EKONOMI KERAKYATAN DAN INDUSTRIALISASI DESA[1]

Oleh: Arie Sujito, S.Sos., M.Si. -- Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Sosiolog, Pengajar di Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM.

 

 

Perubahan politik nasional yang merembes ke daerah-daerah, memang belum secara signifikan mengangkat derajat ekonomi desa. Beban kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi ekonomi, masih saja menghantui. Terobosan kebijakan melaluo set-up desentralisasi dan otonomi daerah tidak sepenuhnya mengatrol desa dari keterpurukan. Karena toh, desa masih terhegemoni secara sistematik oleh rezim kabupaten. Regulasi UU No. 22/99 lalu berubah menjadi 32/2004, menjadi menumen yang kurang berarti membangkitkan desa.

 [1] Makalah untuk Seminar Bulanan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan-UGM, dengan tema Ekonomi Kerakyatan, tanggal 18 Mei 2006

Dihadapkan pada sekian problem ekonomi politik itulah, kebutuhan membuat alternatif penguatan ekonomi desa menjadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sarbini Sumawinata (2005), menawarkan pemikiran alternatif, apa yang dikenal dengan ekonomi kerakyatan melalui industrialisasi desa. Konsep ini  dimunculkan untuk menjawab kebutuhan pengembangan ekonomi desa, khususnya sejak terjadi kegagalan transformasi ekonomi di jaman revolusi hijau. Industrialisasi desa, menurutnya ditandai adanya model transformasi teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pemanfaat sumberdaya lokal dengan basis pengelolaan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Model industrialisasi ini, juga ditandai oleh kepekaan pada pengelolaan lingkungan, lebih menyerap tenaga kerja (padat karya) dan bukan padat modal, penggunaan teknologi madya, serta berorientasi pada kebutuhan jangka panjang (sustainable).tentu sangat berbeda dengan model-model eksploitasi sumberdaya alam yang selama ini diterapkan melalui jargon modernisasi desa, yang nyata membawa dampak kesenjangan, ketergantungan, dan marginalisasi.

Seiring upaya daerah menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, model pencarian sumberdaya ekonmi melaluo industrialisasi desa, tentu sangat relevan. Beberapa alasan diantaranya, pertama, sejauh ini upaya penguatan transformasi politik dalam bentuk demokrasi dan otonomi desa terbuti mengalami keterbatasan dan kesulitan, jikalau hal itu tidak ditopang oleh penguatan basis ekonomi desa. Seandainya demokrasi dan otonomi desa tidak mampu menjawab tuntutan kesejahteraan sosial-ekonomi maupun pengurangan kemiskinan, maka program demokratisasi dan desentralisasi secara lambat-laun akan mengalami delegitimasi dan distrust di hadapan rakyat desa. Dikemudian hari (jangka panjang) juga akan semakin mempersulit kedua agenda transformasi politik itu. Karenanya, industrialisasi desa dalam konteks ini merupakan alternatif menjawab ketegangan antara desentralisasi-demokratisasi dengan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat desa.

Industrialisasi desa merupakan alternatif untuk memperkuat program APBDes yang baik dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, dan partisipatif, maupun Alokasi Dana Desa (ADD), dengan maksud memperlancar demokrasi dan otonomi desa, memperkuat basis ekonomi bagi otonomi desa, mengurangi kemiskinan, menekan laju urbanisasi serta meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat desa.

Kedua, eksistensi desa dalam proses ekonom politik selama ini sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah terlebih juga hubungan antara pembangunan desa dan perkotaan. Dalam pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa, sejak reformasi tata pemerintahan desa juga kabupaten (desain desentralisasi dan demokratisasi desa sekalipun), masih kurang mendaratkan dan mengkaitkan pada isu-isu hubungan ekonomi politik desa-kota. Dalam bentang sejarah ekonomi lokal misalnya, termasuk modernisasi desa, selalu ditandai oleh bias sentralisasi pada kota. Tentu jauh dari keberpihakan pada desa. Kendapitun kegiatan eksploitasi atau kapitalisasi memasuki area desa, namun kesemuanya itu hanyalah menegaskan keyakinan bahwa desa tidak lebih sebagai bjek pemanfaatan sumberdaya alam dan ekonomi yang dalam prosesnya segala hasilnya (keuntungan) mengalir ke kota. Dengan kata lain, desa menjadi tempat produksi, sementara kota menjadi tempat perdagangan, distribusi, dan konsumsi.[2] Itulah yang dimaksud dengan eksploitasi pembangunan kota pada desa, yang hingga saat ini terus berlangsung.

 [2] Ekonomi desa tidak memperoleh nilai tambah (value added) yang proporsional akibat dari wilayah perkotaan hanya sekedar menjadi pipa pemasaran (marketing pipe) dari arus komoditas primer dari desa. Dalam konteks demikian, wajar apabila terjadi pengurasan sumber daya (backwash effect) oleh kota terhadap desa secara sistematis dan kota hanya mengambil keuntungan dari jasa distribusi semata, sehingga seringkali terjdi kebocoran wilayah (regional leakages) yang merugikan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketiga, ditinjau dari kebijakan pembangunan, industrialisasi desa tentu bukan fenomena baru. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tata kelola industrialisasi yang ada di desa selama ini (telah berjalan dalam waktu yang cukup lama) baik merupakan bagian konstruksi revolusi hijau maupun modernisasi desa, sebagian besar ternyata tanpa sentuhan governance reform, melalui demokratisasi (partisipasi masyarakat) dan desentralisasi (kewenangan desa). Dalam contoh konkrit, keputusan untuk membuka hadirnya investasi dalam rangka menjalankan kegiatan industrialisasi ke desa merupakan kewenangan pemerintah supradesa (kecamatan dan kabupaten), sementara desa hanyalah menjadi wilayah (lokasi) proyek industrialisasi. Desa secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan untukmengambil keputusan dalam proses awal masuknyainvestasi ke desa, dan masyarakat tidak memperoleh ruang partisipasi untuk mengontrol proses ekonmi-politik yang sangat elitis itu. Karena tidak adanya governance reform dalam tata kelola industrialisasi desa itulah, maka yang terjadi adalah, bahwa indstrialisasi tidak menguntungkan desa, justru malah menimbulkan kerugian besar bagi desa, meminggirkan dan memiskinkan masyarakat desa, dan tidak jarang memunculkan konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan (industri).

Terobosan baru dengan industrialisasi desa itu,s ecara ideologis dimaksudkan sebagai bentuk desentralisasi alat-alat produksi pada rakyat (desa). Peran negara (dalam hal ini pemerintah desa bekerja sama dengan kabupaten) melindungi sumberdaya lokal dengan menjalankan mandat rakyat, saat bernegosiasi dengan pengusaha dalam menginvestasikanmodalnya untuk kegiatan industri. Jauh berbeda dengan yang terjadi saat ini, dimana pemerintah daerah justru dengan dipandu ideologi neoliberal melakukan eksploitasi sumberdaya lokal, maka otonomi daerah dan desentralisasi akhirnya terperosok menjadi arena perayaan penindasan pada rakyat (desa). Inilah tantangan penting yang perlu dijawab. Kita memang membutuhkan terobosan baru paradigma pembangunan alternatif untuk menemukan kembali pilar-pilar pokok di level lokal dalam rangka menegakkan ekonmi kerakyatan. Industrialisasi desa, barangkali menjadi bagian pilar itu.

 

18 Mei 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id