PROSPEKTIF EKONOMI PETANI PASCA PEMILU

Oleh: Dr. Catur Sugiyanto -- Staf Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, Pengajar FE-UGM Yogyakarta,

 

 

Pra Pemilu

Perubahan akibat pemilu selalu dinantikan dunia bisnis maupn masyarakat umum. Adakah perubahan yang berarti dengan pemimpin baru? Tulisan ini melihat salah satu sisi alternatif perubahan ke depan yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sektor pertanian. Kondisi pasar pangan sebelum pemilu menunjukkan bahwa struktur pasar ditandai oleh lemahnya posisi tawar petani. Berbagai komoditi seperti beras, kelapa sawit, sapi, susu, tembakau dan sebagainya ditandai oleh tingginya ketergantungan hidup petani terhadap komoditas ini. Sementara itu, pedagang pengumpul mempunyai modal yang lebih banyak sehingga mereka tidak terlalu tergantung pada satu komoditas. Kasus diturunkannya harga beli susu Nestle sementara petani atau Gabungan Koperasi Susu tidak berdaya, menunjukkan lemahnya petani (peternak) di dalam kerjasama. Petani tembakau di Lombok, NTB yang bermitra dengan pabrik rokok juga tidak mampu mempengaruhi harga tembakau, meskipun pemerintah ikut di dalam kemitraan. Ketika harga mnyak kelapa sawit (crude palm oil) jatuh maka pekebun paling merasakan akibatnya, sementara ketika harganya naik, mereka tidak begitu banyak menikmati. Keadaan yang sama berlaku untuk kakao, jeruk, cengkeh, karet, dan sebagainya.

Selain lemahnya petani, pasar komoditas pertanian (pangan) ditandai besarnya pengaruh pasar dunia terhadap harga di dalam negeri. Meskipun Indonesia merupakan produsen (pengekspor) minyak sawit terbesar, namun harga ekspor ditentukan pasar luar negeri, kita adalah satu-satunya pengekspor gambir namun India yang menentukan harganya. Alasan yang dipakai Nestle menurunkan harga beli susu dari petani adalah turunnya harga susu di pasar internasional. Pasar beras internasional merupakan merupakan pasar yang tipis. Total produk yang ada di pasar intenasional kurang dari 10 persen produksi dunia. Grafik berikut menunjukkan bahwa ekspor beras tersebar hampir merata, dikuasai Thailand, Vietnam dan India (United States Department of Agriculture dan ERIA 2009). Sementara itu, impor kita merupakan bagian yang kecil dari pasar dunia (hanya 7 persen) sehingga posisi tawar impotir Indonesia rendah. Harga impor beras Indonesia selalu ditentukan oleh pasar dunia.

 

 

 

Dengan kondisi pasar pangan dunia yang tipis tersebut, maka masing-masing negara pengeksport akan berpengaruh terhadap harga di pasar dunia. Kebijakan atau bencana di suatu negara dapat berpengaruh signifikan terhadap harga dunia. Sebagai contoh, kenaikan harga pangan tahun lalu dipengaruhi oleh pembatasan ekspor oleh India dan Vietnam.

            Sumber: ERIA dan IMF 2009

Selain struktur pasar dan perubahan kebijakan, sektor pertanian masih dipengaruhi oleh perubahan faktor-faktor klasik yang mempengaruhinya seperti naiknya pendapatan nasional dan melemahnya produksi sejak tahun 1990an, kenaikan harga minyak diikuti naiknya produksi biofuel yang berkompetisi dengan tanaman pangan, turunnya US dollar menyebabkan beberapa negara mampu mengimpor pangan lebih banyak, konvesi lahan pertanian, meningkatna jumlah penduduk, dan pola konsumsi pangan yang belum belum berubah variasinya.

Paska Pemilu

Adakah pemilu membawa perubahan? Adakah mereka yang menang dan menduduki posisi Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian akan membawa perubahan di dalam pasar pertanian Indonesia? Kecuali melakukan revolusi, maka tidak ada tanda-tanda sektor pertanian akan mengalami perubahan. Hal ini mengingat bahwa gelombang globalisasi dan liberalisasi pertanian senantiasa di depan pintu. Buah tetap mengalir dari China dan Vietnam, beras dari Thailand, Vietnam, dan India; daging  sapi dari India, Argentina, Brazil, Australia dan USA. Mampukah menteri pertanian mempertahankan “proteksi” kepada petani menghadapi gempuran globalisasi dan melawan menteri perdagangan dan perindustrian yang pro liberalisasi?

Kontradiksi Liberalisasi

Globalisasi merupakan konsep luas yang meliputi: capital flows, Foreign Direct Investment, perdagangan jasa, peraturan keimigrasian, dan perlakuan khusus untuk skilled worker. Tingkat keaktifan globalisasi antar negara tidak sama. Kelompok paling intensif: USA, Jepang, Europe, dan East Asia. Kelompok kedua: Amerika Selatan, Eropa Timur, dan Asia Selatan. Bagian paling kecil adalah Sub-Sahara dan bekas Uni-Sovyet.

Di sektor pertanian, globalisasi telah berkembang dari bulk produk (bahan mentah) menjadi produk dengan value yang tinggi (processed product). Produk dari negara agresif, yang di dalam negeri mengalami maturity (pertumbuhan yang lambat), menghadapi peluang pasar yang besar di negara-negara dunia (rest of the world). Maka kita bisa melihat pertumbuhan pesat McDonald’s, WalMart, Deere & Co, Du Pont/Pioneer jauh di luar asalnya. 

Negara-negara di luar yang pesat tadi menghadapi dorongan untuk membuka pasarnya lebih luas, melalui WorldBank, IMF, maupun USAID. Di samping itu, WTO di masa lalu mempengaruhi kebijakan domestik dalam hal lingkungan, standar tenaga kerja, dan keamanan makanan (food safety). Kegiatan tersebut nampak menunjukkan dominasi pemaksaan nilai-nilai yang dianut oleh yang kuat kepada yang lemah serta keinginan konsumen di negara maju kepada negara berkembang. Pada prinsipnya, bekerjanya pasar secara bebas selalu dipaksakan kepada negara-negara yang masih sedikit tingkat globalisasinya.

Kontradiksinya adalah, negara yang sudah maju, seperti USA, justru mendistorsi bekerjanya system pasar. US House of Representative dengan sengaja menyetujui Farm Bill (2001): asuransi penerimaan agar pendapatan petani tidak terjun bila terjadi resiko (counter-cyclical insurance)  yang melanggar kesepakatan WTO 1994, empat (4) besar   perusahaan pengepakan daging sapi (beef packing companies) menguasai lebih dari 81 persen pangsa pasar (masih 36 persen tahun 1980) kontradiktif terhadap persaingan, rate of return on equity dari food retail mencapai 17 persen selama 1990’s mengindikasikan rendahnya persaingan (besarnya monopoli).

Kebijakan subsidi pertanian dari pemerintah terbukti telah sengaja dilakukan dalam waktu lama dengan berbagai bentuk seperti: support price (seperti floor price-harga dasar), subsidi, asuransi resiko pertanian (systematic and idiosyncratic risks), premi income, pembelian oleh pemerintah (operasi pasar),  konservasi lahan (farm conservation), tariff, quota, one-shot payment kalau ada bencana, dan sebagainya. Sebagai contoh, Amerika menggunakan proteksi berupa tariff, quota dan duties lainnya bagi industri pasta dalam negeri menghadapi impor dari Italy dan Turkey (1996),  tomat segar dari Mexico (1996), wheat gluten dari Uni-Eropa (1998), sapi hidup dari Canada (1998), Lamb dari Australia dan new Zealand (1999), gula dari Eropa (1999), madu dari Thailand dan China (2001), greenhouse tomato dari Canada (2001), frozen red raspberries dari Chile (2001), Mussels dari Canada (2001), Softwood lumber dari Canada (2001). Tahun 2007 senat USA menyetujui subsidi pertanian sebesar $170 billion kepada produsen untuk selama 10 tahun ke depan, 10 persen dari income petani selama ini berasal dari subsidi pemerintah.

Kasus Beras?

Bagaimana dengan sektor pertanian kita? Sektor pertanian kita  dimiliki oleh mereka yang berlahan kurang dari 0,5 hektar (lebih dari 50 persen) dengan kontribusi sekitar 15 persen Produk Domestik Bruto, tetapi merupakan tempat bergantung lebih dari 60 persen penduduk kita. Beras yang merupakan produk utama para petani kecil (baca gurem) ini, semakin kalah berrsaing dengan petani dari Thailand, China, Vietnam dan juga USA. Dalam 5 (lima) tahun terakhir harga beras rata-rata di dalam negeri mencapai Rp 2.6300 per kilogram, jauh dia ats beras Thailand (Rp 1.947 per kilogram untuk tingkat pecah 5 % dn Rp 1.689 per kilogram untuk tingkat pecah 35%). Membuka keran impor (liberalisasi) berarti akan membanjiri pasar dalam negeri dengan beras impor. Pada akhirnya, petani dalam negeri akan kalah.

Bagaimana kalau kita menutup dari impor beras, seperti Jepang? Dari segi kuantitas sebenarnya kita selalu surplus. Sejak tahun 1990 sebenarnya produksi dalam negeri selalu surplus terhadap konsumsi. Dengan menggunakan konversi beras setara dengan 65 persen gabah dan rata-rata konsumi beras 125 kg per kapita dikalikan dengan jumlah penduduk 150 juta merupakan total konsumsi, maka surplus yang tersedia di dalam negeri mencapai rata-rata 4,5 juta ton per tahun. Masalahnya, mampukah mengelola surplus antar tahun, antar musim, dan antar daerah?

Penutup

Bagaimana prospektif petani paska pemilu? Dari gambaran di atas nampak bahwa pertarungan antara globalisasi dan proteksi, serta perbaikan struktur pasar di dalam negeri akan menentukan nasib petani di masa depan? Akankah diadu antara peternak sapi di Lombok dan Gorontalo melawan peternak Australia, India? Petani padi kita dengan Thailand, Vietnam, India, Amerika? Akankah distribusi pupuk bisa menjamin tepat jumlah dan waktu? Semoga Presiden mendatang memilih Menteri Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian yang pro-petani. Amin.

21 April 2009

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomipancasila.org/ 
e-mail: mailto:info@ekonomipancasila.org