PROSPEK EKONOMI-POLITIK 2006[1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, M.B.A. -- Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, Pengajar di Fakultas Ekonomi UGM  

 

 

[1] Makalah untuk SEminar Bulanan ke-35 PUSTEP-UGM, 3 Januari 2006, dengan Tema Prospek Ekonomi-Politik 2006.

Tahun 2005 patut dicatat sebagai tahun kemenangan jaringan pemodal internasional. Hal itu setidak-tidaknya dapat disimak dari dua peristiwa sebagai berikut. Pertama, naiknya harga BBM sebanyak dua kali dengan tingkat kenaikan sebesar rata-rata 140 persen. Kedua, terlemparnya mantan Ketua Kadin Aburizal Bakri dari kursi Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I, dan duduknya duet Budiono-Sri Mulyani Indrawati (B-SMI) sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan KIB jilid II.

Kedua perisitiwa tersebut selama ini cenderung dipahami sebagai perisitiwa ekonomi atau peristiwa politik biasa. Kenaikan harga BBM, misalnya, cenderung dipahami sebagai ‘keterpaksaan’ pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dengan perubahan harga minyak mentah di pasar internasional. Sedangkan perombakan kabinet cenderung dipahami sekedar  sebagai bagian dari upaya Presiden untuk memperbaiki kinerja kabinet.

Yang kurang dipahami secara mendalam adalah motif dan latar belakang ekonomi-politik kedua peristiwa itu. Padahal, tanpa memahami motif dan latar belakang ekonomi-politik keduanya, implikasi jangka panjangnya terhadap perkembangan ekonomi-politik Indonesia tidak akan dapat dipahami.

Simak misalnya kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM sebenarnya tidak berkaitan secara langsung dengan kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional. Kenaikan harga minyak mentah yang sangat tinggi di pasar internasional memang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat kenaikan harga BBM. Tetapi, tanpa kenaikan harga minyak mentah sekalipun, penyesuaian harga BBM akan tetap dilakukan.

Motif utama kenaikan harga BBM adalah penyesuaian harga BBM dengan ‘harga pasar’ BBM internasional, yaitu yang memungkinkan beroperasinya perusahaan migas asing di sektor hilir industri migas nasional. Artinya, berdasarkan latar belakangnya, kenaikan harga BBM sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari berlangsungnya proses liberalisasi sektor migas di Indonesia. Sebab itu, segera setelah kenaikan harga BBM, beberapa perusahaan migas asing segera meresmikan beroperasinya SBPU mereka.

Dengan motif dan latar belakang seperti itu, kenaikan harga BBM lebih tepat dipahami sebagai kemenangan lebih lanjut jaringan perusahaan migas internasional dalam menembus pasar eceran migas di Indonesia. Upaya tersebut telah mereka rintis sejak jauh-jauh hari, yaitu melalui keterlibatan USAID dan Bank Dunia dalam proses penyusunan RUU Migas. Saat ini, sekurang-kurangnya terdapat 179 perusahaan migas asing dan domestik yang sedang mengurus izin untuk beroperasi di sektor hilir industri migas nasional.

Bagaimana halnya dengan pergantian dan pergeseran jabatan di tim ekuin Kabinet Indonesia bersatu (KIB)? Penggusuran Aburizal Bakri dari kursi Menko Perekonomian KIB jilid I tidak dapat begitu saja dipandang sebagai kegagalan pribadi Ical. Sebagai pengusaha nasional dan mantan Ketua Kadin, penggusuran Ical patut dipandang sebagai ‘pukulan’ telak bagi para pengusaha nasional pada umumnya. Artinya, lepas dari kinerja pribadi Ical, jika seorang mantan Ketua Kadin pun dipandang tidak mampu memimpin tim ekuin, bagaimana halnya dengan para pengusaha nasional yang lain?

Sehubungan dengan itu, mencuatnya wacana dwifungsi penguasa-pengusaha sebelum penggusuran Ical patut diwaspadai sebagai bagian dari proses sistematis untuk menggusur kandidat presiden Partai Golongan Karya tersebut. Secara objektif, sepak terjang Ical mungkin turut berperan dalam memicu munculnya wacana itu. Tetapi dengan tenggelamnya wacana tersebut bersamaan dengan tergusurnya Ical, patut diwaspadai sebagai pertanda bahwa kehadiran wacana itu tidak lebih dari proses sistematis untuk meminggirkan pengusaha nasional.

Sebaliknya, sebagaimana kenaikan harga BBM, kehadiran duet B-SMI dalam jajaran utama tim ekuin patut dicatat sebagai keberhasilan jaringan pemodal internasional, terutama IMF, Bank Dunia, dan ADB, dalam turut menentukan arah pengelolaan ekonomi Indonesia. Ini tidak semata-mata berkaitan dengan rekam jejak B-SMI, tetapi tampak secara mencolok pada kehadiran Daniel Citrin (IMF) di Lapangan Banteng pada saat pelantikan B-SMI, dan sanggahan terbuka yang dikemukakannya terhadap wacana pemotongan utang yang dilontarkan oleh Kepala Bappenas Paskah Suzeta.

Dengan kemenangan telak 2 – 0 jaringan pemodal internasional tersebut, bagaimanakah prospek ekonomi-politik Indonesia dalam tahun 2006 ini?

Jawabannya sangat tergantung pada reaksi balik rakyat banyak, khususnya kaum buruh, dan para pengusaha nasional terhadap kekalahan yang mereka alami. Sebagaimana diketahui, menyusul melambungnya biaya hidup, reaksi spontan kaum buruh adalah berupa mencuatnya tuntutan kenaikan upah. Di tengah-tengah kesulitan serupa yang tengah dialami oleh para pengusaha nasional, tuntutan tersebut tentu terasa cukup memberatkan. Alih-alih menaikkan upah, beberapa perusahaan bahkan tengah berancang-ancang untuk melakukan PHK.

Sebab itu, agar terhindar dari pembuatan keputusan yang kontra produktif, kaum buruh dan pengusaha nasional dituntut untuk melakukan kaji ulang terhadap strategi yang akan mereka lakukan dalam mengarungi tahun 2006. Perseteruan buruh-majikan nasional hanya akan menjadi lahan empuk bagi jaringan pemodal internasional untuk semakin memperdalam penetrasi mereka. Lebih-lebih bila hal itu difasilitasi oleh pemerintah dengan menggenjot pelaksanaan privatisasi BUMN dan menyusun kebijakan perburuhan yang represif.

Agar terhindar dari kemungkinan buruk tersebut, kaum buruh dan pengusaha nasional dituntut untuk tidak hanya memikirkan strategi penyelamatan diri mereka masing-masing. Agar kekalahan telak tahun 2005 tidak terulang kembali dalam tahun 2006 ini, kaum buruh dan pengusaha nasional dituntut untuk melakukan konsolidasi dalam mempertahankan dan menyelamatkan perekonomian nasional dari dominasi para pemodal internasional. Prospek ekonomi-politik Indonesia tahun 2006 sangat tergantung pada keberhasilan proses konsolidasi tersebut. “Kaum buruh dan pengusaha nasional bersatulah!”

3 Januari 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id