KONFIGURASI POLITIK 20061]

Oleh: Arie Sujito, S.Sos., M.Si. -- Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, Sosiolog, Pengajar di Jurusan Sosiologi, FISIPOL UGM  

 

 

[1] Makalah untuk SEminar Bulanan ke-35 PUSTEP-UGM, 3 Januari 2006, dengan Tema Prospek Ekonomi-Politik 2006.

Perjalanan politik Indonesia pasca perubahan ’98 memang penuh liku. Fase transisional sejauh ini, telah membawa kemajuan-kemajuan mendasar di bidang politik. Namun, masih banyak pula masalah-masalah serius yang belum diatasi, dan sekaligus mengancam proses demokrasi di Indonesia. Naik turunnya dinamika perubahan tersebut berkonsekuensi pada prestasi proses konsolidasi demokrasi politik Indonesia, yang tercatat sampai kini masih banyak mengalami kegagalan. Tapi, harus diakui pula proses dan sepak terjang spektakuler penegakan hukum yang dimotori oleh KPK dan kejaksaan agung, telah mempertegas harapan pemberantasan korupsi di Indonesia menuju tata pemerintahan yang bersih. Pertanyaannya, apa yang bisa diprediksikan mengenai kecenderungan konfigurasi, arah dan besaran perubahan politik ke depan? Apakah kian membaik, ataukah justru menurun? Ada beberapa isu yang bisa diidentifikasi:

Pertama, sistem politik yang diorientasikan pada pola resentralisasi. Terbitnya UU 32/2004 lalu, yang beroperasi efektif mulai 2005 cenderung memerosotkan capaian desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam prosesnya kemudian, kemungkinan tahun 2006 masih diisi ketegangan hubungan pusat dan daerah, kendatipun pemerintah pusat melancarkan politik akomodasi kepada daerah dengan memberikan otonomi khusus, pemekaran wilayah, keistimewaan, pilkada langsung dst, nampaknya semua itu justru membelit krisis integrasi nasional secara sistematik. Konflik, bahwa mengarah kekerasan, di arena pilkada sejauh ini memang masih menjadi adegan biasa. Namun jika tidak ada upaya institusionalisasi demokrasi, maka perubahan (set kelembagaan demokrasi itu) menjadi kontra produktif dan tidak efektif. Pergelaran pilkada misalnya, bisa tergelincir menjadi alat atau medan area legitimasi politik negara di level lokal, persis yang dilakukan SBY dengan pemilihan presiden langsung lalu. Dengan demikian, demokrasi lokal berproses hanya “simbolik”, dan bukan substansial. Pola semacam ini memang tidak terlalu sulit dianalisis. Jika rezim sebelumnya (Megawati) coraknya integralisme ortodok, maka SBY-JK adalah integralisme berkiblat pasar (mengembangkan perniagaan politik).

Kedua, politik akomodasi presiden pada parlemen makin mengurangi tensi kekuatan oposisional di parlemen, kecuali sedikit PDIP dan PKS. Sepak terjang parlemen, makin dialirkan pada model akomodasi dengan memanfaatkan pragmatisme politisi. Masih banyaknya reformis gadungan (kekuatan orbaisme dan para pialang politik) bertengger di parlemen kian menurunkan harapan masyarakat untuk menjadikan institusi ini pengimbangan pemerintah SBY. Fenomena kenaikan BBM, dan konservatisme parlemen dalam mendorong percepatan demokrasi di daerah, menjadi indikasi oposisi parlementaris masih jauh dari yang diharapkan.

Ketiga, skema-skema pembangunan ekonomi politik yang dilakukan rezim SBY saat ini dan ke depan, kemungkinan terus berdampak pada benturan struktural. Kebijakan negara yang cenderung berpihak pada kekuatan pasar makin terbuka di berbagai sektor, dengan konsekuensi tindakan marginalisasi. Besaran dominasi negara (di tingkat pusat sampai daerah) dan agencies yang berkolaborasi dengan pemilik modal makin ekspansif dan kian mempersempit ruang gerak masyarakat kelas bawah. Kemungkinan besar, sepanjang 2006 masih saja terjadi konflik-konflik yang bersumber dari kebijakan publik yang dirasakan merugikan rakyat. Praktik penggusuran, pencemaran lingkungan, kenaikan harga bahan-bahan pokok, dan kebutuhan dasar masyarakat memiliki tendensi terus meningkat mengikuti skema penyesuaian struktural yang telah dibuat. Tentu saja protes-protes sosial secara radikal masyarakat korban juga akan meningkat dalam berbagai bentuk. Jikalau pendekatan represi (dengan mengandalkan aparat kepolisian dan tentara) masih dominan dipakai untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dari proses dan dampak politik kebijakan, maka akan melahirkan reaksi keras balik dari masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi terbatasnya ruang negosiasi untuk menegakkan keadilan semua pihak, apalagi lembaga-lembaga formal politik dan hukum mengalami kemerosotan reputasi.

Keempat, ditengah desakan civil society organisation (CSO) yang kian menguat di berbagai sektor (mahasiswa, LSM, ormas, buruh, petani, KMK, dst) nampaknya bibit dan gejala otoriterisme rezim SBY kian tumbuh. Klaim legitimasi kelembagaan presiden yang kuat karena dirinya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, sementara partner politiknya (parlemen) telah berhasil dijinakkan, maka SBY merasa “over confidence” dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Gejala reaksioner SBY mulau nampak ketika setiap kritik ditanggapi secara reaksioner, dan sangat tidak produktif dalam membangun komunikasi politik yang demokratis. Dalam konteks semacam ini, secara sistematik repitasi SBY-JK jelas kian merosot, kendatipun dirinya pernah berujar “I don’t care”, yang berarti menikmati proses tersebut. Proses ini.

Kelima, menguatnya kembali militerisasi dan militerisme. Sejak SBY menyanangkan integrasi TNI-Polri (jelas mengingkari Tap MPR No. VI dan VII/2000 tentang pemisahan TNI-Polri dan paradigma baru sektor pertahanan-keamanan) beberapa bulan lalu di tahun 2005 dalam menangani terorisme sebagai reaksi atas kekerasan dan ledakan bom di sana-sini (dilandasi skema US), dengan lebih mengaktifkan kembali mesin-mesin militerisasi seperti komando teritorial (Koter) dan Badan Intelijen Negara (BIN), maka ke depan (2006) proses ini akan secara sistematik menjadi preseden buruk bagi bangunan demokrasi melalui supremasi sipil. Penguatan kembali militer di atas societal, tentunya berdampak pada proses pengkerdilan civil society yang dalam paroh dasawarsa telah mulai tumbuh berkembang. Inilah tantangan serius yang kita segera jawab di tahun-tahun mendatang

 3 Januari 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id