KONTROVERSI REVISI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN [1]

Oleh: Siti Umi Akhirokh -- Aktivis Aliansi Buruh Yogyakarta.

 

 

Pendahuluan

Penindasan terhadap buruh seolah tak pernah berhenti, pergantian rezim juga tak menjamin bahwa kehidupan buruh akan semakin membaik. Kesengsaraan, penindasan dan ketidakadilan selalu menjadi santapan sehari- hari bagi buruh.

[1] Makalah Seminar Bulanan ke-37 PUSTEP-UGM, 4 April 2006, dengan tema Kontroversi Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pada masa pemerintahan orde baru, atas nama mengamankan kebijakan ekonomi, pemerintah berupaya menarik investor asing untuk mau menanamkan modal di Indonesia, tentu saja dengan memberikan iming-iming biaya produksi yang murah karena tersedianya tenaga kerja yang banyak dan berupah murah. Untuk itu, pemerintah membangun sebuah sistem pengendalian buruh yang ketat dengan cara memasang hak berorganisasi bagi buruh, akibatnya posisi tawar kaum buruh semakin lemah di dalam hubungan industrial.

Kesengsaraan buruh semakin bertambah ketika produk hukum yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disahkan legislatif pada tanggal 25 Februari 2003 itu sama sekali tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan buruh.

Belum genap 3 tahun Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 telah dipaksakan untuk diberlakukan oleh rezim Megawati Soekarno Putri sehingga berdampak buruk bagi kehidupan buruh dan keluarganya.

Penderitaan yang belum sembuh itu pun kini disayat kembali oleh rezim yang mendapat dukungan rakyat ini, dengan tega mengkhianati pemilihnya sendiri yang sebagian besar adalah kaum buruh yaitu dengan mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi melakukan revisi terhadap UU Ketenagakerjaan yang ada dianggap tidak ramah investasi dan terlalu memproteksi buruh. Maka demi pembangunan nasional serta terjaminnya investasi, pemerintah melakukan revisi UU No. 13 tahun 2003. Ironisnya konsep revisi yang dibuat ternyata jauh lebih buruk dari yang ada saat ini dan pasal-pasal yang ada di dalamanya sangat tidak memperhatikan kepentingan buruh. 

Pasal- pasal dalam revisi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tersebut antara lain:

  1. Perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja ( pasal 35 ayat 3 ) DIHAPUS.
  2. Menghilangkan Jaminan Hak atas Pekerjaan.

Sistem kontrak menjadi bebas bersyarat dan tidak lagi mengatur jenis pekerjaan, waktu kontrak pun diubah dari 3 tahun menjadi 5 tahun (pasal 59). 

  1. Labour Market Flexibility

Dengan praktek outsourcing yang tanpa memberikan batas jenis pekerjaannya sehingga berpotensi menjadi buruh bebas diperjual-belikan layaknya budak (pasal 64).

  1. Istirahat panjang bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 6 tahun secara berturut- turut (pasal 79 ayat 2) DIHAPUS.
  2. Penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan diganti menjadi Upah minimum memperhatikan kemampuan sektor usaha yang paling lemah / marginal.
  3. Struktur dan skala upah hanya bedasarkan golongan dan jabatan saja, sedangkan untuk pendidikan, masa kerja dan kompetensi ( pasal 92 ) DIHAPUS.
  4. Fasilitas kesejahteraan seperti; Pelayanan KB, TPA, Perumahan Pekerja, Fasilitas ibadah, Fasilitas olah raga, kantin, rekreasi dan fasilitas kesehatan (pasal 100) DIHAPUS.
  5. Mogok kerja yang yang tidak memenuhi ketentuan/tidak sah dapat di PHK tanpa pesangon, dan mogok kerja tidak sah yang mengakibatkan perusahaan rugi, maka pekerja/ buruh dapat dituntut ganti rugi (pasal 142).
  6. Upah selama menjalani masa skorsing karena diduga melakukan kesalahan berat yang sebelumnya tetap wajib dibayar penuh, di dalam revisi diganti pemberi kerja tidak wajib membayar upah (pasal 158 ayat 4). Skorsing untuk pembinaan karena kesalahan ringan, berhak memperoleh upah sebesar 50 % dari yang biasa diterima (pasal 161 A).
  7. Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan pesangn adalah pekerja/buruh yang mendapatkan upah lebih rendah atau sama dengan 1 kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) upah di bawah 1 juta, sedang upah di atas 1 juta tidak mendapatkan pesangon. Karena dianggap bukan buruh (pasal 156 ayat 2).

Pesangon bagi buruh yang di PHK sebelumnya ditentukan 9 bulan upah, sekarang menjadi max 7 bulan upah saja dan perhitungan uang penghargaan masa kerja kelipatannya yang tadinya 3 tahun menjadi 5 tahun (pasal 156 ayat 3).

Penggantian perumahan sebesar 10 % bagi pekerja/buruh yang mendapatkan fasilitas atau tunjangan perumahan, serta penggantian pengobatan dan perawatan sebesar 5 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi pekerja yang di PHK (pasal 156 ayat 4).

  1. Perusahaan yang mem-PHK buruh karena alasan efisiensi maka buruh hanya berhak mendapat uang pesangon dan penghargaan masa kerja 1 kali PMTK saja, sedang sebelumnya pesangon 2 kali PMTK. (pasal 164)
  2. Perusahaan yang mem-PHK buruh karena keadaan kahar/Force Majeur yang tidak memungkinkan perusahaan untuk melakukan pembayaran, maka pemberi kerja dapat untuk tidak memberi pesangon, yang sebelumya pesangon ditentukan 1 kali PMTK (pasal 164 A).
  3. Pasal 46

Tenaga kerja asing dibebaskan untuk menduduki jabatan apapun di perusahaan dan bersaing dengan tenaga kerja Indonesia di pasar kerja. Sebelumnya: Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan atau jabatan tertentu (diatur dengan kepmen).

  1. Pasal 158 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum tetap, oleh rezim ini dihidupkan kembali dengan mengubah redaksi buruh yang terkena skorsing pemberi kerja tidak wajib membayar upah.
  2. Pasal 167

Uang kompensasi pensiun. DI HAPUS

 

Apa yang harus dilakukan

Tentu kita tidak ingin terjadi kemungkinan terburuk akan menimpa buruh, untuk itu perlu dan harus melakukan penolakan terhadap draft revisi UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dengan melakukan upaya antara lain:

  1. Melakukan kampanye untuk menentang rencana pemerintah yang sangat merugikan buruh
  2. Melakukan aksi nasional dengan mengerahkan seluruh anggota serikat buruh.

Langkah- langkah yang perlu dilakuakan antara lain:

  1. Internal ;
    • Pembuatan dan penggandaan leaflet
    • Koordinasi dan sosialisasi aksi
    • Kampanye kepada anggota SP dan Masyarakat (pemuda, mahasiswa, petani, dll)
  2. Eksternal ;
    • Lobi kepada parlemen di semua tingkatan
    • Lobi kepada parpol di semua tingkatan
    • Lobi internasional
    • Konferensi pers (elektronik & media cetak)
    • Lobi tokoh masyarakat.

 

  4 April 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id