RAKYAT DIJUAL MURAH OLEH PARTAI POLITIK

Oleh: Prof. Dr. San Afri Awang, M.Sc. -- Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Guru besar FKT-UGM Yogyakarta,

 

 

Hubungan partai politik dengan penggiat politik tidak dapat dipisahkan. Normalnya adalah aktivis politik harus mencerminkan pilihan tindakan dan kebijakan partainya masing-masing. Sampai pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004, sistem oligarkhi partai berjalan sangat kuat, daftar calon legislative nomor satu pasti menjadi nomor jadi, intervensi pengurus partai di pusat  menitipkan nama-nama tertentu yang harus jadi calon legislative di suatu daerah. Sistem seperti ini memastikan aktivis partai selalu mencari “tangga” untuk “mendekat” ke pengurus pusat partai. Hal seperti ini mencerminkan tidak ada demokrasi di dalam tubuh partai politik.

Keputusan hukum tetap yang memastikan calon legislatif dengan suara terbanyak yang akan duduk di lembaga legislatif dalam pemilu tahun 2009 berdampak pada banyak hal antara lain: (1) oligarkhi partai dan sistem nepotisme di dalam partai pupus; (2) calon anggota legislatif akan didukung oleh konstituen yang saling mengenal; (3) persaingan calon anggota legislatif  dalam partai yang sama mengarah kepada persaingan tidak sehat; dan (4) peluang konspirasi dan “money politic” semakin tinggi (walaupun pengawasan juga sangat ketat) di tengah rakyat pemilih.

Dalam setiap pemilihan baik pemilihan pemimpin di daerah, Presiden dan wakil Presiden, serta pemilihan anggota legislatif, selalu saja rakyat dijadikan “barang murahan” yang seolah-olah dapat dibeli oleh calon pemimpin di Indonesia. ALih-alih memposisikan rakyat sebagai manusia terhormat, tetapi justru rakyat diposisikan sebagai barang dagangan yang nilainya murah. Indikasi yang dapat dipakai adalah: (1)  kemiskinan rakyat di jual sebagai barang yang dijanjikan akan diselesaikan oleh para aktivis politik dan calon pemimpin; (2) janji-janji mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam kampanye terus bergulir, tanpa memahami apa yang menjadi esensi dari ekonomi kerakyatan tersebut; dan (3) melupakan rakyat ketika mereka mulai menjadi pejabat Negara. Sungguh nasib rakyat telah dipermainkan oleh calon-calon pemimpin dan pemimpin di negeri yang memiliki rakyat miskin paling sedikit 34 juta jiwa ini.

Kemiskinan  dan masa rakyat

            Ciri pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang paling khas adalah dimana ada kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang berlimpah, selalu saja diikuti oleh hadirnya sejumlah penduduk miskin yang hidupnya kurang beruntung. Riau, Kaltim dan NAD adalah daerah yang kaya sumberdaya alam tetapi penduduk miskin dan ketimpangan pembangunan pedesaan dan perkotaannya juga terjadi.

            Potret kemiskinan di Indonesia masih sangat memperihatinkan seperti yang digamnbarkan dalam table 1 di bawah ini:

Tabel 1. Potret kemiskinan penduduk di Indonesia 2004-2009

 

Tahun

Penduduk miskin (%)

Tingkat kemiskinan thd jumlah penduduk (%)

Pertumbuhan ekonomi (%)

5,5

5

4,5

5,5

5

4,5

2004

28,505

 

 

 

 

 

12,57

2005

 

29,074

 

 

 

 

12,82

2006

 

 

29,995

 

 

 

13,23

2007

 

 

 

32,181

 

 

14,19

2008

 

 

 

 

32,767

 

14,45

2009

 

 

 

 

 

33,174

14,87

Tingkat inflasi (%)

6

9

 

Sumber. Kompas 13 Februari 2009

Terlepas dari tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, table di atas menunjukkan adanya angka kemiskinan penduduk yang terus meningkat dari tahun 2004-2009 (tahun 2009 masih angka prediksi). Penduduk miskin Indonesia tahun 2004 adalah 28,5050 juta jiwa (12,57%) dan tahun 2009 (prediksi) penduduk miskin Indonesia adalah 33,174 juta jiwa (14,87%).

            Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 2004 dapat digambarkan seperti pada table 2 di bawah ini

Tabel 2. Struktur Ekonomi Indonesia (%)

Parameter

UKMK

UBK

Jumlah

99,8 (99,9)

0,2 (0,1)

Sumbangan terhadap PDB

39,8 (59,36)

60,2 (40,6)

Pangsa pasar

20

80

Pertumbuhan ekonomi

16,4

83,6

     UMKM = Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

       UBK  = Usaha Besar dan Konglomerat

            Angka angka pada tabel 1 dan table 2 dapat memberikan banyak informasi penting terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan struktur ekonomi Indonesia, siapa sesungguhnya yang sebagian besar menikmati pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Indonesia. Menarik informasinya adalah bahwa di dalam UKMK tersebut terdapat banyak masa rakyat yang mengerjakan skema usaha kecil seperti UMKM, KUR, dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Bisalah di simak angka pelaku usaha mikro 77 juta, usaha kecil 10 juta, dan usaha menengah mendekati 5 juta (Suyatna, KR 26 Febr 2009). Bandingkan dengan pengusaha besar dan konglomerat di Indonesia yang jumlahnya tidak akan lebih dari 30 orang saja tetapi menguasai 80% pangsa pasar di Indonesia.

Jika disimak lebih dalam lagi, para konglomerat tersebut rata rata sebagai pemain aktif dalam partai politik, dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adakah usaha-usha mereka dijalankan atas dasar pasal 33 UUD 1945? Mengapa mereka tidak pernah berfikir mengimplementasikan pasal 33 tersebut? Angka pada tabel 2 tersebut merupakan bukti bahwa para UBK tersebut telah memonopoli perekonomian Indonesia. Situasi dimana UKMK dihadap-hadapkan dengan UBK, kembali menguatkan teori pertentangan kelas akan adanya kelas-kelas masyarakat borjuis dan kelas masyarakat kecil, mikro, menengah. Struktur ekonomi seperti ini pastilah akan memicu keresahan sosial dan konflik sosial antara kelompok borjuis dengan kelompok rakyat kecil. Anehnya dalam situasi kampanye pemilu legislatif dan Presiden, kelas-kelas rakyat tersebut yang potensial mendulang suara, telah dijadikan “barang dagangan murah” oleh partai, oleh para caleg, rakyat kecil mikro menengah selalu disebut-sebut akan diperjuangkan nasibnya. Semua baligho caleg dan partai secara narsis telah menyebut masa rakyat sebagai obyek yang akan diperjuangkan, tanpa memahami konsep bagaimana cara mencapai dan mengembangkan ekonomi kerakyatan menurut pasal 33 UUD 1945. Jika para konglomerat itu berkehendak, pastilah mereka dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di Indonesia. Rakyat sudah paham bahwa mereka selalu tertipu oleh caleg dan partai politik yang narsis dan hipokrit.

Narsis dan hipokrasi partai dapat disimak dari pernyataan di iklan telivisi dan baligho di tepi jalan. Ada partai yang mengklaim bahwa penurunan harga BBM dan peningkatan dana pendidikan karena usaha partainya sendiri, ada partai yang mengklaim perdamaian di Indonesia karena kontribusi partainya sendiri, ada partai yang mengklaim keberhasilan swasembada pangan karena seorang meneteri yang berasal dari partainya (siapa bilang Indonesia swasembada pangan?), bagaimana dengan kesejahteraan petani? Subsidi dan distribusi pupuk? Berhentilah orang-orang partai membohongi rakyat, berhentilah hipokrit dan mengambil hati rakyat secara serabutan. Ketahuilah bahwa menjual murah masa rakyat berarti partai dan caleg tidak akan mendapat dukungan. Mana konsep ekonomi kerakyatan para caleg dan partainya? Siapa yang mempunyai konsep memperbaiki struktur perekonomian Indonesia? Caleg dan partai mana yang akan secara murni menerapkan pasal 33 UUD 1945?

 Apa yang harus dilakukan aktivis partai

            Uraian di atas sungguh sebuah cermin retak bagi aktivis partai, caleg, dan peran partai politik dalam kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Sesungguhnya partai belum berbuat banyak kepada rakyat, tetapi rakyat selalu “dijual murah” untuk kepentingan kekuasaan. Money politik dan janji-janji dan kebohongan public adalah indicator dari “strategi jual murah itu”.

            Semoga masih ada sisa waktu untuk memperbaiki kinerja aktivis partai, caleg, calon presiden, dan pengurus partai, untuk memperbaiki diri. Berikan konsep untuk membangun sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan Negara Indonesia ke depan, dan jangan menjadi politisi busuk yang korup. Pertanyaan yang memerlukan jawaban dari para aktivis partai, caleg, calon presiden, dan partai politik adalah bagaimana: (1) mengembalikan dan mengembangkan percaya diri bangsa agar tidak bergantung pada Negara asing; (2) mendorong mencintai dan membeli produk bangsa sendiri; (3)  melaksanakan konsep murni pasal 33  UUD 1945; (4) mengimplementasikan teknologi tepat guna di pedesaan sesuai potensi dan menciptakan inovasi produk-produk rakyat; (5) mencipatakan kebijakan pro rakyat, pro poor, pro pertumbuhan, dan pro lingkungan;  (6) memperbesar pangsa pasar untuk UMKM; dan (7) mensejahterakan petani melalui landreform.

 Penutup

Makalah singkat ini hanya sebagai pemantik dari diskusi bersama sebagai upaya mengingatkan para calon-calon pemimpin Indonesia agar secara sungguh-sungguh bermain pada arena yang benar, tidak menjual rakyat dengan harga murah melalui kampanye yang narsis tersebut. Rakyat sekarang sedang mencermati caleg dan partai mana yang memiliki konsep yang jelas. Dramaturgi yang diistilahkan oleh Erfin Gufmann dalam sosiologi politik sangat kentara dilakukan oleh aktivis partai saat ini, sebagai bagian dari narsis dan kebohongan publik. Rakyat jangan dijual murah hanya untuk “vote”. Rakyat harus diberi pencerahan melalui konsep yang jelas yang akan diperjuangkan. Konsep tersebut harus berbasis ideology bangsa Indonesia yang jelas dan murni, tidak dicampur dengan ideology asing, agar tidak menjadi pengkhianat bangsa.

 

@@@

 

26 Februari 2009

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomipancasila.org/ 
e-mail: mailto:info@ekonomipancasila.org