ADIOS EKONOMI RAKYAT 2007[1]

Oleh: Drs. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si -- Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Pengamat Ekonomi.

 

 

Dua tahun lalu ketika berbicara tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya pada acara yang digelar Komnas HAM, saya didtatangi seseorang. Dia berbicara tentang ketidakjelasan nasib para pedagang kaki lima terutama ketika bwerhadapan dengan petugas keamanan dan ketertiban Pemda yang dibantu kepolisian atau preman. Padahal mereka membayar retribusi dan pungutan lainnya di tengah tipisnya keuntungan yang diraih. Tetapi demi menghidupi keluarga, dengan bermandikan sinar matahari dan kotornya udara, menjadi pedagang kaki lima jelas lebih baik ketimbang menjadi penyakit masyarakat. Dan jika kita perhatikan secara lebih mendalam, ternyata ancaman diusir dari tempat berdagang dan disitanya barang dagangan oleh petugas atas nama kebersihan dan ketertiban kota hampir terjadi di semua kota besar di Indonesia.

 [1] Disampaikan dalam Seminar Bulanan  yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 21 Desember 2006, dengan tema Ekonomi Politik 2006 dan Prospek 2007.

Kala para pedagang kaki lima itu kita tempatkan sebagai bagian dari sektor nformal. Maka justru para pedagang kaki lima dan sektor informal itulah yang dalam perjalanan perekonomian Inodnesia selalu menjadi tulang punggung dan penyelamat. Resesi ekoni awal tahun 1980-an, walaupun Pemerintah harus mendevaluasi rupiah toh perekonomian menggeliat dan kembali bergerak justru karena sektor informal. Peristiwa itu berulang kembali saat krisis 1997/1998, atau bahkan hingga hari ini saat sektor riil menjerit karena jatuhnya daya beli dan rendahnya fungsi intermediasi perbankan. Sekitar 40 juta sektor informal lagi-lagi menunjukkan keperkasaannya dengan keberhasilannya mendorong pertumbuhan ekonomi melaluo konsumsi. Fakta ini tidak ada yang mampu mengingkari. Ironinya fakta itu tidak sebagai fakta. Pemerintah pun tidak terlalu berani memberikan pembiayaan melaluo alokasi dan distribusi APBNnya di saat perbankan kesulitan mendapatkan sektor informal yang feasible dan bankable. Sementara mentalitas bankir masih belum berubah. Buat apa memberikan kredit yang kecil-kecil kepada jutaan sektor informal. Toh keuntungannya akan sama dengan memberikan kredit yang besar kepada dua atau tiga pelaku bisnis.

Belum ada data yang jelas tentang perputaran jumlah sektor informa yang jatuh dan bangun. Yang pasti data menunjukkan jumlahnya terus meningkat dari sekitar 34 juta pad akrisis 1997/1998 menjadi sekitar 40 juta pada 2006. nampaknya angka ini relevan dengan meningkatnya pengangguran dari 8,1% atau 8 juta pada 2001, meningkat jadi 9,06% atau 9,13 juta pada 2002. naik lagi pad aposisi 9,67% atau 9,92 juta pada 2003, lalu bertengger di 9,86% atau 10,31 juta pada 2004. kemudian menjadi 10,95% atau 11,60 juta pada 2005 karena kenaikan harga BBM sehingga PHK dan menjadi 11,19 juta pada Februari 2006 lalu di tingkat 10,93 juta pada Agustus 2006. tetapi kenaikan jumlah sektor informal itu tidak berhasil menurunkan kemiskinan yang pada 2002 mencapai 18,2%; lalu menjadi 17,4% (2003); turun menjadi 16,7% atau 36,1 jta tiwa (2004); dan naik menjadi 39,05 juta jiwa pada Maret 2006. menurut Bank Dunia jumlah orang miskin mencapai 108,7 juta.

Dengan demikian kenaikan jumlah sektor informal yang diikuti dengna kenaikan jumlah kreditnya menjadi 26,1% dari total kredit sekitar Rp767 T, ternyata tidak menolong banyak. Pada sat yang sama kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonmi makin hari makin menipis (1983: 24,01%; 2003: 15,93%) di saat sektor ini tetap bertugas menyerap ketenagakerjaan sebesar 55%. Dalam situasi seperti itu, mereka terus bertahan. Dan yang tidak kalah menariknya, selain dikejar-kejar petugas Plisi Pamong Praja, sebagian produk yang mereka jual harus bersaing dengan pasar hypermarket.

Kalau selama perekonomian Indonesia tumbuh, lalu menggeliat, lalu tumbuh lagi, tetapi UMKM tetap kembang kempis, maka di mana peranan negara dalam melindungi, memberdayakan, dan mensejahterakan mereka? Pertanyaan ini menjadi usang karena latar belakang berpikirnya adalah market regulation. Sementara yang sedang ditumbuhkembangkan dengan sekuat tenaga adalah mekanisme pasar bebas. Banyak orang berpendapat RRCina tumbuh setelah menerapkan pasar bebas. Demikian juga dengan India yang meminimalkan peranan negara dalam ekonomi.

 Jika orang merujuk perekonomian RRCina, semestinya tidakdilihat sejak Hongkong dikembalikan kepangkuan sistem politik yang komunis. Orang harus berani menoleh lebih dalam dan agak panjang saat negara tirai bambu menerapkan revolusi kebudayaan. Bagi Mau dan Deng Xiao Ping, perseteruan antar klan dan konflik antar provinsi harus selesai. RRCina kembali ke jati dirinya bahwa kerukunan akan mendatangkan kekayaan, terlepas apakah kerukunan itu berjalan secara alami, diproses dengan rasional atau dipaksakan. Maka ketika peristiwa Tiananmen terjadi pada 5 Agustus 1989, para pimpinan RRCina bersikap, lebih baik mengorbankan ratusan ribu orang dari pada membuat penderitaan pada ratusan juta atau bahkan miliaran penduduk. Mereka yajin bahwa jika konsisten membangun infrastruktur ekonomi dan pendidikan serta memenuhi hak-hak sosial rakyat, maka penduduk RRCina akan terangkat dari kemiskinan. Itulah yang terjadi di Shanghai, Shenchen, Guangzhou, Nanjing serta beberapa provinsi lainnya. Orang akan berdecak kagum bagaimana sistem transportasi RRCina dan pembangunan properti ttap menjamin layanan publik yang memadai. BUMN di RRCina tidak diharamkan. Walaupun pemimpin tertingginya tetap tentara, tetapi efektivitas pengambilan keputusan terjamin. Saya mempunyai pengalaman yang baik akan hal itu, yakni bagaimana Genertech bisa cepat dan tepat mengambil keputusan bisnis. Bahkan sektor informalnya diberi wilayah berdagang. Tak ada perburuan dari polisi atau preman.

Demikian juga dengan India. Negeri yang dinilai awalnya sangat sering melakukan pemilu sesungguhnya menemukan jati dirinya melalui konsep swadiri. Konsep jelas bertumpu pada semangat kemandirian. India tidak membuka pasarnya bagi negara asing dengan leluasa, sebagaimana sekarang India menetapkan bea masuk 41% untuk CPO dari Indonesia. Pada saat yang sama, gula dari India mulai menyerang Indonesia. India menyadari, kemiskinan akan teratasi jika sumberdaya manusia yang menjadi titik berat pembangunan. Kebijakan yang komprehensif terpadu ini membuat India mampu mengembangkan industri otomotifdan kemudian membangun basis industri teknologi informasi. Baru setelah basis perekonomian dalam negeri kuat, India sebagaimana RRCina membuka diri secara terencana, bertahap, fokus tersegmentasi. Pada RRCina, hal ini nampak dalam industri otomotif dan telekomunikasi yang memacu RRCina masuk ke industri strategis lainnya. Bagi saya, persetujuan RRCina membangun empat pembangkit listrik bertenaga niklir dari AS hanya untuk menyenangkan AS karen RRCina sendiri sudah membuat senjata nuklir yang percobaannya dilakukan di gurun Ghobi sejak 1956. Sementara India, kalaupun menerima bantuan nuklir dari AS tujuannya hanya untuk mengimbangi hubungan ekonomi politiknya dengan RRCina. Tetapi yang terpeting dua negara ini memberi perlindungan dan pencerdasan kepada rakyat dan sektor informal.

Bagi Indonesia, hal yang bersifat protektif bertentangan dengan WTO karena Indonesia meratifikasi perjanjian WTO pada 1994. Dengan alasan itu didukung kegandrungan pada pertumbuhan ekonmi berteras saving insvestment gap theory, yaitu kebutuhan investsi tidak dapat dipenuhi oleh tabungan domestik, maka liberal seliberal-liberalnya dalam segala bidang adalah sebuah keniscayaan. Itulah yang tersurat pada RUU penanaman Modal. Selain kesamaan kedudukan dengan pemodal domestik, sektor apapun silahkan dan silahkan ambil hak atas tanah dengan waktu sesuai dengan usia perusahaan. Ini berarti sejak sumberdaya ekonomi, lalu cabang-cabang produksi, sampai dengan distribusi sesungguhnya sudah diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar atau pada kekuasaan modal finansial. Penyerahan seperti ini tentu saja akan membuat sektor informal makin tersingkir. Dampak lainnya, Indonesia akan dikuasai oleh kekuatan modal. Akhirnya, pasal-pasal yang mengatur hak-hak sosial rakyat akan tinggal sebagai kata-kata tidak bermakna dan demokrasi ekonmi tidak pernah akan terjadi. Sekali lagi jangan bertanya perlindungan negara pada pelaku ekonomi yang lemah modal dan tidak punya daya tawar. Karena memang modal finansial dan pemupukan modal adalah segala-galanya. Adios ekonomi kerakyatan.

 

21 Desember 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id