EKONOMI RAKYAT 2007[1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, MBA -- Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Pengajar FE-UGM Yogyakarta,

 

 

Kekhawatiran saya mengenai prospek ekonomi rakyat dalam era pemerintahan SBY-JK benar-benar menjadi kenyataan. Sebagaimana saya kemukakan pada awal masa pemerintahan ini, dengan masuknya sejumlah ekonom neoliberal sebagai bagian dari penentu kebijakan, perbaikan nasib ekonomi rakyat dengan sendirinya akan sulit diharapkan. Jangankan mengalami perbaikan, nasib ekonomi rakyat justru dapat lebih buruk daripada era pemerintahan sebelumnya.

 [1] Disampaikan dalam Seminar Bulanan  yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 21 Desember 2006, dengan tema Ekonomi Politik 2006 dan Prospek 2007.

Setelah pemerintahan SBY-JK berlangsung dua tahun, ternyata hal itulah yang benar-benar menjadi kenyataan. Sehubungan dengan itu, terutama jika dicermati perkembangan yang berlangsung sepanjang tahun ini, setidak-tidaknya terdapat tiga catatan penting yang perlu diangkat ke permukaan. Pertama, mengenai keributan di seputar rencana amandemen Undang Undang Ketenagakerjaan. Kedua, mengenai peningkatan jumlah penduduk miskin. Ketiga, mengenai berlanjutnya pelaksanaan privatisasi BUMN.

Keributan mengenai rencana amandemen UU Ketenagakerjaan berlangsung sekitar Maret 2006. Sesuai dengan masukan yang diterima pemerintah dari para investor dan lembaga-lembaga keuangan internasional, melalui amandemen UU Ketenagakerjaan, pemerintah bermaksud mewujudkan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel di Indonesia. Artinya, pasar tenaga kerja yang ada tidak hanya dipandang kurang fleksibel, tetapi cenderung dianggap menjadi pemicu mahalnya biaya tenaga kerja di Indonesia.

Orientasi amandemen UU Ketenagakerjaan yang bermaksud menekan biaya tenaga kerja tersebut jelas sangat bertentangan dengan kepentingan para pekerja. Upaya para investor untuk menekan biaya tenaga kerja melalui penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel, tidak memiliki makna lain bagi para pekerja selain berupa penurunan kesejahteraan. Padahal, menyusul kenaikkan harga BBM sebanyak dua kali sepanjang 2005, para pekerja justru sedang berjuang mati-matian untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sejauh ini, walaupun keributan di seputar rencana amandemen UU Ketenagakerjaan ini sudah relatif reda, tetapi sikap pemerintah mengenai persoalan tersebut masih jauh dari tuntas. Artinya, selain para investor masih terus mencoba menekan pemerintah untuk mewujudkan agenda mereka, yang dilakukan pemerintah sejauh ini hanya sebatas mengundang para pakar perguruan tinggi untuk mengkaji ulang gagasan tersebut. Dengan demikian, sewaktu-waktu, keributan serupa dapat mencuat kembali.

Menyusul keributan di seputar rencana amandemen UU Ketenagakerjaan, perdebatan panjang mengenai peningkatan jumlah penduduk miskin berlangsung sekitar Agustus.

Pada mulanya adalah Presiden, dalam pidato kenegaran yang disampaikannya di depan sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus, secara sengaja berbicara mengenai terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pernyataan itu tentu saja mengejutkan. Setelah kenaikan harga BBM sebanyak dua kali sepanjang 2005, bagaimana mungkin disusul oleh terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin?

Ternyata, yang tidak secara terang diuraikan dalam naskah pidato itu adalah mengenai data kemiskinan yang dipakai presiden. Walaupun pidato presiden berlangsung delapan bulan setelah kenaikan harga BBM, data kemiskinan yang dipakai ternyata masih data Februari 2005. Setelah menuai kontroversi yang cukup panjang, sebulan kemudian, barulah BPS secara resmi mengumumkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin 2006. Jumlah penduduk miskin 2004 dan 2005 adalah 36, 10 juta jiwa dan 35,10 juta jiwa. Sedangkan per Maret 2006 meningkat menjadi 39,05 juta jiwa.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin dalam dua tahun pertama masa pemerintahan SBY-JK, tentu tidak hanya janji pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi sekitar separuh dari keadaan sekarang semakin sulit untuk diwujudkan. Bahkan, prospek pengurangan jumlah penduduk miskin pun patut diragukan. Keraguan tidak hanya muncul karena berlangsungnya bencana secara susul menyusul di berbagai wilayah Indonesia. Tetapi juga karena antrenya sejumlah agenda ekonomi neoliberal yang memiskinkan untuk pelaksanaannya.

Satu dari sekian banyak agenda ekonomi neoliberal yang sedang antre adalah pelaksanaan privatisasi BUMN. Semula, dalam APBN 2006, target privatisasi BUMN hanya ditetapkan sebesar satu triliun rupiah. Tetapi menyusul pembahasan APBN-P 2006, target tersebut tiba-tiba meningkat menjadi Rp3 triliun. Artinya, jika mengacu ke tenggat waktu yang tersedia, dalam dua bulan terakhir 2006 pemerintah bermaksud menjual BUMN sebesar Rp2 triliun.

Yang jauh lebih mengejutkan adalah penetapan target privatisasi BUMN untuk tahun anggaran 2007. Semula, ketika mengajukan RAPBN 2007, pemerintah hanya mengusulkan privatisasi BUMN sebesar Rp3,3 triliun. Tetapi, dalam proses pembahasannya di DPR, tiba-tiba saja muncul gagasan untuk dari Departemen keuangan untuk menaikkan target privatisasi BUMN menjadi Rp4,5 triliun. Jika dilihat dari segi jumlah perusahaannya, maka dalam tahun anggaran 2007 terdapat sekitar 17 BUMN yang antri untuk dijual.

Perlu saya tambahkan, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari lingkungan dalam Kementerian Negara BUMN, penetapan target privatisasi BUMN ternyata tidak ditetapkan oleh Kementerian negara BUMN, melainkan oleh Departemen Keuangan. Artinya, dalam pelaksanaan privatisasi BUMN selama ini, Kementerian Negara BUMN cenderung di fait accomply oleh Departemen Keuangan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketiga catatan tersebut rasanya tidak terlalu sulit. Di tengah-tengah peningkatan jumlah penduduk miskin, serta antrenya pelaksanaan sejumlah agenda ekonomi neoliberal, perbaikan nasib ekonomi rakyat tahun 2007 yang akan datang dapat dipastikan akan sulit diharapkan. Lebih-lebih target penerimaan pajak 2006 ditengarai meleset sekitar Rp30 triliun. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, nasib ekonomi rakyat tahun 2007 tampaknya tidak hanya akan semakin terpinggirkan, tetapi benar-benar akan semakin tenggelam ke bawah permukaan.

 

21 Desember 2006

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id