MENGAPA MASYARAKAT (WAJIB) MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM[1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, Akt, MBA. -- Plt. Kepala PUSTEP-UGM, Pengajar Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta. 

 

 

[1] Makalah Seminar Bulanan ke-32 PUSTEP-UGM, Selasa, 6 September 2005.

Kemerosotan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah. Hal itu tidak hanya terungkap dalam Nota Keuangan (NK) 2005 (perubahan kedua), tetapi juga dalam NK 2006 yang dibacakan pemerintah pada 16 Agustus lalu.

Sebagaimana terungkap dalam NK 2005 (perubahan kedua), kemerosotan nilai tukar rupiah yang telah terjadi secara berkesimbangunan sejak awal Januari lalu, diperkirakan masih akan  berlanjut hingga akhir 2005. Bahkan, jika dilihat dari sudut cadangan devisa, sebagaimana terungkap dalam NK 2006, pemerintah telah memproyeksikan bahwa cadangan devisa yang pada akhir 2004 masih berjumlah sebesar US$36,3 milyar, pada akhir 2005 dan 2006 akan merosot menjadi US$30,7 milyar dan US$27,1 milyar.

Menurut penjelasan pemerintah, sebagai terungkap dalam NK 2005 (perubahan kedua) dan NK 2006, kemerosotan nilai tukar rupiah dan penurunan jumlah cadangan devisa tersebut terutama disebabkan oleh tiga faktor sebagai berikut.

Pertama, tingginya kebutuhan devisa untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang terkait dengan peningkatan investasi domestik. Sebagaimana tampak pada tabel 1, ekspor non-migas tahun 2005 diperkirakan meningkat sebesar 15,1 persen. Sedangkan impor non-migas meningkat sebesar 29,3 persen.

Kedua, tidak seimbangnya antara kebutuhan devisa untuk membiayai percepatan pembayaran pelunasan utang korporasi dan perbankan dengan arus masuk dan pasokan valuta asing di pasar. Sementara itu, secara global, nilai tukar dollar Amerika cenderung menguat. 

Ketiga, meningkatnya pembayaran utang luar negeri pemerintah yang sudah jatuh tempo. Sebagaiman tampak pada tabel 2, walau pun tahun 2004 pemerintah membuat utang luar negeri baru sebesar US$3,8 milyar, tetapi karena angsuran pokok dan bunga utang luar negeri yang harus dibayar berjumlah US$8,0 milyar, transaksi utang luar negeri pemerintah tahun 2004 mengalami defisit sebesar US$4,2 milyar.

Tahun 2005, karena mendapat debt moratorium terkait bencana tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara, defisit transaksi utang luar negeri pemerintah turun menjadi US$2,8 milyar. Tahun 2006, defisit transaski utang luar negeri pemerintah diproyeksikan meningkat kembali menjadi sekitar US$6,0 milyar.

Mencermati ketiga alasan, sulit dimengerti mengapa harga BBM tiba-tiba dituding sebagai kambing hitam kemerosotan nilai tukar rupiah. Sebaliknya, sesuai dengan angka-angka yang dikemukakan Bank Indonesia dan pemerintah, alih-alih menjadi penyebab kemerosotan nilai tukar rupiah, transaksi ekspor-impor migas justru terus menerus mengalami surplus.

Sebagaimana tampak pada tabel 3 dan 4, surplus transaksi ekspor-impor migas tahun 2004 berjumlah US$6,5 milyar. Tahun 2005, dengan meningkatnya harga minyak mentah, surplus transaksi ekspor-impor migas meningkat menjadi US$9,8 milyar. Sedangkan tahun 2006, transaski ekspor-impor migas diproyeksikan surplus sebesar US$7,5 milyar.

Bahkan, jika dilihat dari sudut peningkatan nilai ekspor dan  nilai impor migas, walau pun peningkatan harga minyak mentah turut mendorong melambungnya nilai impor migas, dampaknya terhadap peningkatan nilai ekspor migas jauh lebih besar.

Sebagaimana tampak pada tabel 1, nilai ekspor migas tahun 2005 diproyeksikan meningkat sebesar 42,27 persen. Sedangkan nilai impornya hanya meningkat sebesar 39,19 persen. Artinya, baik dilihat berdasarkan perbandingan nilai nominal transaski ekspor-impor migas, mau pun berdasarkan peningkatan nilai ekspor dan impornya, sama sekali tidak ada alasan untuk menjadikan harga BBM sebagai kambing hitam kemerosotan nilai rupiah.

Bila demikian halnya, faktor apakah sesungguhnya yang mendorong berkembangnya wacana bahwa kemerosotan nilai rupiah berkaitan dengan rendahnya harga BBM? Jawabannya dapat ditelusuri pada dua hal sebagai berikut.

Pertama, selain akan berdampak terhadap penurunan konsumsi BBM, peningkatan harga BBM diyakini dapat membantu mengurangi permintaan akan barang-barang impor dalam arti luas. Dengan demikian, dengan berkurangnya konsumsi BBM dan permintaan akan barang-barang impor, tekanan terhadap neraca pembayaran diharapkan akan dapat dikurangi. Artinya, alih-alih menjadi penyebab, harga BBM lebih tepat disebut sebagai solusi yang sengaja dijual oleh pihak-pihak tertentu untuk menahan kemerosotan nilai rupiah lebih lanjut.

Kedua, terlepas dari peningkatan harga minyak mentah di pasar internasional, sesuai dengan pelaksanaan agenda liberalisasi sektor migas, harga BBM tahun 2005 ini memang telah dijadwalkan untuk dilepaskan ke mekanisme pasar. Ini erat kaitannya dengan telah dimilikinya izin prinsip oleh sekitar 107 pengusaha swasta asing dan domestik, untuk mengembangkan usahanya di sektor hilir industri migas di Indonesia.

Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, selama harga jual BBM di dalam negeri masih tetap disubsidi, “pemain asing enggan masuk.” Dengan demikian, pengaitan kemerosotan nilai tukar rupiah dengan peningkatan volume subsidi BBM, sebenarnya tidak lebih dari upaya sengaja pihak-pihak tertentu dalam mencari legitimasi untuk menuntaskan pelaksanaan agenda liberalisasi sektor migas.

Mencermati fakta-fakta tersebut, saya kira tidak ada alasan sedikit pun bagi rakyat banyak untuk tidak menolak kenaikan harga BBM dalam waktu dekat ini. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan telah atau belum cairnya dana kompensasi kenaikan harga BBM Maret lalu. Tidak juga dengan telah atau belum berkurangnya angka kemiskinan. Peningkatan harga BBM dalam waktu dekat ini wajib ditolak karena ia tidak berkaitan secara langsung dengan kemerosotan nilai tukar rupiah, apalagi dengan pengurangan cadangan devisa.

Daripada menaikkan harga BBM, jauh lebih tepat bila pemerintah segera melaksanakan lima agenda sebagai berikut: Pertama, menghapuskan sebagian utang luar negeri. Kedua, melaksanakan kontrol devisa. Ketiga, melaksanaan sistem kurs mengambang terkendali. Keempat, menghentikan pelaksanaan agenda liberalisasi sektor migas. Kelima, mereshufle kabinet dan mengganti haluan dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional.-

 

 

Yogyakarta, 6 September 2005

 

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id