EKONOMI MERDEKA[1]

Oleh: Drs. Revrisond Baswir, MBA -- Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Pengajar FE-UGM Yogyakarta,

 

 

Perbedaan antara terjajah dan merdeka tampaknya tidak memiliki makna apa-apa lagi bagi sebagian besar ekonom. Dalam pandangan para ekonom yang saya sebut sebagai ekonom arus utama ini, identitas sebuah Negara tidak memiliki makna lain selain untuk kepentingan statistik belaka.

 [1] Disampaikan dalam Seminar Bulanan dan pemutaran film  yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 22 Maret 2007, dengan tema Chavez: Revolusi Tidak Disiarkan di Televisi.

Akibatnya, ketika berbicara mengenai perekonomian sebuah negara, yang penting bagi mereka tidak lebih dari sekedar data-data statistik seperti luas wilayahm jumlah penduduk, anggaran negara, cadangan devisa, nilai kurs, dan seterusnya.

Demikian halnya ketika berbicara mengenai perkembangan ekonmi, yang menjadi pusat perhatian mereka tidak lebih dari sekedar data-data statistik seperti pertumbuhan ekonmi, peran investasi, peran konsumsi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan paling jauh mengenai tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Cara pandang seperti itu jelas sangat bertolak belakang dengan cara pandang para Bapak Pendiri Bangsa. Bung Karno, misalnya, ketika berbicara mengenai politik perekonomian Inodnesia, secara jelas membedakan antara ekonomi kolonial dengan ekonomi nasional.

Menurut Bung Karno, ekonomi Indonesia yang berwatak kolonial setidak-tidaknya memiliki tiga ciri sebagai berikut. Pertama, diposisikannya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju. Kedua, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk negara-negara industri maju. Ketiga, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara industri maju.

Dengan latar belakang seperti itu, ekonomi Indonesia merdeka, yang oleh Bung Karno disebut sebagai ekonomi nasional, haruslah merupakan koreksi total terhadap ciri-ciri ekonomi kolonial tersebut.

Sejalan dengan Bung Karno, Bung Hatta lebih memusatkan perhatiannya terhadap struktur sosial ekonomi yang diwarisi Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda.

Menurut Bung Hatta, struktur sosial-ekonomi Hindia Belanda ditandai oleh terbaginya masyarakat Indonesia atas tiga strata sebagai berikut. Pertama, kelas atas yang makmur diisi oleh bangs Eropa. Kedua, lapis tengah yang menguasai perdagangan diisi oleh warga timur asiing. Ketiga, kelas bawah yang miskin diisi kaum pribumi.

Sebab itu, menurut Bung Hatta, sebagai koreksi terhadap ekonomi kolonial, ekonomi Indonesia merdeka harus ditandai oleh bangkitnya kaum pribumi sebagi tuan di negeri mreka sendiri.

Untuk mewujudkan cita-cita ekonmi merdeka tersebut, baik Bung Karno, Bung Hatta, maupun para Bapak Pendiri Bangsa yang lain, sepakat untuk menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Dalam rangka itu, sebagaimana terungkap secara terinci dalam Pasal 33 UUD 1945, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yan gpenting bagi negara dan yan gmenguasai hajt hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perjuangan para Bapak Pendiri Bangsa untuk mewujudkan ekonomi Indonesia merdeka itu jelas sangat bertentangan dengan kepentingan kaum kolonial.s ebab itu, tidka heran, bila mereka hampir terus-menerus berusaha menjegal rencana tersebut.

Hal itu antara lain mereka lakukan dengan melakukan agresi pertama dan kedua segera setelah proklamasi. Selanjutnya, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), mereka berusaha memaksa Indonesia untuk membayar pampasan perang dan menanggung warisan utang luar negeri pemerintah Hindia Belanda, masing-masing sebesar US$ 2,5 milyar dan US$ 4 milyar.

Dengan latar belakang seperti itu, jika disimak perjalanan ekonomi Indonesia selama 60 tahun belakangan ini, hanya dalam era pemerintahan Soekarno rencana untuk mewujudkan ekonomi merdeka melalui proses demokratisasi ekonomi itu benar-benar pernah dilaksanakan, yaitu melalui pengembangan koperasi dan dilakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dalam periode 1956-1964.

Setelah itu, terutama setelah masuknya Mafia Berkeley sebagai bagian dari kekuasaan pada awal pemerintahan Soeharto, kaum kolonial secara sistematis berhasil menghentikan proses tersebut. Bahkan, terhitung sejak diterbitkannya UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), mereka berhasil melakukan koreksi ulang sesuai dengan selera dan kepentingan mereka.

Lebih-lebih setelah ekonomi Indonesia mengalami krisismoneter pada 1997/1998 yang lalu. Melalui penyelenggaraan sejumlah agenda ekonomi neoliberal yang dikomandoi oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, upaya untuk mewujudkan ekonomi merdeka tidak hanya terhenti secara praksis. Tetapi secara sempurna mengalami koreksi hingga ke tingkat konstitusi.

Belakangan, melaluo penyusunan UU Penanaman Modal, kaum kolonial tampaknya sedang berusaha keras untuk menuntaskan rencana jahat tersebut.

Demikianlah, jika disimak secara keseluruhan, rasanya tidka terlalu berlebihan bila perjalanan ekonmi Indonesia sejak proklamasi hanya layak dipahami sebagai sebuah perjalanan dari kolonialisme menuju neokolonialisme. Quo vadis ekonom arus utama?

22 Maret 2007

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id