KORPORATOKRASI1]

Oleh: Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si. -- Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, Pengamat Ekonomi 

 

 

[1] Makalah untuk SEminar Bulanan ke-36 PUSTEP-UGM, 7 Februari 2006, dengan Tema Masalah Utang Luar Negeri Indonesia.

         Riwayat berkuasanya perusahaan di panggung politik pemerintahan sebenarnya sudah berlangsung sejak para pedagang bermotif memperoleh kehormatan dan keagungan di negaranya sendiri.  Dengan niat berdagang melintasi batas negara, motif itu menguat.

         East Indie Company adalah salah satu bukti ketika para pedagang Inggris dan Belanda masing-masing memilih wilayah yang penduduknya akan diajak berdagang.

         Dengan motif seperti itu, para pedagang dan politisi sebenarnya sudah membangun kerja sama sejak awal. Mungkin riwayat negara sebagai penjaga malam dapat memperkuat pemahaman bahwa para pedagang atau pengusaha memang sejak awal sudah berniat memperalat organisasi negara bagi kepentingannya.

         Jika pada abad IX XII motif berdagang antar negara berstatus saling tukar kebutuhan dan lebih merupakan pertukaran barang dan informasi, maka sejak abad XV pertukarang barang diikuti dengan kebijakan menghegemoni suatu wilayah dengan pendekatan militer.

         Menurut Julius Nye, Portugal dan Spanyol melakukan sejak 1460-an, Belanda mulai 1590-an, Inggris sejak 18 dan 19, kemudian AS sejak 1914 hingga sekarang

         Dari waktu ke waktu upaya menghegemoni suatu wilayah terus berubah. Tetapi tetap dalam lingkup militer, intelejen, dan ekonomi. Model ini bisa kumulatif atau bertahap, tergantung kebutuhan.

         Untuk melaksanakannya, mereka membangun organisasi yang jangkauannya internasional. IMF, IBRD, WTO, bahkan PBB adalah sarana bagi mereka untuk mengukuhkan dan mempertahankan hegemoni.

         Jika awalnya korporasi yang bergerak lintas batas Negara itu sangat terbatas, dalam perkembangannya terus meningkat.

         Pada tahun 1970 jumlah korporasi multinasional meningkat dari 7.000 menjadi 37.000 pada tahun 1992.

         Sesuai dengan strategi dasar, perusahan nasional tempat merekan akan beroperasi dibenarkan berkembang tetapi memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan perusahaan-perusahaan asing besar.

         Kekuatan ekonomi korporasi multinasional berkali lipat ketimbang perusahaan nasional atau bahkan dengan banyak negara-negara nasional.

         Tahun 1998 terdapat kurang lebih 53.000 korporasi multi nasional di seluruh dunia. Anak perusahaannya mencapai 450.000 dengan nilai perdagangan 9,5 trilyun dolar AS.

         Beberapa ratus MNC terbesar mempekerjakan sekitar enam juta buruh di seluruh dunia.

         Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini berkantor pusat di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang (36.380) dan sebagian kecil bermarkas di negara sedang berkembang (7.932).

         Korporasi multinasional itu misalnya BP, Royal Dutch/ Shell Group, Exxon, Halliburton, Texaco, Chevron, Mobil Oil, General Motors, Ford Motor, IBM, Sumitomo, Mitsui, Honda, Toyota Motor Corporation, General Electric, Daimler-Benz, AT&T, Volkswagen, Hitachi, FIAT, Siemens, Philips, Unilever, Nissan Motor, Monsanto, Novartis (dibentuk oleh Ciba Ceigy dan Sandoz) DuPont, Pioneer.

         Karena motif utama adalah keuntungan, kehormatan dan keagungan bagi diri mereka sendiri, maka korporasi mendayagunakan sebagian sumberdayanya untuk berkiprah di panggung politik.

         Seperti pada awal kelahirannya, korporasi yang bergerak melintas batas hingga sekarang pun pada hakekatnya merupakan pintu masuk bagi perwujudan imperialisme.

         Baik di negeri tempat mereka bermarkas utama maupun di negara lain tempat mereka memburu sumber daya dan memperluas kekuasaan pasar, bekerjasama atau berselingkuh dengan kaum politisi menjadi bagian penting untuk melaksanakan ambisi imperialismenya.

         Pada buku Confessions of an EHM, hal itu nampak dalam peranan Caspar Weinberger (Menhan AS era Reagan), George Shultz (Menteri Perbendaharaan  AS era Nixon). Mereka adalah orang-orang penting di grup Bechtel.

        Sementara sejak awal keluarga Bush adalah pemilik United Fruit Company, sekaligus kalangan dekat perminyakan.

         Bahkan orang-orang dekat George HW Bush seperti Richard Cheney adalah Presiden Halliburton dan Condolleza Rice tokoh berpengaruh di Exxon. Sementara Henry Kissinger pernah mengambil posisi penting Freeport McMoran. Posisi itu sekarang digantikan oleh Stapleton J Roy.

         Kutipan berikut ini tentu menarik :

"Give me control of a nation's money and I care not who makes the laws" Mayer Amschel Bauer, pendiri the Rothschild family

"Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws." Anaknya, yaitu Amschel Mayer Rothschild

"I care not what puppet is placed upon the throne of England to rule the Empire on which the sun never sets. The man who controls Britain's money supply controls the British Empire, and I control the British money supply." Anaknya yang lain, Nathan Mayer Rothschild. 

"Whoever controls the volume of money in any country is absolute master of all industry and commerce." -- President James A. Garfield

         Gambaran di atas membuktikan bahwa korporatokrasi adalah wujud penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh orang-orang kaya.

        Dan orang-orang kaya itu selalu akan mempertahankan posisi keberadaannya dengan sedikit memperbaiki penampilannya melalui Corporate Social Responsibility atau Community Development.

         Bagi mereka kedermawanan sosial justru dimulai dari meja makan mereka sendiri karena meja makan mereka sudah tidak cukup lagi menampung jumlah makanan yang berlebih.

         Dalam bahasa yang lain, korporatokrasi dengan korporasi multinasionalnya sebenarnya merupakan kebijakan melanggengkan pemusatan kepemilikan baik ekonomi maupun politik.

         Tahun 1993, The Economist menduga bahwa 300 korporasi global terbesar memiliki sekitar 25 persen asset produktif. Berarti 25 persen itu menjadi tempat bergantung manusia dan masyarakat dunia untuk kehidupan yang kekuasaan atas kepemilikan asset itu tidak memerlukan kehadiran pemiliknya.

         Pada tingkat ini menjadi jelas kenapa kaum politisi lebih mengabdi kepada pemilik modal.

         Dengan demikian korporatokrasi yang berlangsung melalui media, bisnis, dan pendidikan sebenarnya merupakan pelaksanaan prinsip neoliberal.

         Jika Perkins menilai teori pertumbuhan ekonomi itu bias dan palsu, maka sesungguhnya kita patut menguji argumentasi bahwa pemilik modal akan berinvestasi sehingga memantik dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan jumlah kekayaan masyarakat. Akhirnya akan menguntungkan siapapun dan tidak merugikan.

         Argumentasi itu harus direfleksikan dan dihadapkan pada :

  1. Motif memusatkan kepemilikan modal tetap tinggi;
  2. Manusia selalu memburu posisi kehormatan, harkat dan martabatnya dalam rujukan kekuasaan ekonomi dan politik;
  3. Modal orang kaya yang terakumulasi ditanam dalam kegiatan-kegiatan produktif dengan hasil yang berguna, dan kemudian meningkatkan kekaayaan masyarakat;
  4. Penggunaan sumber daya yang bertambah tidak mengurangi modal awal karena memang tidak menghilangkan kesempatan orang lain untuk memperoleh kesempatan yang sama dan mendayagunakannya;
  5. Manfaat modal dan pendayagunaan sumber daya itu akhirnya dinikmati secara meluas.

Maka korporatokrasi pada hakekatnya kemasan paling apik dan cantik untuk menjalankan strategi itu sekaligus sebagai kendaraan canggih untuk memenuhi kebutuhan: imperialis.

7 Februari 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id