PROSPEK EKONOMI-POLITIK 2006: Akankah Deindustrialisasi terjadi pada 2006?[1]

Oleh: Dr. Fahmy Radhi, M.B.A. -- Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, Pengelola & Pengajar Program Diploma Fakultas Ekonomi UGM  

 

 

[1] Makalah untuk SEminar Bulanan ke-35 PUSTEP-UGM, 3 Januari 2006, dengan Tema Prospek Ekonomi-Politik 2006.

Secara konseptual, deindustrialisasi adalah kemunduran sektor industri di suatu negara yang berlangsung secara berkelanjutan. Gejalanya diawali dengan adanya kenaikan biaya produksi yang Iebih besar dibanding dengan kenaikan harga jual produk di pasar. Kenaikan biaya produksi yang tidak dapat ditransmisikan pada kenaikan harga pasar itu pada gilirannya menyebabkan kerugian di sektor industri (Aviliani, 2004). Kalau kerugian sektor industri terjadi secara terus-menerus dan tidak bisa dicegah, kebangkrutan sektor industri tak dapat dielakkan lagi. Secara makro, indikasi deindustrialisasi akan tampak dari melambatnya pertumbuhan sektor industri dan menurunnya kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta melemahnya sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja. Apakah Indonesia tengah mengalami proses deindustrialisasi dalam lima tahun terakhir ini?

Memang tidak bisa begitu saja menyimpulkan bahwa sekarang ini Indonesia sudah berada di ambang deindustrialisasi, meskipun fakta menunjukkan bahwa telah terjadi kebangkrutan beberapa perusahaan di sektor industri maupun hengkangnya beberapa investor dari Indonesia karena telah merugi. Namun, jika mencermati berbagai fakta dan data sampai dengan 2005 akan tampak berbagai gejala yang mengarah pada proses deindustrialisasi. Misalnya, pertumbuhan sektor Industri rata-rata di bawah 5 persen per tahun selama periode setelah krisis ekonomi pada 2000-2005. Bandingkan dengan periode sebelum krisis ekonomi pada 1992-1997, pertumbuhan sektor indutri bisa mencapai rata-rata 9 persen per tahun (BPS, 2005).

Penurunan juga tenjadi pada kontribusi sektor industri terhadap total PDB. Selama lima tahun terakhir ini kontribusi sektor industri terhadap PDB cenderung menurun. Sampai dengan triwulan kedua 2005, kontribusi sektor industri terhadap PDB baru mencapai rata-rata 2,6 persen. Kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja tampaknya juga semakin melemah saja. Selama periode sebelum krisis, penyerapan tenaga kerja di sektor industri mencapai rata-­rata sebesar 7,1 persen per tahun. Sementara, selama periode setelah krisis hingga akhir tahun 2005 penyerapan tenaga kerja sektor industri hanya mencapai rata-rata 1,9 persen per tahun (BPS, 2005). Berbagai data dan fakta tersebut mengindikasikan bahwa proses deindustrialisasi tengah berlangsung di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini. Bahkan, proses deindustrialisasi cenderung semakin meningkat akselerasinya pada tahun 2005.

Kenaikan harga BBM pada Maret 2005 rata-rata sebesar 29 persen dan pada Oktober 2005 rata-rata sebesar 126 persen, serta kenaikan tingkat suku bunga SBI yang mendongkrak suku bunga pinjaman merupakan biang peningkatan akselerasi proses deindustrialisasi selama tahun 2005. Pasalnya, kenaikan BBM dan suku bunga pinjaman telah menaikkan biaya produksi secara signifikan di sektor industri. Sementara harga jual produk di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor, tidak dapat dinaikkan setara dengan kenaikan biaya produksi. Hal ini disebabkan selain menurunnya daya beli konsumen di pasar dalam negeri sebagai dampak kenaikan harga BBM, juga disebabkan melimpahnya produk impor, terutama dari Cina, yang harganya Iebih murah ketimbang harga jual produk sejenis buatan dalam negeri. Sedangkan untuk menaikkan harga jual di pasar ekspor juga tidak mungkin dilakukan, karena daya saing produk Indonesia relatif Iebih rendah dibanding produk sejenis dari negara-negara lain.

Bagaimana dengan prospek sektor industri pada 2006? Akankah menjadi Iebih baik atau malahan sebaliknya justru akan Iebih buruk dibanding 2005, sehingga akselerasi proses deindustrialisasi akan semakin meningkat pada 2006? Kalau tidak ada komitmen dan upaya yang serius dari pemerintah untuk segera menggerakkan kembali sektor industri, diperkirakan kondisi pada 2006 tidak jauh berbeda dengan kondisi 2005, bahkan bisa Iebih buruk. Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan akselerasi proses deindustrialisasi di Republik ini akan semakin meningkat eskalasinya pada 2006. Kalau akselerasi proses deindustrialisasi ini tidak dapat segera dihentikan, maka tidak mustahil akan tamatlah riwayat sektor industri di bumi persada ini. Pada saat tamatnya industri Indonesia, kekhawatiran berbagai pihak bahwa bangsa Indonesia akan menjadi kuli di negerinya sendiri akan menjadi kenyataan.

Untuk menghentikan atau paling tidak memperlambat akselerasi proses deindustrialisasi, ada beberapa kebijakan yang harus diprioritaskan di sektor industri selama 2006. Pertama, mengembangkan kebijakan yang memberikan stimulus bagi sektor industri, di antaranya menurunkan bea masuk bagi impor bahan baku dan bahan penolong yang masih dibutuhkan industri dalam negeri. Hal ini harus dilakukan, mengingat kandungan komponen impor industri dalam negeri masih sangat tinggi, rata-rata sekitar 60 persen. Mengkaji ulang UU perpajakan yang dirasakan memberatkan bagi sektor industri. Mengembangkan insentif berupa tarip bea masuk dan perpajakan yang dapat mendorong bangkitnya kembali sektor industri di Indonesia, utamanya bagi industri yang berorientasi pada ekspor dan industri yang meningkatkan lapangan pekerjaan, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM).

Pengalaman telah membuktikan bahwa ketika usaha besar dan konglomerasi mengalami kebangkrutan akibat terpaan badai krisis ekonomi 1997, ekonomi rakyat yang berbasis pada UKM justru mampu bertahan. Bahkan sektor ini juga mampu berperan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang merupakan korban PHK dan usaha besar. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya strategis untuk senantiasa menumbuh-kembangkan UKM hingga menjadi usaha yang mandiri bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Upaya tersebut di antaranya peningkatan perluasan kesempatan usaha bagi UKM, serta penciptaan Iingkungan usaha yang mampu mendorong pengembangan UKM secara mandiri dan berkelanjutan (Radhi, 2004).

Dalam hal ini, pemerintah harus mengupayakan peningkatan akses permodalan dengan menciptakan sistim penjaminan bagi UKM untuk menjalankan kegiatan produktif. Pemerintah juga perlu mengupayakan sertifikasi lahan yang ditempati UKM dalam melakukan usaha agar dapat digunakan sebagai angunan dalam memperoleh kredit perbankan yang dibutuhkan UKM. Selain memperbesar akses permodalan bagi UKM, pemerintah juga perlu membuka akses seluas-luasnya

bagi UKM dalam mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan, serta memperluas akses pasar dan pemasaran bagi produk dan jasa yang dihasilkan UKM (Radhi, 2005)

Kedua, menciptakan iklim investasi kondusif yang memungkinkan peningkatan investasi, baik PMDN maupun PMA. Hasil survei Bank Dunia baru-baru ini terhadap 400 perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa kendala utama dalam berinvestasi di Indonensia adalah adanya biaya ekonomi tinggi yang disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan dan hukum, serta merajalelanya korupsi dan pungli, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah (World Bank, 2003). Mengacu pada temuan Bank Dunia tersebut, pemerintah harus berupaya secara serius dan terus-menerus guna memangkas biaya ekonomi tinggi dengan melakukan debirokratisasi dan deregulasi, menyederhanakan prosedur investasi melalui pelayanan satu atap dan mengupayakan harmonisasi peraturan pusat-daerah. Salah satu kencenderungan yang mengemuka di era otonomi daerah adalah upaya penguasa setempat untuk menerbitkan berbagai Perda bagi kepentingan daerahnya. Selain tumpang tindih dengan Peraturan Pusat, seringkali berbagai Perda itu juga menjadi lahan korupsi baru bagi birokrasi daerah, sehingga keberadaan Perda semacam itu semakin memperbesar biaya ekonomi tinggi (Basri, 2004). OIeh karena itu, berbagai peraturan, Pusat maupun Daerah, yang menyebabkan biaya tinggi harus segera dibabat.

Di samping biaya ekonomi tinggi, beberapa investor terutama investor asing mengeluhkan tentang UU Ketenagakerjaan, terutama berkaitan dengan penetapan upah minimum yang menurut mereka akan dapat memperbesar biaya produksi. Masalah ini memang menjadi dilema bagi pemerintah. Haruskah pemerintah memihak investor asing demi untuk mencapai peningkatan jumlah PMA dengan jalan mengorbankan kepentingan buruh di Indonesia? Di tengah penurunan drastis penghasilan riil buruh akibat kenaikan BBM dua kali sepanjang 2005, upaya untuk mengorbankan kepentingan buruh untuk kesekian kalinya bukanlah kebijakan yang tepat dan sangat tidak manusiawi. Kebijakan yang harus dilakukan adalah memangkas biaya ekonomi tinggi dengan melenyapkan praktek-prektek korupsi dan pungli, sehingga dapat menurunkan biaya produksi tanpa harus menurunkan upah minimum buruh yang sesungguhnya masih sangat rendah.

Ketiga, mengupayakan adanya keseimbangan stabilitas ekonomi makro, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menekan tingkat suku bunga dan tingkat inflasi. Upaya untuk meredam inflasi dengan menaikan tingkat suku bunga akan berakibat melemahnya investasi pada sektor industri, sehingga dapat mempercepat proses deindustrialisasi yang pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi. OIeh karena itu, upaya pemerintah untuk menggerakan investasi di sektor industri perlu terus diupayakan melalui kebijakan fiskal yang ekspansif. Bahkan kalau perlu pemerintah menambah jumlah uang beredar untuk tujuan menggerakan sektor industri, termasuk untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan sektor industri. Pemerintah juga perlu mendiversifikasikan sektor keuangan yang dapat mendorong perbankan dalam pembiayaan investasi di sektor industri. Sedangkan, untuk meredam inflasi perlu dikembangkan kombinasi optimal antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta kebijakan lainnya untuk mengatasi conflicting goal dan trade-off antara tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi (Permono, 2005)

Kalau Pemerintah mampu merealisasikan ketiga kebijakan tersebut, yakni kebijakan stimulus bagi sektor industri, menciptakan iklim investasi kondusif, dan kebijakan fiskal ekspansif maka diharapkan pada 2006 sektor industri akan kembali menggeliat sehingga proses deindustrilisasi dapat dicegah atau paling tidak memperlambat proses deindutrialisasi. Pergerakan sektor industri diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Mampukah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua di bawah arahan Iangsung Presiden SBY mencegah terjadinya deindustrialisasi pada 2006? Kalau ternyata gagal lagi, maka tidak menutup kemungkinan bagi SBY untuk menerbitkan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Ketiga pada akhir 2006. Jika Kabinet Jilid Ketiga ternyata gagal juga, maka jangan harap rakyat akan kembali memberikan amanahnya kepada SBY pada musim pemilihan Presiden 2009 mendatang.

 3 Januari 2006

 

Daftar Pustaka

Aviliani, 2004, “Mencari Solusi buat Gejala Deindustrialisasi”, SwaNET, Januari 2004, www.swanet.co.id, 27/12/2005

Basri, Chatib, 2004, “Indonesia Terancam Deindustrialisasi”, Tempo Interaktif, 24 Juli 2004, www.tempointeraktif.com, 27/12/2005.

Badan Pusat Statistik, 2005, Statistik Ekonomi Indonesia, BPS, Jakarta

Permono, IS, 2005, Kebijakan Moneter Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM, 7 Desember 2005

Radhi, Fahmy, 2004, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM”, makalah Seminar, Pemberdayaan UKM, PKL dan Koperasi dalam Rangka Memperkuat Pilar Ekonomi Daerah di Kabupaten Pasuruhan, Jawa Timur, 8-9 September 2004.

Radhi, Fahmy, 2005, “Mencegah Robohnya UKM”, Kolom Analisis, Harian Kedaulatan Rakyat, 17 Desember 2005

World Bank, 2003, Indonesia: Beyond Macroeconomic Stability, World Bank, Washington D.C., USA

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id