KONTROVERSI ANGKA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN[1]

Oleh: Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. -- Guru Besar Ekonomi UII, Rektor UII, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY dan Staf Bidang Organisasi Pengurus Pusat ISEI (2006-2009)

 

 

1.            Salah satu tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang sakral bagi Bangsa Indonesia adalah untuk “memajukan kesejateraan umum”. Untuk menuju ke sana tentu saja harus tidak ada lagi pengangguran dan kemiskinan di negeri ini. Kalaupun ada, jumlahnya pun haruslah minimal, bukan belasan juta (open unemployment), ataupun puluhan juta untuk setengah menganggur (under employment) dan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (below poverty line).  Olerh karena itu, sangat menyejukkan Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu yang memberitakan angka kemiskinan turun dari 23,4% tahun 1999 menjadi 16% tahun 2005. Pengangguran juga menurun dari 11,2% November 2005 menjadi 10,4% Februari 2006.

[1] Disampaikan dalam Seminar Bulanan  yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 24 Agustus 2006 dengan tema "Kontroversi Angka Kemiskinan dan Pengangguran".

2.            Angka-angka demikian tentu saja juga membahagiakan Presiden SBY dan Wapres MJK, karena memang janji kampanye sebagaimana termaktub dalam dokumen politik berjudul   “Membangun Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera”, secara eksplisit memuat target-target berkait dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Ditargetkan  jumlah penduduk miskin tinggal 8,2% tahun 2009, dibanding 17,4% tahun 2003, dan  pengangguran terbuka turun dari 10,1% (2003) menjadi 5,1% (2009). Target kuantitatif lain yang dikemukakan adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2009 adalah 7,6%; pendapatan per kapita naik dari 968 dollar (2003) menjadi 1731 dollar (2009), dan sebagainya.  Dikemukakan pula tentang target kualitatif berupa membaiknya stabilitas perekonomian,  yang ditandai dengan inflasi rendah dan terkendali, nilai tukar rupiah stabil, dan menurunnya bunga pinjaman sehingga dapat menggerakkan sektor riil. Berbagai target semacam ini menjadi indikator penilaian terhadap kinerja tim ekonominya, apakah kebijakan yang ada sejalan dan mengarah ke target tersebut.   Dengan demikian, penurunan pengangguran dan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang ditempuh sudah benar atau on the right track.         

3.            Sayangnya (atau bersyukur?), angka-angka yang disampaikan menuai kontroversi, karena diragukan akurasi dan keaktualannya.  Berkait kemiskinan, data yang diberikan merupakan data final yang sudah usang (out of date), sampai Februari 2005.  Padahal, sudah banyak perkiraan data kemiskinan yang lebih mutakhir. Lebih dari itu, dalam kurun waktu setelah itu ada kebijakan yang potensial menurunkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Data kemiskinan yang disampaikan itu adalah data sebelum kenaikan BBM 2005. Padahal kita tahu, tahun 2005 ada dua kali kenaikan harga BBM, yang menimbulkan lompatan besar jumlah orang miskin.

4.            Kita pantas prihatin kalau pidato dan penyajian data out of date ini sekedar dimaksud untuk memberi “hiburan” di tengah himpitan hidup bagi sebagian bangsa ini. Kalau ini merupakan kesengajaan, maka ia menjadi bentuk diseminasi informasi yang menyesatkan dan sekaligus juga mengingkari cita-cita untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan dalam arti sesungguhnya, bukan hanya sekedar statistik yang menyesatkan. Saya yakin, tidak ada pikiran sepicik itu di benak Presiden. Yang dikhawatirkan adalah bawahan-bawahan  dan lingkaran dalam yang seharusnya mencermati Pidato Presiden terjangkit kembali model laporan ABS (Asal Bapak Senang) atau APS (Asal Presiden Senang) seperti pada masa lalu.

5.            Berkait angka pengangguran,  keseharian orang merasakan semakin sulit mencari pekerjaan, seolah ada beda antara statistik yang disampaikan Presiden dengan realitas keseharian. Di tengah banyak perusahaan yang tutup, kelesuan produksi yang terjadi di mana-mana, ada de-industrialisasi, ada bencana alam, dan ada penurunan penjualan, agak aneh kalau angka pengangguran justru menurun. Penurunannya sangat signifikan. Bayangkan, dalam kurun waktu 3-4 bulan (November 2005-Februari 2006) terjadi penurunan pengangguran sebanyalk  0,8% dari total angkatan kerja (dari 11,2% menjadi 10,4%).  Berarti dalam tempo tersebut ada pengurangan pengangguran atau penyerapan tenaga kerja baru sekitar  900 ribu orang. Jika ini betul, dan pola seperti ini terjadi, sebelum akhir masa kepresidenan SBY, tak ada lagi pengangguran di tanah air.  Padahal, persoalan pengangguran merupakan masalah latent yang sudah muncul sejak zaman kolonial. Jadi perolehan angka ini  perlu dijelaskan, apakah karena penggunaan definisi yang berbeda, karenaq data musiman (saat panen), atau hanya otak-atik  berdasar berbagai asumsi yang harus dijelaskan! Berbagai simulasi yang mengaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, menunjukkan secara teoritik pengangguran di tanah air bertambah, terlebih elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi juga semakin kecil. Artinya, tambahan penyerapan tenaga kerja baru dari setiap bertambahnya satu persen pertumbuhan ekonomi semakin sedikit.

6.            Dengan situasi demikian, wajar jika angka-angka tersebut menuai kritik dan kontroversi. Ada kesan setelah kritik muncul, pemerintah menyadari hal itu sehingga lebih low profile untuk tidak “mengkampanyekan” dalam forum lain tentang success story  dari “penurunan” pengangguran dan kemiskinan ini. Seyogianya, data-data informasi yang sensitif demikian bisa dikaji lebih dalam oleh para  penasihat dan elit ekonomi di sekitar Presiden, sebelum dipublikasikan, agar Presiden tidak terjebak menjadi bulan-bulanan kritik seperti yang terjadi sekarang ini.  Terlebih lagi, banyak lembaga-lembaga penelitian, termasuk dari lembaga pemerintah sendiri  yang memberikan pernyataan tentang  peningkatan kemiskinan dan pengangguran, yang bisa dirujuk, sehingga masyarakat bisa menilai dan juga tidak kaget manakala ternyata angka yang disajikan tidak benar.

7.            Penyampaian angka-angka yang terkesan “menghibur” di saat sulit seperti sekarang ini, jika ternyata tidak benar, bisa menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan. Pertama, jika itu dijadikan sebagai dasar kebijakan, maka kebijakannya akan keliru dan menyesatkan. “Garbage in garbage out ,“ ungkapan yang sering mengemuka jika bicara data. Kalau data yang diolah berupa “sampah”, hasilnya pun akan “sampah”.  Jadi, akan berantakan pula semua kebijakan yang disusun berkait dengan upaya mensejahterakan rakyat ini kalau input datanya “sampah”..  Hal ini tentu  akan dapat menjauhkan  usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan  target pembangunan yang digariskan. Tentu kebijakan tersebut bisa menjadi bencana kalau  atas data yang keliru, menghasilkan kebijakan yang kontrapoduktif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan itu sendiri.

8.            Kedua,  kredibilitas  dan kepercayaan masyarakat terhadap petinggi negara khususnya dan pemerintah umumnya menjadi menurun. Masyarakat merasa dibohongi dengan data yang keliru atau diragukan keakuratannya. Apabila ketidakpercayaan ini meluas, maka bencana akan kembali menimpa negeri ini. Benih-benih ketidakpercayaan pada birokrasi sudah sangat tinggi, dan jika kemudian muncul pula ketidakpercayaan pada informasi yang disampaikan Presiden dalam forum sidang pleno DPR itu, maka akan sulit bagi Pemerintah untuk memperoleh dukungan publik atas segala kebijakannya. Masyarakat bukan saja bisa bersifat cuek, melainkan juga menghambat.

9.            Ketiga, menurunkan citra lembaga kepresidenan  di mata publik, karena dianggap menyampaikan informasi yang sesat dalam forum resmi di depan DPR. Padahal sekarang ini masyarakat berharap banyak dari figur Presiden dan Wapres  selaku eksekutif di tingkat pusat, di tengah-tengah citra buruk lembaga legislatif dan juga yudikatif.

10.        Belajar dari kasus ini, Presiden harus mengoreksi dan memberikan arahan tegas kepada tim penyusun pidato kenegaraan Presiden agar tidak menimbulkan kesan hanya menyampaikan laporan yang baik-baik saja dan bersifat ABS. Saat ini bukan lagi masanya orang hanya diam dan menelan mentah-mentah apa yang disampaikan pejabat, termasuk yang disampaikan Presiden.  Di samping itu, BPS sebagai unit pemasok data resmi pemerintah seharusnya memberikan catatan-catatan atas data yang dipasoknya  ke  pemerintah, khususnya yang disampaikan dalam  pidato resmi Presiden atau pejabat tinggi lainnya.  Seandainya data mutakhir belum keluar, itu harus dijelaskan, dan sebaiknya juga disertai perkiraan-perkiraan atau “angka sementara”nya, sehingga tidak menimbulkan kekagetan manakala data terakhir ternyata sangat beda dengan data sebelumnya.

11.         Sebagai penutup ingin disampaikan, semangat pemerintah untuk mengejar target yang dijanjikan jangan sampai mengorbankan kebenaran data statistik yang ada. Masyarakat mengetahui bahwa memang tidak mudah mengejar target bidang ekonomi yang berat itu, baik karena masalah internal maupun masalah atau faktor eksternal. Masyarakat sebenarnya juga melihat ada beberapa prestasi yang sudah diukir pemerintah sekarang ini. Namun itu bisa menjadi sia-sia manakala pemerintah  dianggap melakukan ketidakjujuran publik dengan desiminasi data yang  tidak akurat. Lebih parah lagi jika data BPS dianggap tidak bisa dipercaya pula, sehingga orang mencari data dari sumber alternatif yang bisa jadi justru memanfaatkan itu untuk kepentingannya sendiri.

 

24 Agustus 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id