KONTROVERSI REVISI UNDANG-UNDANG NO. 13TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN[1]

Oleh: Dr. Susetyawan, S.U. -- Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM

 

 

Akhir-akhir ini perbincangan mengenai perburuhan tidak banyak bergaung. Hemat penulis, ada beberapa alasan tentangnya, yakni pertama, sektor riil tidak banyak berkembang yang konsekuensinya sedikit tercipta lapangan kerja sedang jumlah angkatan kerja yang memasuki usia kerja semakin bertambah banyak. Hal ini melahirkan pemikiran bahwa tidak berkembangnya sektor riil akibat dari tidak baiknya sistem investasi di Indonesia sehingga tidak banyak mengundang investor. Kedua, di Inodnesia tidak ada organisasi buruh yang kuat yang menjadi kesatuan. Organisasi buruh terkotak-kotak oleh kepentingan politik dari para elit buruh. Para buruh enggan mempersoalkan permasalahannya karena sulitnya lapangan kerja atau memang di Indonesia belum berbentuk sebuah kesadaran buruh yang mendorong munculnya labour force.

[1] Makalah Seminar Bulanan ke-37 PUSTEP-UGM, 4 April 2006, dengan tema “Kontroversi Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Ada kemungkinan besar bahwa alasan pertama menjadi pertimbangan penting oleh pemerintah dan pengusaha. Atas dasar alasan di atas, adalah salah satunya kemungkinan yang mendasari munculnya Inpres No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dalam lampiran inpres tersebut salah satu sorotan tentang kebijakan adalah menciptakan iklim Hubungan Industrial yang mendukung perluasan tenaga kerja. Salah satu programnya kebijakan ini adalah mengubah UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pertanyaannya, apakah inpres ini adalah sebuah usul asosiasi pengusaha (Apindo) agar memiliki legitimasi untuk mengadakan perubahan UU No. 13 sesuai dengan kepentingannya atau hal ini adalah inisiatif pemerintah?

Pernyataan Sofyan Wanandi sebagai Ketua Apindo sangat menarik untuk dicermati. Kurang lebih pernyataan itu seperti ini, “Perbaikan UU Ketenagakerjaan bukan untuk merugikan buruh akan tetapi perlu dimengerti bahwa dengan biaya buruh yang tidak tinggi akan mengundang investor masuk. Hal ini adalah membantu negara dan masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja di tengah banyaknya pengangguran. Oleh sebab itu perlu ada pengertian bersama guna saling membantu angkatan kerja yang masih belum terserap dalam lapangan pekerjaan.” Pertanyaan tentangnya adalah mengapa buruh menjadi sasaran dan diperlukan perubahan terhadap UU No. 13. bukankah selama ini berbagai kasus hubungan industrial lebih banyak dimenangkan oleh para pengusaha dibandingkan dengan pihak buruh?

Persoalan inilah yang perlu dicermati mengapa usulan revisi UU No. 13 menjadi kontroversial. Ada maksud apa sesungguhnya dibalik semuanya ini? Apakah pemerintah lebih banyak diatur oleh pengusaha untuk melancarkan kepentingannya atau hal ini adalah sebuah inisiatif pemerintah? Atau hal ini terjadi karena memang tidak ada bedanya antara pemerintah dan pengusaha sebab pada umumnya para birokrat adalah para pengusaha juga. Atau karena banyaknya biaya lain yang sulit untuk diatas dan resikonya besar seperti “pungli” yang umumnya dimainkan oleh aparatur negara. Dengan dmeikian maka sasaran utama yang paling mudah adalah menkan komponen yang tidak memiliki kekuatan? Persoalan teknis tentang susunan pasal perlu dilacak dari asumsi dasar mengenai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu dalam tulisan ini tidak menyinggung soal pasal-pasal yang berubah dalam UU tersebut.

Kebijakan Buruh Murah: Kecintaan Negara terhadap Dehumanisasi?

            Secara sederhana, kalau biaya produksi itu murah maka produk diharapkan akan memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage). Artinya tentang soal harga jual akan memiliki daya saing dibandingkan denganproduk yang memiliki biaya produksi tinggi. Salah satu biaya produksi terletak pada biaya tenaga kerja dalam proses produksi. Di negara berkembang biaya tenaga kerja masih dianggap paling lentur dibandingkan dengan biaya proses produksi yang lain. Hal itu disebut lentur karena labour market menunjukkan posisi leibh tinggi penawaran dari pada permintaan. Selain itu, negara berkembang memang belum banyak menempatkan standar bagaimana seharusnya memperlakukan buruh sebagai manusia dan bukan barang mati sebagaimana materi yang lain dalam proses produksi. Pemikiran inilah yang mendorong proses produksi jauh dari prinsip kemanusiaan.

Kebijakan mengenai buruh murah tidak mungkin terjadi di negara Barat sebab kebijakan seperti itu sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan hak manusia untuk hidup secara layak. Gaji buruh terstandar yang diatur oleh negara, oleh sebab itu buruh juga dikenakan pajak penghasilan yang harus memberikan kontribusi kepada negara. Baik buruh maupun pengusaha memiliki hak dan kewajiban yang sama, yakni buruh memiliki kekuatan produksi yang disebut dengan labour force sedang pengusaha memiliki kekuatan kapital materiil. Pengusaha tidak mungkin ada kalau buruh sebagai kekuatan produksi tidak pernah ada. Posisi negara adalah netral mengingat kepentingankeduanya. Barang siapa melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sudah tentu undang-undang dibuat untuk mengatur kepentingan semua pihak guna menciptakan keadilan.

Kebijakan buruh murah seperti di Indonesia merupakan sebuah perilaku yang tidak menghargai kemanusiaan. Manusia disamakan dengan benda mati yang kedudukannya bisa diperjualbelikan. Posisi ini sama denganmenjual manusia demi kepentingan investasi. Buruh dikorbankan demi lebih banyak keuntungan investor. Ujung dari semua ini adalah bnetuk eksploitasi buruh yang dilegalkan karena diatur dalam undang-undang negara. Negara melakukan kontroversi nilai, di satu sisi menempatkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, akan tetapi praktek tentang kemanusiaan dihapus sendiri oleh negara dengan akan merevisi undang-undang ketenagakerjaan denganlebih tidak manusiawi dibanding dengan undang-undang ketenagakerjaan yang belum direvisi. Hal ini berarti bahwa negara mendorong proses dehumanisasi.

Makna Dibalik Dehumanisasi

Berbagai peristiwa yang belakangan ini terjadi memiliki makna yang kurang lebih sama dengan penjelasan rasional. Misalnya dalam hal kenaikan harga BBM, penjelasan rasional tentang kenaikan harga BBM adalah bahwa harga BBM yang dinikmati oleh masyarakat masih disubsidi oleh pemerintah dengan biaya cukup tinggi. Oleh sebab itu agar anggaran subsidi tidak terlalu besar maka masyarakat harus membeli sebagian besar BBM dengan harga murni dan kalau bisa tanpa subsidi. Karena pemerintah tidak mampu memberantas tindak kriminalitas penyelundupan minyak yang nilainya cukup besar konsekuensi cara mengatasi itu dengan menaikkan harga BBM. Sungguhpun kaum miskin disubsidi, akan tetapi persoalannya bukan terletak pada subsidi itu, yakni kemampuan dan keberanian negara untuk memberantas kriminalitas yangmerugikan negara seara besar-besaran. Contoh lain juga terjadi pada beras yang dibelakang impor beras adalah karena ada mafia beras. Kecenderungan akan dinaikkan tarif dasar harga listrik kurang lebih dalah sama, yakni tingginya KKN yang terjadi di negeri ini.

Kini sampai pada persoalan buruh. Banyak kalangan beranggapan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan dari pembiayaan buruh tidk seberapa besar prosentasenya, kurang lebih sekitar 10% dari total biaya produksi. Hal ini sangat dimungkinkan sebab perhitungan upah buruh tidak ditentukan atas perjam kerja akan tetapi dalam satu hari kerja yakni 8 jam kerja per hari. Upah buruh ditentukan dengan UMP yang perhitungannya adalah upah buruh per hari dan bukan per jam kerja. Dengan cara ini sangat dimungkinkan bahwa upah buruh yang sekarang ini terjadi sudah sangat rendah yang kalau dilihat darikebutuhan minimum untuk keperluan hidup. Lalu ada motif apa dibalik perubahan undang-undang ketenagakerjaan kalau tidak untuk lebih menekan pembiayaan terhadap buruh? Kalau diikuti logika di atas, ditekannya pembiayaan harga buruh, kemungkinan besar adalah ketidakmampuan negara untuk mengatasi ulah aparatur negara dan para pebisnis atau aparatur negara yang sekaligus pebisnis untuk mengatasi berbagai macam bentuk KKN yang mengakibatkan biaya produksi tinggi. Larinya invstor dari Indonesia yang diakibatkan karena biaya buruh tinggi agak tidak masuk akal. Akan tetapi adalah masuk akal kalau larinya investor itu akibat banyaknya grayak atau pemeras yang tidak mampu diatasi oleh negara. Dengandemikian akibat dari ketidakmampuan negara untuk mengatasi kriminalitas yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, masyarakat diwajibkan untuk memikul konsekuensinya. Secara tidak langsung masyarakat sendirilah yang tereksploitasi karenanya. Sudahkah semangat membuat undang-undang adalah untuk embela kepentingan hak-hak kemanusiaan dan melakukan perlindungan terhadap kaum lemah atau undang-undang disusun untuk kepentingan tertentu yang memberikan kegitimasi terhadap eksploitasi kaum lemah? Hal terakhirlah yang banyak terjadi di Indonesia sebab pendidikan budaya kita kini telah memasuki sebuah ruang kegelapan yang suka menginjak-injak harga diri manusia lain dalam kehidupan sosialnya.

 

4 April 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id