TIM EKUIN 'BOEDIONO'?[1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, M.B.A.,  -- Kepala PUSTEP-UGM, Pengajar Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta. 

 

 

[1] Makalah untuk SEminar Bulanan ke-34 PUSTEP-UGM, 6 Des 2005, dengan Tema Reshuffle Kabinet dan Perbaikan Nasib Rakyat

Misteri perombakan Kabinet Indonesia Bankit (KIB) yang telah berlangsung selama dua bulan belakangan secara perlahan-lahan mulai terkuak. Sebagaimana dikemukakan oleh Presiden SBY beberapa hari lalu, dalam rangka pelaksanaan perombakan KIB, Presiden menyatakan telah melamar Dr. Boediono untuk bergabung memperkuat KIB.

Sejauh ini belum ada informasi yang leibh jelas mengenai posisi apa yang ditawarkan Presiden kepada mantan menteri keuangan era pemerintahan Megawati tersebut. Belum jelas juga siapa saja yang akan masuk, keluar, atau akan mengalami pergantian posisi. Bahkan juga belum jelas apakah Boediono benar-benar bersedia bergabung memperkuat KIB.

Walaupun demikian, dengan ditambilkannya nama Boediono oleh Presiden sebagai ikon perombakan tim ekuin KIB, beberapa hal yang berkaitan dengan rencana perombakan KIB mulai dapat dibaca.

Pertama, terlepas dari kenyataan bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja KIB selama ini banyak dikemukakan oleh berbagai kelompok oposisi di dalam negeri, pihak yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perombakan KIB pada akhirnya tetap IMF, Bank Dunia, dan jaringan perusahaan multinasional yang beroperasi di sini.

Artinya, terlepas dari kinerja mantan Direktur Operasi BI era pemerintahan Soeharto dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional era pemerintahan Habibie itu dalam proses pemulihan ekonomi nasional, pengungkapan nama Boediono sebenarnya lebih banyak berbicara mengenai corak figur yang dikehendaki oleh jaringan modal internasional tersebut.

Ini terutama erat kaitannya dengan prestasi Boediono ketika memperpanjang kontrak IMF dalam era pemerintahan Megawati. Sebagaimana diketahui, kontrak IMF di sini mestinya berakhir pada tahun 2002. Tetapi secara diam-diam Boediono berhasil memperpanjang kontrak IMF selama setahun hingga akhir 2003.

Kedua, pengungkapan nama Boediono secara jelas menyampaikan pesan bahwa pemerintahan SBY sama sekali tidak bermaksud mengubah corak dan haluan kebijakan ekonominya. Sebaliknya, dengan mengungkapkan Boediono sebagai ikon perombakan KIB, pemerintahan SBY secara tegas menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan pelaksanaan kebijakan ekonmi yang antara lain turut disusun oleh Boediono tersebut.

Artinya, evaluasi kinerja KIB yang dilakukan SBY lebih banyak tertuju pada evaluasi kinerja individual para menterinya, bukan evaluasi terhadap corak dan haluan kebijakan ekonomi yang dijalankannya. Dengan latar belakang seperti itu, dengan mudah dapat diprediksi bahwa perombakan KIB sesungguhnya tidak lebih dari sekedar perombakan ganti orang, bukan perombakan ganti kebijakan.

Konsekuensinya, berbagai kebijakan ekonomi yang merupakan amanat IMF tersebut, seperti penghapusan subsidi, liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi sektor perdagangan, dan pelaksanaan provatisasi BUMN, akan terus berlanjut dalam era pemerintahan sekarang ini. Lebih-lebih pelaksanaan Post Program Monitoring (PPM) IMF secara resmi baru akan berakhir pada akhir 2007.

Ketiga, dengan sangat kuatnya pengaru IMF, Bank Dunia, dan jaringan perusahaan multinasional dalam proses perombakan KIB, dan dengan tidak terdapatnya tanda-tanda bahwa pemerintahan SBY akan mengubah corak serta haluan kebijakan ekonominya, KIB 2 dapat dipastikan akan tetap didominasi oleh para ekonom sahabat Boediono yang sering saya sebut sebagai para ekonom neoliberal pemuja IMF itu.

Artinya, sejalan dengan rumor yang beredar, Boediono besar kemungkinan akan diposisikan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Aburizal Bakrie, bukan sebagai Menteri Keuangan. Posisi Menteri Keuangan besar kemungkinan akan diisi oleh mantan Direktur IMF Sri Mulyani Indrawati. Sedangkan posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional besar kemungkinan akan diisi oleh seorang ekonom neoliberal yang lebih muda.

Dengan demikian, dua nama yang hampir dapat dipastikan akan tersingkir dari jajaran tim ekuin KIB 2 adalah Aburizal Barkie dan Yusuf Anwar. Posisi Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan Menteri Perdagangan besar kemungkinan akan tetap dipertahankan. Implikasinya sangat sederhana, semakin kuatnya kecenderungan tim ekuin KIB untuk bersahabat dengan jaringan modal internasional sulit dielakkan.

Pertanyaannya, dimanakah letak perbaikan nasib rakyat di tengah-tengah wacana dan rencana perombakan tim ekuin KIB tersebut?

Jawabannya, seperti dikemukakan SBY ketika memunculkan nama Boediono, terletak pada kerangka berpikir ekonom neoliberal. Artinya, sesuai dengan kerangka berpikir ekonomi ala IMF itu, perbaikan nasib rakyat terletak pada tinggi rendahnya invesatasi. Tinggi rendahnya investasi terletak pada tinggi rendahnya kepercayaan para investor asing. Sedangkan tinggi rendahnya kepercayaan para investor asing tergantung pada sejauh mana pemerintah berhasil menciptakan lingkungan makro-ekonmi yang stabil dan kondusif bagi kehadiran mereka.

Dengan kerangka berpikir ekonomi noeliberal, perbaikan nasib rakyat memang bukan tanggung jawab langsung pemerintah. Tanggung jawab langsung pemerintah adalah menciptakan lingkungan makro-ekonomi yang stabil dan kondisuf bagi mengalirnya investasi asing. Perbaikan nasib rakyat, dengan demikian, sangat tergantung pada kemurahan hati para investor asing tersebut.

Demikianlah, dengan kerangka berpikir ekonomi neoliberal, perbedaan antara ekonmi merdeka dengan ekonomi terjajah memang tidak jelas dan dipandang tidak perlu dijelaskan. Padahal, perbaikan nasib rakyat hanya dapat dilakukan dalam sebuah perekonomian merdeka. Dalam sebuah perekonomian terjajah, jangankah perbaikan nasib rakyat, masa depan bangsa pun dapat dipastikan akan sulit dipertahankan. Wallahu a’lam bissawab.

6 Desember 2005

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id