KONTROVERSI REVISI UUK [1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, MBA -- Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, pengajar di Fakultas Ekonomi UGM.

 

 

Kontroversi Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) yang terjadi belakangan ini tidak dapat dipisahkan dari benturan kepentingan tiga pihak sebagai berikut. Pertama, para pengusaha, kedua, para pencari kerja, dan ketiga, para pekerja.

[1] Makalah Seminar Bulanan ke-37 PUSTEP-UGM, 4 April 2006, dengan tema “Kontroversi Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dari sisi pengusaha, revisi UUK ini jelas dimaksudkan untuk meringankan beban mereka. Sejalan dengan amanat Inpres No. 3/2006, tujuannya adalah untuk mewujudkan tiga hal: pertama, menciptakan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja, kedua, menyederhanakan penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial. Dan ketiga, mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan.

Sejalan dengan itu, jika dilihat dari sisi para pencari kerja, revisi UUK jelas dimaksudkan untuk membantu mereka dalam memperoleh pekerjaan. Artinya, dengan berkurangnya beban pengusaha, volume investasi diharapkan dapat ditingkatkan. Selanjutnya dengan meningkatkan investasi, angka pengangguran yang secara terus-menerus mengalami peningkatan dalam bebarapa tahun belakangan ni, diharapkan akan dapat dikurangi.

Dengan latar belakang seperti itu, jika dilihat dari sisi para pekerja, kuatnya kecenderungan revisi UUK untuk merugikan mereka sulit dielakkan. Secara mencolok, kerugian para pekerja dapat disimak pada lima hal berikut. Pertama, meningkatnya keleluasaan para pekerja asing untuk bekerja di Indonesia (Pasal 46). Kedua, meningkatnya keleluasaan para pengusaha dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (Pasal 59).

Ketiga, meningkatnya keleluasaan para pengusaha dalam melakukan outsourcing (Pasal 65). Keempat, dihilangkannya hak para pekerja untuk memperoleh upah minimum sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak (Pasal 89). Dan kelima, dikuranginya hak para pekerja dalam menerima pesangon bila mengalami pemutusan hubungan kerja (Pasal 156).

Kesimpulannya sangat sederhana Revisi UUK pada dasarnya memang meminta pengorbanan para pekerja. Walaupun hal itu dilatarbelakangi oleh niat untuk memperluas lapangan perja, tentu tidak berarti tidak ada pertanyaan yang tersisa.

Pertama, tidak adakah tindakan lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan investasi selain dengan merevisi UUK No. 13/2006? Sesuai dengan hasil survei World Economic Forum (WEF), peraturan ketenagakerjaan ternyata hanya menempati urutan ketujuh sebagai kendala investasi di Indonesia.

Enam alasan lainnya adalah sebagai berikut: inefisiensi birokrasi, infrastruktur yang tidak memadai, peraturan perpajakan, korupsi, kualitas sumberdaya manusia, dan instabilitas kebijakan. Pertanyaan berikutnya, sejauh manakah pemerintah telah berusaha menanggulangi kendala investasi dalam enam hal tersebut?

Kedua, tidak adakah tindakan lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja selain bergantung pada peningkatan investasi swasta? Selain bergantung pada investasi swasta, pemerintah sendiri sesungguhnya bertanggung jawab untuk meningkatkan investasi dan memperluas lapangan kerja.

Masalahnya, sejalan dengan meluasnya tuntutan untuk meninjau ulang kontrak-kontrak pertambangan, sejauh manakah pemerintah telah berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor yang didonimasi para investor asing tersebut? Selain itu, sejalan dengan meluasnya tuntutan untuk meminta pengurangan dan atau penghapusan utang, sejauh manakah pemerintah telah berusaha mengurangi pemborosan anggaran yang menguras sepertiga belanja negara tersebut?

Sejauh yang saya ketahui, jawaban pemerintah terhadap kedua pertanyaan tersebut cenderung sangat mengecewakan. Pemerintah tidak hanya tampak enggan meninjau ulang kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan. Pada saat yang sama, pemerintah juga cenderungn bersikap serupa terhadap tuntutan pengurangan dan atau penghapusan utang.

Alih-alih meninjau ulang kontrak pertambangan yang merugikan, sebagaimana terjadi di Blok Cepu, pemerintah justru kembali membuat kontrak pertambangan yang sangat mengecewakan. Demikian halnya dengan tuntutan pengurangan dan atau penghapusan utang. Alih-alih meminta pengurangan dan atau penghapusan utang, pemerintah justru kembali membuat tambahan utang baru dengan jumlah yang lebih besar.

Saya khawatir, jangan-jangan revisi UUK tidak hanya meminta pengorbanan para pekerja atau untuk meningkatkan volume investasi para pengusaha nasional di Indonesia. Jangan-jangan revisi UUK semata-mata dimaksudkan untuk mempercepat penetrasi dan ekspansi kapitalisme internasional di Indonesia? Jika demikian duduk perkaranya, hanya satu sikap yang tersisa bagi para pekerja, “Tolak revisi UUK!”

 

4 April 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id