NEOKOLONIALISME BBM[1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, Ak., M.B.A.,  -- Kepala PUSTEP-UGM, Pengajar Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta. 

 

 

[1] Makalah untuk SEminar Bulanan ke-33 PUSTEP-UGM, 4 Oktober 2005

Rupanya cukup banyak pihak yang terkejut dengan kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 130 persen yang dilakukan pemerintah Jumat malam pekan lalu.

Di tengah-tengah situasi kemiskinan yang tengah dialami mayoritas rakyat, kenaikan harga BBM sebesar itu tentu terasa sangat memberatkan. Lebih-lebih kenaikan harga tertinggi sebesar 185 persen, dialami oleh minyak tanah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat lapisan bawah.

Tetapi saya, yang secara konsisten menolak kenaikan harga BBM, sama sekali tidak terkejut dengan hal tersebut. Perhatian saya sejak semula memang tidak terarah pada besaran kenaikan harga BBM. Apalagi pada penyaluran kompensasi BBM.

Termasuk kenaikan harga minyak tanah sebesar 185 persen itu pun bagi saya bukanlah hal yang mengejutkan. Angka-angka besaran kenaikan harga BBM sudah dapat diduga sebelumnya berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR ketika menetapkan besaran subsidi BBM dalam APBN-P II 2005.

 

Subsidi BBM vs. Beban Utang

Saya tentu tidak sembarangan dalam menolak kenaikan harga BBM. Berbagai alasan keuangan yang mendasari kenaikan harga BBM yang dikemukakan pemerintah, boleh dikatakan tidak satu pun yang dapat saya cerna.

Simak misalnya implikasi kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional terhadap neraca pembayaran Indonesia. Sesuai dengan data-data yang dikemukakan pemerintah dan Bank Indonesia, kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional ternyata lebih banyak menguntungkan daripada merugikan Indonesia.

Surplus transaksi ekspor-impor migas indonesia, misalnya, tahun 2004 hanya 6,5 milyar dollar AS. Tahun 2005, sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah, meningkat menjadi 9,8 milyar dollar AS. Tahun 2006, surplus transaksi ekspor-impor migas Indonesia diproyeksikan mencapai 7,5 milyar dollar AS.

Demikian halnya dengan implikasi kenaikan harga minyak mentah terhadap peningkatan subsidi BBM. Sebagai negara produsen minyak, dengan asumsi volume konsumsi BBM setara dengan volume eksplorasi minyak, peningkatan yang terjadi pada sisi subsidi BBM dapat dipastikan akan diimbangi oleh peningkatan serupa pada sisi penerimaan minyak.

Data yang tersedia secara jelas mengungkapkan hal tersebut. Perbandingkan antara nilai penerimaan minyak dan nilai subsidi BBM senantiasa mengalami surplus. Tahun 2004, surplus penerimaan minyak terhadap subsidi BBM mencapai Rp12,8 triliun. Sedangkan tahun 2005, sebagaimana tercantum dalam APBN-P I 2005, mencapai Rp9,0 triliun.

Yang paling sulit dicerna adalah jika dibandingkan antara nilai tunai penghematan subsidi BBM itu dengan beban pembayaran angsuran pokok dan bunga utang.

Sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, nilai penghematan subsidi BBM setelah kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 130 persen hanya berjumlah Rp24 triliun. Artinya, dengan asumsi bahwa sekurang-kurangnya setengah dari kebutuhan konsumsi BBM dipenuhi dari hasil eksplorasi minyak di dalam negeri, nilai tunai penghematan subsidi BBM sesungguhnya tidak lebih dari Rp12 triliun.

Bandingkanlah nilai tunai penghematan subsidi BBM tersebut dengan beban pembayaran angsuran pokok dan bunga utang yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana diketahui, untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri, yang tidak lain merupakan subsidi terselubung bagi beberapa bank papan atas tersebut, pemerintah menguras anggaran Rp72 triliun. Sedangkan untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang luar negeri, pemerintah menguras anggaran Rp53 triliun.

Dengan demikian, bila dilakukan penjumlahan, penghamburan anggaran untuk membiayai angsuran pokok dan bunga utang secara keseluruhan berjumlah Rp125 triliun. Angka itu sepuluh kali lebih besar dari penghematan subsidi tunai BBM sebesar Rp 12 triliun.

 

Agenda Konsensus Washington

Jika secara keuangan tidak tersedia alasan yang cukup kuat untuk menaikkan harga BBM, faktor apakah sesungguhnya yang memaksa pemerintah melakukan hal tersebut?

Sebagaimana sudah sering saya kemukakan, jawabannya terletak pada penuntasan pelaksanaan agenda liberalisasi sektor migas. Secara terinci hal itu berkaitan dengan penghentian peran Pertamina sebagai penyalur tunggal BBM, pelepasan harga BBM ke mekanisme pasar, dan pembukaan sektor hilir migas bagi para pengusaha swasta.

Sesuai dengan UU Migas No. 22/2001, serta syarat pencairan pinjaman Bank Dunia, penghentian peran Pertamina sebagai penyalur tunggal BBM dan pelepasan harga BBM ke mekanisme pasar seharusnya sudah terlaksana pada 23 November 2005 yang akan datang.

Namun karena harga minyak mentah di pasar internasional mengalami kenaikan cukup tinggi, sesuai dengan penjelasan Ketua Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Tubagus Haryono, hal tersebut untuk sementara ditunda hingga akhir Desember 2005. Artinya, walau pun sudah dinaikkan sebesar rata-rata 130 persen, harga BBM kembali akan mengalami kenaikan dalam tiga bulan mendatang.

Sehubungan dengan pembukaan sektor hilir migas bagi para pengusaha swasta, saat ini sekurang-kurangnya terdapat sekitar 179 perusahaan swasta asing dan domestik yang sedang menuntaskan pengurusan izin usaha mereka. Masalahnya, selama BBM masih dijual dengan harga bersubsidi, selama itu mereka terhalang untuk mewujudkan niatnya.

Jadi untuk menuntaskan pelaksanaan liberalisasi sektor hilir migas itulah harga BBM harus dinaikkan secepat-cepatnya dan setinggi-tingginya. Pertanyaannya, menyadari kenyataan tersebut, bagaimanakah seharusnya dampak kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 130 persen itu harus dipahami?

Sebagai langkah kecil dalam menuntaskan pelaksanaan liberalisasi sektor migas, dampak kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 130 persen tersebut tidak dapat dibatasi hanya pada mahalnya biaya transportasi, naiknya harga bahan-bahan kebutuhan pokok, lesunya sektor industri, atau pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Dampak kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 130 persen itu terutama harus dilihat pada implikasi sistemik dan kelembagaannya terhadap penyelenggaraan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, perlu diketahui, liberalisasi sektor migas pada dasarnya hanyalah bagian dari pelaksanaan agenda liberalisasi (agenda ekonomi neoliberal) dalam arti luas.

Bersamaan dengan pelaksanaan liberalisasi sektor migas, terdapat seabrek agenda liberalisasi sektoral Iainnya yang juga tengah dituntaskan oleh pemerintah. Di antaranya ada!ah liberalisasi kelistrikan, liberalisasi pengelolaan sumber daya air, dan liberalisasi pendidikan.

Bahkan, bersamaan dengan pelaksanaan agenda liberalisasi sektoral tersebut, pemerintah juga tengah berupaya memangkas keterlibatan langsungnya dalam penyelenggaraan ekonomi nasional. Sebagaimana telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini, hal itu antara lain dilakukan pemerintah dengan mempercepat pelaksanaan privatisasi BUMN.

Dampak pelaksanaan paket agenda ekonomi neoliberal atau agenda Konsensus Washington tersebut secara umum adalah pada berlangsungnya seleksi ulang terhadap “siapa mendapat apa dan berapa banyak” di tengah-tengah masyarakat.

Secara terinci, dampak jangka panjangnya adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatnya konsentrasi penguasaan faktor-faktor produksi nasional di tangan pihak asing dan lapis atas anggota masyarakat. Dengan kecenderungan seperti itu, amanat konstitusi untuk membangun demokrasi ekonomi dengan sendirinya semakin sulit untuk diwujudkan.

Kedua, meningkatnya ketergantungan ekonomi Indonesia pada arus masuk modal asing dan barang-barang impor. Implikasinya, jangankan kedaulatan ekonomi rakyat, kemandirian ekonomi Indonesia pun akan semakin sulit untuk ditegakkan.

Ketiga, merosotnya kemampuan pemerintah dalam melindungi dan memajukan hak-hak azasi ekonomi masyarakat. Artinya, alih-alih memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, perkembangan ekonomi Indonesia justru akan ditandai oleh semakin kuatnya kecenderungan untuk meminggirkan rakyat banyak.

Kesimpulannya, selain bersifat memiskinkan rakyat, kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 130 persen tersebut harus dilihat sebagai ‘langkah kecil’ dalam mewujudkan neokolonialisme di Indonesia. Quo vadis Indonesia merdeka?  

 

Lampiran:

 

4 Oktober 2005

 

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id