PENANGANAN DAN PENDANAAN PEMULIHAN KEHIDUPAN PASCA BENCANA ALAM [1]

Oleh: Drs. Dumairy, MA -- Pengajar FE-UGM Yogyakarta, Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM

 

 

Bencana Alam –Definisi Tambahan

Definisi konvensional dari frasa bencana alam ialah ‘bencana yang ditimbulkan oleh alam’. Penderitanya manusia, korbannya berupa harta benda dan nyawa. Sekarang, pengertian bencana alam tidak selalu seperti itu. Ada definisi tambahan untuk bencana alam, yaitu ‘bencana yang disebabkan oleh manusia’. Penderitanya (pada tahap pertama) justru alam, korbannya berupa kerusakan ekosistem alam. Derita yang dialami oleh alam kemudian, pada gilirannya, dialami pula oleh manusia.

 [1]Makalah untuk Seminar Bulanan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan-UGM, dengan tema “Pendanaan Rehabilitasi Pasca Bencana”, tanggal 20 Juli 2006

Gempa bumi yang menggetarkan wilayah Yogya dan bagian selatan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 tergolong bencana alam versi pertama. Akan tetapi yang terjadi di Sidoarjo dan sekitarnya (luapan lumpur panas), serta di Sulawesi (banjir bandang), tergolong bencana alam versi kedua.

Pemulihan Kehidupan Pascabencana

Pemulihan (recovery) kehidupan sesudah bencana terdiri atas tiga tahapan yang saling terkait. Ketiga tahap dimaksud bersifat berjenjang berdasarkan skala prioritas, selaras dengan keadaan umum yang senantiasa tercipta akibat bencana. Pertama, tahap tanggap-darurat atau penyelamatan (salvation); kedua, tahap perbaikan (rehabilitation); ketiga, tahap pembangunan-kembali (reconstruction). Tahap penyelamatan atau masa tanggap darurat berlangsung segera setelah reda dari kejadian, selama sekitar satu atau dua pekan. Pada tahap ini hal mendesak yang harus dikerjakan adalah mengungsikan masyarakat ke tempat yang aman; mengobati dan menyembuhkan mereka yang sakit; menguburkan korban yang meninggal dunia; menyediakan kebutuhan hidup harian bagi para korban yang selamat (di pengungsian, tempatnya semula, rumah sakit), berupa pangan, sandang, tempat berteduh darurat berikut keperluan sanitasi dan kedapuran.

Tahap berbaikan dimulai sesudah masa tanggap-darurat dipandang selesai. Dalam tahap ini pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan meliputi pembersihan lokasi kejadian dari puing-puing reruntuhan, normalisasi kehidupan sosial masyarakat, perawatan traumatika, perbaikan seperlunya sarana dan prasarana publik, serta pemulihan kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan. Durasi tahap perbaikan bergantung pada kadar keparahan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Di tengah berlangsungnya tahap perbaikan atau rehabilitasi, dibulailah tahap pembangunan-ulang atau rekonstruksi. Pekerjaan dalam tahap rekonstruksi adalah pembangunan permanen fasilitas fisik, terutama yang berupa (pra)sarana publik. Seperti halnya tahap perbaikan, durasi tahap rekonstruksi juga dipengaruhi oleh kadar keparahan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana.

Hal yang harus disadari dalam memulihkan kehidupan pascabencana ialah bahwa durasi pemulihan (khususnya untuk tahap perbaikan dan tahap rekonstruksi) bukan semata-mata ditentukan oleh kadar keparahan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Durasi itu, serta kualitas hasil rehabilitasi dan hasil rekonstruksinya, juga turut ditentukan oleh kesediaan masyarakat penderita/korban untuk bangkit sendiri, kesediaan masyarakat lain (bukan penderita/korban) untuk menolong, ketersediaan dana, serta kebertanggungjawaban dan efisiensi pengelolaan dana yang ada.

Kerugian Yogya Akibat Gempa 27 Mei 2006

Selain korban jiwa yang meninggal dunia dan luka parah, gempa tektonik 27 Mei 2006 menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar bagi Yogya (baca: masyarakat Yogya dan Pemerintah Yogya). Data Media Center Provinsi DIY per akhir Juni 2006 menunjuk angka 109.100 unit rumah rusak berat, dalam arti roboh/hancur rata tanah dan tidak rata tanah namun tak layak huni; 123.930 unit rumah rusak sedang; dan 174.988 unit rusak ringan. Di sektor pendidikan: 1.844 unit bangunan pendidikan rusak, atau sekitar 38% dari bangunan pendidikan yang ada. Di sektor kesehatan kerusakan berupa bangunan terdiri atas 79 unit Puskesmas, 122 unit Puskesmas-pembantu, 84 unit rumah dinas dokter dan paramedis, dan 14 unit bangunan fasilitas kesehatan lainnya.

Nilai kerugian sektor perumahan saja ditaksir senilai Rp15,3 triliun. Angka ini berarti lebih dari separoh (52%) nilai kerugian total yang diderita oleh Yogya akibat gempa tersebut. Sektor kedua yang paling menderita ialah sektor pertanian (termasuk prasarana irigasi) dengan nilai kerugian mencapai hampur Rp9 triliun. Sektor kesehatan menderita sekitar Rp1,52 triliun. Sedangkan sektor pendidikan ditaksir mengalami kerugian senilai Rp1,35 triliun.

Taksiran nilai-nilai kerugian di atas barulah sekedar “taksiran tunai” (spot estimation), yakni taksiran berdasarkan nilai pasar ketika penaksiran dilakukan. Taksiran kerugian itu belum memperhitungkan ongkos oportunitas (opportunity cost), yaitu berupa hilangnya kesempatan menghasilkan pendapatan oleh sejumlah sumberdaya ekonomi selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung. Ongkos oportunitas itupun bukan hanya selama berlangsungnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi juga sampai dengan beberapa waktu sesudah rehabilitasi dan rekonstruksi selesai. Singkat kata, taksiran nilai kerugian yang ada belum memperhitungkan forward possible income.

Pendanaan Pemulihan

Dengan nilai kerugian yang demikian besar, seberapa mampu kita (masyarakat Yogya, Pemerintah Yogya [provinsi dan kabupaten/kota], serta Pemerintah Pusat) menanggung beban tersebut? Cukup tersediakah dana domestik? Haruskah kita berutang lagi kepada pihak asing? Apakah utang luar negeri untuk memulihkan kehidupan pascabencana di Yogya tidak akan menimbulkan pereseden bagi pemulihan kehidupan pascabencana di wilayah-wilayah lain di negeri ini?

Utang luar negeri untuk memulihkan kehidupan pascabencana di Yogya dan sekitarnya sudah disepakati, menunggu realisasi. Akan tetapi ‘utang’ Pemerintah Pusat kita sendiri (melalui janji Wakil Presiden kepada masyarakat yang menjadi korban, beberapa saat setelah kejadian gempa) hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi. Atau, mungkinkah janji tersebut sesungguhnya merupakan ‘serangan fajar yang terlalu dini’? Wallahualam.

 

20 Juli 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id