KONTROVERSI KENAIKAN HARGA BBM[1]

Oleh: Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.,  -- Peneliti di PUSTEP-UGM, Guru Besar Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. 

 

[1] Makalah untuk SEminar Bulanan ke-33 PUSTEP-UGM, 4 Oktober 2005

1.       Setelah harga BBM benar-benar dinaikkan 1 Oktober 2005, ternyata kontroversi pro-kontra terus berlangsung. Bahkan setelah kenaikan harga BBM terjadi, sikap kontra berbagai elemen terlihat semakin “mengeras”, termasuk dari Ketua MPR yang merasa kenaikan harga BBM kali ini diluar dugaan dan kewajaran.

2.       Namun lepas setuju atau tidak setuju, kita perlu melihat kasus ini secara objektif. Harus diakui ada rasionalitas pembenar kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini. Pertama, subsidi yang diberikan selama in salah sasaran. Mereka yang tidak berhak ikut pula menikmati subsidi. Menurut perhitungan pemerintah, sekitar 80% subsidi jatuh pada kelompok menengah atas yang tidak berhak. Jadi wajar jika subsidi ini ditarik.

3.       Kedua, alokasi subsidi BBM jika tidak dikurangi bisa mencapai lebih dari Rp130 triliun. Ini sudah menyedot anggaran beberapa departemen. Tentu lebih baik jika sebagian sbsidi yang salah sasaran itu dialokasikan untuk kebutuhan (katanya) pendidikan dan kesehatan, terutama untuk rakyat miskin. Ini argumentasi bagus, dan menunjukkan pemerintah populis.

4.       Ketiga, dari sisi teoritik-akadimik, kebijakan ini juga sesuai pandangan ilmiah. Subsidi yang benar harus ditujukan kepada orang (miskin), bukan padakomoditi (BBM) seperti yang selama ini dilakukan. Jadi secara teoritik ini alasan cerdas dan sah untuk dilakukan.

5.       Yang menjadi pertanyaan: mengapa alasan yang rasional, populis, dan ilmiah itu mendapatkan resistensi yang tinggi? Tentu ada yang salah daengan pemerintah atau masyarakat kita. Pasti ada alasan yang membuat resistensi sangat tinggi atas kenaikan harga BBM ini. Apa alasan itu?

6.       Pertama, masyarakat melihat adanya ketidakadilan dari kebijakan ini. Pemerintah tidak mau susah-susah mengatasi kesulitan fiskal ini dan hanya memilih jalan pintas yang gampang, walaupun itu membebani masyarakat. Masyarakat melihat, pemerintah tidak optimal mengejar harta konglomerat yang menerima dana rekapitalisasi perbankan yang ratusan triliun, tidak sepenuhnya serius memberantas korupsi, tidak pula berupaya untuk seara detail mencermati pos-pos anggaran yang penuh mark up dan diselewengkan. Tidak pula benar-benar terbuka mengusut maling-maling di Pertamina, atau manipulator pajak dari pihak wajib pajak maupun aparat pajak. Jika semua ini dilakukan, niscahya nilainya lebih besar dari subsidi yang diberikan ke publik. Bahkan bisa jadi minyak tersebut diberikan secara gratis untuk semua rakyat kecil yang miskin.

7.       Kedua, masyarakat tidak melihat pemerintah menunjukkan empatinya atas situasi yang terjadi. Sense of crisis sepertinya tidak terlihat dari kebijakan pemerintah untuk pejabat maupun perilaku personal di kalangan pejabat. Berbagi beban sepertinya tidak terjadi. Seharusnya pemerintah berani memotong gaji pejabat, mengurangi belanja barang dinas pejabat, menghentikan anggaran pembelian kendaraan dinas yang tidak mendesak, dan sebagainya. Masyarakat merasa heran, tunjangan petinggi negara sudah demikian besar, tetapi tuntutan meminta berbagai fasilitas masih berlangsung.

8.       Ketiga, pemeritnah sebenarnya belum sap dengan pola subsidi untuk si miskin. Data yang ada tidak akurat, pola distribusi subsidi yang tepat belum dimiliki, integritas pelaksana, baik Pusat sampai ke Daerah, masih diragukan. Di negeri sebesar ini, jelas waktu yang kurang dari dua bluan yang diberikan Presiden SBY untuk melakukan semua itu sangat jauh dari memadai. Jadi, masyarakat meragukan efektivitas dadri subsidi ini.

9.       Keempat, masyarakat tidak percaya dengan pernyataan pemerintha dan menganggap pemerintah sering “bohong dan ingkat janji”. Awal tahun ini, ketika akan menaikkan harga BBM 1 Maret 2005, pemerintah “menjamin” dengan dana kompensasi untuk pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang terjadi muncul berita “si miskin bunuh diri karena tidak bisa bayar sekolah, si miskin yang ditolak berobat di rumah sakit, dan bahkan ada orang yang membopong mayat anaknya ke rumah karena tak mampu sewa ambulan”. Dana kompensasi in baru “dikebut” penyalurannya menjelang kenaikan harga BBM yang kedua tahun ini. Pastilah ini kurang efektif, dan diragukan ketepatannya.

10.   Dalam kenaikan BBM kali ini “kebohongan” pun terulang. Berulang-kali dikemukakan oleh Presiden bahwa kenaikan harga BBM yang terjadi sekitar 50%. Bahkan ada pejabat yang menyebut sekitar 30%. Yang terjadi kenaikan sebesar rata-rata 107%. Tentu “diplomasi” pembodohan yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla bahwa Presiden tidak menyatkaan 50%) atau kurang dari 50% susah diterima. Ketika kita menyampaikan perkiraan, toleransi penyimpangan range-nya tidak terlalu jauh.

11.   Tentu tak hanya itu yangmembuat banyak orang masih menentang kenaikan harga BBM ini, termasuk (konon) DPRD DIY. Waktu kenaikan juga tidak tepat, saat berbagai faktor inflsi musiman (puasa, learan, natah, tahun baru) sedang terjadi. Wajar jika Ketua MPR pun minta kenaikan harga BBM ini ditinjau lagi. Dan ini, bukan sesuatu yang tidak mungkin.

12.   Namun demikian, apapun kebijakan yang diambil pemerintah selanjutnya, semua elemen masyarakat hendaknya membantu pemerintah memantau penyaluran subsidi langsung yang kini dilakukan. Model subsidi ini harus “dikawal” agar mereka yang menerima betul-betul yang berhak, dan data yang ada bisa menjadi basis untuk penyesuaian data selanjutnya.

 

4 Oktober 2005

 

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id