AROMA PRIVATISASI DALAM UU NO. 7/2004 TENTANG SUMBERDAYA AIR[1]

Oleh: Dr. Ir. Budi Wignyosukarto, M.Eng., Dip. HE. -- Pengajar Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil UGM Yogyakarta. 

 

[1] Makalah Seminar Bulanan ke-31 PUSTEP-UGM, Selasa, 2 Agustus 2005.

Pendahuluan

Judicial review atas UU No 7/2004 yang diajukan oleh beberapa kelompok orang dan LSM kepada Mahkamah Konstitusi akhirnya telah diputuskan untuk ditolak walaupun  dua dari sembilan Hakim Konstitusi mengajukan Pendapat Berbeda.

Semua dalil yang mengatakan UU no 7/2004 telah bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar hak azasi manusia serta akan membawa pada komersialisasi pengelolaan sumberdaya air dianggap tidak beralasan.

Walaupun putusan itu dikatakan conditionally constitutional, dan dapat dilakukan penelaahan kembali, keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Juli 2005 tersebut masih menarik untuk didiskusikan.

 

Kelangkaan Air dan Peluang Bisnis

Air, sumber air dan sumberdaya air merupakan salah satu sumberdaya alam  yang dapat diperbaharui yang keberadaannya sangat ditentukan oleh kemampuan alam dan manusia untuk mengelolanya. Keberadaannya sangat dinamis, ditentukan oleh suatu siklus hidrologis, sejak air menguap, berubah menjadi awan dibawa angin menjadi hujan, turun ke bumi, sebagian meresap ke dalam tanah, sebagian mengalir sebagai aliran permukaan ke sungai, hingga ke laut. Kualitas lingkungan akan mempengaruhi kemampuan alam menampung, menyimpan dan mengelola air yang jatuh ke bumi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Air merupakan kebutuhan utama mahluk hidup. Air juga dibutuhkan oleh manusia tidak hanya sebagai bahan baku tetapi juga dibutuhkan sebagai media produksi, sebagai air irigasi untuk keperluan budidaya pertanian, sebagai media produksi industri dan tenaga listrik. Air yang ada dibumi ini tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tetapi juga oleh alam guna menjaga stabilitas ekosistemnya. Dalam suatu sistem sungai, selain untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, air juga dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sungai dengan kemampuan untuk membawa dan mengendapkan sedimen, untuk menjaga kualitas lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu keberadaan air dalam kuantitas, kualitas dan waktu tertentu sangat diharapkan guna menjamin kelestarian hidup manusia dan lingkungan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah manusia, semakin berkembangnya daerah pertanian dan pemukiman, serta menurunnya daerah resapan, kualitas lingkungan dan  berubahnya pola cuaca, maka mulai dirasa ketidak-seimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi. Sebagian besar air hujan yang jatuh ke bumi langsung menjadi runoff (aliran permukaan), karena lahan tidak mempunyai kemampuan menyimpan air. Hal tersebut akan mengakibatkan perbedaan aliran sungai di musim hujan dan musim kemarau yang sangat besar yang dapat menjadi bencana banjir dan kekeringan bagi kita semua. Selain itu, sebagian dari kita mulai tidak peduli akan kelestarian dan kesehatan lingkungan sehingga beberapa sumber air (sungai, waduk, danau) dikotori dengan limbah rumah tangga, industri dll.

Kalau kita hitung jumlah air yang jatuh ke bumi dalam waktu satu tahun, kelihatannya kita tidak pernah akan defisit, namun kalau ditinjau keberadaannya pada musim kemarau (lihat table 1) , maka akan terlihat bahwa telah terjadi defisit air di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Apalagi kalau ditinjau per lokasi di Pulau Jawa, akan terlihat di beberapa lokasi telah terjadi defisit air yang sangat besar.

Tabel 1. Neraca Air musim kemarau menurut pulau di Indonesia

No

Pulau

Ketersediaan

 (milyar m3)

Kebutuhan  (Milyar m3)

2003

Neraca

2020

Neraca

1.

Sumatera

96,2

11,6

Surplus

13,3

Surplus

2.

Jawa-bali

25,3

38,4

Defisit

44,1

Defisit

3.

Kalimantan

167,0

2,9

Surplus

3,5

Surplus

4.

Nusa Tenggara

4,2

4,3

Defisit

4,7

Defisit

5.

Sulawesi

14,4

9,0

Surplus

9,7

Surplus

6.

Maluku

12,4

0,1

Surplus

0,1

Surplus

7.

Papua

163,6

0,1

Surplus

0,2

Surplus

 Seperti kita ketahui bersama bahwa air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok, air juga dibutuhkan untuk

  1. irigasi
  2. menjaga kualitas lingkungan, menjaga keberagaman biologis, tumbuh2an dan hewan serta konservasi ekosistem
  3. industri, media prosesing, ketenagaan, air kemasan
  4. pariwisata
  5. transportasi  dll

Jumlah yang dibutuhkan untuk masing-masing pemanfaatan tersebut sangat berbeda-beda. Kebutuhan air persawahan lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan untuk polowijo, dengan nilai ekonomis produksi polowijo mungkin lebih tinggi daripada padi. Kebutuhan air untuk menjaga kualitas lingkungan akan lebih besar apabila tidak ada pengendalian mutu air limbah. Kebutuhan untuk industri cukup besar tetapi seimbang dengan nilai ekonomisnya.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air dan terjadinya kelangkaan ketersediaan air, orang mulai terpancing untuk berpikir dan memandang air sebagai barang ekonomi (economic goods).  Seperti yang tercantum dalam Dublin Priciples (1992) Water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good.

Kelangkaan air dianggap sebagai peluang ekonomi. Buat mereka, kelangkaan air harus diatasi dengan efisiensi pemakaian, yang ditindaklanjuti dengan pembatasan pemakaian air dengan cara menaikkan nilai ekonomi air sehingga orang akan berhati-hati memakai air karena tidak punya uang.

Benarkah air itu dapat dipandang sebagai economic goods ?

Air mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila ketersediaannya baik dalam kuantitas dan kualitasnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Saat ini air mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi saat dijual langsung sebagai barang komoditi. 1 m3 air PDAM berharga Rp 1200,- hingga Rp 3200,- dan kalau dijual sebagai air kemasan, 1 liter air kemasan dapat dijual Rp. 1000,-.

Saat sebagian orang tertarik untuk menjual air langsung sebagai barang komoditi, beberapa pemakai air lainnya mulai terganggu, karena bagi sebagian orang lain (petani), air adalah bahan suatu proses produksi yang menunjang pangan, sandang dan lingkungan. Bagi budidaya pertanian, air dibutuhkan untuk pengolahan tanah, untuk proses pertumbuhan, proses pengangkutan unsur hara dari tanah hingga menjadi bulir-bulir padi. Kebutuhan air bagi keperluan pertanian di beberapa Negara Asia hampir mencapai 90% dari tingkat ketersediaan air demikian juga di Indonesia. Hal ini karena sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian dan ketahanan pangan menjadi komponen utama bagi ketahanan bangsa. Perlu saya sampaikan bahwa kebutuhan beras bangsa Indonesia adalah 123kg/kapita/tahun dengan luas daerah pertanian sawah sebesar 9 juta hektar dan melibatkan 23,5 juta keluarga petani.

Kalau kita lihat kebutuhan air sebagai bahan proses produksi (tabel 2), maka seseorang yang senang mendapatkan keuntungan langsung secara ekonomi, akan mengatakan bahwa kita telah membuang-buang air terlalu boros, karena untuk memproduksi 1 kg beras dibutuhkan 2300 liter air (untuk keperluan irigasi selama masa tanam) atau setara dengan Rp 2760,- kalau harga air Rp. 1200/m3. Apabila harga air tersebut dibandingkan dengan harga berasnya yang hanya  Rp 2000/kg, maka pemakaian air untuk persawahan (padi) dapat dikatakan merugi.

Namun orang berpikiran seperti itu tidak menyadari bahwa dengan adanya irigasi, petani dapat bekerja memproduksi padi yang merupakan pendukung ketahanan pangan nasional dan ketersediaan lapangan kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa air lebih mempunyai nilai sosial dibanding nilai ekonomi langsung.

Tabel 2. Kebutuhan Air untuk memproduksi Bahan Pangan

No

Jenis Bahan

Kebutuhan Air (liter)

1.

Beras 1 kg

2.300

2.

Jagung 1 kg

900

3.

Daging Sapi 1 kg

22.000

4.

Susu Sapi 1 liter

800

5.

Kopi untuk secangkir kopi

140

 

Pada saat seorang pengelola sumberdaya air harus mengatur prioritas pemanfaatan air, maka dia akan dihadapkan pada pilihan, mana yang harus didahulukan ”air sebagai barang ekonomi” atau ”air sebagai barang sosial”.  Apabila tidak ada aturan yang membela kepentingan masyarakat banyak, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 33, bahwa air dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka akan sangat mungkin terjadi bahwa air tersebut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih membela kepentingan air sebagai barang ekonomi.

Resiko bisnis akibat kelangkaan air yang terjadi di banyak negara berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya, telah menjadi bahan bahasan penting bagi para investor international seperti yang direlease oleh The United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) dan Stockholm International Water Institute (SIWI) dalam publikasinya Challenges of Water Scarcity, a Business Case for Finansial institutions. Selain resiko atas kelangkaan air, yang sangat ditakuti oleh para investor adalah resiko perubahan kondisi politik dan perundangan.

Sumber-sumber daya air dunia saat ini didominasi dan dikuasai oleh 2 badan hukum, yakni Perusahaan Vivendi SA (yang memiliki anak perusahaan Generale des Eaux) dan Perusahaan Suez Lyonnaise des Eaux. Kedua korporasi multi/transnasional ini memiliki dan mengontrol penyediaan air bersih di sekitar 120 negara di 5 benua yang menjadi anggota Dewan Air Dunia bersama-sama dengan Suez, Biwater dan juga Bank Dunia.

Di Indonesia pada tahun 1997 saja sedikitnya 20 investor asing dan nasional telah antri dan menanti untuk melakukan investasi di sektor penyediaan air bersih di berbagai kota di Indonesia dengan nilai total Rp.3,68 triliun. Diantara investor asing yang terlibat dan tertarik dalam bisnis ini seperti Suez Lyonnaise Des Eaux (Perancis) dan Thames Water (Inggris)  harian Kompas 23 September 2003.

Sedangkan 246 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik negara yang tersebar di 27 provinsi mempunyai hutang kepada World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB) yang tidak dapat dikembalikan.

Sejumlah 250 Perusahaan Daerah Air Minum milik negara yang tersebar di 27 provinsi akan diprivatisasi dengan menggunakan dana bantuan dari World Bank (WB) sebesar US $80 juta sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Perkotaan dan Pedesaan Wilayah Barat Direktorat Jenderal Perkotaan dan Pedesaan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Totok Supriyanto pada media online Tempo Interaktif tanggal 27 April 2004.

Dari sejumlah 246 perusahaan AMDK (air minum dalam kemasan) yang beroperasi di Indonesia dengan total produksi sebesar 4,2 miliar liter pada tahun 2001, 65% dipasok oleh 2 badan hukum perusahaan asing yakni: Aqua (Group Danone) dan Ades (The Coca Cola Company). Sisanya 35% diproduksi oleh 244 perusahaan AMDK lokal.

 

UU No 7/2004 dan Peluang Investasi

Kelangkaan air baik kuantitas maupun kualitasnya telah sering menjadi pemicu perselisihan yang berakhir pada perkelahian. Pengakuan hak atas air menjadi sangat penting, karena air adalah hak azasi, tanpa air manusia akan mati.

Realisasi atas kemungkinan perselisihan tentang pemanfaatan air ini, UU 7/2004 telah mengatur Hak Guna Air yang terdiri atas Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air (pasal 7). Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi (pasal 8). Bagi para investor kepastian akan ketersedian bahan baku menjadi sangat penting, oleh karena itu keberadaan Hak Guna Usaha Air yang dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (pasal 9), menjadi bagian penting langkah privatisasi pengelolaan sumberdaya air.

Penerbitan ketentuan tentang Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air dianggap telah mencederai deklarasi Hak Azasi Manusia dan UUD 1945 pasal 33.

Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 UU no 7/2004, mendorong meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan air dan pada saat yang bersamaan mengurangi peran negara dalam sektor ini. Pengelolaan air oleh swasta menurut Undang-undang ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek, antara lain penyelenggaraan sistem air minum (pasal 40), penyediaan air baku bagi irigasi pertanian (pasal 41) dan pengelolaan sumber-sumber air (pasal 45). Walaupun dalam pasal per pasal tersebut di atas tidak disebutkan kata “privatisasi”, namun pelibatan swasta dalam berbagai bentuk dan tahap pengelolaan air menunjukkan adanya agenda privatisasi dalam UU No.7 Tahun 2004.

Penjelasan Pasal 45 ayat (3) menunjukkan swasta dapat terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pengelolaan air dan dapat menguasai berbagai tahap penyediaan air, termasuk pada tahapan vital yang langsung menyangkut keselamatan pengguna, kualitas pelayanan, dan jaminan ketersediaan air bagi setiap individu. Kerja sama dengan swasta dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun guna serah (build, operate, and transfer), perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa dan sebagainya.

UU No.7 Tahun 2004 membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi atau sebagai regulator. Negara sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air (privatisasi) merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi liberal. Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama. Penyelenggaran air minum dan pengelolaan air oleh swasta dengan orientasi keuntungan berpengaruh kepada biaya dan tarif yang ditanggung pengguna. Keuntungan perusahaan, biaya eksternal, biaya operasional dan investasi menjadi biaya total yang ditanggung oleh pengguna air. Inilah yang disebut pengenaan full cost recovery.

Dalam Dissenting Opinion-nya, Hakim Konstitusi A. Mukhtie Fadjar menyatakan bahwa ”Secara umum, dari nukilan ayat suci Al Qur’an, menunjukkan bahwa air adalah sumber kehidupan, tanpa air tak mungkin ada kehidupan. Air yang semula tiada yang memiliki (res nullius), kemudian menjadi milik bersama umat manusia (res commune), bahkan milik bersama seluruh makhluk Tuhan, tak seorang pun boleh memonopolinya. Air yang semakin langka, perlu pengaturan oleh negara. Akan tetapi, dalam tataran paradigmatik, pengaturan oleh negara atas sumber daya air, seharusnya hanya menyangkut pengaturan dalam pengelolaan (manajemen) sumber daya air, agar air dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) hak manusia atas air (the right to water) yang secara universal sudah diakui sebagai hak asasi manusia. Bukan pengaturan dalam bentuk pemberian hak-hak tertentu atas air (water right) kepada perseorangan dan/atau badan usaha swasta, seperti yang dianut oleh UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA), yang dapat tergelincir menjadi privatisasi terselubung sumber daya air, sehingga mendistorsi ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Penggunaan istilah “Hak Guna Air” yang diturunkan dari “hak menguasai negara atas air” dan kemudian dijabarkan menjadi “Hak Guna Pakai Air” dan “Hak Guna Usaha Air” selain secara paradigmatik tidak tepat, karena lebih bernuansa “water right” dari pada “the right to water”, juga dapat mengundang salah tafsir (misinterpretasi) seolah-olah air tidak lagi dikuasai oleh negara sebagaimana ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, istilah Hak Guna Air, Hak Guna Pakai Air, dan Hak Guna Usaha Air, sebaiknya diganti saja dengan istilah-istilah: izin penggunaan air, izin pemakaian air, dan izin pengusahaan air yang terasa lebih kental peranan negara di dalamnya. Ketentuan pemberian Hak Guna Usaha Air merupakan kebijakan terselubung kebijakan privatisasi sumber daya air yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Seharusnya Hak Guna Usaha Air atau lebih tepat izin pengusahaan air seyogyanya hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ”.

Dalam Dissenting Opinion nya Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyatakan bahwa meskipun tidak dapat dinafikan adanya aspek ekonomi dari air, yang harus diperlakukan secara efisien dan tepat guna, akan tetapi fungsi ekonomis air yang demikian tidak boleh menjadi komoditas yang menguntungkan hanya segelintir orang, karena air adalah hak milik rakyat, yang seharusnya dipergunakan untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya, sebagai yang utama dan terutama. Oleh karenanya pengaturan hak asasi rakyat atas akses terhadap air tidak boleh disejajarkan dengan hak guna usaha, yang boleh diberikan kepada perseorangan, badan usaha swasta dan

koperasi, karena sifat satu hak guna usaha, sebagai suatu konsep hak yang berada dibawah hak milik yang dikenal dalam konteks hukum perdata barat, yang juga diambilalih dalam konsepsi hak yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia, maka hak guna usaha demikian akan memiliki sifat eksklusif terhadap orang lain, eksklusivitas mana dapat dipertahankan terhadap siapapun. Meskipun dapat diberi argumen bahwa hak guna usaha dimaksud dalam Undang-undang a quo, berbeda dengan hak guna usaha dalam hukum agraria, yaitu tidak bersifat teritorial melainkan bersifat volume, maka hak yang bersifat eksklusif demikian tetap mempunyai keunggulan yang dapat mengesampingkan hak asasi warga atas akses terhadap air, karena akses pemegang Hak Guna Usaha Air atas sumber daya air dalam lokasi tertentu yang diberikan padanya, tidak akan terbuka bagi setiap orang untuk melakukan kontrol yang efektif.

“Manusia memiliki hak atas sesuatu melalui dua cara, yaitu: (a) Atas dasar hakikatnya; dan (b) atas dasar kegunaanya. Yang pertama adalah hak yang dimiliki manusia di luar kewenangannya. Manusia memiliki hak ini atas dasar “perintah ilahi”. Yang kedua adalah hak yang dimiliki atas dasar akal budi dan kehendak, dalam arti bahwa manusia memiliki hak atas sesuatu karena ia mampu menggunakannya. Masyarakat (dalam hal ini negara) sebagai sumber hak positif menetapkan pembagian atas barang-barang dan jasa bagi warganya, dan ini hanya akan sah jika didasarkan atas “hak kodrat”, yaitu hak yang lebih dasar yang dimiliki oleh semua manusia”. (E. Sumaryono, Etika Hukum, 2002, hal. 260). Oleh karenanya tidak tepat untuk mengatur akses atas sumber daya air dalam dua hak yang setara yaitu Hak Guna Pakai Air yang sifatnya asasi dan Hak Guna Usaha Air, yang bersumber dari hukum positif berdasar kedaulatan negara, yang pada dasarnya memberi kemungkinan Hak Guna Usaha Air menjadi diutamakan dari Hak Guna Pakai Air yang bersifat asasi, meskipun dinyatakan bahwa pengaturan yang dilakukan bukan dimaksudkan demikian. Menjadi satu pertanyaan besar, mengapa dalam Undang-undang yang menyangkut sumber daya alam lainnya yaitu tentang minyak dan gas bumi, yang justru aspek ekonomis minyak dan gas bumi tersebut jauh lebih menonjol setidaknya untuk masa sekarang dan manusia masih dapat hidup dengan layak tanpa minyak dan gas bumi, justru pengusahaan dan pemanfaatan aspek ekonomisnya sebagai komoditas tidak diatur dengan memberi hak guna usaha minyak.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, di satu sisi sebagai komoditas ekonomi, dan di sisi lain sebagai barang yang menjadi kebutuhan dasar dan asasi manusia, tanpa mana manusia tidak bisa hidup, memerlukan pengaturan yang harus mempertimbangkan dan mendorong kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhinya. Meskipun akan selalu dipersoalkan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan Negara untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan asasi manusia akan air tersebut sehingga memerlukan mobilisasi dana dan daya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan pengaturan hal demikian melalui sistem perizinan (vergunning). Teknik pengaturan demikian akan menghasilkan satu posisi Negara sebagai pemberi izin, yang memiliki kedudukan berdaulat yang akan menempatkan negara dalam kedudukan yang lebih baik dalam rangka kewajibannya untuk “menghormati, melindungi, dan memenuhi” hak asasi rakyat atas akses terhadap air secara lebih baik dan lebih efektif, karena setiap pelanggaran izin yang diberikan akan dengan sendirinya memberi wewenang untuk mencabut izin, dengan antisipasi dampaknya secara dini dan dengan akibat hukum yang telah dapat diperkirakan. Hal demikian akan menjadi lain jika negara memberi hak guna usaha, yang akan mempersulit prosedur pencabutan dalam hal diperlukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara pada saat dibutuhkan. Kedudukan negara akan menjadi lebih sulit untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga atas akses terhadap sumber daya air, karena Hak Guna Usaha Air yang telah diberikan juga berhak atas perlindungan hukum yang sama dari negara, meskipun tetap diakui bahwa hak milik sekalipun, dapat dicabut untuk kepentingan umum (onteigening).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, meskipun dikatakan tidak mengatur tentang privatisasi, akan tetapi membuka secara lebar peluang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4), yang kemudian telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9, dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005. Meskipun dikatakan hanya menyangkut Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) pada daerah, wilayah, atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN, akan tetapi Hak Guna Usaha Air yang dapat diberikan pada swasta dan perorangan, adalah merupakan peluang bagi privatisasi dimaksud. Walaupun Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Hak Guna Air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya, akan tetapi dengan bentuk kapitalisasi usaha melalui saham di bursa, mobilisasi kapital demikian menjadi terbuka luas, meskipun tanpa memindahtangankan hak guna usaha yang diperoleh satu badan hukum. Oleh karenanya pintu atau peluang demikian tidak dapat dikesampingkan hanya karena secara ekplisit tidak menyebut privatisasi.

Usaha swasta yang mengelola air (minum) akan selalu profit-oriented, karena merupakan karakteristik yang tidak dapat dilepaskan bahwa sebagai bentuk usaha harus mengusahakan keuntungan yang optimum untuk para pemegang saham. Pelayanan atau public service bukan merupakan orientasinya bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan watak dasarnya, sehingga tidak dapat diharapkan bahwa badan usaha swasta akan mengabdikan dirinya bagi pelayanan publik yang bersifat sosial. Pengalaman empiris dan penelitian-penelitian sebagaimana telah diutarakan para saksi dan ahli dipersidangan telah ternyata bahwa pengelolaan air minum oleh swasta tidak meningkatkan kualitas air minum, dan harga tidak semakin rendah melainkan semakain mahal. Alasan yang dikemukakan bahwa Pemerintah tidak mempunyai modal dan kemampuan untuk mengelola air minum, adalah satu alasan yang tidak tepat untuk menyerahkan pengelolalan pada swasta, karena swasta juga tidak memiliki modal sendiri dalam pengelolaan tersebut melainkan memanfaatkan sumber modal dari perbankan, dan badan usaha negara dapat pula menggunakan tenaga ahli dengan kontrak manajemen. Seharusnya jika public utilities seperti air yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi kebutuhan bagi warganya sebagai bagian dari hak asasi, maka perintah Pasal 28A dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan sebagai satu pilihan yang akan menjadi batu ujian dalam melihat konstitusionalitas UU SDA tersebut, yang justru merupakan kewajiban konstitusional negara, karena Republik Indonesia memilih sebagai satu negara kesejahteraan (welfare state).

 

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UU SDA mengatur hal-hal yang pokok dalam pengelolaan sumber daya air, dan meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan Hak Guna Usaha Air dan izin pengusahaan sumber daya air namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan penguasaan air akan jatuh ke tangan swasta.

Mahkamah berpendapat bahwa penerapan prinsip “penerima manfaat wajib menanggung biaya pengelolaan sumber daya air”, dengan beberapa pengecualian khusus dalam penerapannya, tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pengusahaan air oleh swasta selalu profit-oriented, karena merupakan karakteristik yang tidak dapat dilepaskan bahwa sebagai bentuk usaha harus mengusahakan keuntungan yang optimum untuk para pemegang saham.

Hipotesis ini perlu dibuktikan, apabila Undang-undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (conditionally constitutional)

 

2 Agustus 2005

 

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id