KEMISKINAN FANTASI[1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, MBA -- Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Pengajar FE-UGM Yogyakarta,

 

 

Kontroversi angka kemiskinan dan pengangguran yang terdapat dalam Pidato Kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2006 lalu tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan kekadaluarsaan atau ketidaktersediaan data. Secara mendasar, kontroversi tersebut berkaitan dengan dua persoalan mendasar sebagai berikut.

 [1] Makalah untuk Seminar Bulanan  Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 24 Agustus 2006, dengan tema Kontroversi Angka Kemiskinan dan Pengangguran.

Pertama, terjadinya rekayasa dalam penulisan naskah pidato. Jika dicermati pilihan data yang ditampilkan dalam naskah pidato Presiden itu, terjadinya rekayasa sistemik dalam penulisan naskah pidato sulit dihindarkan. Artinya, secara kronologis, corak isi pidato telah ditetapkan terlebih dahulu, setelah itu baru dipilih angka yang sesuai.

Indikasi mengenai hal tersebut dapat ditelusuri dengna mencermati pilihan tahun angka kemiskinan dan pengangguran yang ditampilkan dalam naskah pidato itu.

Sehubungan dengan angka kemiskinan, misalnya, tahun yang dipilih untuk dibandingkan dengan kondisi Februari 2005 adalah tahun 1999. sebagaimana tampak pada tabel 1, angka kemiskinan sesudah 1999 turun cukup besar. Dengan demikian jatuhnya pilihan untuk menampilkan angka kemiskinan 1999 dimaksudkan terutama untuk menampilkan efek dramatis dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Hal sebaliknya terjadi dalam menampilkan angka pengangguran. Sebagaimana tampai dalam tabel 2, untuk periode 1999-Februari 2005, jumlah pengangguran meningkat dari 6,4% menjadi 9,9%. Angka-angka ini jelas tidak sesuai dengan corak isi pidato yang telah ditetapkan. Sebab itu, agar sesuai dengan corak isi pidato, pilihan dijatuhkan pada angka pengangguran November 2005 dan Februari 2006.

Sebagaimana dikemukakan oleh Tim Indonesia Bangki, keputusan untuk menampilkan angka kemiskinan 1999 dan Februari 2005 secara politis tidak dapat dibenarkan. Kabinet Indonesia Bersatu secara resmi mulai bekerja sejak Oktober 2004. sebaliknya, jika angka pengangguran yang ditampilkan meliputi periode Februari 2005 Februari 2006m jumlah pengangguran di Indonesia justru meningkat dari 9,9% menjadi 10,4%.

Kedua, terjadinya rekayasa dalam melakukan pendataan. Cerita mengenai akurasi data merupakan cerita klasik dalam dunia statistika di Indonesia. Tingkat keakuratan data statistik di Indonesia tidak hanya prlu dipertanyakan sehubungan dengan proses pengumpulan dan pengolahannya, tetapi terutama sehubungan dengan definisinya.

Sehubungan dengan angka kemiskinan, misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) secara tegas membatasi diri dengan mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal. Pada tingkat pengukuran, definisi itu diterjemahkan menjadi dua indikator, yaitu nilai rupiah untuk memenuhi kebutuhan enerji minimal sebesar 2100 kalori perkapita per hati dan nilai rata-rata (dalam rupiah) dari 47 hingga 51 komoditi dasar non makanan.

Implikasinya, tahun 2004, penjumlahan kedua indikator tersebut menghasilkan garis kemiskinan tertinggi sebesar Rp198.000 perkapita perblan untuk wilayah DKI Jakarta, dan terendah sebesar Ro103.000 untuk Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, garis kemiskinan yang berlaku sejak 2004 adalah sebesar rata-rata Rp123.000 perkapita perbulan atau sekitar Rp4.000 perkapita perhari.

Garis kemiskinan yang setara dengan harga sebungkus mie instan itulah yang dipakai BPS untuk mengukur jumlah penduduk miskin di Indonesia. Akibatnya jika garis kemiskinan dinaikkan sedikit, jumlah penduduk miskin langusng membengkak. Sebagai perbandingan, jika dipakai garis kemiskinan Bank Dunia sebesar 2 Dollar AS (Rp18.000) perkapita prhari, jumlah penduduk miskin di Indonesia langsung membengkak menjadi sekitar 60%.

Hal serupa terjadi pula sehubungan dengan data pengangguran. Sebagimana dikethui, angka pengangguran BPS didasarkan pada definisi bekerja yang dibatasi selama sekurang-kurangnya satu jam dalam seminggu yang lalu. Artinya, jika pada saat pencacahan seseorang mengaku melakukan pekerjaan sekurang-kurangnya satu jam dalam satu minggu berikutnya 

 

24 Agustus 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id