KALA JANJI TIDAK DITEPATI[1]

Oleh: Dr. Fahmy Radhi, MBA -- Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Pengelola Program Diploma FE-UGM

 

 

Salah satu instink yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha adalah kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan untuk menangkap suatu peluang. Semakin cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan dibanding para pesaingnya, semakin berpeluang memenangkan persaingan dalam memperebutkan suatu peluang. Namun, seringkali terjadi trade-off antara kecepatan dan ketepatan dalam setiap pengambilan keputusan. Keputusan cepat yang tidak tepat cenderung akan menjadi keputusan gegabah yang justru akan berakibat fatal attraction.

 [1]Makalah untuk Seminar Bulanan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan-UGM, dengan tema “Pendanaan Rehabilitasi Pasca Bencana”, tanggal 20 Juli 2006

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang mantan pengusaha nasional, tampaknya tidak bisa melepaskan diri dari instink seorang pengusaha dalam beberapa kesempatan pengambilan keputusan publik. Salah satu di antaranya adalah keputusan ‘super-cepat’ yang diambil JK dalam melontarkan rencana pemberian bantuan kepada korban gempa di Jogjakarta dan Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Pada saat Presiden SBY masih berkantor di Gedung Agung Jogjakarta, dalam kapasitasnya sebagai ketua Bakornas, JK dengan serta-merta telah menjanjikan bantuan pemerintah pusat berupa dana jatah hidup (jadup) dan dana rekonstruksi rumah yang rusak akibat gempa.

Bagi para korban gempa, janji JK itu merupakan hembusan angin surgawi yang saat itu dapat ‘ngeyem-yemi’ atau paling tidak telah menumbuhkan harapan besar bagi korban untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan akibat gempa. Namun, beberapa pihak justru merasa teramat ‘was-was’, sembari membayangkan apa yang akan terjadi, kala janji-janji tersebut diingkari atau tidak dapat direalisasikan sesuai dengan yang dijanjikan. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena pada saat JK mengembuskan janji-janji surgawi itu terkesan dilakukan secara gegabah, tanpa ada kejelasan bagaimana mekanisme dan kriteria dalam penyaluran dana, serta dari mana sumber dana yang akan digunakan untuk merealisasikan janji-janji itu.

Kekhawatiran bahwa janji-janji itu hanyalah isapan jempol belaka tampaknya mulai menjadi kenyataan. Bantuan jadup yang dijanjikan akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut kepada setiap kepala keluarga, ternyata hanya diberikan sekali saja, itupun jumlah dana yang dikucurkan tidak ‘genep’ menjangkau seluruh korban. Hanya 75 persen dari total korban terdata yang sudah menerima dana jadup, sementara 25 persen sisanya hanya bisa ‘gigit jari’ saja karena tidak kebagian dana jadup. Janji bantuan dana rekonstruksi rumah dengan skema 30-20-10 ternyata juga ‘sami mawon’ tidak sesuai dengan janji-janji JK. Setelah ditunggi hingga hampir 2 bulan pasca gempa, pemerintah pusat hanya mengucurkan dana sebesar Rp750 miliar atau sekitar 15 persen dari total dana rekonstruksi yang dijanjikan sebesar Rp5 triliun. Akibatnya, setiap korban yang rumahnya rusak parah hanya akan menerima dana sebesar Rp4 juta saja. Sementara korban yang tadinya berharap akan menerima Rp20 juta atau Rp10 juta lagi-lagi hanya bisa gigit jari saja, lantaran terancam tidak akan memperoleh dana sepeser pun dari pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa fakta, di antaranya tidak tuntasnya pemberian dana jadup dan masih minimnya penyaluran dana rekonstruksi di Jogjakarta dan Jawa Tengah, naga-naganya janji JK untuk menyalurkan dana rekonstruksi bakal tidak bisa ditepati sesuai dengan skema 30-20-10 seperti yang dijajikan. Disamping itu, dalam waktu hampir bersamaan telah terjadi juga bencana alam di berbagai daerah di nusanara, apalagi baru-baru ini telah terjadi bencana gempa disertai tsunami yang terjadi di kawasan Pangandaran dan sekitarnya. Kondisi ini tentunya akan menguras ‘kocek’ pemerintah pusat untuk memberikan bantuan serupa di berbagai daerah yang dilanda bencana alam. Dengan demikian realisasi janji JK untuk menyalurkan bantuan dengan skema 30-20-10 semakin jauh anggang dari api alias mustahil untuk direalisasikan.

Kalau janji bantuan skema 30-20-10 benar-benar tidak dapat direalisasikan, JK harus membuat pernyataan secara terbuka untuk meminta maaf kepada para koran, baik melalui media massa maupun menemui langsung korban. Pernyataan permintaan maaf secara terbuka tersebut juga harus disertai alasan apa adanya yang menjelaskan mengapa pemerintah pusat tidak dapat menepati janjinya. Jangan malah mengemukakan alasan yang mengarah pada pencarian kambing hitam. Alasan, invaliditas data korban yang menyebabkan bantuan dana rekonstruksi seret disalurkan, merupakan alasan yang cenderung dicari-cari untuk pembenara. Pernyataan JK secara terbuka ini mempunyai makna yang sangat berarti bagi korban untuk segera mengubur dalam-dalam harapan akan memperoleh bantuan dana dengan skema 30-20-10, sehingga korban dapat segera bangkit mencari alternatif sumber lain untuk memperbaiki rumahnya yang rusak.

Pertanyaannya, bersediakah JK membuat pernyataan permohonan maaf secara terbuka kepada korban? Kalau JK tidak melakukannya, jangan salahkan masyarakat, utamanya para korban, menganggap bahwa JK telah melakukan kebohongan publik dengan mengingkari janji-janjinya sendiri. Barangkali, kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi JK untuk tidak lagi mengambil keputusan secara cepat tapi tidak tepat dengan memberikan janji-janji kosong dalam menangani gempa dan tsunami yang baru saja melanda di daerah Pangandaran dan sekitarnya.

 

20 Juli 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id