EKONOMI KERAKYATAN[1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, MBA -- Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Pengajar FE-UGM Yogyakarta,

 

 

Secara konstitusional ekonmi kerakyatan diperkenalkan sejak diundangkannya UUD 1945. namun bila ditelusuri latar belakangnya, sejarah ekonomi kerakyatan setidak-tidaknya dapat ditelusuri sejak berlangsungnya percakapan antara Bung Hatta dan Tan Malaka di Berlin tahun 1922.

 [1] Makalah untuk Seminar Bulanan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan-UGM, dengan tema “Ekonomi Kerakyatan”, tanggal 18 Mei 2006

Titik tolak yang paling mudah untuk memahami ekonomi kerakyatan adalah dengan menguraikan makna penggalan kalimat pertama yang terdapat dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan dalam penggalan pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945 itu. Tetapi mengacu pada definisi kata kerakyatan sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, serta penggunaannya dalam sila keempat Pancasila, dengan mudah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak lain adalah demoktasi ekonmi sebagaimana dimaksudkan oleh penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut.

Berdasarkan bunyi penggalan kalimat itu dapat diketahi bahwa secara substansial ekonomi kerakyatan sesungguhnya mencakup tiga hal sebagai berikut:

Pertama, adanya partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalamproses pembentukan produksi nasional. Partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional ini sangat penting artinya bagi ekonomi kerakyatan. Dengan cara demikian seluruh masyarakat mendapat bagian dari hasil produksi nasional itu. Sebab itu, sebagaimana ditegaskan oelh pasal 27 UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Kedua, adanya partisipasi penuh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyata, tidak boleh ada satu orang pun yang tidak ikut menikmati hasil produksi nasional, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Hal itu diperteas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Ketiga, pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berada di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Artinya, dalam sistem ekonmi kerakyatan, kedaulatan ekonomi harus berada di tangan rakyat. Bukan di tangan para pemilik modal sebagaimana dalamsistem ekonomi pasar neoliberal. Walaupun, misalnya kegiatan pembentukan produksi nasional dilakukan oleh para pemodal asing, kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu saya kira perlu digarisbawahi. Sebab unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itulah yang mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam kepemilikan faktor-faktor produksi nasional, baik dalam bentuk modal maaterial (material capital), modal intelektual (intelectual capital), maupun modal institusional (institutional capital).

Konsekuensi dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu adalah adanya kewajiban negara untuk secara sistematis mengupayakan agar kepemilikan ketiga jenis modal tersebut terdistribusi secara relatif merata di tengah-tengah masyaraka.

Sehubungan dengan modal material, misalnya, negara tidak hanya wajib menguasai cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 33 ayat 2), atau menguasai bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3). Tetapi negara juga wajib mengembangkan koperasi sebagai bentuk perusahaan yang sesuai (penjelasan Pasal 33 UUD 1945).

Sehubungan dengan modal intelektual, negara wajib menyelenggarakan pendidikan cuma-cuma bagi seluruh anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, endidikan bukanlah sebuah komoditas komersial untuk mengeruk keuntungan.

Sementara itu, sehubungan denganmodal institusional, saya kira tidak ada keraguan sedikitpun bahwa negara memang wajib melindungi hak setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, hal itu tentu tidak hanya berlaku sehubungan dengan pembentukan serikat-serikat sosial dan politik, tetapi menakup pula pembentukan serikat-serikat ekonomi.

Bertolak dari uraian tersebut, secara keseluruhan dapat disaksikan bahwa tujuan utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Mengutip Bung Hatta, tanpa ekonomi kerakyatan, rakyat belum merdeka.

Bila tujuan ekonomi kerakyatan itu diuraikan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

Pertama, tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.

Kedua, terselenggaranya sistem perlindungan sosial bagi anggota masyarakat yangmembutuhkan,khususnya fakir miskin dan anak terlantar.

Ketiga, terdistribusinya penguasaan atas modal meterial secara merata di antara anggota masyarakat.

Keempat, terselenggaranya pendidikan bebas biaya bagi setiap anggota masyarakat.

Kelima, terjaminnya hak setiap anggota masyarakat untuk mendirikan serikat-serikat ekonomi.

Perlawanan Kaum Pemodal

Sebagai sebuah paham dan sistem ekonomi yang eraksid mendemokratisasikan pengusaha modal, tentu wajar bila ekonomi kerakyatan cenderung mendapat perlawanan dari sejumlah kalangan.

Bagi para penganut paham ekonomi pasar neoliberal, misalnya, gagasan ini tidak hanya dipandang tidak sejalan dengan teori ekonomi yang merkeka yakini, tetapi juga cenderung merupakan ancaman terhadap kepentingan-kepentingan pribadi mereka.

Perlawanan terhadap ekonomi kerakyatan itu sah-sah saja. Sebagai sebuah paham dan sistem ekonomi, ekonomi kerakyatan memang bukan sebuah sistem  yang a-politis.

Sehubungan dengan itu, mungkin ada baiknya bila di sini dikemukakan secara singkat argumentasi yang melatarbelakangi pentingnya penyelenggaraan demokratisasi modal dalam ekonomi kerakyatan.

Selain didasarkan pada motivasi unutk menciptakan keadilan ekonomi, demokratisasi modal merupakan tonggak yang sangat penting bagi ekonomi kerakyatan untuk menjamin terselenggaranya proses demokrasi dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam pandangan ekonomi kerakyatan, demokrasi politik saja tidak mencukupi bagi rakyat kebanyakan untuk menjalankan roda perekonomian. Sebab, sebagaimana berbagai bidang kehidupan lainnya, persaingan politik yang sangat demokratis sekalipun, faktor modal akan tetap memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pilihan-pilihan politik masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gramsci, para pemodal besar sesunguhnyatidak hanya cenderung memanfaatkan negara sebagai sarana untuk membela kepentingan-kepentingan mereka. Melalui kekuatan midal yang mereka miliki, mereka juga enderung memakai demokrasi sebagai sarana untuk melestarikan posisi dominan yang dimilikinya.

Untuk menghadapi kelicikan para pemodal besar tersebut, tidak ada pilihan lain bagi rakyat banyak, kecuali mempersenjatai diri mereka dengan modal material yang cukup, modal institusional yang kuat, dan kemampuan intelektual yang memadai.

Upaya untuk mempersenjatai diri dengan ketiga jenis modal tersebut tentu diperoleh dengan cuma-cuma. Ia cuma memerlukan perjuangan.

Bertolak dari tujuan dan sasaran ekonomi kerakyatan sebagaimana dikemukakan tersebut, beberapa hal mudah-mudahan kini menjadai lebih jelas, terutama bagi mereka yang selama ini masih ragu-ragu terhadap masa depan ekonomi kerakyatan.

Pertama, ekonomi kerakyatan bukan paham dan sistem ekonomi apolitis. Ekonomi kerakyatan adalah gerakan perlawanan atas kesewenangan penguasa negara dan para pemodal besar, termasuk terhadap kekuatan modal internasional dan lembaga keuangan dan perdagangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO.

Kedua jika dilihat dari segi kontituennya, konstituen utama ekonomi kerakyatan adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi neoliberal. Dalam garis besarnya mereka terdiri dari kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kelompok pengusaha kecil, kaum miskin kota, dan kaum mustad’afin pada umumnya.

Ketuga, jika dilihat dari musuh strategisnya, musuh utama ekonomi kerakyatan terdiri  dari para pengusaha negara yang membela kepentingan para pemodal besar, para pemodal besar domestik, perusahaan-perusahaan transnasional, pemerintah negara-negara industri pemberi hutang, dan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral yang menjadi kepanjangan tangan para pemodal internasional.

Orientasi ekonomi kerakyatan pada penciptaan kondisi ekonomi dan politik yang demokratis tersebut jelas sangat bertentangan dengan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang diuntungkan oleh sistem ekonomi pasar neoliberal.

Sebab itu, penolakan mereka terhadap ekonomi kerakyatan bukanlah karena ekonomi kerakyatan tidak ditemukan dalam teksbook, atau ekonomi kerakyatan merupakan jargon politik, tapi karena penyelenggaraan ekonomi kerakyatan dapat menyebabkan berkurangnya dominasi mereka dalam mengendalikan jalannya dominasi roda perekonomian.

 

Daftar Bacaan

Carnoy, M. And Shearer D. (1980), Economic Democracy: The Challenge of 1980s, M.E. Sharpe, New York

Dahl, Robert A. (1992), Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar (diterjemahkan oleh Ahmad Setiawan Abadi), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Hatta, Mohammad (1928), Indonesia Merdeka, diterbitkan kembali tahun 1976, Bulan bintang, Jakarta

_______________ (1932), Ke Arah Indonesia Merdeka, diterbitkan kembali dalam bentuk edisi khusus tahun 1994, Dekopin, Jakarta

Poole, Michael. (1989), The Origins of Economic Democracy, Routledge, London

Smith, J.W (2003), Economic Democracy: The political Struggle of the 21st Century, 3rd edition, Institute for Economic Democracy and Institute for Cooperative Capitalsm, New York

Sugihono, Muhadi (1999) Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Woodworth, Warner P. (2002) Economic Democracy : Essay and Research on Workers’ Empowerment, Sledgehammer Perss, Pittsburg

 

18 Mei 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id