RAMPOKISASI PERTAMBANGAN[1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, MBA -- Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, pengajar di Fakultas Ekonomi UGM.

 

 

Kemelut pertambangan yang terjadi belakangan ini tidak dapat dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Kemelut-kemelut tersebut, sebagaimana terjadi di Freeport dan Blok Cepu, selain saling berkaitan satu sama lain, berkaitan pula dengan kemelut-kemelut serupa yang terjadi di sektor pertambangan dan enerji dalam arti luas. 

[1] Makalah Seminar Bulanan ke-37 PUSTEP-UGM, 7 Maret 2006, dengan tema Dari Freeport hingga Blok Cepu

Pada tingkat permukaan, kemelut-kemelut pertambangan dan enerji itu tidak mungkin dapat dipisahkan dari berlangsungnya liberalisasi besar-besaran sektor pertambangan dan enerji di Indonesia. Kebijakan tersebut, selain terbukti bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, secara operasional ternyata cenderung diselenggarakan dengan cara sangat buruk.

Gambaran terperinci mengenai salingkait antara kemelut-kemelut pertambangan dengan berlangsungnya liberalisasi besar-besaran sektor pertambangan dan enerji itu, antara lain dapat ditelusuri dengan menyimak kemelut sektor kelistrikan dan sektor migas berikut.

Sebagaimana diketahui, melalui penerbitan UU No. 20 Tahun 2002, yang rancangannya dibuatkan oleh ADB, pemerintah bermaksud meliberalkan sektor kelistrikan dan mengundang masuknya perusahaan-perusahaan listrik asing untuk beroperasi dalam penyelenggaraan sektor kelistrikan di Indonesia.

Tetapi menyusul diajukan UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), antara lain oleh Serikat Pekerja PT. PLN, MK secara tegas memutuskan untuk membatalkan UU itu. Menurut MK, UU No. 20 Tahun 2002 secara jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Selanjutnya, melalui penerbitan UU No. 22 Tahun 2001, yang rancangannya dibuatkan oleh USAID, pemerintah bermaksud meliberalkan sektor migas dan mengundang masuknya perusahaan-perusahaan migas asing ke sektor hulu dan hilir migas di Indonesia.

Tetapi menyusul diajukannya UU tersebut oleh Serikat Pekerja PT Pertamina ke MK, walaupun tidak sedrastis yang dialami oleh UU No. 20 tahun 2002, MK secara tegas membatalkan beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2001 itu. Menurut MK, sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945, harga BBM tidak dapat diserahkan ke mekanisme pasar.

Belajar dari kedua kasus tersebut, dapat disaksikan betapa kemelut pertambangan yang terjadi di Freeport dan Blok Cepu, sebagaimana terjadi pula di PT Semen Gresik Group (SGG) dan PT Newmont Indonesia, pada dasarnya dipicu oleh hal yang lebih kurang serupa.

Artinya, bila ditelusuri secara mendalam, kemelut-kemelut pertambangan itu mustahil dapat dipisahkan dari berlangsungnya benturan kepentingan antara ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh kekuatan modal internasional ke sektor pertambangan dan enerji di Indonesia, yaitu yang difasilitasi oleh para komprador melayunya dengan meliberalkan sektor pertambangan dan enerji nasional, dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menentang dan merasa dirugikan oleh pertambangan tersebut.

Dengan latar belakang seperti itu, jangankan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain, kemelut-kemelut pertambangan sebagaimana terjadi di Freeport, Blok Cepu, PT SGG, PT Newmont Indonesia itu, sama sekali tidak mencukupi bila hanya dilihat sebagai peristiwa yang berdimensi lokal atau nasional.

Sebagaimana dialami oleh kebanyakan negara Dunia Ketiga, walaupun corak dan intensitas kemelut pertambangan yang terjadi cenderung berbeda-beda, kemelut-kemelut tersebut hanya dapat dipahami secara utuh bila dilihat sebagai rangkaian peristiwa yang berdimensi internasional dan global.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai corak intrnasional dan global kemelut-kemelut pertambangan tersebut, beberapa fakta berikut menarik untuk disimak.

Saya kira bukan sebuah kebetulah bila Freeport, ExxonMobile yang berseteru dengan Pertamina di Blok Cepu, dan PT Newmont Indonesia, sama-sama berasal dari Amerika. Demikian halnya dengan USAID. Lembaga penyandang dana yang menyusun rancangan UU No. 22 Tahun 2001 ini adalah bagian integral dari departemen luar negeri Amerika.

Sedangkan ADB, walaupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh Jepang, bank internasional yang menyusun rancangan UU No. 21 Tahun 2002 ini sesungguhnya tidak lebih dari adik kandung IMF dan Bank Dunia yang sama-sama dikendalikan oleh Amerika.

Bagaimana halnya dengan Cemex SA de CV? Secara resmi, perusahaan semen terbesar ketiga di dunia ini memang berasal dari Mexico. Namun pemilik perusahaannya, Lorenzo Zambrano, tercatat sebagai salah seorang penyandang dana kampanye George W. Bush dalam pemilihan presiden Amerika.

Kesimpulannya, saya kira cukup jelas. Kemelut-kemelut pertambangan yang terjadi belakangan ini, baik yang terjadi di Freeport, Blok Cepu, PT SGG, maupun di PT Newmont Indonesia, secara jelas merujuk pada apa yang disebut sebagai imperialisme Amerika.

Artinya, sebagai ekspresi Amerika untuk menguasai sumberdaya dunia, kemelut-kemelut pertambangan tersebut sesungguhnya tidak hanya berdimensi internasional dan global. Kemelut-kemelut itu wajib dipahami sebagai bagian integral dari neokolonialisme IMF dan Bank Dunia, serta pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di Indonesia.

Dengan latar belakang seperti tiu, penyelesaian kemelut-kemelut tersebut sebenarnya sangat sederhana. Kata kuncinya terletak pada adanya keberanian untuk bersikap tegas terhadap pokok dan sumber masalahnya. Tanpa itu, walaupun penyelesaian kemelut-kemelut itu tampak berlarut-larut, kemenangan dapat dipastikan akan tetap berpihak ke Amerika.

Pertanyaannya, siapa yang berani menjadi Chavez Indonesia?

 

 

7 Maret 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id