BAHAYA LIBERALISASI KEUANGAN BAGI NEGARA-NEGARA SEDANG BERKEMBANG[1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, MBA -- Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Pengajar FE-UGM Yogyakarta,

 

 

Liberalisasi keuangan adalah bagian intergral dari liberalisasi ekonomi. Secara khusus tujuan liberalisasi keuangan adalah untuk meningkatkan peranan pasar dan untuk mengurangi peranan negara dalam penyelenggaraan jasa-jasa keuangan, atau sebagimana dikemukakan McKinnon (1973), tujuan liberalisasi keuangan adalah untuk membebaskan penyelenggaraan jasa-jasa keuangan dari “represi keuangan”.

 [1]Makalah untuk Seminar Bulanan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan-UGM, dengan tema “Bahaya Liberalisasi Keuangan: Oleh-oleh dari Swiss, Leichenstein, dan Norwegia”, tanggal 23 Juni 2006

Namun demikian, sebagai unsur dari liberalisasi ekonomi yang bersifatmenyeluruh, terutama sebagaimana terungkap melaluo ke empat agenda Konsensus Washington, tujuan akhir liberalisasi keuangan pada dasarnya adalah untuk mempercepat integrasi perekonomian negara-negara sedang berkembang ke dalam sistem perekonomian pasar global berdasarkan kapitalisme.

Secara terinci, liberalisasi keuangan mencakup enam aspek sebagai berikut: (a) deregulasi tingkat suku bunga; (b) peniadaan pengendalian kredit; (c) privatisasi bank-bank danlembaga-lembaga keuangan milik negara; (d) peniadaan hambatan bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan swasta, termasuk asing, untuk memasuki pasar keuangan domestik; (e) pengenalan alat-alat pengendalian moneter yang berbasis pasar; dan (f) liberalisasi neraca modal (Singh, 2000).

Berdasarkan ke enam aspek tersebur, dapat disaksikan betapa luasnya cakupan yang terkandung dalam liberalisasi keuangan. Jika dilihat berdasarkan ke empat agenda Konsensus Washington, liberalisasi keuangan tidak hanya mencakup kebijakan anggaran ketat dan penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan dan perdagangan, ia mencakup pula pelaksanaan provatisasi badan-badan usaha milik negara (BUMN).

Peniadaan pengendalian kredit, misalnya, berkaitan secara langsung dengan peniadaan kredit bersubsidi bagi kredit sektor pertanian dan atau usaha kecil menengah (UKM).privatisasi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan milik negara jelas berkaitan dengan pelaksanaan privatisasi BUMN. Sedangkan peniadaan hambatan bagi bank asing untuk memasuki pasar keuangan domistik, secara tidak langsung berkaitan dengan liberalisasi perdagangan.

Dengan tujuan dan cakupan yang sangat luas tersebut, munculnya bahaya yang sangat bsar di balik pelaksanaan liberalisasi keuangan sulit dihindarkan. Walaupun diskusi mengenai bahaya liberalisasi keuangan ini belakangan cenderung dialihkan dengan memunculkan masalah pentahapan dalam pelaksanaanliberalisasi, terkandungnya bahaya sistemik di balik pelaksanaanliberalisasi keuangan bagi negara-negara sedang berkembang tidak dapat diabaikan.

Secara singkat, bahaya liberalisasi keuangan bagi negara-negara sedang berkembang dapat ditelusuri pada tiga hal sebagai berikut. Pertama, liberalisasi keuangan cenderung memicu meningkatnya instabilitaskeuangan di negara-negara sedang berkembang. Bahkan, sebagaimana dialami oleh negara-negara Asia Selatan dan Tenggara pada saat terjadinya krisis moneter 1997/1998, liberalisasi keuangan dapat bermuara pada terjadinya krisis ekonomi, sosial, dan politik secara bersamaan.

Hal itu erat kaitannya dengan berlangsungnya delinking dan semakin dominannya kegiatan ekonomi di sektor keuangan daripada di sektor riil. Delinking dan dominasi kegiatan ekonomi di sektor keuangan jelas sangat erat kaitannya dengan maraknya transaksi-transaksi keuangan yang bersifat spekulatif di sektor ini. Dengan demikian, bagi negara-negara sedang berkembang, liberalisasi keuangan patut diwaspadai sebagai prakondisi untuk menjerumuskan perekonomian negara-negara ini ke dalam perangkap transaksi-transaksi keuangan spekulatif yang memicu instabilitastersebut.

Kedua, liberalisasi keuangan cenderung menyebabkan semakin menganganya kesenjangan ekonmi antar sektor, antar wilayah, dan antar golongan pendapatan di negara-negara sedang berkembang. Ini erat kaitannya dengan logika dasar yang menggerakkan sektor keuangan. Sebagaimana diketahui, kegiatan di sektor keuangan digerkkan oleh prinsip ‘money follow the business’. Artinya, liberalisasi keuangan cenderung mendorong meningkatnya peredaran uang di tempat-tempat di mana uang dapat dengan mudah dilipatgandakan.

Lebih-lebih dengan terjadinya delinking antara kegiatan di sektor keuangan dengan di sektor riil. Liberalisasi keuangan tidak hanya cenderung menyebabkan terjadinya bias ke sektor industri, ke kota-kota besar, dan ke lapisan atas masyarakat, ia bahkan dapat sama sekali mengabaikan perkembangan ekonomi yang terjadi di sektor riil. Akibatnya, upaya negara dalam memelihara stabilitas keuangan, patut diwaspadai sebagai suatu bentuk penyelewengan peran negara dari pelayan masyarakat menjadi pelayan para pelaku pasar uang.

Ketiga, sejalan dengan bahaya yang kedua itu, liberalisasi keuangan cenderung menyebabkan semakin merosotnya kemampuan negara dalam memelihara integritas dan kedaulatan bangsa. Di satu sisi, instabilitas keuangan dan kesenjangan ekonomi adalah ancaman serius bagi suatu bangsa untuk mempertahankan integritas dan kedaulatannya. Di sisi lain, keterbatasan dan ketidakberdayaan negara dalam mengendalikan keadaan, tidak hanya cenderung mendorong munculnya kebutuhan permanen untuk melayani para pelaku pasar uang. Sebaliknya, ia cenderung menjadi pemicu semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Sehubungan dengan bahaya yang ketiga ini, kondisi Indonesia saat ini patut mendapat perhatian. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah salah satu negara sedang berkembang yang secara konsisten telah meliberalisasikan sektor keuangannya sejak 1983. walaupun demikian, sebagaimana berlangsung sejak krisis moneter 1997/1998, liberalisasi keuangan tidak hanya ditengarai telah menjadi penyebab utama terjadinya krisis moneter yang maha dahsyat tersebut, ancaman disintegrasi secara vertikal dan horizontal kini hampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan situasi ekonomi-politik di Indonesia.

Jangan-jangan Indonsia memang patut dicatat sebagi salah satu korban liberlisasi keuangan dalam pentas ekonomi-politik dunia?

 

23 Juni 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id