KONTROVERSI KEAGRARIAAN DALAM UUPM[1]

Oleh: Dr. Ir. Mochammad Maksum, M.Sc. -- staf pengajar Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian UGM, peneliti senior, dan mantan direktur Pusat Studi Pedesaan dan Kawasa (PSPK) UGM. Dewasa ini yang bersangkutan adalah Wakl Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY, academic adviser FSPP (Forum Silaturrahmi Pesantren dan Petani), Pengurus KKY, dan eksponen FPUB.

 

1.       Eskalasi angka kemiskinan Negeri ini menjadi 17,5%, yang didominasi oleh kemiskinan pedesaan, merupakan indikasi kuat betapa kegagalan pembangunan telah dipertontonkan. Itupun masih pula ditakut-takui oleh Bank Dunia dengan pembengkagakn menjadi 49% pada tingkat garus kemiskinan 2 US$, sembari menyarankan beras harus dimurah-murahkan melalui importasi. Maka lengkaplah sudahm penjajahan pasar pangan oleh beras Vietnam, gula Thailand, jeruk Cina, jagung dan kedele Amerika. Sementaram eksportasi diwarnai oleh getah karet, peresan sawit, klathak coklat, yang kembali diimpor sebagai ban mobil, minyak goreng kelas wahid, dan permen coklat von houten.

 [1] Disampaikan dalam Seminar Bulanan  yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 26 April 2007, dengan tema “Kontroversi Pertanahan dalam UU Penanaman Modal”.

2.       Tidakkah rasa kebangsaan kita terusik melihat fakta tersebut? Terutama ketika kita juga melongok komitmen pertanahan para Pahlawan Bangsa yang terdokumentasikan dalam Kepres RI 169/1963 tentang penetapan 24 September sebagai Hari Tani? Dalam konsideran pertamanya disebutkan:

Bahwa tanggal 24 September, hari lahirnja Undang-undang Pokok Agraria merupakan hari kemenangan bagi Rakjat Tani Indonesia, dengan diletakkannja dasar-dasar bagi penjelenggaraan Land Reform untuk mengkikis habis sisa-sisa imperialisme dalam lapangan pertanahan, agar rakjat tani dapat membebaskan diri dari segala matjam bentuk penghisapan manusia atas manusia dengan beralat tanah, sehingga melempangkan djalan menudju kearah masjarakat adil dan makmur

3.       Bagaimana kinerja lapangannya? Reforma agrarian sejati masih saja dalam wacana dan janji-janji berkepanjangan. Kinerja pembangunan nasional pun semakin salahkiblat karena amanat pembangunan negeri agraris yang selalu  mengedepankan pentingnya mengedepankan sector pertanian dan kesejahteraan rakyat tani, ternyata hanya berhasil menempatkan mereka menjadi pelengkap penderita dan instrument pembangunan: penyediaan pangan dan bahan baku murah, pengendalian inflasi dan UMR, pengawal konservasi alam, dan bemper lapangan kerja, ketiga Negara tidak mampu melakukannya. Ironisnya, dalam kondisi kemandulan pembangunan yang salah kiblat dan semakin anti rakyat tani seperti itu, dengan kesemenaan hak legislasinya UUPM disahkan.

 

Pemujaan dan Pemanjaan Kapitalis

4.       Janji KIB tentang karpet merah memang dipersiapkan berlebihan, at all cost, bagi kemudahan dan merebaknya penanaman modal asing (PMA). Kemudahan ini, telah dipersiapkan jauh hari sebelum UUPM disahkan. Diundangkannya Perpres 36/2005 tentang penggunaan lahan bagi kepentingan umumn yang ditolak publik[3], infrastructure summit yang tidak jelas jluntrungnya, berbagai kemudahan fiscal dan moneter, stabilisasi nilai tukar membabi-buta, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi dengan jalan memurah-murahkan harga beras[4], adalah sedikit contoh saja dari sederetan panjang upaya pemanjaan bagi terciptanya kredibilitas ekonomi Republik dan iklim investasi kondusif guna merangsang syahwat investasi melalui PMA. Tentu ini kredibilitas kamuflase!

3] Salah satu kebijakan keagrariaan adalah diundangkannya Perpres 36/2005. Karena mendesaknya untuk mencermati persoalan ini dari sisi fiqih dan kemanusiaan, Forum Silaturrahmi Pesantren dan Petani (FSPP) mengadakan acara khusus: Bahtsul Masa’il tingkat nasional dengan perpres ini sebagai agenda khusus, Pondok Peseantren Pandanaran, Yogyakarta, 9-10 Juni 2005. Salah satu keputusannya adalah mengedepankan aspirasi rakyat pemilik laham berdasar: syuuraa bainahum, dan wa syaawirhum fi al-amri.

[4] Seperti sering dilontarkan oleh Maksum (2007). Ekonomi-Politik Pertanian: Dalam Menunjang Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan. Semiloka Nasional: Pengelolaan Irigasi dalam Menunjang Kesejahteraan Petani. Diselenggarakan oleh Jaringan Komunikasi Irigasi Indonesia, Jakarta 12 April 2007.

5.       Kulminasi pemujaan PMA inipun memasuki babak baru dengan disahkannya RUU-PM (Penanaman Modal) menjadi UUPM, 29 Maret 2007, sebagai pengganti UU 1/67 (PMA) dan UU 6/68 (PMDN). Pengesahan ini tentu melengkapi janji KIB tentang karpet merah bagi investasi di Indonesia dengan segala kemudahannya. Pro-kntra menanggapi pengesahan ini tentu memuncak dan, seperti biasa, prosesi politik dalam tirani mayoritas telah diselesaikan di parlemen sesuai dengan syahwat mayoritas tanpa mempedulikan berbagai implikasi mendasar bagi kesejahteraan rakyat banyak.

6.       Dalam UUPM, pemanjaan dan pemujaan PMA juga dijanjikan melalui kaidah-kaidah non-diskriminatif, perlakuan sama, yang tidak membedakan investor. Sepertinya, prinsip ini dianut dari non-discriminatory principle dalam HAM universal yang dianggap adil. Tetapi, apakah itu bukan keputusan keblinger bagi perjalanan bangsa yang masih tidk jelas kiblat perjalanannya, dan sejarahnya memiliki pengalaman teramat pahit dengan kolonialisasi berabad? Bukankah berarti Republik ini membuka diri bagi kolonialisasi? Dengan melihat kasus kemudahan akses pertanahan misalnya, mudah dilacak betapa UUPM tak ubahnya neokolonialisasi dan mengingkari semangat revolusioner UUPA.

 

Reforma Agraria ‘Gaya Baru’

7.       Salah stu kemudahan berlebihan yang dijanjian UUPM adalah akses investor terhadap tanah menurut Pasal 22 UUPM yang dikategorikan dalam Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Inilah biang kontroversi. Sebagai contoh, untuk Gak Guna Usaha (HGU), kemudahan perijinan dijanjikan sampai jangka waktu 95 tahun, dan dapat diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan diperbarui selama 35 tahun. Padahal Pasal 29 UUPA menyatakan bahwa HGU ini paling lama 25 tahun, dan bagi perusahaan yang memerlukan waktu panjang bisa 35 tahun. Sementara ayat 3 pasal ini menyebut perpanjangan bagi perusahaan dengan waktu paling lama 25 tahun.

8.       Akses lahan yang dianggap adil bagi investor inilah yang justru dikritisi oleh banyak pihak sebagai biang ketidak-adilan bagi kaum tani, jutaan investor kecil yang sedang menunggu ‘godhot’ reforma agraria sejati, bukan reforma agraria ‘gaya baru’ yang kapitalis-kolonialistik yang disodorkan UUPM. Memang ada persyaratan berkenaan dengan investasi dan pertanahan ini, antara lain, peningkatan daya saing, dan tidak mengganggu rasa keadilan. Kecuali persyaratan tersebut, masih juga ada klausul pengamanan yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat mencabut hak-hak tersebut jika investor tidak memenuhi kewajiban dalam tata-peraturan penggunaan hak.

9.       Berbagai persyarata ‘karet’ yang sangat tidak terukur dalam reforma agraria kapitalistik model UUPM ini, sungguh sangat berpotensi mengingkari semangat keagrariaan UUPA yang tidak akan bisa dimengerti karena sudah jauh menyimpang dari hakikat Pancasila yang dirujuk dari nalar hokum politik agrarianya Almarhum Prof. Notonagoro dalam hakikat kata Tuhan-manusia-satu-rakyat-adil[5]. Landasan positifistik keagrariaan UUPM jelas justru sangat diskriminatif dan mengingkari nilai asasi keadilan-kemanusiaan-kerakyatan-persatuan-ketuhanan. Hak menguasai sumberdaya alam oleh Negara bagi kesejahteraan rakyat yang diamanatkan oleh UUD 1945 cenderung semakin disalahartikan, tidak responsif dan jauh dari aspirasi rakyat menurut amanat UUPA.

 [5] Notonagoro. 1992. Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia. CV Pancuran Tujuh, Jakarta, 1992.

 

UUPM Menurut UUPA 1960

10.   UUPA, sebutan resmi UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disahkan oleh Presiden Soekarno setelah memperoleh persetujuan DPRGR, dan diundangkan dalam Lembar Negara 1960/104, 24 September 1960. UUPA ini diyakini merupakan perombakan revolusioner dalam rangka penyelesaian revolusi RI. Ketegasan orientasi dan mengingat pentingnya reforma agraria bagi rakyat, khususnya kaum tani, maka ditetakanlah tanggal 24 September sebagai Hari Tani oleh Bung Karno. Relevansi substantive yang tidak lekang oleh jaman ini telah menggiring munculnya persetujuan nasinal tentang tetapnya keberlakuan UUPA sebagai rujukan utama keagrariaan.

11.   Tentu saja, iktikad Bung Karno ini tidk berurusan dengan sekedar popularitas. Sesuai dengan kondisi agraria dan tujuan revolusi kala itu, diperlukan upaya untuk menggusur hokum agraria yang dualistis (Barat & Adat). Sangat diyakini bahwa Agrarische Wet, 1870, dan seluruh jabarannya[6], kecuali sangat sarat kepentingan Kolonial Pemerintah Hindia Belanda, telah dirumuskan atas desakan para pemilik modal besar swasta asing pasca cultuur stelsel. Karenanya, harus digusur bagi terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang meliputi Panca Program UUPA: (i) pembaharuan hokum agraria; (ii) penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi atas tanah; (iii) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; (iv) perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan lahan (land reform); dan (v) perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bum, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bagi kesejahteraan rakyat (perencanaan tata-agraria)[7].

[6] Sebagimana tersirat dalam konsideran UUPA.

[7] Baca lebih lanjut di Boedi Haarsono, 1968. UUPA: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya. Penerbit Djambatan. Edisi kedua.

12.   Prinsip kerakyatan,kepentingan kaum tani, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan nilai-nilai instrumental yang diamanatkan oleh UUPA. Validitas kepentingan kaum tani ini terakomodasi dengan baik karena berpartisipasi intensif kaum tani dengan ketegasan perwakilan kaum tani dalam drafting sebagai putaran, mulai dari dibentuknya Panitia Anggaran Jogja, 1948; Panitia Angaran Djakarta, 1951; Panitia Soewahjo, 1955; Rancangan Soenarjo, 1958; Rancangan Soedjarwo, 1960; sampai pengesahan UUPA, 1960. Kepentingan memajukan kesejahteraan jutaan investor gurem inilah esensi utama sehubungan dengan dikukuhkannya UUPA

13.   Bagaimana dengan UUPM dipandang dari kacamata UUPA? Jelas sekali ada beberapa cacat mendasar. Pertama, cacat historis-politis. Bahwa UUPA senyatanya dibangun secara revolusioner untuk mengatasui dualisme keagrariaan dan dominasi Agrarische Wet yang sarat kepentingan kolonialis-kapitalistik dan sangat dlalim terhadap kaum tani. Bukankah kemudahan memperoleh akses lahan bagi investasi, terutama PMA, dalam UUPM sama dan sebangun dengan taushiah dan amanat Agrarische Wet?

14.   Cacat legal kedua, merujk pada pesan substansial bahwa hak menguasai SDA oleh Negara bagi kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat tani, yang diamanatkan UUPA dan UUD 1945 telah disalahartikan dan dinodai dengan disahkannya UUPM. Kepentingan yang sangat membahayakan kertjeratan Bangsa terhadap neokolonialisasi kapitalistik inis ungguh akan menyeret Negeri Agraris ini untuk makin terperosok ke dalam jurang ketergantungan yang semakin dalam lagi. Keberpihakan kepada sekelompok kecil kapitalis PMA dalam hal ini, tentu secara langsung dapat diartikan sebagai pengingkaran pembelaan terhadap jutaan investor gurem, kaum tani Indonesia.

15.   Cacat ketiga, adalah cacat implementatif. Sudah hampir 50 tahun usia UUPA. Selama itu pula UUPA yang bisa ditafsirkan oleh Land Reform Plus nyaris berjalan di tempat tanpa kemajuan yang berarti, kendati teriakan dan tuntutan akan reforma agraria tidak kunjung berhenti. Dalam Kondisi demikian, tentu teramat tidak pantas kalau kemudian pemerintah justru mejawabnya dengan reforma agraria ‘gaya baru’ neokolonialistik. Tidakkah keblinger kalu tuntutan reforma agraria sejati menurut UUPA dilanggar? Keempat, kebijakan tata-agraria selama ini hanya menempatkan kaum tani sekedar sebagai penghasil pangan dan bahan baku murah, pengendali inflasi dan UMR, dan penyedia lapangan kerja ketika Negara semakin tidak mempu melakukannya.

16.   Beberapa cacat itu menunjukkan dengan tegas betapa semakin salah kiblatnya negara. UUPA adalah gabungan antara land reform dan perencanaan tata-agraria. Apa maknanya? Hak atas tanah memang penting sebagai alat produksi. Itulah yang diatur dengan land reform. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah prospek pemanfaatan lahan bagi kesejakteraan kaum tani gurem sebagaimana diamanatkan UUPA. Dua hal inilah makna sejati reforma agraria (genuine agrarian reform)[8] yang sama sekali haram unutk dimaknai menjadi reforma agraria kapitalistik apalagi neokolonialistik yang harus terwujud dengan menganak-tirikan jutaan kaum tani sebagai warga negara mayoritas.

[8] Lihat lebih lanjut Deklarasi Nyeleni (2007). DECLARATION OF NYELENI. 27 Februari 2007. Nyeleni Village, Selingue, Mali. Declaration of the Forum for Food Sovereignty, Nyeleni 2007.

17.   Ribuan kasus konflik lama (landless farmer), marjinalisasi sektor pertanian, dan maraknya kemiskinan pedesaan merupakan beberapa indikasi kuat bahwa negara memang nampak semakin anti kaum tani dan reforma agraria sejati. Tentu sangat ironis, kalau akhirnya pengingkaran-pengingkaran seperti memperlemah kedaulatan kaum tani dan pertanian, sistem kedaulatan pangan nasional, kedaulatan perekonomian dan ketahanan nasioanl Republik Agraris Indonesia Raya

 

Catatan Akhir

18.   UUPA telah mengamanatkan dengan tegas peruntukan dan tujuan reforma agaria sejati bagi kepentingan kaum tani miskin, jutaan investor gurem nasional. Hal ini diyakini sebagai sebuah exit strategi untuk mengatasi pembangunan pertanian dan pedesaan yang selama berabad-abad teraniaya oleh culture stelsel dan, dilanjutkan dengan Agrarische Wet. Amanat revolusionernya sangat jelas: Anti Kolonialisasi. Tentu adalah sebuah ironi, ketika pada saat yang sama UUPM justru mengamanatkan reforma agraria kolonialistis.

19.   Jelas sekali dengna mengingkari semangat revolusi UUPA dalam keagrariaan, UUPM telah mengingkari revolusi. Lebihjaug lagi, amanat pembangunan yang pro kerakyatan, pro kaum tani, dan pro rakyat miskin, semakin menjadi isapan jempol, janji-janji politik tanpa realitas lapangan. Akankah kita terus-menerus mempersilahkan kaum tani untuk tetap setia bersabar, senantiasa menjadui: tumbal inflasi,penghasil pangan dan bahan baku murah, berkurban demi UMR yang bisa rendah, dan terus-menerus mendukung keberhasilan usaha pemilik kapital?

20.   Itukah pemaknaan kita bersama, sebagai ahli waris, terhadap nasehat Bung Karno bahwa pertanian adalah urusan hidup-mati Bangsa Indonesia[9]? dan mulia sekalilah jadinya posisi kaum tani kita, terus menerus ikhlas mejadi tumbal demi keuntungan para pemilik modal, terutama dalam PMA, dan demi pembangunan nasional? Sungguh menakutkan sekali kalau kesabaran mereka sebagi warga negara yang harus mealkuakan penghambatan total diri mereka di tanah air mereka sendiri terhadap neokolonialisme ternyata ada batasnya, .......... Na’udzu billaah min dzaaalik....

[9] Soekarno (1952). Soal Hidup atau Mati. Podato Presiden dalam Peletakan Batu Pertama Gedung Fakultas Pertanian Bogor. Digandakan oleh PSP3-IPB, 2005.

24 April 2007

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id