadikan kalimat tersebut sebagai tema forum tersebut pada tahun 2003.

[1] Makalah Seminar Bulanan ke-30 PUSTEP-UGM, Selasa, 5 Juli 2005. Makalah ini didedikasikan untuk konsistensi perjuangan dan pemikiran (alm.) Prof. Dr. Mubyarto. Pemaknaan atas kepergian Pak Muby adalah motivasi dari proses berpikir dalam penulisan makalah ini. 

[2] Penyebutan “Globalisasi Kapitalisme” hanya untuk menegaskan bahwa proses globalisasi yang terjadi sekarang ini terintegrasi dengan sistem ekonomi dunia yang sedang berlaku, yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Dengan demikian, sebenarnya, membaca  kata ”globalisasi”, kita sudah harus menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah globalisasi kapitalisme. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, tulisan ini hanya menyebut globalisasi.

The Power of Locality” atau ’kuasa’ kekuatan lokal adalah salah satu jawaban besar dari upaya pencarian kekuatan tandingan globalisasi. Globalisasi yang melahirkan banyak permasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan, dan marginalisasi sebagian besar penduduk dunia, memaksa orang untuk beralih dan memperkuat apa yang dimiliki dalam kehidupan lokalnya.  Seiring dengan merebaknya keyakinan orang akan fenomena globalisasi, banyak dorongan untuk kemudian mengeksplorasi kekuatan lokal, baik dari segi pemikiran maupun aksi. 

The defense or promotion of the local is a global phenomenon (Robertson and Haquekhondker, 1995)

One can not deny the globality of locality, as locality in this sense is reproduced on a global scale. Globalization can not be separated from localization. It has been maintained, that at the core of the globalization debate is a polarity between global and local (Korff, 2003) 

Namun demikian, tidak sedikit pengalaman di berbagai negara yang menunjukkan kegagalan dalam membangun kekuatan lokal. Cerita sukses dari pengalaman Grameen Bank di Bangladesh, Credit Union di Eropa, gerakan LETS (Local Exchange Trading System) di Inggris dan Kanada,  dan gerakan Zapatista di Meksiko maupun lembaga-lembaga keuangan mikro di Indonesia (dan masih banyak cerita sukses dari belahan dunia lainnya) masih kurang mampu memprovokasi kesadaran kita akan keefektifan (’kuasa’) dari bangunan kekuatan lokal. Di Indonesia sendiri, bahkan perlu diakui, bahwa sebagian besar dari kita masuk dalam perangkap keyakinan akan globalisasi sebagai sebuah kondisi yang tak terelakkan, dan berimplikasi pada ketidaktahuan, pengabaian, dan bahkan kesangsian akan kekuatan lokal. Sebuah realitas yang benar-benar memungkiri apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan rakyat Indonesia.  

Padahal, di Indonesia, tidak seperti di banyak negara lain,  eksplorasi kekuatan lokal sebenarnya tidak hanya baru sampai pada dataran aksi, tetapi juga sudah pada dataran pemikiran (baca: bahkan, ideologi ekonomi). Salah seorang pemikir besar yang tiada henti berbuat dan menunjukkan pada kita semua tentang bangunan kekuatan lokal yang dimiliki oleh rakyat Indonesia adalah Pak Muby (Prof. Dr. Mubyarto). Pemikiran sistem ekonomi Pancasila dibangun dari kesadaran perlunya ’kuasa’ kekuatan lokal, yang selalu sering disebut oleh Pak Muby sebagai ekonomi rakyat. Semangat berpikir dan bertindak lokal (think locally, act locally) yang menjadi dasar dari seluruh gerakan kekuatan lokal di dunia juga menjadi pijakan pemikiran dan implementasi sistem ekonomi Pancasila (Mubyarto, 1997(1)). Dengan kata lain, sistem Ekonomi Pancasila adalah sesungguhnya sistem lokal yang kita punya, sebagai jawaban dari pencarian kekuatan tandingan atas fenomena globalisasi, dan lebih jauh lagi adalah sebagai ideologi tanding (counter ideology) dari kapitalisme (Mubyarto, 2000). Lebih tegasnya, sistem Ekonomi Pancasila adalah jawaban dari upaya kita membangun The Power of Locality di Indonesia.

Realitas itulah yang menjadi inspirasi isi makalah ini. Apa yang akan dibahas cerminan dari keinginan untuk memaknai pemikiran dan implemetasi sistem ekonomi Pancasila dalam membangun The Power of Locality. Catatan-catatan tambahan yang mungkin belum banyak tertuang dalam tulisan-tulisan yang ada mengenai Ekonomi Pancasila hanyalah merupakan catatan yang selama ini sedikit tercecer dari diskursus Ekonomi Pancasila. Meski tidak akan dijelaskan tentang bagaimana Ekonomi Pancasila merumuskan kekuatan ekonomi lokal, tetapi itulah yang menjadi semangat utama perkembangan pemikiran dalam tulisan ini. Hal ini disebabkan penulis yakin bahwa sistem Ekonomi Pancasila tidak terdefinisikan secara tunggal, melainkan sarat makna mengingat posisinya sebagai sistem ekonomi alternatif. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan umum yang akan dicoba dijawab adalah bagaimana kita mendefinisikan kekuatan lokal dan mengapa upaya membangun kekuatan (ekonomi) lokal seringkali kandas di tengah jalan. Ilustrasi-ilustrasi tentang apa yang selama ini berkembang di masyarakat Indonesia akan pula diulas untuk memperkaya pemahaman kita akan kondisi riil.

 

II. Kekuatan Lokal dan Modal Sosial

Kajian-kajian ilmiah dengan berdasar pada penelitian empiris tentang kekuatan lokal di Indonesia dimulai dari karya monumental William Boeke, pada awal abad ke-20,  tentang dualisme sosial-ekonomi di Indonesia. Dalam karyanya tersebut, Boeke menjelaskan bahwa mengapa rakyat Indonesia dapat bertahan dalam menghadapi sistem tanam paksa (cultuurstelsel) Pemerintah Hindia-Belanda (sistem modern), yang jelas mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi rakyat Indonesia. Menurut pengamatan Boeke, hal ini disebabkan rakyat Indonesia pada waktu itu mengembangkan pula sistem sosial-ekonomi lain (sistem tradisional), yang dapat didefinisikan sebagai kekuatan lokal sosial. Kekuatan ini sangat efektif menjadi  ’persembunyian’ dan mekanisme kebertahanan hidup masyarakat dari sistem sosial-ekonomi Pemerintah Hindia Belanda  Meski hidup secara subsisten, masyarakat Indonesia tetap mampu bertahan hidup dari keberadaan sistem tradisional tersebut. 

Tetapi kemudian, tesis Clifford Geertz (1963) tentang fenomena involusi pertanian mewarnai pesimisme para ahli tentang perkembangan kekuatan lokal rakyat Indonesia. Dalam karyanya yang juga monumental ini, Geertz mengatakan bahwa apa yang berkembang di kehidupan rakyat Indonesia, terutama yang tinggal di Jawa, yang didominasi oleh sektor pertanian, adalah sebuah involusi (perputaran ke dalam) pertanian. Digambarkan oleh Geertz,  bahwa telah terjadi penurunan produktivitas pertanian di Java, sebagai respon dari lonjakan jumlah penduduk di wilayah pedesaan. Implikasinya, yang dominan terjadi adalah ’shared poverty” (kemiskinan yang terbagi). Semakin banyak orang menggarap tanah yang tetap tidak bertambah, dengan produktivitas yang makin menurun, dan akhirnya menimbulkan kemiskinan. ”Mangan Ora Mangan Asal Kumpul” adalah salah satu refleksi kultur  dari ’shared poverty’ ini. Para petani tidak cukup ’menderita’ dengan kemiskinannya karena secara bersama-sama berada dalam kondisi tersebut. Disimpulkan oleh Geertz bahwa dengan kondisi ini akan melahirkan ketidakberdayaan masyarakat dalam kehidupannya.

Benjamin White (1991) dan Diane Wolf (1992) kemudian mengembalikan rasa optimisme akan kekuatan lokal rakyat Indonesia. White (1991) mengatakan bahwa di wilayah pedesaan, upaya diversifikasi pencarian nafkah, di luar aktivitas pertanian, dilakukan oleh rakyat Indonesia. Bahkan hal ini sebenarnya telah digambarkan oleh C.J.Hesselman dalam studinya di tahun 1914 (White, 1991) bahwa telah ada kecenderungan di wilayah pedesaan, aktivitas non pertanian cukup beragam, terutama di sektor jasa (warung, pasar, tambal ban, penarik becak, pedagang eceran).  Lebih lanjut White menjelaskan strategi menggabungkan aktivitas pencarian nafkah sektor pertanian dan non pertanian di wilayah pedesaan adalah salah satu akibat dari kepemilikan lahan yang sangat terbatas para petani di Jawa. 

Sementara Wolf (1992) dalam tesisnya tentang ”cushion mechanism” menjelaskan bahwa sektor-sektor formal (baca: industri) sangat tergantung pada sektor-sektor informal maupun sektor pertanian di wilayah pedesaan. Oleh karena keberadaan sektor pertanian dan sektor informal dapat menjadi peredam dari shock yang mungkin terjadi di sektor-sektor formal (PHK misalnya akibat pabrik tutup).  Bahkan sektor formal mendapatkan subsidi dari sektor pertanian maupun sektor informal. Upah buruh yang sangat rendah dianggap ’cukup’ oleh para buruh karena kehidupan mereka sebenarnya masih sangat tergantung pada keluarganya yang hidup dari sektor pertanian maupun sektor informal di wilayah pedesaan. Pabrik-pabrik yang dibangun di tepi-tepi kota umumnya mempekerjakan buruh-buruh yang tinggal tidak terlalu jauh dari pabrik. Dengan demikian, upah yang didapat oleh buruh, bukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tapi untuk kebutuhan sekundernya. Oleh karena buruh-buruh tersebut masih tinggal dengan orangtua atau keluarganya. Bagi buruh di wilayah perkotaan, kecenderungan yang terjadi adalah apabila sudah berkeluarga maka putra putri mereka dititipkan nenek kakeknya di kampung atau desa sehingga upah yang didapat bukan untuk mengongkosi biaya kehidupan keluarganya. Kebiasaan membawa hasil bumi dari kampung atau oleh-oleh sepulang Lebaran adalah cerminan dari bentuk lain subsidi keluarga, karena umumnya oleh-oleh tersebut dimaksudkan sebagai persediaan logistik pada waktu bekerja di sektor formal (meski untuk kebutuhan satu atau dua minggu). Selain aspek ekonomi di atas, tingkat stress di pabrik dapat terkurangi dengan suasana guyup di kampung atau desanya sehingga tidak signifikan mengganggu produktivitas kerja. 

Baik White (1991) maupun Wolf (1992) menunjukkan pada kita bahwa sebagian besar rakyat Indonesia yang selama ini berada pada posisi marjinal sesungguhnya memiliki inisiatif dan mekanisme kebertahanan hidup yang cukup efektif lewat bangunan-bangunan kekuatan sistem lokal, yang co-exist dengan sistem global. Yang paling penting adalah keberadaan sistem-sistem dan kekuatan tersebut secara kultur menjadikan rakyat memiliki ’tempat perlindungan’ pada saat sistem besar (baca: sistem global) dirasa tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya, baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.

Dalam bahasa lain, apa yang coba dijelaskan oleh Boeke, White, maupun Wolf adalah yang selama ini dikenal sebagai ’modal sosial’ (capital social). Cohen dan Prusak (Ancok, 2003)  mendefinisikan modal sosial sebagai akumulasi dari interaksi manusia, dalam bentuk rasa percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama. Sementara, Francis Fukuyama (Ancok, 2003) menjelaskan bahwa modal sosial adalah “the ability of people to work together for common purposes in groups and organizations”.  Keberhasilan China sebagai penguasa ekonomi baru di Asia merupakan cerminan penerapan konsep ekonomi yang berdasarkan jaringan sosial. Jaringan sosial, yang kemudia menjelma menjadi jaringan bisnis antara masyarakat dalam negeri dan masyarakat di perantauan,  efektif untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi negara Cina.  Di Indonesia sendiri, lembaga-lembaga adat/sosial yang tumbuh adalah seperti banjar yang dijumpai di Bali, lembaga adat, perkumpulan pengairan sawah, kelompok yasinan, dan lumbung paceklik, serta berbagai lembaga lainnya.

Pertanyaannya kemudian, mengapa masih banyak orang Indonesia, (termasuk Pemerintah) memiliki ketidaktahuan atau pengabaian, atau kesangsian akan bangunan kekuatan lokal sebagai sebuah alternatif jawaban efektif bagi rakyat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi?[3]  Pengalaman-pengalaman menarik di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari kisah-kisah implementasi Inpres Desa Tertinggal (IDT) (Mubyarto, 1997(2)) sampai pada implementasi koperasi atau lembaga keuangan mikro, serta proses-proses demokrasi yang terjadi di wilayah-wilayah adat Indonesia, ternyata belum mampu memupus kesangsian tersebut.  Mengapa? Pertanyaan ini akan coba dijawab di bagian di bawah ini.

[3] Pertanyaan akan jauh lebih kritis apabila dipertanyakan pula tingkat penerimaan masyarakat akademik terhadap Sistem Ekonomi Pancasila, yang merupakan wujud riil dari upaya kita membangun sebuah The Power of Locality.

 

III. Membangun The Power of Locality: Bukan Sekedar Kekuatan Ekonomi Lokal

Upaya melibatkan partisipasi masyarakat lokal telah menjadi ciri khas dari program-program Pemerintah Indonesia, mulai dari Orde Baru sampai pada era reformasi ini, terutama dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Pemerintah pada tahun 1993 meluncurkan program IDT, pada tahun 1998 untuk mengatasi dampak krisis ekonomi meluncurkan program PDMDKE, pada tahun 1999 khususnya untuk kegiatan pertanian diluncurkan KUT, untuk tahun 2001 diluncurkan program PPK dan P2KP. Bahkan banyak program sektoral yang telah dikembangkan oleh dinas/ instansi pemerintah seperti P4K (Departemen Pertanian), UEDSP (Departemen Dalam Negeri), P2WKSS dan UPPKS (BKKBN), USEPKM (Departemen Sosial) (Ngatidjo, 2004).  Implementasi otonomi daerah pada tahun 2001 juga didorong oleh semangat peningkatan partisipasi lokal dalam pembangunan.

Namun demikian, tidak banyak ilmuwan atau ahli-ahli sosial dan ekonomi maupun masyarakat sendiri yang mengakui bahwa dampak dari seluruh kebijakan tersebut adalah terbangunnya kekuatan-kekuatan lokal di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjamin kebertahanan hidup masyarakat dalam menghadapi segala permasalahan ekonomi. Kalaupun ada pengakuan tentang kekuatan ekonomi rakyat sebagai cerminan dari kekuatan lokal hal ini dianggap sebagai inisiatif dan gerakan murni dari masyarakat, bukan bagian dari implementasi program-program Pemerintah.

Fenomena ini memang telah menjadi kritik umum di berbagai belahan dunia terhadap program-program Pemerintah dalam membangun kekuatan lokal. Banyak ahli yang mensinyalir bahwa program-program tersebut malahan merusak tatanan sosial yang sebenarnya telah lama terbentuk di masyarakat. Sistem pemerintahan desa yang secara seragam diberlakukan di Indonesia dalam rejim Orde Baru adalah salah satu contoh nyata, dimana merusak sistem pemerintahan adat yang jauh lebih menyuburkan semangat demokrasi masyarakat setempat karena memang didedikasikan untuk kepentingan politik rejim Orde Baru.  Selain itu, program-program tersebutpun menetapkan basis hubungan masyarakat pada kontrak-kontrak ekonomi. Semangat kebersamaan menjadi terbunuh dengan adanya motif-motif ekonomi yang melandasi setiap kegiatan. Meskipun tujuan utamanya adalah income generating, tetapi sebenarnya banyak pengalaman di belahan dunia lain, dengan tujuan tersebut basis hubungan masyarakat tetap berdasarkan pada kontrak-kontrak sosial. Pengakuan akan pengetahuan lokal (recognition of local knowledge) yaitu mengenai sejarah dan implementasi sistem sosial, budaya, dan ekonomi yang berlaku di wilayah tersebut, mulai dari masa lalu sampai masa kini menjadi referensi utama dalam penetapan kontrak-kontrak sosial. Yang terjadi di Indonesia adalah penyeragaman aksi dan memiliki tujuan parsial demi peningkatan pendapatan semata. Apalagi, dengan demikian, parameter-parameter keberhasilan upaya peningkatan partisipasi masyarakat tereduksi hanya sampai pada parameter-parameter ekonomi. Bangunan kekuatan lokal hanya diterjemahkan sebagai kekuatan ekonomi lokal, sementara sebenarnya kekuatan ekonomi lokal hanyalah bagian dari upaya membangun kekuatan lokal itu sendiri, atau bahkan implikasi dari bangunan kekuatan lokal. Sebenarnya banyak program-program yang telah dilakukan oleh LSM-LSM dalam rangka membangun ‘kuasa’ kekuatan lokal, tidak sekedar kekuatan ekonomi lokal. Program Pemerintah seperti Program Inpres Desa Tertinggal pun sebenarnya dilambari oleh semangat dan komitmen The Power of Locality .  Namun demikian, makna program-program tersebut tereduksi sebagai dampak dari penyeragaman aksi rejin Orde Baru akan sebuah upaya peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam kehidupan politik, sosial maupun ekonomi.

Hal inilah yang menyebabkan The Power of Locality belum terbangun secara signifikan di Indonesia dan yang lebih parah lagi, kerangka berpikir sebagian besar masyarakat Indonesia akan bangunan kekuatan lokal hanya tereduksi sampai pada kekuatan ekonomi (beserta parameter-parameter ekonominya). Imajinasi kita akan bangunan kekuatan lokal menjadi terbatas pada satu makna, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat sekitar.  Ilustrasi tentang keberhasilan IDT, lembaga keuangan mikro maupun koperasi kredit, atau bahkan pengalaman Grameen Bank di Bangladesh, ataupun praktek LETS (Local Exchange Trading System) lebih menonjolkan paramer-parameter ekonomi sebagai indikasi keberhasilan (ataupun kegagalan).

Dalam kaitannya dengan membangun The Power of Locality, secara gamblang, Wolfgang Sachs (1992) menegaskan bahwa “People’s Space Times[4] are concrete social configurations where DIVERSITY is part of normality, and “where the present into their particular thread of history”.   Ditambahkan oleh Orlando Fals Borda (2000) bahwa “Local affirmation, collective memory, and traditional practices are fundamental in such Space Times”.   Dengan kata lain, membangun ‘kuasa’ kekuatan lokal harus mengakui adanya KEBERAGAMAN kondisi-kondisi lokal yang terkait dengan sistem kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar dari salah satu nilai Ekonomi Pancasila, yaitu Demokrasi Ekonomi. Sehingga, tidak berlebihan, kalau sejak awal di atas, tulisan ini telah menegaskan sistem Ekonomi Pancasila adalah wujud dari The Power of Locality di Indonesia.

[4] Dalam tulisan ini People’s Space Times adalah The Power of Locality.

Sehubungan dengan definisi tersebut, maka Borda (2000) menggariskan tiga hal yang dapat memotivasi masyarakat untuk membangun ‘kuasa’ kekuatan lokal, yaitu:

(1)     The struggle for territory and natural resources;

(2)     The struggle for cultural recognition;

(3)     The struggle for political power.

Kesimpulan akan tiga hal ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman di berbagai wilayah di dunia yang telah oleh sejarah dianggap berhasil dalam membangun ‘kuasa’ kekuatan lokal.

The struggle for territory and natural resources. Perjuangan untuk mempertahankan wilayah pemukiman dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh masyarakat setempat bukan hanya semata-semata retribusi ekonomi ataupun hanya persoalan ganti rugi tanah dan rumah maupun ganti rugi penggunaan kekayaan alam.  Untuk menepis anggapan parsial tersebut, Manuel Castells (1997) secara tegas menganalisis tentang ‘territory identities’ dari komunitas-komunitas lokal. Konsekuensinya adalah kita harus berpikir bahwa:

 People socialize and interact in their local environment, be it in the village, in the city, or in the suburb, and they build social networks among their neighbors. Locally based identities intersect with other sources of meaning and social recognition, in a highly diversified pattern that allows for alternative interpretations” (Castells, 1997). 

Di Indonesia sendiri, perseteruan tentang wilayah pemukiman dan sumberdaya alam banyak terjadi, seperti kasus Kedungombo, isu seputar hak-hak ulayat di wilayah-wilayah pedalaman, dan konflik-konflik di wilayah pertambangan.  Meski kalah akibat tidak adanya keberpihakan Pemerintah, tetapi cerita-cerita di wilayah-wilayah pedalaman  Papua, Sulawesi, maupun Kalimantan mengantarkan kita pada pengakuan bahwa telah ada upaya masyarakat lokal untuk mempertahankan identitas diri dan lingkungannya.

The struggle for cultural recognition. Pengakuan akan budaya setempat bukan hanya sebatas pada pengakuan akan tampilan-tampilan fisik budaya setempat. Lebih jauh pengakuan budaya merupakan pengakuan akan ‘local knowledge’ (pengetahuan lokal) dan ‘local genius’ (kapasitas lokal untuk memikirkan dirinya sendiri) yang sudah berkembang di suatu masyarakat dalam masa yang amat panjang. Perjuangan hal ini diarahkan pada pengakuan identitas kultural masyarakat secara menyeluruh. Implikasinya, sistem ekonomi lokal tidak ditempatkan sebagai sebuah realitas terpisah, tetapi bagian dari realitas budaya masyarakat secara keseluruhan, yang terkait dengan segala tatanan sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Konflik-konflik antar ras yang terjadi di Indonesia, seperti di Aceh, Ambon, dan Papua,  disinyalir merupakan wujud dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan kultural dari Pemerintah. Pemerintah Indonesia selalu menuntut ‘kesetiaan’ dari rakyatnya, tetapi tidak pernah berusaha untuk memahami bagaimana kondisi sebenarnya dari masyarakat. Tidak berlebihan kalau kemudian, rakyat menuntut haknya untuk mulai ‘diketahui’ oleh Pemerintah.

The struggle for political power. Tahapan perjuangan ini terjadi apabila kemudian masyarakat menjadikan kekuatan lokal sebagai kekuatan tanding dari kekuatan politik negara atau sistem yang berlaku. Perjuangan ini didasarkan kepentingan bahwa kekuatan politik adalah jawaban untuk Negara menimbang kehendak-kehendak masyarakat.  Gerakan Zapatista di Meksiko merupakan contoh riil dari macam perjuangan ini. Yang menarik, perjuangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat lokal dalam meningkatkan posisi tawar politiknya tidak pernah menggunakan organisasi-organisasi politik formal yang telah ada (partai-partai politik). Di dalam lampiran, ditampilkan ilustrasi apa yang terjadi di  Desa Gadingsari, Bantul, Yogyakarta, dimana masyarakatnya berinisiatif membentuk “Paguyuban Masyarakat Gadingsari” yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan demokrasi. Dan ini tidak hanya terjadi di desa Gadingsari,  banyak daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif sama.

Dari ketiga macam perjuangan dalam upaya membangun The Power of Locality, secara umum kita bisa yakini bahwa apa yang disebut Michael Todaro (2000) sebagai Three Core Values of Development, yaitu Subsistence (The Ability To Meet Basic Needs), Self Esteem (To be A Person), dan Freedom from Servitude (To Be Able To Choose) akan kemudian tercipta. Pada akhirnya, kekuatan lokal tidak hanya sebagai kekuatan tandingan sistem global tetapi juga mengantarkan masyarakat pada kesejahteraan yang sebenarnya. Dan, yang paling penting, Sistem Ekonomi Pancasila, menjawab itu dengan kelima nilainya:

(1). Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;

(2). Masyarakat berkehendak kuat untuk mewujudkan kemerataan sosial

(3). Nasionalisme Ekonomi;

(4) Demokrasi Ekonomi;

(5). Keseimbangan antara perencanaan nasional dan otonomi daerah.

Kesemuanya menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

 Yogyakarta, 5 Juli 2005.

 

Referensi

Ancok, Djamaludin. 2003. “Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat”. Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM. Yogyakarta.

Beyer, P. 1998. “Globalizing Systems, Global Cultural Models and Religion(s).” International Sociology 13 (1): 79 – 94, 81.

Borda, Orlando Fals. 2000. “People’Space Times in Global Processes: The Response of the Local”. Journal of World System Research VI : 3. 624 – 634.

Castells, Manuel. 1997. The Power of Identity. Blackwell Publishers Ltd. UK.

Geertz, Clifford. 1963. Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia. University of California Press. Berkeley, California, US.

Korff, Ruediger. 2003. “Local Enclosures of Globalization, The Power of Locality.” Dialectical Anthropology 27: 1-18.

Mubyarto. 1997 (1). Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto. Aditya Media. Yogyakarta.

________(ed.). 1997 (2). Kisah-kisah IDT: Penuturan 100 Sarjana Pendamping. Aditya Media. Yogyakarta. 

________. 2000. Membangun Sistem Ekonomi. BPFE. Yogyakarta.

Ngatidjo. 2004. “Peran Koperasi Kredit Dalam Pengentasan Kemiskinan”. Makalah pada Pelatihan Manajemen LKM bagi lembaga mitra CCF, di Wisma KDF- Ambarawa, tgl.25 Mei 2004. Yogyakarta.

Robertson, R. and Haquekhondker, H. 1995. “Disclosures of Globalization.” International Sociology 13 (1): 25 – 40, 30.

Sachs, Wolfgang (ed).1992. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. Zed Books. London.

Suharyanto dan Sucipto. 2003.  Upaya Pengembangan Demokrasi di Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul yogyakarta, Oleh Paguyuban Masyarakat Gading sari (PMG). Bantul

White, Benjamin. 1991. “Economic Diversification and Agrarian Change in Rural Java, 1900-1990.” In P. Alexander, P.Boomgaard, B.White. In the Shadow of Agriculture.  Royal Tropical Institute, 41 – 69.

Wolf, Diane Lauren. 1992. Factory Daughters: Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java. University of California Press. Berkeley, California, US.

 

Lampiran.

STUDI-STUDI KASUS: (diambil dari berbagai sumber)[5]

[5] Terimakasih sekali pada sahabat saya, Bapak Ngatidjo, dari BEKATIGADE, Yogyakarta, yang terus menerus meng’update’ informasi tentang perkembangan kekuatan lokal di Yogyakarta. Ilustrasi ini merupakan hasil ’laporan’ Pak Ngatidjo kepada saya dalam upayanya memprovokasi kepedulian saya pada kekuatan lokal.  

1.GADINGSARI, sebuah desa yang termasuk wilayah kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gadingsari memiliki 18 dusun, masing-masing dipimpin seorang Kepala Dusun. Sejak jaman Orde Lama, sampai Orde Baru hingga kini (Orde Reformasi) “rembug dusun” itu masih hidup sebagai cerminan demokrasi yang murni ada di pedusunan sejalan dengan kemajuan jaman, tumbuh pula lembaga-lembaga tingkat dusun yang tumbuh dari inisiatif masyarakat, yang biasanya bersifat proto koperasi, yaitu bergerak dibidang ekonomi, pertanian, dan peternakan.

Lembaga-lembaga perekonomian dusun, saat ini hampir ada disetiap dusun, tumbuh atas inisiatif warga dusun. Sebagai contoh, koperasi peternak lembu Handini Raharjo di Dusun I Dayu, kelompok arisan dan simpan pinjam Ayem Tentrem di Dusun I Dayu. Dua contoh tersebut ternyata mampu menjalankan kiat ekonomis alternatif, dengan pengedaran uang puluhan juta/bulannya.

Disisi lain kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungan, dapat dilihat dari contoh keberhasilan masyarakat pantai selatan yang didampingi Yayasan Prakarsa, Yayasan Kehati, Pramuka Traunabumi, berhasil menghijaukan tanah pasir Sultan Ground. 

Sedang dibidang seni budaya, Gandingsari memiliki group-group kesenian, seperti Sanggar Kesenian Kuncup Mekar di Dayu, Paguyuban Kerawitan di Kemiri, Demangan, Klagaran, Buyutan, Ketalo dan lain-lain. Hampir setiap Dusun di Gadingsari mempunyai Group Ketoprak. Disamping itu masih ada group kesenian lain, yang dapat tampil disaat-saat yang kondusif, seperti Reog, Jathilan, Shalawatan dan musik pop.

Pendapatan asli daerah per-tahun tersebut, apabila dibandingkan dengan penghasilan bersih seorang usahawan di Gadingsari, yang berdomisili di Dusun Kemiri (Harto Sumarno), berusaha dibidang transportasi dan perikanan laut, peternakan ayam dan sapi, terhitung masih sangat kecil. Seorang Harto Sumarno tersebut dapat memperoleh penghasilan bersih tidak kurang dari 50.000.000,-/ bulan.

Atas inisiatip sebagian tokoh masyarakat Gadingsari, terutama dalam menyikapi otonomi daerah, dalam kaitannya dengan pembangunan demokrasi di tingkat dusun dan desa, dengan didampingi oleh LSM LAPERA, pada tanggal 27 s/d 30 Oktober 1999 di selenggarakan pelatihan kewarganegaraan reguler IV, bertempat di rumag Sdr. Sdiwiyono Ketalo Gadingsari, yang di ikuti 27 orang wakil dari dusun-dusun di Gadingsari.

Dari hasil pelatihan tersebut, akhirnya timbul inisiatif untuk membentuk untuk berkiprah dalam menumbuhkembangkan demokrasi. Oleh ‘Mbah Sastrowiyarjo dipaparkan perlu dibentuk organisasi yang menampung aspirasi masyarakat Gadingsari, dengan nama Paguyuban Masyarakat Gadingsari (PMG). Inisiatif ‘Mbah Sastrowiyarjo tersebut, direalisasikan dengan membentuk Pengurus Paguyuban Masyarakat Gadingsari periode 2000-2003. Karena dipandang perlu mengurus dua masalah utama maka PMG membentuk organisasi yaitu Lembaga Inisiatip Masyarakat Gadingsari (LMIG) dan Prakoperasi/Peningkatan Modal Kelompok (PMK). LIMG di bentuk Senin, 6 Maret 2000, PMK dibentuk 16 Maret 2000

2. KOPERASI KREDIT (CREDIT UNION). Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk membangun kembali potensi ekonomi adalah melalui kegiatan kope-rasi kredit atau credit union. Khususnya untuk mengembangkan kapasitas ekonomi lokal melalui kegiatan penghimpunan modal bersama dan dipinjamkan diantara sesama anggota. Melalui koperasi kredit dapat ditumbuh kembangkan semangat kerjasama dan kebersamaan di antara anggota untuk mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.